Kecurangan Pemilu, Hak Angket Tak Perlu Tunggu Pengumuman  

Pakar hukum, mendesak hak angket menyoroti dugaan kecurangan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Sebanyak 50 tokoh masyarakat mendesak ketua umum lima partai politik (parpol) untuk segera menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Desakan ini muncul tanpa perlu menunggu pengumuman hasil pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dijadwalkan paling lambat 20 Maret 2024.

Pakar hukum, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa hak angket, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 20A, adalah hak DPR RI untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 

BACA JUGA : Peristiwa Anomali Sirekap, Ada Partai Alami Kenaikan Tidak Wajar

Dia menyoroti kebijakan pemerintah dalam konteks kepemiluan yang sering disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Contoh TSM mencakup tindakan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu.

Bivitri menekankan bahwa temuan kecurangan tidak harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan dapat dituntaskan melalui hak angket DPR RI. Forum politik di DPR dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan.

“Hak angket bisa memperjelas dugaan kecurangan tanpa perlu menunggu tanggal 20 Maret. Panitia angket dapat membongkar kebijakan yang sudah bisa kita analisis sejak sekarang,” ungkap Bivitri.

BACA JUGA : Pasangan MOFIQ, Kombinasi Sempirna untuk Kabupaten Sumbawa

Hingga saat ini, lima parpol yang mendukung hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 belum mengambil langkah konkret. Beberapa pihak telah mendesak parpol, terutama Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, serta PDIP dan PPP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada 9 Maret 2024, 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan mengirim surat kepada ketua umum masing-masing parpol. Surat tersebut berisi pembenaran atas dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka berharap pimpinan parpol segera mengambil langkah proaktif untuk mendorong pelaksanaan hak angket.

Usman Hamid, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa mekanisme hak angket sangat konstitusional dan dapat membantu masyarakat dalam memahami lebih jauh dugaan kecurangan pemilu. Kejelasan proses angket di DPR diharapkan dapat meredakan keresahan di masyarakat dan mencegah potensi kerusuhan sosial.

BACA JUGA : Laporan Keuangan Harus Akuntabel dan Transparan

“Kami khawatir keresahan ini bisa menimbulkan histeria dan kekacauan sosial. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan yang objektif atas dugaan kecurangan pemilu,” tegas Usman Hamid. ***

 

 




Ramadhan, Masyarakat Diajak Menyambutnya dengan Suka Cita

Plh. Gubernur NTB mengatakan, bulan Ramadhan penuh kebaikan, berkat, dan kemuliaan,  karena itu di bulan suci ini masyarakat diajak meningkatkan ibadah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pada awal Ramadhan 1445.H, Plh. Gubernur NTB, Ibnu Salim, mewakili Pj. Gubernur Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menyambut Bulan Suci Ramadhan dengan rasa syukur dan kebahagiaan. 

BACA JUGA : Imam Shalat Tarawih di Lotim Meninggal Mendadak

Pj Sekda ajak masyarakat NTB sambut bulan Ramadhan dengan suka cita
Pj Sekda NTB, Ibnu Salim

Acara tarawih awal Ramadhan tersebut berlangsung di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB, pada Selasa (12/03.24). 

Dalam sambutannya, Plh. Gubernur menekankan bahwa di bulan suci ini merupakan bulan yang sarat dengan kemuliaan dan keberkahan

Ibnu Salim juga menyampaikan salam selamat kepada Syeikh Muhammad Salem Amer, Imam Shalat Tarawih bulan Ramadhan dari Mesir, yang telah merespons undangan Pemprov. NTB dan Dewan Pengurus IC NTB untuk menjadi imam dalam Shalat Tarawih di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB.

BACA JUGA : Pasangan MOFIQ Pasangan Sempurna untuk Kabupaten Sumbawa

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh kebaikan, berkat, dan kemuliaan. Oleh karena itu, kita diharapkan memenuhi bulan suci ini dengan meningkatkan ibadah, membaca Al-Qur’an, melaksanakan Shalat Malam, mengamalkan kasih sayang kepada sesama.

