Provinsi NTB diapresiasi Kementerian Dalam Negeri karena mampu menurunkan inflasi secara signifikan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi NTB dalam rangka membahas ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang akhir tahun 2022 di Gedung Sangkareang pada Rabu (16/11/22).
Gubernur Zul menyampaikan, Nusa Tenggara Barat mendapat apresiasi karena mampu menurunkan inflasi secara signifikan.
“Kita termasuk provinsi yang diberi apresiasi oleh kementerian dalam negeri karena mampu menurunkan inflasi secara signifikan”, ungkap Bang Zul.
Ia berharap NTB terus bisa menekan angka inflasi, karena menurutnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sia-sia ketika angka inflasi juga tinggi.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, juga menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga NTB sebesar 7.10, dari yang sebelumnya rilis triwulan pertama sebesar 7.7, dan kedua sebesar 5.99.
Meski inflasi terjadi, angka pertumbuhan juga bergerak positif.
Event nasional maupun internasional yang terselenggara selama ini di Provinsi NTB juga merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Pemprov NTB juga terus berupaya memacu investasi di daerah, mengefektifkan serta optimalisasi aset-aset milik daerah sebagai sumber pendapatan dan lain sebagainya.
Sehingga diharapkan kehadiran investor yang terus dikawal oleh OPD juga menjadi solusi dari situasi yang serba sulit nantinya.
“Kita berharap dengan kerja baru semangat baru 2023 ke depan, mudahan pertumbuhan ekonomi bisa kita pertahankan, event-event ke depan juga semakin bisa kita sukseskan”, tutup Miq Gita.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Heru Saptaji menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi dalam dua bulan terakhir, antara lain komoditi bahan pokok penyumbang inflasi tertinggi adalah Tomat, Bawang Merah, dan Beras.
Data tersebut berdasarkan pengamatan dari data inflasi yang ada di kota yang dijadikan sampel atau acuan utama, yaitu Kota Mataram rata-rata inflasi 10 persen dan Kota Bima inflasi 28,5 persen.***
Stunting Bisa Diatasi, Masyarakat Jangan Khawatir
Masalah stunting masih menjadi PR dan jadi perhatian Pemprov NTB agar prevalensinya jauh berkurang
LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui melahirkan sumberdaya manusia NTB yang kompetitif dan berdaya saing secara global tidak terlepas dari penguatan SDM berbasis pendidikan.
Namun yang tak kalah pentingnya juga bagaimana meningkatkan sumberdaya manusia itu dengan kualitas kesehatan yang tetap menjadi perhatian.
“Angka stunting yang masih menjadi PR kita di NTB untuk terus kita ikhtiarkan penurunnya. Menjadi perhatian Pemprov NTB agar prevalensinya menjadi jauh berkurang. Karena itu di Desa Sembalun ini kami berharap Kepala Desa, Perangkat Desa dibackup oleh tenaga kesehatan dan kader Posyandu harus punya misi yang sama untuk tetap bahu-membahu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mellaui penurunan stunting,” pinta Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub yang energik ini menekankan ini, karena untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang NTB yang mumpuni ke depan, faktor kesehatan menjadi hal utama yang tak boleh luput dari perhatian.
“Harapan kami kepada masyarakat di sini untuk selalu memperhatikan gizi anak-anaknya dengan memberikan asupan makanan bergizi yang mengandung protein hewani kepada anak. Karena kandungan gizi tersebut dapat membantu mencegah anak dari stunting,” terang Wagub.
Wagub juga minta kepada masyarakat untuk tidak khawatir dalam penanganan stunting. Pasalnya stunting bisa ditangani.
“Caranya itu tadi dengan memberikan makanan bergizi serta menjalankan pola hidup sehat, menjaga lingkungan dengan tidak buang air di sembarang tempat. Laporan Kades Sembalun angka stunting masih 15 orang. Semuanya itu bisa diatasi dengan pola penanganan asupan gizi berimbang, asupan protein dan pola hidup bersih dan sehat,” pesan Ummi Rohmi. ***
KUA PPAS Memang Tak Memuat Rincian Belanja
Dalam KUA PPAS memang tidak memuat rincian belanja, namun sudah dibahas secara intensif pada masing-masing komisi
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemprov NTB merespons pernyataan anggota DPRD NTB ), H. Mori Hanafi, yang mengkritik eksekutif .
Pasalnya, dalam Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2023, Rabu (16/11/22) kemarin tidak merinci belanja yang berjumlah Rp 5,964 triliun.
