Pengabaian pengasuhan yang berbasis hak anak dalam mendidik dan melindungi masih banyak dilakukan orang tua

LombokJournal.com ~ Anak-anak mempunyai hak mendapatkan pola asuh yang baik. 

Ketika orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka tanggung jawab tersebut beralih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepentingan terbaik bagi anak.

Penting menerapkan pengasuhan berbasis hak anak dalam mendidik, merawat, dan memberikan perlidungan terhadap anak. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Pengasuhan berbasis hak anak merupakan upaya berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan demi kepentigan terbaik bagi anak. 

Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga, dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi.

Namun faktanya, masih banyak para orang tua melakukan pengabaian pengasuhan terhadap hak anak. Antara lain kasus demi konten anak-anak tiba-tiba memberhentikan truk bermuatan pasir yang melintas.

Atau ada kasus lain, ada Ibu yang mengunggah cuplikan video anaknya naik jetski tanpa menggunakan jaket pelampung, dan hanya digendong dengan satu tangan oleh ayahnya yang juga mengendarai jetski.

Termasuk kasus penculikan seorang anak perempuan berumur 9 tahun, yang diculik sejak awal Desember 2022 lalu di Jakarta Pusat.

Di Indonesia, dilansir dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak (Profil Anak Usia Dini, 2021).

Persentase anak usia dini yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak yaitu sekitar 3,73 persen di tahun 2018, dan menurun menjadi 3,64 persen di tahun 2020. 

Dalam Indeks Perlindungan Anak, Indonesia memiliki target 2024 sebesar 3,47 persen.

Upaya percepatan penurunan persentase balita dengan pengasuhan tidak layak di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi khusus.

Pemerintah dalam RPJMN telah menetapkan indikator presentase Balita dengan Pengasuhan Tidak Layak, dan juga telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA serta tertuang dalam arahan prioritas Presiden dalam Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak.

Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak, Rini Handayani menyampaikan, KemenPPPA merupakan leading sector pengasuhan berbasis hak anak. Khususnya dalam pencegahan dengan meningkatkan kualitas hidup anak, agar terjaga dalam kelekatan dan menjaga keterpisahan dengan orang tua.

Perubahan perilaku orangtua

KemenPPPA memiliki penguatan layanan 257 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang melakukan edukasi dan kosultasi konseling pengasuhan ke keluarga yang dilakukan oleh konselor dan psikolog.

Juga melalui penguatan Forum Anak 2-Pelopor dan Pelapor (2P) dengan mengedukasi teman sebaya, serta melalui peran serta masyarakat dalam Rumah Ibadah Ramah Anak.

Tempat Ibadah juga dapat melakukan fungsi pengasuhan untuk penguatan bagi orang tua di keluarga. 

Harapannya ke depan seluruh sektor terkait dan pelibatan lembaga masyarakat melakukan pengembangan dan penguatan kualitas pemenuhan hak anak untuk wujudkan perubahan perilaku orangtua dalam melakukan pengasuhan positif tanpa kekerasan.

Sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, juga untuk mendukung pencegahan anak dari kekerasan dan penelantaran.

KemenPPPA dalam pengembangan otonomi daerah terkait pengasuhan berbasis hak anak juga terintegrasi dalam penyelenggaraan Kabupeten/Kota Layak Anak (KLA). 

Mulai dari pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) bagi seluruh anak. Juga hak partisipasi anak, pemenuhan hak pengasuhan anak, hak kesehatan, hak Pendidikan. 

Hingga memastikan pemberian layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus).

BACA JUGA: Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik

“Anak-anak yang kita cintai ini berada dalam 91,2 juta keluarga Indonesia, mari bersama kita para orang tua seluruh Indonesia untuk menjaga, mengawasi anak-anak kita dan pastikan tumbuh dan berkembang baik fisik, spritual, mental yang baik dalam Keluarga yang yang harmonis, penuh cinta kasih, sehingga anak-anak kita mempunyai resiliensi yang tangguh, adaptif dan kreatif agar wujudkam Generasi Emas Berkualitas sehingga ketahanan bangsa semakin kuat,” tutup Rini. ***

Untuk menyelesaikan masalah lahan di aMandalika dan Gili Trawangan, Bang Zul mengingatkan, jangan ada pihak yang main-main

JAKARTA.LombokJournal.com ~  Komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan pihak Kementerian dan Lembaga dilakukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memberi angin segar untuk penyelesaian masalah lahan yang dihadapi masyarakat Mandalika, Lombok Tengah dan Gili Trawangan, Lombok Utara.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul merentangkan jalan  dan meretas harapan masyarakat di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan.