“Dan memberikan bantuan kepada fakir-miskin, dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita semua dapat menjadi insan yang bertaqwa,” ungkap Plh. Gubernur.

Shalat Tarawih di Masjid Hubbul Wathan/IC NTB berlangsung pada malam 1-5 Ramadhan dan dipimpin oleh Syeikh Muhammad Salem Amer dari Timur-Tengah (Mesir). 

BACA JUGA : Hak Angket Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan

Setelah Shalat Tarawih malam pertama, acara dilanjutkan dengan Pembukaan Lomba Tadarrus Al-Qur’an oleh Kepala Biro Kesra NTB, Drs. H. Sahnan, M.Pd. Lomba Tadarrus ini diikuti oleh Remaja Masjid se-Kota Mataram dan masyarakat umum. ***

 

 




Imam Salat Tarawih di Lotim Meninggal Mendadak 

Amak Yuliati yang tengah menjadi Imam salah tarawih tiba-tiba menghentikan nafasnya karena dikatakan mengidap sakit sesak nafas 

LOTIM.LombokJournal.com ~ Pada Senin, 11 Maret 2024, di Dusun Bale Belek, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, Muhammad Hirjan alias Amak Yuliati, seorang imam yang mengimami salat tarawih di Musala Nurul Yakin, meninggal dunia pada rakaat keenam ibadah tersebut.

BACA JUGA : Laporan Keuangan Harus Akuntabel dan Transparan

Informasi yang diperoleh dari warga sekitar, Yudiatna Dwi Sahreza, menyebutkan bahwa Imam salat tarawih itu yakni, Amak Yuliati, 63 tahun, menghentikan nafasnya saat salam dalam salat tarawih perdana di daerah tersebut. 

Riwayat penyakit sesak yang dimiliki oleh almarhum diduga menjadi penyebab kematiannya.

BACA JUGA : Pasangan MOFIQ Kombinasi Sempurna untuk Kabupaten Sumbawa

Yudiatna menyampaikan, bahwa allmarhum yang meninggal saat mengimami salat tarawih itu memang diduga memiliki penyakit sesak.

Pihak keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam proses diskusi mengenai waktu dan lokasi pemakaman imam tarawih itu. 

Yudi, seorang mahasiswa fakultas peternakan Universitas Mataram (Unram), menjelaskan bahwa informasi lebih lanjut mengenai pemakaman akan diumumkan setelah diskusi malam ini.

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 

Dalam foto yang diterima terlihat Amak Yuliati mengenakan baju batik dan sarung merah, dikelilingi oleh jemaah salat tarawih dan warga setempat. Seluruh komunitas berduka atas kepergian imam tersebut. (KHN) ***

 




Pasangan MOFIQ Kombinasi Sempurna untuk Kabupaten Sumbawa

Kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa akan memicu antusiasme publik

Munculnya pasangan dalam Pilkada Sumbawa 2024 yang disebuut sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas

MATARAM.LombokJournal.com Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 telah menilai bahwa kemunculan paket H Mahmud Abdullah dan Abdul Rofiq, atau yang dikenal sebagai pasangan MOFIQ, dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024 akan memicu antusiasme publik yang luar biasa. 

BACA JUGA : Laporan Keuangan Harusd Akuntabel dan Transparan

Bambang Mei atau Didu menyebut pasangan MOFIQ sebagai 'super komplet'
Bambang Mei Finarwanto

Perpaduan antara pengalaman Mahmud Abdullah dan energi baru Abdul Rofiq dianggap sebagai harmoni yang sempurna.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menyebut pasangan ini sebagai “paket super komplet” dengan integritas, kompetensi, dan popularitas. Haji Mo, Bupati Sumbawa petahana, yang memiliki pengalaman birokrasi sejak 1983.

Dan Abdul Rofiq, Ketua DPRD Sumbawa yang merupakan politisi PDI Perjuangan dengan rekam jejak suara pribadi terbanyak, dianggap sebagai pasangan yang menyatukan pengalaman teruji dan energi baru yang melambung tinggi.

