Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rakor pengendalian inflasi, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diadakan menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Acara tersebut berlangsung di hotel Kempenski Jakarta pada Senin (04/03/24).

Rakor dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan narasumber berasal dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sembilan langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi.

Beberapa langkah tersebut melibatkan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan kebutuhan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, serta melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.

Dalam rakor itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam sambutannya menjelaskan adanya tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi nasional.

Faktor-faktor seperti perubahan iklim ekstrim, situasi geopolitik yang tidak stabil, dan lonjakan harga pangan dan energi menjadi beberapa hal yang dihadapi.

Arief menekankan, perlunya peningkatan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, sinergi TPID, dan pemantauan harga di pasar tradisional maupun ritel modern. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan makanan di masyarakat. novita/opik

Peristiwa Anomali Sirekap, Ada Partai Alami Kenaikan Tidak Wajar

Terjadi peristiwa turunnya perolehan suara PPP, seluruh kadernya untuk menjaga suara partainya

LombokJournal.com ~ Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyoroti peristiwa anomali dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Atas perisriwa anomali itu, Ia mengungkapkan keprihatinannya. Ada kemungkinan partai lain mengalami peningkatan suara yang tidak wajar akibat anomali tersebut. Sementara perolehan suara PPP sendiri mengalami penurunan.

Awiek, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu tanpa kekuatan hukum tetap.

Dia mengimbau seluruh kader PPP untuk menjaga suara partainya. Sebagai contoh, mengingatkan peristiwa penurunan suara PPP turun dari 3.058.000 menjadi 3.040.000, lalu naik kembali.

Awiek menekankan pentingnya memahami bahwa jumlah suara seharusnya bertambah, bukan berkurang, seiring bertambahnya TPS yang masuk.

Sebelumnya, KPU berusaha memberikan data terbaru real count pemilu 2024, di mana terjadi peristiwa PSI dan PPP mendekati ambang batas syarat masuk Parlemen Senayan.

Data real count Pemilu Legislatif DPR RI mencapai 65,80 persen pada Minggu, tanggal 3 Maret 2024, pukul 12.00 WIB. PSI mencapai 3,13 persen perolehan suara 2.403.152, sementara PPP melonjak signifikan dengan 4,01 persen perolehan suara 3.080.453.

PPP dipastikan lolos ambang batas parlemen, memenuhi syarat masuk DPR RI periode 2024-2029. Meskipun terdapat anomali Sirekap, KPU terus memperbarui data melalui situs pemilu2024.kpu.go.id.

Untuk diketahui, ambang batas parlemen Pemilu 2024 adalah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 414 butir (1) mengamanatkan partai politik peserta Pemilu memenuhi ambang batas perolehan suara 4 persen untuk meraih kursi anggota DPR. ***

Peningkatan Suara PSI, Pengamat; Ada Potensi Manipulasi

Sejumlah politisi telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali peningkatan suara PSI

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Universitas Al Azhar, melalui pengamat politiknya, Ujang Komarudin, menyoroti peningkatan pesat suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa lonjakan tersebut tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba seperti sulap.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan penongkatan suara PSI.

Ujang menyebutkan bahwa sejumlah politisi, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah menyuarakan kecurigaan mereka terhadap anomali kenaikan suara PSI.

“Sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” ujar Ujang dilansir dari Kompas.com pada Minggu (03/03/24).

Politikus PDI-P Deddy Yevry Sitorus dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, termasuk dalam kalangan politisi yang meragukan lonjakan suara PSI. Kecurigaan mereka mencakup dugaan operasi untuk mengalihkan suara ke partai politik tertentu demi melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Ujang mengingatkan bahwa jika benar terjadi, demokrasi akan terancam karena suara masyarakat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil juga menduga adanya penggelembungan suara.

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

Ujang Komarudin sebagai seorang akademisi memperingatkan pentingnya melaksanakan pemilu melalui jalur yang benar dan normal, tanpa adanya praktik kecurangan.