Mori Hanafi menilai, kenaikan anggaran sebesar Rp 670 miliar dalam KUA PPAS itu tidak realistis.
Meski tidak realistis, ia mengaku masih bisa menerima kenaikan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang strategis.
Namun Badan Anggaran (Banggar) dinilai masih sedikit menerima rincian belanja-belanja dalam pembahasan kemarin.
Terkait hal itu Asisten III Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad, M.T., mengatakan, KUA PPAS selain memuat kebijakan umum anggaran, juga memuat rencana postur APBD meliputi target pendapatan, target belanja dan pembiayaan.
Rencana pendapatan terdiri dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Target PAD sendiri meliputi target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk target pendapatan dari dana transfer terdiri dari dana transfer dari pusat dan dana transfer dari daerah.
Rencana belanja dituangkan dalam rencana program, kegiatan sampai sub kegiatan disertai pagu indikatifnya.
“Jadi dalam KUA PPAS memang tidak memuat rincian belanja seperti yang diinginkan Pak Mori,” kata Wirawan, Kamis (17/11) kemarin.
Ia megatakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disampaikan sudah dibahas secara intensif pada masing-masing komisi.
Dan komisi sudah juga menyampaikan hasilnya kepada Banggar DPRD NTBdan TAPD pada saat rapat Banggar DPRD dan TAPD.
“Rincian belanja yang dimaksud Pak Mori pada saatnya akan dibahas pada agenda pembahasan Raperda APBD 2023. DPRD bisa meminta kepada Pemprov NTB untuk menjelaskan RKA OPD yang telah diinput melalui SIPD,” katanya. ***
Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2023 Ditandatangani
Dalam penandatangan nota kesepakatan itu, Gubernur NTB menekankan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan pariwisata
MATARAM.lombokjournal.com~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (16/11/22).
Penandatanganan itu berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2022.
Gubernur Zul mengapresiasi seluruh pihak atas sinergi dan partisipasinya dalam mendukung penyelenggaraan jalannya pemerintahan di Provinsi NTB, sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang maksimal hingga saat ini.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri dan segenap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan aktifitas pembangunan dengan maksimal. Terima kasih atas sinerginya yang luar biasa,” katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB.
Berbagai gejolak yang ditimbulkan akibat inflasi menyebabkan pemerintah terus berupaya menumbuhkan ekonomi di daerah dengan lebih giat mendorong investasi dan pariwisata.
Salah satu contohnya adalah dengan menjadi tuan rumah dari berbagai event-event internasional. Tidak luput juga usaha yang optimal untuk mengatasi dan menurunkan angka stunting dan kemiskinan.
“Beberapa saat yang lalu, kembali NTB mendapatkan kehormatan dari Pemerintah Pusat menjadi tuan rumah event berskala internasional Iron Man dan WSBK,” kata Bang Zul sapaan gubernur.
Ia berharap kegiatan itu langsung maupun tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB
“Dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat di daerah Bumi Gora yang kita cintai,” ujar Bang Zul,” sapaannya.
Memperhatikan kondisi tersebut, akhirnya nota kesepakatan KUA dan PPAS disusun sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mengelola sumber keuangan daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat NTB.
Dan tertuang dalam struktur kesepakatan bersama yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Setelah melalui dinamika yang cukup panjang dan terdapat beberapa perbedaan pendapat serta cara pandang terhadap kebijakan yang diajukan, kini KUA dan PPAS NTB akhirnya telah sampai pada tahap pengesahan.
RIncian dari Nota Kesepakatan tersebut yaitu:
Pertama, pendapatan daerah
Pendapatan daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 5,96 triliun lebih, terjadi peningkatan sebesar 5,48 persen dibandingkan dengan APBD pada tahun 2022 sebesar Rp 5,655 triliun.
Kedua, belanja daerah
Belanja daerah pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 5,9 triliun lebih, berkurang sebesar Rp 309 milyar dari anggaran pada APBD 2022 sejumlah Rp 6,3 triliun.
Ketiga,pembiayaan daerah.
Dalam rancangan tahun ini terdapat defisit anggaran sebesar Rp 27 milyar. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp 27 milyar dan pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan dan SiLPA sebesar Rp 50 milyar. Dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok hutang sebesar Rp 23 milyar rupiah.
Turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut yaitu Sekretaris Daerah Provinsi NTB, beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan para stakeholders terkait. ***
Wagub NTB Launching Desa Berdaya
Menurut Wagub NTB, hadirnya program Desa Berdaya kolaborasi ZIS Indosat dan Rumah Zakat mendukung peningkatan SDM di desa
LOTIM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi Program ZIS Indosat bersama Rumah Zakat di Rumah Gizi Mualan Desa Telaga Waru, Pringgabaya, Lombok Timur.
Ia menyampaikan itu dalam acara Launching Desa Berdaya di Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, Senin (14/11/22).
“Program Desa Berdaya sangat sejalan dengan Program Pemprov NTB yaitu membangun dari desa, karena pembangunan dari desa akan memberikan hasil yang signifikan dan tepat sasaran,” tuturnya.
Pemprov NTB dalam program unggulannya yakni Desa Wisata secara tidak langsung menuntut warga setempat untuk meningkatkan SDM dan memanfaatkan Potensi SDA yang ada di Desa tersebut.
Selain itu, fasilitas Teknologi Informasi dan kesehatan lingkungan juga harus diperhatikan. Karena memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Menurutnya, dengan hadirnya program Desa Berdayakolaborasi ZIS Indosat dan Rumah Zakat sangat membantu dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, CEO ZIS Indosat, Wakhid Efendi menyebutkan, Desa Telaga Waru merupakan Desa yang ke – 37 dalam Program Desa Berdaya di NTB yang nantinya akan tetap mendapatkan dukungan bertahap selama 2 tahun.
Selanjutnya, CEO Rumah Zakat, Nur Efendi turut memaparkan Program Desa Berdaya di Desa Telaga Waru nantinya akan meliputi Program Pengolahan dan Pemberdayaan Ternak kambing secara Modern, Taman Rumah Gizi, dan Program Capacity Building.
Sebagai penutup, Wagub NTB melakukan pemotongan pita sebagai tanda peresmian program tersebut. ***
Bunda Niken Kunjungi PKW di Desa Batujai
Dalam kunjungan tempat Pendidikan Kecakapan Wira usaha (PKW) tenun, Bunda Niken motivasi peserta PKW di Batujai dan Sukarare
LOTENG,lombokjournal.com ~ Bunda Niken sapaan Ketua Dekranasda NTB, Hj Niken Saptarini Zulkieflimansyah kalangan anak muda bersemangat melestarikan budaya, sekaligus berwirausaha dengan memanfaatkan platform digital
Bunda Niken (kiri)
“Mari kita semua bersemangat melestarikan budaya dan melahirkan generasi muda yang cakap dan memahami tenun untuk berwirausaha dengan memanfaatkan platform digital,” ajak Bunda Niken bersemangat.
Ajakan itu disampaikan Bunda Niken saat mengunjungi Bale Tenun Alam “Tenar”, Desa Batujai, Lombok Tengah, yang kemudian berlanjut ke Desa Sukarare, Selasa (15/11/22).
Bunda Niken mengunjungi tempat Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tenun di Desa Batujai
Kegiatan PKW di Desa Batujai ini diikuti 20 Peserta dari kalangan muda usia, anak putus sekolah, mulai dari usia 16 tahun yang merupakan penduduk asli Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam kunjungan itu Bunda Niken didampingi Wakil Ketua Dekranasda, Hj. Lale Prayatni Gita Ariyadi dan Sekertaris Dekranasda NTB.
Giat PKW ini sangat menarik dan berkesan bagi kaum muda terutama untuk perempuan muda Desa Batujai. Khususnya untuk meningkatkan semangat melestarikan budaya dan melahirkan generasi muda yang cakap serta memahami tenun untuk berwirausaha.
Pelatihan yang terbagi menjadi dua kelompok ini, ditargetkan akan eksis dan bisa mandiri usai pelatihan ini.
Kelompok pertama di Dusun Batujai dengan coach Afriadi dan Diana yang sangat tekun mendampingi para peserta PKW.
Sedangkan kelompok kedua di Sukarare dengan Coach Bapak Satriadi juga sangat bersemangat mau membantu.
Mereka akan dibantu dari awal proses penemuan hingga pemasaran serta diberikan projek tenun yang sangat menarik.
Dengan menargetkan 200 jam pelajaran, para peserta dari kaum muda semuanya perempuan ini sudah menyelesaikan materi.
Materinya yaitu latar belakang dan sejarah tenun pulau lombok, pengantar ilmu tekstil, dan klasifikasi serat- serat tekstil sehingga 2 pekan lagi bisa tuntas dan sukses.
Para coach mengharapkan semua peserta memiliki rasa kecintaan terhadap bahan dasar lokal.
