Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen pada 2018
MATARAM.lombokjournal.com — Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) harus terus mendorong proses rehabilitasi pascarangkaian gempa di Lombok, pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2018.
“Kita tidak ingin saudara-saudara kita tertinggal di daerah yang belum sepenuhnya pulih. Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,” ujar Bambang saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB (Musrenbangprov NTB) di Lombok Raya, Mataram, NTB, Kamis (04/04).
Bambang menilai, proses rehabilitasi sudah pasti memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen pada 2018.
Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi nontambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB pada triwulan III 2018.
Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018.
Bambang melanjutkan, nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi pada 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga.
“Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018,” ucap Bambang.
Menurut Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen,” kata Bambang.
Bambang melanjutkan, tingkat kemiskinan NTB di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun pada 2014-2018. Per September 2018, jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 735,6 ribu atau 14,63 persen, turun dari September 2017 atau 15,05 persen.
Tingkat kemiskinan sebagian besar kabupaten dan kota berada di atas rata-rata nasional, kecuali Kota Bima dan Kota Mataram.
“IPM NTB per periode 2014-2017 relatif lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi terus mengalami peningkatan dalam periode yang sama,” ucap Bambang.
Bambang menambahkan, pertumbuhan IPM berada di atas nasional dan mengalami peningkatan di tahun terakhir. Kota Mataram menduduki IPM tertinggi, disusul Kota Bima, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.
Tingkat pengangguran NTB berada di bawah nasional, namun sedikit meningkat di tahun terakhir. Secara spasial, seluruh kabupaten dan kota di NTB sudah berada di bawah angka rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Bima, sedangkan tertinggi di Kota Mataram dan disusul Kabupaten Sumbawa Barat.
Sebaliknya, rasio gini berada di bawah angka rasio gini nasional dan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Namun, per periode 2015 hingga 2018, rasio gini NTB meningkat sebesar 0,391 pada 2018.
Berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah yang cukup jauh antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan kabupaten dan kota lainnya.
“Untuk mencapai target nasional, NTB harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49, dan IPM sebesar 68,87,” lanjut Bambang.
Untuk itu, kata Bambang, kebijakan pembangunan NTB pada 2020 perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik dan bendungan, meningkatkan investasi dengan NTB yang ramah investasi, meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian.
AYA