Ia mengecam praktik berbagi kepentingan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yang dapat merugikan demokrasi.

Menurut data terbaru dari real count KPU, suara PSI mengalami peningkatan dari 2,86 persen (2.171.907 suara) pada Kamis (29/02/24) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen (2.402.268 suara) pada Sabtu (02/03/24) pukul 15.00 WIB.

Dalam kurun waktu yang sama, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) melaporkan penambahan dari 539.084 menjadi 541.324 TPS, dengan tambahan data dari 2.240 TPS.

Lonjakan suara PSI ini menciptakan perbedaan yang signifikan dengan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, menciptakan kekhawatiran akan integritas pemilu.

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang KOMPAS yang sudah mencapai 100 persen, PSI hanya memperoleh 2,8 persen suara. ***

Kepemimpinan Nasional di Tengah Krisis

Atraksi kekuasaan Presiden Joko Widodo telah menyumbat keran demokrasi yeng telah dirintis pada era reformasi. Kita telah berada pada krisis kepemimpinan negarawan?

LombokJournal.com ~ Diskusi kepemimpinan pada Kompas (22/01/16) dengan tema; “Rahim-Rahim Kepemimpinan”,“Menyintas dari Lacuna Kepemimpinan”, dan “Strategi Penggodokan Kepemimpinan” mengundang saya tertarik urun rembuk.

perspektif baru tentang kaderisasi pemimpin nasional — Oleh: **Dr.Bajang Asrin**, *Ketua Prodi S2 Magister Pendidikan Dasar Unram dan Koordinator Presidium KAHMI Kota Mataram*

Hal ini sangat strategik karena kepentingan masa depan bangsa, baik di legsilatif, eksekutif, yudikatif, TNI dan POLRI dan tingkat pedesaan. Analisis tersebut menggambarkan tentang sejauh mana regenerasi kepemimpinan berlangsung dalam kurun waktu sejak kemerdekaan hingga orde baru, reformasi dan pasca reformasi.

Pemetaan kepemimpinan nasional pada era peletakan fondasi, era pemekaran dan era penistaan hanya memberikan penafsiran konvensional tentang pemimpin nasional. Tapi mendalami gerak historis bangsa dibutuhkan dekonstruksi tentang mengapa pemimpin itu bergerak tanpa pamrih, berjuang habis-habisan (bali:puputan)?

Uraian historis lahirnya tokoh-tokoh bangsa pada menjelang kemerdekaan RI muncul dalam dimensi perjuangan keamerdekaan serta mulai melembagakan perjuangan kemerdekaan. Kehadiran Tjokro Aminoto dengan Sjarikat Isalam menandakan babak baru perjuangan kemerdekaan RI melalui partai politik.

Sang Tjokro dapat kita kategorikan sebagai sosok pemimpin yang lahir pada era kolonialisme perdagangan, kebangkitan saudagar pribumi. Sang Tjokro hadir berjuang untuk meningkatkan kederisasi kepemimpinan nasional dengan menggembleng intelektualpemuda Indonesia. Kekuatan pada orasi berapi-api dan wawasannya membuat para pemuda tersihir untuk bergabung dengan partainya. Sehingga dari rumahnya di Gang Peneleh Surabaya lahir tokoh-tokoh nasional yang berbeda secara ideolgis seperti Sukarno, Tan Malaka, Kartosoewirjo, Semaoen, Musso, Samanhoedi dan lainnya.

Sukarno, Mohammad Hatta, Jendral Sudirman, dan Syahrir sebagai perintis dan pendiriRepublik Indonesia. Sosok negarawan utuh dapat menggerakan semua elemen bangsa untuk mencapai kemerdekaan RI. Mereka mampu meletakkan esensi kemerdekaan RI sebagai pijakan perjauangan baik melalui medan perang, pergerakan dan diplomasi.