Bang Zul meyakini, persoalan lahan masyarakat di Mandalika perlu kesabaran  untuk menyelesaikannya. 

Karena masyarakat menginginkan transparansi pihak ITDC terkait data-data penyelesaian lahan masyarakat di kawasan Mandalika.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya. Sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai keinginan masyarakat,” terang Bang Zul.

Ia mengatakan itu saat bertemu Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (30/01/23). 

Pada kesempatan yang berbeda, Doktor ekonomi itu juga bertemu dengan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan. 

Keduanya merupakan yang menggawangi persolan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC untuk membuka data secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masalah ini tidak liar kemana-mana.

“Alhamdulillah minggu depan Insya Allah mbak Rini dan Mas Hendra akan datang ke Lombok, mendampingi ITDC untuk mebuka data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan. Sehingga mudah-mudahan nanti akan bagus untuk ITDC dan kita juga legowo di NTB. Sehingga daerah kita benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan,” ungkap Bang Zul.

Persoalan Gili Trawangan juga sama, Bang Zul mengatakan masih ada tersisa masalah. Hal itu juga bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat dan investor yang ada di kawasan Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

“Intinya luruskan niat dan jangan tergoda untuk main-main. Kalau ada staf kami yg masuk angin atau tergoda untuk main,.kami akan tegur, kami beri sangsi bahkan bisa kami berhentikan dari posisi nya. Simple saja,” tegas Bang Zul.

Menurutnya, persoalan tanah dan lahan ini memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. 

BACA JUGA: Tempat Wisata Harus Bebas Kekerasan Seksual

Asalkan tidak ada yang mencoba bermain-main untuk kepentingan personal atau kelompok, karena kepentingan masyarakat yang paling utama. ***

Rachmat Hidayat mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala daerah di Pulau Lombok mengusulkan kebutuhan pembangunan masjid dan musala 

LOTIM.LombokJoirnal.com ~ Mengemban amanah dan kepercayaan dari seorang Hamba Allah, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat, menjembatani penyaluran bantuan untuk pembangunan masjid dan musala di Pulau Lombok. 

Ikhtiar nyata mendukung dakwah untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah.

Akhir pekan lalu, usai menyerahkan bantuan kursi roda elektrik pada salah seorang pensiunan abdi negara yang menderita lumpuh akibat stroke, Sabtu (28/01/23), Rachmat bergegas menuju Masjid As-Syafi’iyah di Lingkungan Bermis II, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur.

Pengurus dan takmir masjid telah menanti kehadiran Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini di sana

Sudah satu pekan, para tukang bekerja memasang paving blok seluas 700 meter yang mengitari seluruh halaman salah satu masjid terbesar di Kelurahan Kembang Sari tersebut. Sesuai jadwal, hari itu pemasangan ditargetkan rampung.

Selain bersilaturahmi dengan para pengurus dan takmir masjid, Rachmat ingin mengecek langsung pemasangan paving blok tersebut. Memastikan seluruhnya benar-benar paripurna.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Bantu Kursi Roda Pensiunan Dinas Kehutanan

“Bantuan paving block Masjid As-Syafi’iyah ini adalah salah satu bantuan dari hamba Allah yang ingin beribadah, tapi tidak ingin diketahui dan disebut namanya,” ucap Rachmat.

Hamba Allah itu, memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjembatani penyaluran bantuan tersebut kepada umat. Sejauh peruntukannya terkait pembangunan masjid dan musala.

Rachmat pun mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala dari berbagai daerah di Pulau Lombok untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid dan musala di daerahnya.

Selanjutnya akan diteruskan dirinya kepada sang dermawan.

“Insya Allah akan dipenuhi. Silakan disampaikan,” imbuhnya.

Dia memberi garansi prosesnya tak ribet. Nantinya, seluruh material dan biaya yang dibutukan akan disiapkan. Termasuk untuk tukang yang akan bekerja. 

Sehingga tak lagi harus menjadi hal yang dipusingkan oleh para pengurus masjid dan musalah.

Tiba di depan gerbang masjid, Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Syafi’iyah Yayak Sutariyadi menyongsong kedatangan Rachmat. 