Para PKW tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan bahan-bahan dari kapas lokal yang berkualitas, agar tidak mengandalkan produk luar semata.
“Kita harus berdikari dalam sandang dengan contoh berupa kancing baju terbuat dari batok kelapa, ini 100 persen lokal heritage dan membanggakan,” ujar Dina Faisal, coach di PKW Batujai.
Tak hanya di Batujai, tapi di desa Sukarara pun Bunda Niken selama bersahaja memberi motivasi dan semangat bagi para PKW.
Bunda Niken menerangkan, memiliki kesibukan menjadi seorang ibu bukanlah halangan untuk mau belajar menenun.
“Harapan saya, semoga peserta disini menjadi Perempuan-perempuan yang mampu memberikan sumber penghasilan untuk keluarga,” kata Bunda Niken
Kegiatan kunjungan tersebut diakhiri dengan penyerahan bantuan alat tenun oleh Ketua dan Wakil Dekranasda NTB bersama Ketua Dekranasda Lombok Tengah Baiq Nurul Aini Fathul Bahri di PKW Sukarare Lombok Tengah. ***
NTB Salah Satu Terdepan Dalam Pembangunan Kesehatan
Dengan aktifnya 7600 lebih Posyandu Keluarga, NTB dapat menuntaskan angka stunting dengan cepat
MATARAM,lombokjournal.com ~ Keberhasilan NTB dalam pembangunan kesehatan tak terlepas dari kinerja insan kesehatan.
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh insan kesehatan di Provinsi NTB.
Hal itu disampaikannya saat menjadi Pemimpin Upacara memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Mataram pada Senin (14/11/22).
“Terimakasih karena kekompakan, sinergritas, kerja keras serta komitmen teman-teman insan kesehatan di NTB, sehingga Provinsi NTB menjadi salah satu provinsi terdepan dalam hal pembangunan kesehatan di Indonesia,” ucapnya.
Ia bangga atas beberapa prestasi yang diraih oleh kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTB bersama dengan stakeholders terkait. Di antaranya Posyandu Keluarga dan menjadi Provinsi Pertama yang mendeklarasikan 3 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
“Apresiasi diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk program Posyandu Keluarga di NTB. Dengan aktifnya 7600 lebih posyandu keluarga, kita dapat menuntaskan angka stunting dengan cepat karena kita punya data stunting by name by address,” kata wagub.
Dengan berhasilnya Provinsi NTB menjadi yang pertama mendeklarasikan 3 Pilar STBM, ia berharap di tahun selanjutnya akan optimis mendeklarasikan 5 Pilar STBM.
Hari Kesehatan Nasional ke-58 mengangkat tema “Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku”.
Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat lndonesia.
Secara bersama bahu membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat lndonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar lndonesia kembali bangkit dan kembali sehat.
Di akhir kegiatan ini, Wagub NTB berkesempatan memberikan penghargaan bidang kesehatan kepada daerah, instansi, dan individu yang dinilai berjasa dalam mendorong kesehatan masyarakat di NTB. ***
Pemda NTB Didorong Siapkan Museum Sejarah Peradaban
Kunjungi Museum Trowulan Majapahit, Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6 Dorong Pemda NTB wujudkan museum arkeologi di Lombok
MATARAM.lombokjournal.com ~Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6 mendorong Pemerintah Daerah NTB siapkan museum arkeologi yang memberi gambaran utuh bagi generasi masa kini tentang sejarah peradaban masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok.
Museum arkeologi dipastikan selain menjadi pusat edukasi, juga menjadi tempat konservasi, hingga destinasi rekreasi.
Dewan Pembina Tim Eskspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6, H Rachmat Hidayat menyampaikan itu setelah kunjungannya ke Museum Trowulan di Mojokoerto, Jawa Timur.
“Masyarakat Sasak di Pulau Lombok layak memiliki museum arkeologi mengingat kebudayaan dan cipta karya leluhur Suku Bangsa Sasak yang begitu agung dan kaya.
Museum Trowulan di Mojokoerto, Jawa Timur, yang menggambarkan sejarah peradaban Majapahit layak menjadi contoh,” katanya, Minggu (13/11/22).
Akhir pekan ini, Rachmat bersama Tim Ekspedisi Mistis PDIP NTB dan Mi6 menggelar kunjungan khusus ke Museum Trowulan, di Mojokerto, Jawa Timur.
Sekretaris Tim Ekspedisi, Ahmad Amrullah dan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto turut serta dalam kunjungan tersebut.