Analis politik Didu dari Bumi Gora menegaskan bahwa penggabungan pengalaman panjang dan energi baru adalah kunci untuk membawa pembangunan dan keadilan bagi warga Kabupaten Sumbawa. Didu menilai pasangan MOFIQ sebagai kombinasi jejak langkah yang menciptakan sejarah dan langkah-langkah baru untuk masa depan yang cerah.

Didu menegaskan bahwa kemunculan pasangan MOFIQ bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses matang dan pertimbangan strategis. Sebagai bupati petahana yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2024, Haji Mo dianggap memiliki kepentingan yang kuat untuk menggandeng Abdul Rofiq sebagai Ketua DPRD Sumbawa.

Berdasarkan kajian Mi6, Didu mengungkapkan bahwa langkah bupati petahana yang menggandeng Ketua DPRD memiliki beberapa implikasi dan keuntungan signifikan. Kontinuitas kepemimpinan, pemahaman tentang program unggulan, dan penguatan basis politik merupakan beberapa faktor yang Didu tekankan.

BACA JUGA : Hak Angket Masih Berjalan : Antara Harapan dan Tantangan

Didu menyoroti bahwa ketua DPRD biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang legislasi dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Kombinasi kepala daerah dengan ketua DPRD dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan mengatasi hambatan legislatif.

Kombinasi kepemimpinan daerah dari eksekutif dan legislatif, menurut Didu, memungkinkan kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan, mengidentifikasi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Potensi aliansi koalisi partai yang linier dengan kemunculan pasangan MOFIQ di Pilkada Sumbawa. Didu menilai bahwa duet Haji Mo dari Partai Golkar dan Abdul Rofiq dari PDI Perjuangan dapat membentuk koalisi serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB.

Dengan format Pilkada serentak, Didu melihat bahwa koalisi linier ini menjadi kunci strategis untuk meraih kemenangan pasangan yang diusung. 

BACA JUGA : Dr Najam Buka Rakor Diskoninfotik Kabupaten/Kota se NTB

Koalisi ini memungkinkan mobilisasi dukungan politik yang meluas, kerja sama partai politik untuk menciptakan basis dukungan yang kuat, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Dalam jangka panjang, koalisi linier dianggap membawa manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan keseimbangan kekuatan politik, visi yang selaras, dan rencana pembangunan terintegrasi untuk dampak positif yang lebih besar. (*)

 

 




Laporan Keuangan Harus Akuntabel dan Transparan

Laporan Keuangan jangan dilihat hanya kegiatan rutin, tapi bagian penting upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Plh Pj Gubernur NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. 

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramdhan dan Hari Eaya Idhul Fitri

Laporan Keuangan begian penting upaya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan trabsparan

Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta, Jum’at (08/03/24). 

Plh Pj Gubernur yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Saerah (Sekda) Provinsi NTB juga hadir bersama 20 Pj Gubernur wilayah Indonesia Timur.

Pembukaan acara dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Hadir pula tamu terhormat Budi Gunawan Sadikin, Menteri Kesehatan Ir. Suharti, MA., Ph.D., Sekjen Kemendikbud, Plh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dan Direktur Keuangan BPJS.

Prof. Dr. Pius Lustrilanang menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak boleh dilihat hanya sebagai kegiatan rutin. Tapi merupakan bagian penting dari upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan baik di tingkat nasional maupun daerah.

BACA JUGA : Hak Angkjet Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan

Lebih lanjut Pius juga  menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antar pimpinan entitas. Termasuk penyiapan database keuangan yang memadai dan aplikasi pendukung. 

Pius Lustrilanang berpesan kepada tim pemeriksa laporan keuangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, dengan tetap menjunjung tinggi kode etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Terkait pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2023, Pj. Sekda didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E, menyampaikan harapannya, agar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB semakin meningkat kualitasnya setiap tahunnya. 