Sejumlah pengurus takmir masjid juga bergegas ikut menyambut. Rachmat kemudian diajak berkeliling melihat langsung paving blok bagian halaman masjid yang pemasangannya telah rampung.

“Insya Allah hari ini sesuai jadwal sudah rampung semuanya,” turut Yayak.

Untuk pemasangan paving blok seluas 700 meter tersebut, total ada tujuh tukang yang bekerja. Memiliki waktu sepekan, rupanya mereka bekerja dari pagi hingga malam. Rata-rata mereka baru selesai bekerja menjelang pergantian hari pukul 24.00 Wita. Kecuali Jumat, para tukang libur.

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Atas nama seluruh warga, jamaah, pengurus, dan takmir masjid, Yayak menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur, masjid As-Syafi’iyah begitu diperhatikan dan dibantu oleh Rachmat Hidayat. Pemasangan paving block tersebut kini memudahkan jamaah untuk beribadah. Tak lagi mereka harus khawatir dan waswas, halaman masjid akan becek manakala hujan turun.

Kepada para pengurus dan takmir masjid, Rachmat menyampaikan, bantuan itu bukanlah datang dari dirinya. Melainkan dari seorang hamba Allah yang ingin membantu umat, namun memercayakan penyaluran bantuan tersebut melalui dirinya.

Rachmat menuturkan, dirinya hanya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat. Pihak yang menjembatani kepentingan umat. Sehingga kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, ucapan terima kasih sepantasnya untuk hamba Allah yang begitu dermawan telah membantu kepentingan umat.

“Alhamdulilah, syukur kita pada Allah, jika melalui bantuan ini, seluruh masyarakat dan jamaah Masjid As-Syafi’iyah kini bisa menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk dalam beribadah,” imbuh Rachmat, sembari melanjutkan pemantauan dan melihat langsung tukang yang sedang bekerja.

Kepada media, Yayak menuturkan, proses pengajuan bantuan paving blok tesebut begitu sederhana. Hanya melalui sambungan telepon, kemudian langsung terealisasi.

“Kebetulan, ada warga kami yang rumahnya persis di depan masjid kenal dengan beliau, Pak Rachmat. Kami meminta bantuan agar bagaimana caranya hajat jamaah Masjid As-Syafi’iyah bisa disampaikan. Sekiranya pun ada hal yang dibutuhkan dari pengurus masjid dan jamaah, akan kami siapkan,” tutur Yayak.

Betapa bersyukurnya warga dan jamaah masjid ini. Begitu hajat tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, pada saat itu juga, usulan paving block ini langsung disetujui oleh Rachmat. Hari berikutnya, seluruh material yang dibutuhkan datang, bersamaan dengan para tukang yang siap mengerjakan pemasangannya.

“Sungguh kami sangat bersyukur pada Allah. Kami juga benar-benar terharu. Begitu dimudahkannya jalan yang diberikan Allah kepada kami melalui Pak Rachmat,” kata Yayak.

Pada kesempatan pertama berkumpul, doa pun dipanjatkan seluruh jamaah di masjid. Mereka bermunajat kepada Allah SWT untuk memberikan anugerah dan maghfirah bagi mereka yang telah mengulurkan tangan membantu pembangunan masjid tersebut.

Atas semua itu, Rachmat berikhtiar untuk terus menata hati dan meluruskan niat. Dia tak ingin bantuan pembangunan tempat ibadah ini dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.

Pun jika kini bantuan penyaluran bantuan ini muncul di pemberitaan media, semata sebagai bagian dari tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kepercayaan dan amanah yang telah dititipkan seorang hamba Allah pada dirinya.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

Selain itu, Rachmat pun meneguhkan komitmen. Sebagaimana PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung yang memiliki komitmen untuk terus bergotong royong membangun tempat ibadah.

Dan mendukung setiap usaha dan langkah dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, Rachmat berikhtiar melakukan hal serupa. Rachmat ingin berkhidmat untuk terus melayani umat. ***

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan mengatakab, hasil Survei BPS NTB sejalan dengan berbagai inovasi pendidikan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Long From Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Provinsi NTB yang dirilis BPS NTB, Senin (30/01/23), bahwa terjadi peningkatan taraf pendidikan antar generasi, ditanggapi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan,M.Pd.

BACA JUGA: Taraf Pendidikan Antar Generasi di NTB Meningkat

Menurutnya, Hasil SP2020 BPS Provinsi itu sejalan Ikhtiar memajukan Pendidikan di NTB.