Ikut mendampingi pula akademisi Universitas Budi Luhur Jakarta, Hakam Ali Niazi.
Rachmat Hidayat anggota Komisi VIII DPR RI menegaskan, berdasarkan hasil penelusuran Tim Ekspedisi, banyak bukti arkeologi tentang kebesaran dan keagungan cipta karya leluhur Suku Bangsa Sasak yang terserak.
Keberadaan museum arkeologi akan menjadi salah satu cara untuk menyatukan bukti-bukti arkeologi yang terserak tersebut.
“Butuh kolaborasi dan komitmen dari banyak pihak untuk mewujudkan museum arkeologi ini. Sebagai langkah awal, saya akan membuka komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah,” tandas Rachmat.
Ketua DPD PDIP NTB ini yakin, keberadaan museum arkeologi akan menawarkan wawasan dan pengetahuan yang berbeda namun menarik diketahui.
Melengkapi apa yang telah dan akan didapat masyarakat manakala berkunjung ke satu-satunya museum milik Pemerintah Provinsi NTB yang ada di Kota Mataram.
Di sisi lain, partisipasi dari masyarakat juga dibutuhkan. Terutama mendorong mereka menyerahkan dan menitipkan benda-benda dan bukti-bukti arkelogi sejarah peradaban masyarakat Suku Sasak yang kini berada di tangan mereka.
Dengan begitu, koleksi museum arkeologi tersebut kelak akan menjadi sangat lengkap, sehingga tak ada sama sekali kepingan sejarah dan keagungan Suku Sasak yang terlupakan.
Partisipasi Pemangku Kepentingan
Sekretaris Tim Ekspedisi Mistis, Ahmad Amrullah menambahkan, kunjungan ke Museum Trowulan memberi pemahaman kepada Tim Ekspedisi pentingnya pendirian museum arkeologi di Pulau Lombok.
Apalagi, setelah hampir enam bulan Tim Ekspedisi Mistis bergerak melakukan hunting penelusuran sejarah leluhur, telah memberikan perspektif sosiologis maupun kultural di balik kisah folklore yang tergali maupun bukti artefak yang ditemukan.
“Keterbatasan resources dan sumber daya yang dimiliki Tim Ekspedisi Mistis menjadikan pentingnya partisipasi yang begitu besar dari para pemangku kepentingan untuk bisa mewujudkan keberadaan museum arkeologi ini,” kata pengusaha muda dari Lombok Timur ini.
Kunjungan ke Museum Trowulan juga memberi gambaran, bagaimana sebuah museum arkologi dikelola dan bagaimana koleksi-koleksinya dilengkapi.
Amrullah menegaskan, koleksi yang kini ada di Museum Trowulan banyak juga yang berasal dari masyarakat.
Mengingat, bukti-bukti artefak yang ada di museum tersebut tidak melulu berasal dari penelitian, penggalian, dan konservasi. Namun ada pula yang tidak ditemukan dengan tidak sengaja oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.
“Dalam hal ini, edukasi untuk mendorong paritisipasi masyarakat juga tentu menjadi sangat penting,” imbuh Amrullah.
Terkait tentang partisipasi masyarakat dan publik tersebut, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto mengatakan, partisipasi masyarakat tersebut di Museum Trowulan tidak hanya mewujud dalam menyerahkan bukti-bukti arkelogi yang mereka miliki.
Namun juga dalam partisipasi lain yakni dalam bentuk visualisasi sejarah peradaban masa lampau di lingkungan tempat tinggal mereka.
Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode yang karib disapa Didu ini menjelaskan, Museum Trowulan berada di tengah-tengah Situs Trowulan, yang diyakini merupakan pusat kerajaan Majapahit di masa lampau.
Kini, masyarakat yang bermukim di dalam kawasan ini, dengan sepenuh hati membangun gapura dan tembok-tembok, dan dinding rumah mereka, menyerupai kemegahan perumahan masyarakat Kota Raja Majapahit pada masa kejayaannya.
“Gapura, tembok-tembok rumah milik masyarakat di dalam Situs Trowulan ini rata-rata dibangun dengan susunan bata merah. Seperti halnya rumah-rumah warga Kota Raja Majapahit yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi,” kata Didu.
Menurutnya, keberadaan gapura, tembok-tembok, dan dinding rumah milik warga tersebut telah menjadi atraksi tersendiri bagi para pengunjung Museum Trowulan.