Dengan meningkatkan kualitas laporan itu, diharapkan NTB  mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut. 

BACA JUGA : Dt Najam Buka Rakor Diskominfotik Kabupaten/Kota se NTB  

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. nov/dyd

 




Teluk Ekas Mendunia 

Pengembangan blue ekonomi di Teluk Ekas berupa budidaya rumput laut dan budidaya lobster sudah berjalan cukup lama

Masyarakat Teluk Ekas tentu akan sangat diuntungkan dan berkepentingan dengan kehadiran industri rumput laut
oleh Lalu Gita Ariadi

LombokJournal.com ~ Teluk Ekas, kian mencuri perhatian Investor. Selama ini di benak banyak orang (lombok), Teluk Ekas  identik  dengan  tempat usaha budidaya rumput laut. Selain Ekas dan Seriwe, rumput laut juga tersebar di berbagai perairan NTB seperti di Gerupuk  Loteng, Pengantap Lobar, Kertasari KSB, Teluk Saleh ( Sumbawa – Dompu ), Lunyuk hingga Teluk Woworada Bima.

Kamis 29 Februari 2024, sedianya Presiden RI – Bapak Ir. H. Joko Widodo di rencanakan hadir di Teluk Ekas. Namun karena ada kesibukan lain berwakil ke Menko Bidang Maritim dan investasi – Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Didampingi  Menteri kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, pejabat BRIN, Dubes India, Dubes UEA, CEO PT Sea6 Energy dan lain-lain kumpul di pesisir

BACA JUGA : Kota Bima Tuan Rumah Gelar Teknologi Teoat Guna tingkat Provinsi

Teluk Ekas

Saya dan rombongan terbatas, berkesempatan mendampingi Menko Marvest meninjau lokasi budidaya rumput laut PT Sea6 Energy di tengah perairan Teluk Ekas menjorok ke laut bebas. Berjarak hampir 2 km dari bibir pantai. Menggunakan Kapal Polairud Polda NTB yang dalam waktu 15 menit pelayaran sampai di lokasi budidaya rumput laut. Areal yang dekat pantai di gunakan oleh masyarakat.

Kehadiran Menko Marvest kali ini dalam rangka mendukung Investasi rumput laut skala besar dengan mekanisasi  dan hilirisasinya di Teluk Ekas. Teluk Ekas yang luasnya 5000 hektar, ke depan akan  menjadi episentrum blue ekonomi baru dengan hadirnya investor  PT Sea6 Energy dari India.  PT Sea6 Energy akan memanfaatkan 100 hektar perairan Teluk Ekas. Selebihnya di manfaatkan masyarakat.

Berdasarkan Perda Provinsi NTB nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil ( RZWP3K )  telah dialokasikan ruang perairan laut bagi pengembangan blue economi yaitu di perairan selatan Lombok

Timur dan Lombok Tengah untuk pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengembangan wisata bahari.

Pengembangan blue ekonomi di Teluk Ekas berupa budidaya rumput laut dan budidaya lobster sudah berjalan cukup lama. Tahun 2017 lembaga pangan internasional ( FAO ) telah menginisiasi pengembangan blue ekonomi tersebut melalui kerjasama dengan IPB dan Unram.

Rumput laut dan lobster menjadi icon utama dalam pengembangan blue economi di Kabupaten  Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Budidaya rumput laut dinilai cocok bagi usaha pemberdayaan masyarakat karena investasinya tidak terlalu mahal. Tekhnologinya sederhana serta masa produksinya yang pendek yaitu 45 hari sudah bisa panen. Menko Marvest, meminta agar BRIN melakukan riset  rumput laut bisa dipanen diusia 30 hari dengan kualitas yang baik.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Permasalahan utama dalam usaha budidaya rumput laut adalah kurang tersedianya bibit yg berkualitas. Saat ini pembudidaya rumput laut NTB masih mengandalkan bibit rumput laut jenis Euchema Cottoni hasil kultur jaringan yg ada di balai budidaya laut Lombok di Sekotong NTB sebagai bibit sumber utamanya.