“Sejalan dengan ikhtiar pemprov NTB untuk dapat terus memajukan pendidikan NTB, dimulai dari menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan. Di antaranya, meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu dan daya saing dan Meningkatkan peran serta masyarakat,” kata Aidy Furqan.

Dijelaskan, berbagai inovasi dihadirkan untuk terus memajukan pendidikan di NTB, sehingga menghadirkan generasi yang mampu berdaya saing. 

“Pemprov NTB membentuk berbagai inovasi-inovasi yang mampu mewujudkan arah kebijakan tersebut,” tuturnya.

Inovasi – inovasi tersebut, di antaranya: menetapkan strategi THE POWER OF 5P meliputi Profile, Penampilan, Pelayanan, Peran serta dan Prestasi. 

Untuk memajukan SMA ditetapkan program unggulan diantaranya SMA Gemilang Prestasi, SMA Terbuka, Sekolah Penggerak. 

Sedang untuk memajukan SMK ditetapkan strategi belajar Project Based Learning (PjBL) and Production Based Learning (PBL), SMK Gemilang Karya,SMK BLUD dan Untuk memajukan SLB, diprogramkan SLB Vokasi, layanan pendidikan inklusif dan lain-lain. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Namun, dalam Aidy Furqan tidak menyinggung disparitas atau kesenjangan peningkatan kualitas pendidikan antara desa-kota. ***

Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Arrief Chandra Setiawan merilis penurunan angka kematian ibu dan anak 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB terus mengalami penurunan, penurunan Angka Kematian Bayi (IMR) NTB hampir 90 persen dalam 50 tahun terakhir. 

BACA JUGA: Taraf Pendidikan Antar Generasi di NTB Meningkat

Hal tersebut disampaikan berdasarkan rilis Long Form Sensus Penduduk 2020 oleh Statistisi Madya BPS Prov. NTB, Dr. Arrief Chandra Setiawan, SST, M.Si,Senin (30/01/23). 

“Dalam rentang waktu 50 tahun (periode 1971-2022) terakhir, penurunan Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB hampir 90 persen. Sedangkan untuk Kematian Maternal di Provinsi NTB hasil Long Form SP2020 tercatat sebesar 257 kematian di antara 100.000 kelahiran hidup,” jelas Arrief. 

Dijelaskan lebih lanjut, IMR atau Angka Kematian Bayi (AKB) NTB cenderung menurun dari 48 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 24-25 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tersebut, terdapat 4-5 anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun per 1000 anak umur 1-4 tahun. 

Sedangkan untuk angka kematian balita di NTB menunjukkan, setiap 1000 balita NTB, 29-30 di antaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB Harus Tetap di Zona Hijau

“Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita NTB membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup,” imbuhnya. ***

Menurut BPS NTB, isu disaparitas desa-kota dalam peningkatan taraf pendidikan, ini perlu perhatian semua pihak

MATARAM.LombokJournal.com ~ Taraf pendidikan di NTB mengalami kenaikan antar generasi milenial yang lahir dari tahun 1981-1996, Generasi X dari tahun 1965-1980 dan Baby Boomer dari tahun 1946-1964. 

Namun Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Arrief Chandra Setiawan, SST

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Dr. Arief Chandra Setiawan, SST., M.Si menjelaskan, peningkatan taraf pendidikan antar generasi masih dihadapkan pada isu  disparitas antara desa-kota. 

“Sehingga perlu menjadi perhatian bersama  untuk bersinergi membantu anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas  dengan menjaga prinsip “equity of access to quality education” di semua wilayah,” tuturnya.

Ia menyampaikan itu  saat memberikan berita resmi statistik BPS hasil Long From Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Provinsi NTB, Senin (30/01/23).

Milenial kelahiran 1981-1996 tidak sekolah sebanyak 2.66 persen, tidak tamat SD sebanyak 6.91 persen, SD sebanyak 22.94 persen, SMP 20.16 persen, SMA sebanyak 31.8 persen, DI/DII/Diii sebanyak 2.82 persen , DIV/S1 sebanyak 12.67 persen, profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.45 persen. 

Generasi X dari tahun 1965-1980 tidak sekolah sebanyak 11.75 persen, tidak tamat SD sebanyak 16.57 persen, SD sebanyak 32.14 persen, SMP 12.97 persen, SMA sebanyak 18.95 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.14 persen , DIV/S1 sebanyak 6 persen, profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.43 persen. 