Kekuatan tokoh–tokoh ini ketika detik-detik pengalihan kekuasaan dari Jepang ketika meletus perang 10 Nopember yang dipimpin Bung Tomo di Surabaya. Era ini dapat dikatakan sebagai puncak kepemimpinan negarawan, yang mengikat perilaku pemimpin pada kebesaran jiwa memperjuangkan kemerdekanan NKRI.

Diplomasi di tingkat internasional yang dilakukan Muhammad Hatta, Syahrir, Agus Salim dan lainnya memperkuat kepemimpinan awal kemedekaan terinspirasi kuat pada “visi kenegarawanan”, tanpa terbawa perbedaan paradigma ideologis. Keinginan kuat para tokoh ini menyebabkan irama rakyat Indonesia dapat terhindar dari konflik-konflik horizontal yang bersumber perbedaan ideologis.

Pada era orde baru Suharto sangat kuat sehingga mengakibatkan kepemimpinan otoriterianisme yang tinggi. Tapi Suharto muda muda cukup membawa karakter pemimpin bangsa, dan setelah lima tahun kemudian mengembangkan kepemimpinan yang sangat kuat menyebabkan kebuntuan komunikasi antara pemipin dan rakyat.

Pola konglomerasi dalam semua kebijakan pemerintah menyebabkan bangsa dikuasai segelintir orang kaya Indonesia. Stagnasi kepemimpinan berlangsung lama sekali. Konsep pembangunan “menetes ke bawah”(trickle effects downs) tidak menjadi kenyataan, kesenjangan ekonomi terjadi secara massif di seluruh Indonesia. Bahkan pengelolaan pemerintahan diramaikan dengan kasus korupsi dan lainnya. Ketegangan politik pada masa ini tidak terjadi karena berusaha diredam dengan kekuasaan otoriterian.

Pada masa reformasi keberanian tokoh-tokoh yang “melawan” untuk mewujudkan perubahan tatanan berbangsa dan benegara antara lain; Gus Dur, Megawati Sukarnoputri, Amien Rais, dan Bambang Susilo Yudhoyono, memiliki karakteristik pada mengembangkan demokrasi dengan menajamkan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Amandemen Undang-Uandang Dasar 1945 dan Otonomi pemerintahan merupakan puncak keterbukaan keyakinan dalam memahami Indonesia di tengah pencarian identitas kebangsaan.

Ini saya anggap sebagai kepemimpinan negarawan yang menguatkan kehadiran bangsa dalam iklim domokrasi yang lebih elegan. Kepemimpinan negarawan berpijak pada kuatnya keinginan rakyat memperbaiki sistem berdemokrasi.

Kerelaan Ibu Megawati Sukarnoputri untuk menunjuk Joko Widodo sebagai kandidat Presiden pada tahun 2014 dan 2019 adalah perubahan “paradigmatik” memahami kepemimpinan nasional ketika dihadapkan pada kontestansi partai politik yang tinggi. Hal ini menjadi perspektif baru tentang kaderisasi pemimpin nasional dari daerah.

Pada sisi ini sebenarnya yang diinginkan Ibu Megawati adalah memenangkan pilpres untuk menaikkan PDI-P menjadi pemenang pemilu. Keinginan kuat untuk membangun kaderisasi kepemimpinan nasional melalui tahapan-tahapan dari menjadi walikota, guebernur hinggan presiden. Presiden Joko Widodo lahir dari proses pendidikan politik ketika mengawali karirnya sebagai Walikota Solo lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ibu Megawati telah menafsirkan“realitas politik” satu sisi, sebagai idealisme, pada konteks harapan rakyat sesungguhnya .

Ketegangan Kepemimpinan Nasional 2023?