Secara kuantitas jumlah ketersediaan bibit berkualitas masih sangat rendah dengan tingkat sebaran yang terbatas.  Menyikapi kelangkaan bibit rumput laut, ke depan upaya pengembangan kebun bibit rumput laut secara intensif yang tersebar pada beberapa lokasi sentra kegiatan usaha budidaya, harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Masyarakat Teluk Ekas tentu akan sangat diuntungkan dan  berkepentingan dengan kehadiran industri rumput laut ini. Apalagi PT Sea6  Energy tidak menggunakan rumput laut kering. Yang di gunakan adalah rumput laut basah. Begitu panen langsung di olah. Jadi biaya penjemuran berkurang. Ini sangat menguntungkan pembudidaya rumput laut. Semua produksi rumput laut NTB akan diserap PT.  Sea6 Energy.

Sea6 Energy bergerak dibidang hulu hilir rumput laut. PT Sea6 Energy membudidayakan rumput laut skala besar serta mengolah rumput laut segar menjadi produk olahan baru seperti biostimulant, bioplastik, tepung rumput laut untuk produk turunan yag digunakan di sektor farmasi, agri dan food grade disamping sebagai bahan yang bisa diproses sebagai biofuel.

Di sektor hulu budidaya rumput laut,  PT Sea6 Energy mulai uji coba di Teluk Ekas sejak agustus 2022, untuk memperoleh data 1 tahun (1siklus laut). Hasil test bagus sehingga diputuskan untuk memulai project 100 hektar budidaya rumput laut di Teluk Ekas. Untuk budidaya 100 hektar diperlukan 80 – 100 tenaga kerja. Produksi per tahun sekitar 15.000 ton per tahun.

Dukungan yang sangat besar dari Kementrian Marves dan Pemerintah Daerah, project budidaya rumput laut diinisiasi dan dimulai sejak Bulan September 2023. Ditandai dengan dikeluarkannya perizinan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

Bentuk dukungan ke masyarakat sekitar, PT Sea6 Energy berkolaborasi dengan 10 petani lokal dengan sistem satelite farm.  Petani dibantu bibit dan tali untuk budidaya. Pemberdayaan ibu-ibu pengikat bibit dengan cara memperkenalkan mesin pengikat rumput laut  diajarkan ke ibu-ibu pengikat rumput laut manual, agar bisa menambah jumlah pengikatan bibit yg akan meningkatkan pendapatan mereka.

Di sektor hilir, industri pengolahan rumput laut merupakan industri pengolahan rumput laut modern dengan konsep zero chemical – zero waste. Tidak menggunakan  bahan kimia. Karena bahan baku yang di gunakan adalah rumput laut segar. Semua dapat terproses dengan baik tanpa menghasilkan limbah berbahaya

Sumber bahan baku pabrik diperoleh dari produksi pembudidaya di sekitar Teluk Ekas sampai ke Pulau Sumbawa. Petani rumput laut dapat langsung menjual hasil panen tanpa perlu menjemur lagi.

Pabrik pengolahan di Teluk  Ekas sudah mulai dibangun. Diharapkan akhir tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Dengan adanya kegiatan hulu hilir di Teluk Ekas,  diharapkan dapat meningkatkan roda ekonomi masyarakat. Pemberdayaan dan peningkatan skill individu masyarakat dengan cara menambah lapangan kerja.

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Saat ini hasil olahan PT Sea6 Energy dikirim ke India untuk diproses pembuatan produk finalnya.

Produk final ( pupuk biostulant ) sudah dipasarkan di 22 negara termasuk Indonesia. Di Teluk Ekas direncanakan membuat produk final. Dengan sumber bahan baku dari seluruh NTB.

Pemprov NTB dan  Pemkab Lotim tentu harus kolaborasi  mendukung suksesnya pengembangan Proyek Strategis Nasional  ini. Dari sisi penyedian ruang laut alhamdulillah sudah terakomodir masuk ke RZWP3K termasuk dukungan Tata ruang daratnya.