Baby Boomer dari tahun 1946-1964, tidak sekolah sebanyak 30.97 persen, tidak tamat SD sebanyak 24.61 persen, SD sebanyak 26.96 persen, SMP 4.8 persen, SMA sebanyak 7.05 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.09 persen , DIV/S1 sebanyak 4.15 persen, Profesi sebanyak 0.02 persen dan S2 sebanyak 0.35 persen. 

BACA JUGA: Pengukuhan Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB

“Mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi baby boomer adalah tidak atau belum pernah sekolah, mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi x di NTB adalah SD/Sederajat, sementara tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi milenial adalah SMA/Sederajat,” jelasnya.*** 

Menghadiri pengukuhan Pengda Kick Boxing NTB, Sekda NTB berharap Cabor Kick Boxing NTB nisa berprestasi di PON ke-21 di Aceh dan Medan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Cabang Olahraga (Cabor) Kick Boxing ini dihartapkan memberikan kontribusi serta prestasi dalam gelaran PON ke-21 di Aceh dan Medan.

Harapan itu disampaikan  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menghadiri kegiatan pengukuhan Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB periode 2021-2025 di Hotel Lombok Raya, Senin (30/01/23).

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

Sekda mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang telah dikukuhkan atau dilantik. 

“Atas nama Pemprov NTB, saya ucapkan selamat atas pengukuhan yang berjalan dengan lancar, saya berharap kick boxing akan berjaya dan membuat bangga NTB di kancah olahraga manapun tak terkecuali di PON 2024 nanti,” ujar Miq Gite panggilan akrabnya.

Secara kultural Provinsi NTB telah lama memiliki olahraga yang serupa dengan Kick Boxing, misalnya belanjakan, besepok (Lombok) dan ntumbu (Bima).

“Artinya jawara-jawara di NTB sudah ada, namun perlu diasah dengan aturan-aturan yang ada di kick boxing, saya rasa ini tidak akan jadi masalah,” tutur Miq Gite..

Sementara itu Ketua Kick Boxing Indonesia Provinsi NTB terpilih, Junaidi Kasum, mengatakan selain melantik Pengprov, kegitan ini juga melantik dan mengukuhan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota Se-NTB. 

Junaidi berjanji akan memberikan berbagai prestasi cabang olahraga Kick Boxing bagi NTB.

“Kami akan siapkan dan berbenah sehingga nanti di PON akan membawa emas bagi NTB,” janji JK panggilan akrabnya.

BACA JUGA: RSJ Mutiara Sukma, Aman Untuk Dikunjungi

Dalam kegiatan ini, tampak hadir Ketua Umum KBI Pusat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Sekretaris KONI NTB dan perwakilan Forkompimda Provinsi NTB. ***

Survei zonasi Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, kepatuhan pelayanan publik Provinsi NTB dua tahun berturut- turut berada di zoba hijau

MATARAM.LombokJournal.com ~ Tingkat lepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB diharapkan harus tetap berada di zona hijau.

Karena itu Pemerintah harus mengetahui berbagai kebutuhan atau permasalahan yang ada dimasyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menerima silaturrahim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB, Senin (30/01/23). 

Acara silaturahmi yang juga membahas terkait pelayanan publik, Wagub didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di Ruang Kerja Wagub NTB. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik

“Apa yang dibutuhkan masyarakat, setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat kita ketahui bersama. Makanya ada NTB Care sebagai ajang segala pengaduan masyarakat dapat kita ketahui dan aktifnya pimpinan di sosial media sehingga bisa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat,” ungkap Ummi Rohmi. 

Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB masih aman di zona hijau dengan indeks pencapaian 80,71 persen di tahun 2022. 

Hasil survei ini dilakukan oleh Ombudsman NTB pada tahun lalu. Kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Pemprov NTB telah maksimal, walaupun belum mencapai 100 persen.

Aman di zoba hijau

Dalam data hasil survei zonasi yang dikeluarkan Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, Provinsi NTB dua tahun berturut- turut tetap berada di dalam zona hijau.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhamad Rosyid Rido menilai Indeks Persepsi Maladministrasi di Provinsi NTB cukup tinggi. 

Indeks Persepsi Maladministrasi bertujuan mengetahui kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang suatu standar layanan melalui pengukuran persepsi. 

Fokus ditujukan pada empat layanan dasar yaitu layanan di bidang administrasi 

kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang perizinan. 