Sebaliknya riuh Pilpres 2024 menjadi bagian penting dari realitas kepemimpinan negara yang mengalami kegalauan yang tinggi dan menengangkan. Puncaknya, pada inetervensi dlalam melakhirakan regenerasi kepemimpinan nasional. .Pilpres 2024 telah dan sedang mengurai ketegangan tinggi sejak dan sebelum pemungutan suara. Atraksi kekuasaan Presiden Joko Widodo telah menyumbat keran demokrasi yeng telah dirintis pada era reformasi. Kita telah berada pada krisis kepemimpinan negarawan?

Kita merasakan kontrol dan kendali kekuasaan sedang menghawatirkan kita apa proses-proses demokrasi bisa bisa berlangsung damai atau sebaliknya?

Kontestansi politik tahun 2024melahirkan krttik pedas dari para tokoh nasional dan akademisi; sejumlah rektor menyatakan sikap kritis terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024. Cawe-cawe pada kotenstasi nasional, berawal dari rentetan proses pilpres dan pileg 2024 pada MK dan KPU membungkan “ruh demokrasi”. Apa ada pilihan lain untuk menjadi NKRI yang tangguh di dunia Internasional? Hak angket bergulir sebagai kritik terhadap kepimpinan nasional Presiden Jokowi dan kita tunggu bagaimana endingnya.? Kita membayangkan bagaimana bila sengketa hasil pemilu berlanjut hingga melahirkan distrust warga negara? Kepercayaan menjadi ruh perjalanan suatu negara. Kemudian bagamainan menyelamatkan NKRI ini?

Kepemimpinan negarawan baik di tingkat nasional dan daerah membutuhkan regenerasi yang menunjuk pada koimtmen visioner pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Partai politik menjadi organisasi yang mendidik calon pemimpin daerah dan nasional yang melahirkan pemimpin negarawan. Pemimpin yang memiliki komitmen pada keberlangsungan NKRI pada visi masa depan untuk meningkatkan martabat anak bangsa baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan dan budaya, dan Iptek di kancah Internasional.***

Suara PSI Melonjak Mendadak, PPP Alami Penurunan

Gibran Rakabuming memberikan instruksi kepada Relawan Bolone Mase agar tetap waspada terhadap suara PSI

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Dalam perkembangan mengejutkan, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami peningkatan signifikan sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru mengalami penurunan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, meminta para relawannya untuk mengawal suara PSI dan adiknya, Kaesang Pangarep.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Kompas.com, Gibran memberikan instruksi kepada Relawan Bolone Mase agar tetap waspada terhadap perolehan PSI.

BACA JUGA : NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Instruksi ini disampaikannya saat menghadiri konsolidasi di Kota Solo, Jawa Tengah, hari Jumat (01/03/24). Di hadapan ratusan relawan, Gibran menekankan pentingnya mengamankan perolehan partai yang dipimpin oleh adiknya.

“Saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya, juga ikut dikawal, PSI itu,” tegas Gibran di atas panggung. Meskipun hasil PSI di Jawa Tengah belum memuaskan, Gibran mencatat adanya peningkatan di tingkat DPRD Provinsi.

Selain mengawal PSI, Gibran juga meminta dukungan terus-menerus dari para relawan untuk partai tersebut.

Namun, ia menekankan fokus Relawan Bolone Mase pada tugas mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada akhir tahun ini.

Sementara itu, data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan tren positif perolehan suara PSI. Dalam seminggu terakhir, persentase suara PSI terus bertambah, mendekati ambang batas parlemen.

Di sisi lain, PPP mengalami penurunan perolehan partai. Menurut data real count KPU, persentase suara PPP pada Senin (26/2/2024) sore berada di 4,04 persen. Namun, pada Sabtu (2/3/2024), persentase suara PPP turun menjadi 3,97 persen. Jika tren ini berlanjut, ada kemungkinan PPP gagal lolos ke DPR RI.