Dukungan infrastruktur jalan  menuju kawasan industri,  penataan pesisir agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaat ruang darat dan pergesekan dengan masyarakat. 

Termasuk penataan kampung nelayan modern dengan terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat sekaligus untuk kepentingan pengembangan sektor pariwisata  berbasis maritim.

Insyaallah. Aamiin YRA. ***

 

 




Kota Bima Tuan Rumah Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi 

Potensi masyarakat Kota Bima akan terpacu dengan gelar teknologi tepat guna, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan sektor ekonomi kreatif 

KOTABIMA.LombokJournal.com ~ Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi XIX yang digelar di Kota Bima, diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim itu disampaikannya saat menghadiri Welcome Dinner gelar TTG di Beginning Cafe pada Selasa (05/03/24).

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan BUMD Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima.

PJ Sekda NTB menyatakan harapannya bahwa kegiatan ini akan membawa dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. 

“Semua akan berkumpul disini , UMKM akan menggeliat, dan kami di Provinsi pasti membeli oleh-oleh dari pelaku UMKM masyarakat setempat,” ujarnya optimis.

Gelar teknologi tepat guna dianggap sebagai langkah awal untuk memacu potensi masyarakat Bima. Khususnya dalam memanfaatkan teknologi guna memajukan sektor ekonomi kreatif dan menggali kearifan lokal masyarakat setempat.

BACA JUGA : Dr Najam Buka Rakor Diskominfotik Kabupaten/Kota se NTB

Asisten I Sekda Pemerintah Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, mewakili masyarakat Bima, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB atas keputusan menjadikannya sebagai tuan rumah TTG. 

“Semoga TTG menjadi awal untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” tambahnya.

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi XIX, dengan tema “Menuju NTB Hijau,” akan berlangsung mulai 5 hingga 8 Maret 2024. 

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya 

Acara ini akan menampilkan produk UMKM dari seluruh Kota dan Kabupaten peserta, serta menawarkan penjualan Sembako murah oleh BUMN. Man/her

 




Rangga Raih Suara Terbanyak, Pastikan Kursi di DPRD NTB

Rangga menyatakan bahwa kemenangannya merupakan dukungan dan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Calon anggota DPRD Provinsi NTB dapil I Kota Mataram dari Partai Gerindra, Rangga Danu Meinaga Adhitama SH, MH, berhasil mencatatkan diri sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi dalam internal partainya.

BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idhul Fitri

Rangga raih suara tertinggi di internal partai
Rangga Danu Meinaga Adhitama SH, MH

Dalam hasil tabulasi data Partai Gerindra, Rangga berhasil mengungguli empat pesaingnya, dengan perolehan suara yang merata di enam kecamatan. Sebagai figur baru, ia berhasil mendominasi suara terbanyak di Kota Mataram, dengan total suara mencapai 6.065 di enam kecamatan.

Posisi kedua ditempati oleh I Gde Sudiarta dengan perolehan 5.756 suara, diikuti oleh Lalu Fauzi Haryadi dengan 5.366 suara sebagai peringkat ketiga. Sementara itu, I Gusti Ayu Ngurah Prima Ningrat dan I Gusti Agung Ayu Ratih Manik berada di urutan keempat dan kelima dengan masing-masing perolehan suara 1.603 dan 969.

Rangga menyatakan bahwa kemenangannya adalah hasil dari dukungan masyarakat yang telah memilihnya. Perolehan suara tertinggi di internal partai ini merupakan hasil perjuangan bersama kader, simpatisan, dan masyarakat yang mempercayainya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Sebelum pemilihan, Rangga aktif melakukan sosialisasi dan meresap aspirasi masyarakat. Sebagai politisi muda di Kota Mataram, ia turun secara intensif sejak penetapan caleg hingga satu tahun penuh, menampung aspirasi masyarakat di enam kecamatan dan 325 lingkungan untuk 50 kelurahan di Kota Mataram.