Sementara itu, Najamuddin menjelaskan, keterbukaan informasi pelayanan dasar di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik. Contohnya,  pelayanan kesehatan yang tetap diupgrade baik dari sisi infrastruktur fisik, maupun informasi secara online dan offline.

BACA JUGA: Kadis Kominfotik Ajak GJI Sampaikan Pesan Kebaikan

“Kalau dihubungkan dengan pelayanan dasar, kita punya program penanganan stunting yang cukup gencar dilaksanakan mulai dari sisi intervensi kebijakan dan anggaran,” tutur Najam. 

Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di Provinsi NTB, yakni NTB Care, NTB Satu Data, NTB Mall, Posyandu Keluarga, JPS Gemilang sebagai solusi kebangkitan ekonomi di masa pandemi. 

Serta inovasi OPD dengan kehadiran BRIDA, Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan sebagainya.*** 

Mendenghar kabar pensiunan Dinas Kehutanan Ltim terserang stroke, Rachmat Hidayat datang memberi bantuan kursi roda elektrik warna eerah

LOTIM.LombokJournal.com ~ Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelar aksi kemanusiaan. 

Setelah di Lombok Barat, kali ini, kegiatan membantu sesama tersebut digelar di Gumi Patuh Karya, Lombok Timur.

Rachmat menyambangi Lingkungan Bermis II di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Sabtu (24/01/23) siang, 

Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut membesuk Achmad Fadillah, pensiunan ASN Dinas Kehutanan Lombok Timur yang sakit diserang stroke.

Rachmat membawa bantuan kursi roda elektrik untuk Fadillah, dan menyerahkannya langsung kepada pensiunan abdi negara yang sudah purna tugas pada tahun 2003 silam itu.

“Ini sepenuhnya adalah kegiatan aksi kemanusiaan. Tak ada kaitannya dengan politik. Karena sesungguhnya hidup kita sebagai manusia bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana berbagi,” kata politisi kharismatik ini.

BACA JUGA: Racmat Hidayat Bantu Penderita Disabilitas di Lingkungan Gomong Mataram

Rachmat segera menghubungi Kementerian Sosial dan meminta dikirimkan kursi roda elektrik sebagai bagian dari program aspirasinya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI. Ia mendapat informasi kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh karena serangan stroke. 

Rachmat bersyukur, tidak butuh waktu lama, kursi roda elektrik ini disiapkan dan dikirim Kemensos ke Mataram.

“Kursi roda ini mudah-mudahan dapat membantu Pak Fadillah bisa tetap mandiri dalam beraktivitas dan beribadah,” imbuh Rachmat.

Kerabat dan putra-putri Achmad Fadillah menyongsong kedatangan Rachmat dan rombongan dengan suka cita. 

Mereka menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan NTB tersebut untuk Achmad Fadillah dan keluarga.

Rachmat sendiri datang dengan didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dan Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP yakni Nirmala Luk Santi, Marianah, dan Baiq Nurhasanah. Hadir pula politisi senior PDIP NTB yang juga mantan Anggota DPRD Lombok Timur H Jumat Dahlan dan sejumlah pengurus PDIP lainnya.

Kebetulan, pada hari yang sama, jajaran PDIP Lombok Timur memang akan menggelar aksi penanaman pohon dan penghijauan di Kecamatan Sakra, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan sekaligus perayaan ulang tahun ke-76 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C.) Hj Megawati Soekarnoputri. 

Rachmat sendiri pada pagi hari sebelum menjenguk Achmad Fadillah, telah mencanangkan Gerakan PDIP untuk menanam pohon dan aksi bersih-bersih daerah aliran sungai di Dusun Selojan, Desa Presak, Batukliang, Lombok Tengah. 

Gerakan tersebut kemudian dilakukan serentak pada hari yang sama oleh pengurus PDIP di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.

Bagi Rachmat, Achmad Fadillah adalah sosok pejuang lingkungan. Rachmat yang mengawali karir politiknya dari Lombok Timur, tahu persis, bagaimana Fadillah mendedikasikan karir birokratnya yang panjang untuk menyelamatkan hutan di Lombok Timur. 

Fadillah terlibat dan berada di garis depan untuk memimpin berbagai aksi penghijauan hutan di kawasan Sambelia, salah satu daerah di kaki Gunung Rinjani yang masuk wilayah Lombok Timur. 

Juga aktif menjaga dan menghijaukan kawasan Gawah Sekaroh, salah satu kawasan hutan di Lombok Timur bagian selatan.