Dalam konteks ini, lonjakan suara PSI menuai sorotan tajam. Koalisi Masyarakat Sipil yang mengawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan ini tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengungkapkan kecurigaan terhadap penghentian pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual dan penghentian Sirekap KPU. Koalisi mendesak untuk menggulirkan hak angket di DPR sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Melonjaknya suara PSI yang mendekati ambang batas parlemen dalam waktu singkat menjadi perhatian utama.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar kecurangan ini diusut tuntas, guna menjaga legitimasi pemilu dan mencegah krisis demokrasi. Koalisi juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat tekanan publik dan moral. Maksudnya untuk melawan dugaan despotisme dan manipulasi kekuasaan politik yang merugikan demokrasi Indonesia. ***

NTB Zone Diresmikan di Surabaya

Pentingnya NTB Zone jadi jembatan kerja sama antara NTB dan Jawa Timur dalam hal promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM

SURABAYA.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi, bersinergi dengan Dekranasda Provinsi Jawa Timur dalam meresmikan NTB Zone, yang berlokasi di salah satu mal di Surabaya, Sabtu (02/03/24).

Dalam upacara ini, Bunda Lale, sapaan akrabnya, menekankan pentingnya NTB Zone sebagai jembatan kerja sama antara NTB dan Jawa Timur, terutama dalam hal promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM.

“Dengan kerja sama ini, saya berharap provinsi-provinsi ini dapat mengeksplorasi potensi masing-masing, sehingga tercipta kerja sama saling menguntungkan baik dari sisi pemerintah maupun UMKM secara langsung,” ungkap Bunda Lale.

NTB Zone menampilkan beragam produk, termasuk wastra dan produk turunannya. Selain kain tenun, produk siap pakai seperti tas, sepatu, dan home decor juga menjadi daya tarik.

Kuliner legendaris NTB, seperti ayam taliwang, sate rembige, kripik pelecing, dan kuliner tradisional lainnya, turut meramaikan acara.

“Harapannya, NTB Zone di Desk Space Ciputra World Surabaya ini dapat beroperasi secara berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi promosi produk UMKM,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Ketua Dekranasda Jatim, Isye Adhy Karyono, menyampaikan harapannya agar UMKM lokal terus mendapatkan pelatihan untuk mempercepat dan memperluas pasar. Kualitas produk juga diinginkan meningkat agar dapat menjangkau pasar kalangan menengah ke atas.

Arumi Bachsin, selaku pemilik Desk Space, mengapresiasi upaya Bunda Lale dalam menggerakkan dan memasarkan produk lokal NTB. Ia berharap produk UMKM dari NTB dan Jawa Timur dapat bersama-sama berkembang dan mendapatkan pasar yang lebih luas.

Acara ini dihadiri oleh delegasi dari NTB, termasuk pengurus Dekranasda NTB. Para pejabat tinggi, seperti Pj Ketua DWP NTB, Kadis Perdagangan, Kadis Komonfotik, Kaban BPKAD, Kadiskop UMKM, Kadis DP3A2KB, Kadis Pertanian, Perwakilan Dinas Perindustrian, Direktur Kepatuhan Bank NTBS, dan perwakilan Bank Indonesia NTB, turut serta dalam keseruan acara.

Tarian khas NTB dan fashion show bertemakan wastra Lombok Sumbawa semakin memeriahkan acara. Penari berbalutkan wastra kreasi tenun khas NTB dan peragawati profesional berhasil menciptakan suasana yang anggun dan mengesankan. ***

Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi

Renaksi di NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB telah menggelar rapat penyusunan rencana aksi (Renaksi) terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor UPTD Pusat Layanan Digital Kominfotik NTB, Jum;at (01/03/24), yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP.,M.M.

Kepala UPTD Diskominfotik NTB menyatakan penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB untuk optimalkan pelayanan publik

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah dan tahapan untuk optimalkan aplikasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal.