“Sebagai generasi muda dan politisi muda, kami tetap komitmen menyuarakan aspirasi masyarakat,” ungkapnya kepada Radar Lombok pada Kamis (29/2).

Rangga, yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Mataram tahun 2014 dari partai berbeda, menjelaskan bahwa dukungan yang semakin kuat berasal terutama dari masyarakat Kota Mataram. Dukungan juga datang dari pemilih muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

“Saya berharap perjuangan relawan, tim, dan masyarakat yang mendukung akan berbuah kemenangan yang sempurna,” tegasnya.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi 

Rangga berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait kesejahteraan dan infrastruktur di Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB. Ia aktif mengawal perhitungan tingkat bawah bersama relawan untuk memastikan transparansi dan keabsahan hasil pemilihan. Para relawan juga tetap mendampingi dalam tahapan pleno tingkat kota dan Provinsi NTB dengan menyajikan data C-plano dan C hasil yang dikumpulkan dari saksi. ***

 

 




Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri

 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rakor pengendalian inflasi, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diadakan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. 

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Acara tersebut berlangsung di hotel Kempenski Jakarta pada Senin (04/03/24).

Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi.

Beberapa langkah tersebut melibatkan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, serta melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

BACA JUGA : Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Susun Rencana Aksi

Dalam rakor itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam sambutannya menjelaskan adanya tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional. 

Faktor-faktor seperti perubahan iklim ekstrim, situasi geopolitik yang tidak stabil, dan lonjakan harga pangan dan energi menjadi beberapa hal yang dihadapi.

BACA JUGA : Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik

Arief menekankan, perlunya peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sinergi TPID, dan pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan makanan di masyarakat. novita/opik

 




Peristiwa Anomali Sirekap, Ada Partai Alami Kenaikan Tidak Wajar 

 Terjadi peristiwa turunnya perolehan suara PPP, seluruh kadernya untuk menjaga suara partainya                                                                

LombokJournal.com ~  Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyoroti peristiwa anomali dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). 

Atas perisriwa anomali itu, Ia mengungkapkan keprihatinannya. Ada kemungkinan partai lain mengalami peningkatan suara yang tidak wajar akibat anomali tersebut. Sementara perolehan suara PPP sendiri mengalami penurunan.

BACA JUGA : Suara PSI Melonjak Mendadak, Sementara Suara PPP Mengalami Penurunan 

Awiek, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu tanpa kekuatan hukum tetap

Dia mengimbau seluruh kader PPP untuk menjaga suara partainya. Sebagai contoh, mengingatkan peristiwa penurunan suara PPP turun dari 3.058.000 menjadi 3.040.000, lalu naik kembali. 

Awiek menekankan pentingnya memahami bahwa jumlah suara seharusnya bertambah, bukan berkurang, seiring bertambahnya TPS yang masuk.

BACA JUGA : Peningkatan Suara PSI, Pengamat : Ada Potensi Manipulasi

Sebelumnya, KPU berusaha memberikan data terbaru real count pemilu 2024, di mana terjadi peristiwa PSI dan PPP mendekati ambang batas syarat masuk Parlemen Senayan. 

Data real count Pemilu Legislatif DPR RI mencapai 65,80 persen pada Minggu, tanggal 3 Maret 2024, pukul 12.00 WIB. PSI mencapai 3,13 persen perolehan suara 2.403.152, sementara PPP melonjak signifikan dengan 4,01 persen perolehan suara 3.080.453.

PPP dipastikan lolos ambang batas parlemen, memenuhi syarat masuk DPR RI periode 2024-2029. Meskipun terdapat anomali Sirekap, KPU terus memperbarui data melalui situs pemilu2024.kpu.go.id. 

Untuk diketahui, ambang batas parlemen Pemilu 2024 adalah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

BACA JUGA : Hasil Pleno se Pulau Sumbawa, Johan Rosihan Lolos ke Senayan

Pasal 414 butir (1) mengamanatkan partai politik peserta Pemilu memenuhi ambang batas perolehan suara 4 persen untuk meraih kursi anggota DPR. ***