Karena itu, jika kini dirinya begitu responsif membantu kursi roda elektrik saat menerima kabar kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh, hal itu kata Rachmat adalah wujud penghormatan atas seluruh dedikasi, jasa, dan pengabdian yang diberikan Fadillah untuk lingkungan.

BACA JUGA: Kadis Kominfotik NTB Ajak GJI Sampaikan Pesan Kebaikan

“Bantuan ini tentu tak akan sebanding dengan dedikasi dan pengabdian yang sudah beliau berikan,” ucap Rachmat.

Kepada sosok-sosok yang begitu memperhatikan keberlanjutan lingkungan seperti Achmad Fadillah, kata Rachmat, PDI Perjuangan ingin menyampaikan rasa terima kasih. 

Sebab, pengabdian mereka sejalan dengan perhatian besar yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, yang memiliki rasa cinta Tanah Air dan begitu mencintai bumi dan lingkungan.

Rasa cinta itu hingga kini terus dibangun Ibu Mega dan menjadi kultur partai, agar setiap kader partai benar-benar menaruh rasa cinta pada tanaman dan lingkungan.

Aksi-aksi penghijauan dengan menanam pohon kata Rachmat, berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. 

Sebab, pohon mampu memproduksi oksigen, menyimpan karbon, dan bahkan menghasilkan buah maupun bahan obat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pohon juga menjadi tempat berlindung dan rumah dari berbagai spesies binatang.

”Dan jangan pernah lupa, pohon juga menjadi sumber daya penting bagi kehidupan dan peradaban,” imbuhnya.

Rachmat menekankan, aksi penghijauan dan menanam pohon adalah cara terbaik merawat kehidupan. Dan itulah mengapa, Ibu Mega tiada henti menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bergerak konkret dalam merawat bumi secara bersama-sama.

“Bantuan ini adalah wujud terima kasih kami untuk pengabdian pada lingkungan yang sudah dilakukan Pak Achmad Fadillah,” kata Rachmat.

Kustadi dari Sentra Paramita Mataram, unit kerja milik Kementerian Sosial di NTB menjelaskan, kursi roda elektrik untuk Achmad Fadillah bersumber dari Program Aspirasi H Rachmat Hidayat yang dikirim langsung Kementerian Sosial. 

Harga satu unit kursi roda elektrik tersebut mencapai Rp 27 juta.

“Kursi roda elektrik ini canggih karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan penderita mengoperasikannya secara mandiri dan simple,” kata Kustadi.

Usai penyerahan, Fadillah pun langsung mencoba kursi roda elektrik tersebut di halaman rumahnya. 

Sejumlah petugas dari Sentra Paramita Mataram juga membantu dengan menerangkan secara tekun dan detail terkait dengan fungsi-fungsi pada fitur kursi roda elektrik beserta cara mengoperasikannya. 

Fadillah dan keluarganya pun terlihat menyimak dengan sangat seksama.

Tanggapi Situasi Terkini Politik NTB

Pada kesempatan yang sama, Rachmat Hidayat sempat menjawab pertanyaan media terkait situasi terkini perpolitikan di NTB. Awak media meminta tanggapan terhadap sejumlah dinamika politik yang membelit sejumlah Parpol di NTB, dimana terjadi aksi lompat pagar elite partai. 

Selain itu, ada juga pucuk pimpinan partai yang dicopot dari jabatannya lalu diganti oleh orang yang baru dan bahkan merupakan pecatan dari partai lain.

Politisi senior NTB ini mengemukakan, apa yang terjadi tersebut adalah situasi yang biasa. Dinamika terjadi adalah di tingkatan elite partai, bukan dinamika di masyarakat. Karena itu kata Rachmat, situasi tersebut tak akan banyak berdampak pada masyarakat secara luas.

“Ini tak ubahnya seperti meteror-meteor yang bertabrakan di angkasa. Saling baku hantam sesama meteor. Pada akhirnya, hanya akan menjadi debu ketika tiba di tanah,” kata Rachmat.

Rachmat terus mencermati dinamika yang terjadi tersebut. Namun, dia menegaskan, PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dari meteor-meteor tersebut. 

Karena itu, jika kini sejumlah partai politik di NTB disibukkan dengan dinamika akibat ulah dan tindakan elite di partai tersebut, PDIP NTB memilih terus bersama-sama rakyat NTB.

PDIP NTB kata Rachmat, istiqomah untuk membantu masyarakat, tanpa embel-embel kepentingan politik sesaat di belakangnya. 