Dalam keterangan resmi, Kepala UPTD menjelaskan bahwa penyusunan Renaksi memiliki tujuan sebagai panduan dalam menyelenggarakan langkah-langkah dan tahapan optimalisasi penggunaan SP4N Lapor, demi mencapai layanan optimal strategis nasional.

“Penyusunan Renaksi ini merupakan acuan untuk melaksanakan langkah-langkah dan tahap optimalisasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal strategis nasional,” tuturnya.

Kepala UPTD juga menyatakan bahwa penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik. Khususnya dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sasaran strategis nasional dalam Road Map pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sekitar 90 persen, menjadi target yang hendak dicapai.

Kepala UPTD berharap dengan penyusunan Renaksi ini, Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah selanjutnya dengan menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelolaan Pengaduan. Sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2015, aplikasi SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai sarana pengaduan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait di jajaran Pemprov NTB, termasuk DLHK NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Inspektorat NTB, Disnakertrans NTB, serta Biro Hukum Setda NTB.

Seluruh jajaran Pemprov NTB menegaskan komitmen bersama untuk optimalkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB melalui langkah-langkah konkret seperti penyusunan Renaksi. ssn/dyd

Hasil Pleno se Pulau Sumbawa, Johan Rosihan Lolos ke Senayan

Johan Rosihan dari Partai Keadilan Sejahtera Diklaim salah satu dari tiga caleg yang lolos ke Senayan berdasarkan hasil pleno seluruh Kecamatan se Pulau Sumbawa

KSB.LombokJournal.com – Amrullah, M.M.Innov, Ketua Tim Pemenangan Johan Rosihan Pulau Sumbawa, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Bawaslu dan KPU di seluruh tingkatan dalam proses pemilihan.

Proses penghitungan suara di berbagai tingkat telah berhasil difinalisasi dengan baik oleh kedua lembaga tersebut. Amrullah juga mengumumkan hasil pleno terbaru di 63 Kecamatan se-Pulau Sumbawa.

Dalam keterangannya, Amrullah menyatakan bahwa hasil pleno tersebut sejalan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh timnya melalui konferensi pers di Sumbawa.

Tiga partai, yakni PKB (Mahdalena), NasDem (Mori Hanafi), dan PKS (Johan Rosihan), dipastikan meraih tiga kursi DPR dari Pulau Sumbawa.

Jelasnya, Johan Rosihan kembali memastikan diri lolos ke Senayan Rangking III untuk melanjutkan dedikasinya kepada masyarakat Pulau Sumbawa.

Penegasan ini berdasarkan berita acara DA hasil pleno 63 kecamatan se-Pulau Sumbawa, sehingga klaim kemenangan tidak lagi diperlukan.

“Kita tidak perlu saling klaim, terutama dengan menampilkan hasil sirekap KPU yang belum mencapai 100 persen. Semuanya akan kembali berdasarkan pleno yang telah selesai,” tegas Amrullah pada Jum’at (01/03/24).

Menurutnya, semua partai politik memiliki data yang sama, dan klaim kemenangan yang tidak berdasarkan hasil pleno kecamatan menjadi hal yang aneh. Amrullah mengajak semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan dan menyatukan langkah setelah berakhirnya pemilu.

“Demi membangun Pulau Sumbawa yang lebih baik, mari kita rapatkan barisan, bahu-membahu, karena demokrasi sejatinya adalah wadah pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. ***

Medsos Harus Dioptimalkan untuk Tingkatkan Interaksi

Di Desa Loyok, Kabupaten Lombok Timur, melalui Program Jum’at Salam Diskominfotik NTB memperkenalkan strategi memanfaatkan medsos secara efektif.

LOTIM.LombokJournal.com ~ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat (Diskominfotik NTB) memperkenalkan strategi optimalisasi penggunaan media sosial (medsos) di Desa Loyok, Kabupaten Lombok Timur, melalui Program Jum’at Salam seri ke-13.