Sehingga mereka yang berkunjung ke museum pengetahuannya akan dilengkapi dengan mendapatkan aura kehidupan masyarakat Majapahit di masa lampau.
“Dengan partisipasi masyarakat seperti ini maka museum arkeologi akan jauh dari kesan kuno, membosankan, apalagi menjadi tempat angker. Justru sebaliknya, museum arkeologiakan menjadi pusat ilmu pengetahuan yang komplet bagi generasi masa kini,” imbuh Didu.
Untuk diketahui, dari berbagai literatur penelitian diketahui, Raja Majapahit tinggal di istana yang dikelilingi tembok bata merah setinggi lebih dari 10 meter dengan gapura ganda. Bangunan yang ada dalam kompleks istana memiliki tiang kayu yang besar setinggi 10-13 meter dengan lantai papan yang dilapisi tikar yang halus sebagai alas duduk.
Adapun atap bangunan istana terbuat dari kepingan kayu atau sirap. ***
Rakor P3PD, Merumuskan Kebijakan Pembangunan Desa
Kegiatan rakor Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) mengevaluasi otonomi penggunaan dana desa
SENGGIGI.lombokjournal.com ~ Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dari anggaran Pemerintah Pusat adalah salah satu pembahasan menarik untuk merumuskan kebijakan baru pembangunan desa, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, HL Gita Ariadi saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Merumatta, Senggigi, Lobar, Rabu (09/11/22),
“Kegiatan ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi otonomi penggunaan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Miq Gita.
Dikatakannya, semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus menjembatani kesenjangan pemahaman antara pusat dan desa dalam hal keleluasaan menentukan peruntukan Dana Desa bagi pembangunan tiap desa.
Pemerintah Provinsi mendorong dan mengapresiasi kegiatan ini agar masyarakat desa dapat membangun lebih agresif, sesuai pula dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya.
Rakor P3PD dihadiri Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Mustikori Indrijatiningrum Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.
Ia mengatakan, sejak delapan tahun lalu pelaksanaan UU 6/ 2014, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran 468 triliun bagi 74.940 desa hingga tahun ini.
“Manajemen pemerintah desa secara substansi diserahkan penuh dan mandiri kepada desa,” ujarnya.
Namun demikian, rapat koordinasi kali ini yang dilaksanakan selama tiga hari melibatkan 80 orang peserta se NTB yang terdiri dari Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa diharapkan dapat menghasilkan masukan dan evaluasibagi kebijakan baru tentang desa sebagai rekomendasi dalam RPJMN.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut stakeholder lintas sektor diantaranya, pemerintah kabupaten, dinas dan lembaga terkait serta akademisi untuk merumuskan rekomendasi.***
NTB Gelar Operasi Mandalika III Rinjani – 2022
Untuk pengamankan event WSBK, NTB Gelar Operasi Mandalika yang akan dilaksanakan dari tanggal 9-15 November 2022
MATARAM.lombokjournal.com ~ Demi menjamin keamanan saat event World Superbike (WSBK) yang terselenggara pada tanggal 11 – 13 November 2022, Provinsi NTB melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mandalika III Rinjani-2022 yang berlangsung di Lapangan Bharadaksa Polda NTB, Selasa (08/11/22).
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, persiapan keamanan menjadi etalase Provinsi NTB dan Indonesia.
Karena adanya event berskala Internasional, faktor keamanan sangat harus diperhatikan.
“Semoga kita bisa kompak menjaga supaya aman dan nyaman,” tutur Bang Zul.
Pengamanan WSBK 2022 akan dilaksanakan dari tanggal 9 – 15 November 2022. Sebanyak lebih dari 2.769 pasukan dikerahkan untuk menjaga keamanan dari berbagai sisi.
Kapolda NTB, Irjen Pol Drs Djoko Poerwanto selaku Inspektur Upacara berharap seluruh pasukan dapat mampu menjaga dan mengamankan penyelenggaraan event WSBK 2022.
“Jadikan kerjasama, solidaritas, sinergitas kita semua menjadikan bukti ,bahwa pengamanan WSBK merupakan bagian dari pembuktian kita untuk NTB Gemilang,” tuturnya.
Terdapat tiga hal penting dalam pelaksanaan Operasi Mandalika III Rinjani-2022, yaitu tau berbuat apa, siapa berbuat apa dan bertanggungjawab.
“Tiga hal tersebut harus berlandaskan nilai, yaitu Bangga dengan NTB, Suksesnya pengamanan WSBK adalah sukses dari race WSBKnya dan sukses pengamanan” tegasnya.