BACA JUGA: Expo Karya Siswa SMA-SMK untuk Meriahkan WSBK 2023

Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan UMKM, bantuan beasiswa, bantuan RTLH, dan juga bantuan untuk Pondok Pesantren seperti pembangunan ruang kelas baru.

Untuk tahun 2023 ini, Rachmat menginformasikan, dirinya menyiapkan program penyaluran beragam bantuan sosial untuk masyarakat di Pulau Lombok tanpa memandang latar belakang, kepentingan, maupun strata sosialnya.

“Siapa pun warga Lombok yang memerlukan bantuan terkait tupoksi Komisi VIII DPR RI, saya akan bantu tanpa ada birokrasi bertele-tele dan potongan sesenpun,” katanya.

Ia menekankan, setiap bantuan tersebut akan dipublikasi secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari akuntabilitas dirinya sebagai Wakil Rakyat dari dapil Pulau Lombok. (*) 

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga pantau kasus pencabulan siswa SD yang dilakukan ayah tiri di Sidoarjo

LombokJournal.com ~ Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, korbannya anak perempuan yang masih kelas VI sekolah dasar, mendapat perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Pria berinisial  S (51) itu melakukan perbuatan bejat kepada anak tirinya yang masih kelas VI Sekolah Dasar. Anehnya, perbuatan itu dilakukan atas dorongan dari ibu kandung korban, R (31). Kerjadiamnya itu dilaporkan polisi bulan September 2022.

BACA JUGA: Expo Karya Siswa SMA-SMK untuk Meriahkan WSBK 2023

Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dalam rangka pemantauan kasus kekerasan seksual oleh ayah tiri di Sidoarjo.

“Kami mengapresiasi gerak cepat yang terintegrasi lintas sektor antara dinas pengampu isu perempuan dan anak dengan kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, juga Dinas Pendidikan dalam memberikan pendampingan yang terbaik bagi korban,” ujar Menteri PPPA di Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (28/01/23).

Mmiris sekali kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Sidoarjo. Figurt ayah seharusnya memberikan hak atas perlindungan terhadap anak. 

Namun dalam kasus ini seluruh pihak berupaya memberikan penanganan yang komprehensif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban. 

“Korban masih bersemangat menempuh pendidikan dan menggapai cita-citanya menjadi dokter,” kata Menteri PPPA.

Ia menyebutkan, saat ini korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 24 minggu. “Namun korban belum memahami kondisi tubuhnya yang tengah mengandung tersebut,” katamya.

Aparat penegak hukum didorong untuk memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaku dapat dikenai penambahan hukuman 1/3 dari ancaman pidana, karena kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua korban.

“Kami yakin dan percaya aparat penegak hukum akan menangani kasus ini secara tuntas dan cepat demi memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Proses hukum ini terus kami pantau bersama UPTD PPA Sidoarjo,” ujar Menteri PPPA.

Bagaimana korban yang masih kecil, tapi sudah mengandung 24 minggu atau 6 bulan? 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman menhayakan, pihaknya mengambil beberapa langkah inisiatif, salah satunya terkait persalinan korban.

“Bilamana secara klinis tidak memungkinkan melakukan persalinan secara normal, maka akan dilakukan operasi caesar. Pemerintah Daerah sudah menyanggupi pembiayaan persalinan dan kami sudah mendaftarkan korban sebagai peserta BPJS,” tutur Syaf.

Nantinya persalinan korban akan dilaksanakan secara tertutup. 

“Ketika bayinya lahir, maka korban dan ibunya akan membuat pernyataan bahwa bayi tersebut diserahkan kepada Negara melalui Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PSAB) Dinas Sosial,” kata Syaf.

Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara bergantian oleh tim kesehatan, tim psikolog, dan sekolah. 

“Misalnya evaluasi oleh pihak sekolah terkait pembelajaran yang diikuti oleh korban secara daring. Mudah-mudahan untuk penanganan korban ini sudah kita tangani dengan baik,” pungkas Syaf. 

BACA JUGA: Tempat Wisata Harus Bebas Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual yang menimpah siswa SD itu mendapat atensi besar dari Menteri Sosial,  Tri Rismaharini Menteri Sosial saat berkunjung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo hari ini, Minggu (04/09/22).

Risma yang mengaku mendapat kabar kasus pencabulan tersebut dari kerabatnya, dan ia  terlihat cukup geram, seyelah mengetahui pelakunya adalah ayah tiri korban. ***