Diskominfotik NTB memperkenalkan strategi optimalisasi penggunaan media sosial (medsos)

Dalam kegiatan ini, anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemuda, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah setempat mendapatkan wawasan tentang pentingnya memanfaatkan medsos secara efektif.

Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Pemerintah Digital, Lalu Herdianto Tri Wisnu H, M.M, mewakili Diskominfotik NTB, menyampaikan berbagai tips dan trik untuk mengoptimalkan penggunaan medsos.

Dari strategi konten menarik hingga analisis kinerja yang tepat, Tri Wisnu memberikan panduan komprehensif. Poin utamanya adalah bagaimana memanfaatkan fitur-fitur baru dalam platform medsos guna meningkatkan visibilitas dan interaksi.

“Era digital tidak dapat dihindari, terutama di desa. oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya sehingga industri kreatif di desa dapat tumbuh,” ungkapnya di Aula Kantor Desa Loyok, pada Kamis (01/03/24).

Peserta program merespon dengan antusias terhadap materi yang disampaikan oleh tim Diskominfotik NTB. Mereka menyadari pentingnya memahami tren dan pola perilaku pengguna medsos untuk membangun komunikasi yang efektif dan relevan dengan masyarakat.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Loyok, Samuil Khair, memberikan apresiasi terhadap inisiatif Diskominfotik NTB. Dia berharap pengetahuan yang diberikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Loyok. Ia meyakini pemanfaatan medsos secara efektif akan meningkatkan produktifitas, baik secara ekonomi maupun interaksi sosial.

“Kami menyambut baik kedatangan Diskominfotik NTB. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa memberikan manfaat dan diimplementasikan oleh masyarakat,” ujarnya.

Acara Diskominfotik NTB di Desa Loyok bukan hanya sebagai kegiatan informasi, tetapi juga sebagai langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat lokal.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi medsos, diharapkan Desa Loyok dapat terus berkembang dan terhubung secara lebih efektif dengan dunia luar. pnd/dyd

Pasar Murah Digelar Pemprov NTB di Berbagai Titik

Jelang Ramadhan, Pemerintah Provinsi NTB gencar perbanyak Operasi Pasar dan Pasar Murah jelang Ramadhan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam upaya menjaga inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadhan, Pemerintah Provinsi NTB telah menjalin kerjasama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan operasi pasar dan pasar murah di berbagai titik strategis.

Pj Gubernur NTB mengatakan, untuk meningkatkan operasi pasar dan pasar murah di berbagai titik strategis

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, menekankan pentingnya langkah ini guna menghindari penumpukan masyarakat di satu titik yang dapat mengakibatkan dampak negatif.

Operasi pasar dan pasar murah dilakukan secara merata di berbagai lokasi guna mencakup masyarakat dengan lebih luas.

Miq Gite, sapaan akrab Pj Gubernur, mengungkapkan hal ini usai membuka High Level Meeting TPID Provinsi NTB di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, Mataram pada Kamis (01/03/24).

“Jelang Hari Besar Keagamaan (HBK), kita perlu melakukan kegiatan ekstra untuk mengendalikan inflasi,” jelas Miq Gite.

Pj Gubernur NTB juga mengajak awak media untuk membantu menyebarkan informasi positif terkait ketersediaan beras dan upaya pencegahan lonjakan harga. Miq Gite memastikan bahwa meskipun dampak badai el nino, petani di Lombok berhasil panen, yang akan menjamin ketersediaan beras di NTB.

“Banyak petani di Lombok berhasil panen. Meskipun belum panen raya, namun hal tersebut menjamin ketersiadaan beras di NTB. Ini juga diperkuat dengan Pergub yang kami buat, agar memastikan jaminan stok di daerah baru, lebihnya bisa keluar,” ungkapnya.

Miq Gite menegaskan bahwa Pemprov NTB terus berupaya mengerahkan tenaga dalam menjalankan empat strategi pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Nov/dyd