Tuntutan Warga Gili Dikonsultasikan ke KPK dan Kemen ATR BPN

Kepala UPT Gili Tramena menjelaskan, terkait tuntutan warga akan dilakukan kajian hukum bersama DPRD NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melalui surat tanggapan Nomor 180/353/Kum, menanggapi Tuntutan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Gili (AMPG), Rabu (14/03/23).

AMPG yang mengaku mewakili masyarakat meminta pencabutan HPL tanah seluas 75 Hektare yang ada di Gili Trawangan.

Gubernur NTB menyampaikan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL)  adalah hak menguasai dari  Negara yang kewenangan pelaksanaannya adalah Negara, yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang RI.

BACA JUGA: Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan

Mawaedi Khairi menanggapi tuntutan penghapusan HPL tanah Gili Trawangan
Mawardi Khairi

“HPL sepenuhnya kewenangannya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, selanjutnya akan dilakukan kajian Hukum bersama DRPD Provinsi NTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,  dan akan di koordinasikan kembali bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta,” jelas Kepala UPT Gili Tramena Dr. Mawardi Khairi saat ditemui hari Kamis (15/03/23).

Dikatakan, tuntutan masyarakat atas Tanah Aset Pemerintah Daerah NTB di Gili Trawangan seluas 75 Ha, pihak UPT Gili Tramena bersama Biro Hukum dan BPKAD akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPK RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional Percepatan Investasi. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Tandatangani Kerja sama di Gili Trawangan

“Pemprov NTB sangat terbuka permasalahan aset yang ada di Gili Trawangan. Dan sejak awal didampingi KPK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, Kejati, Kepolisian dan Tim Satgas Nasional percepatan Investasi. Dan mengawal pemulihan aset di Gili Trawangan, pun hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat Gili,” kata Mawardi.

Masalah lain, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB Lalu Rudy Gunawan membantah Isu penjualan aset dan kerjasama dengan Asing (WNA).

Menurut Rudy, Pemprov NTB melakukan kerja sama dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan WNA untuk menguasai lahan Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Edukasi dan Advokasi Hukum Harus Kian Masif

“Sekali pun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak atas nama perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,” kata Rudy. ***

 

 

 




Wapres RI: Permintaan Produk Halal Berkembang Pesat

Fasilitas riset dan inovasi produk halal yang diresmikan Wapres RI, di kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Lombok Utara 

KLU.LombokJournal.com ~ Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meresmikan Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal Berbasis Maritim Nasional.

Peresmian berlangsung di Kawasan Sains Kurnaen Sumadiharga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang,  Kabupaten Lombok Utara, Kamis (16/03/23).

Menurut Wapres RI, permintaan produk halal berkembang pesat

Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, permintaan produk halal mengalami perkembangan pesat. Label halal dapat memperkuat citra produk dan perusahaan. 

BACA JUGA: NTB Terima Penghargaan dari Kementerian LH dan Kehutanan

Saat ini terjadi peningkatan permintaan produk halal sebagai pola hidup masyarakat di tingkat Nasional dan global. 

Ini potensi besar yang dimiliki industri halal, menjadikannya salah satu mesin utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat di pesisir.

Wapres berharap, peluang yang berharga ini harus dioptimalkan melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak pemangku kepentingan. 

“Alhamdulillah kita memiliki saranan dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Seperti pusat riset di bidang sains halal dan pusat study ekonomi syariah di NTB ini,” harap Wapres RI. 

Wapres juga berharap, memajukan industri halal nasional berbasis kekayaan sumber daya maritim atau hasil laut, menjadi langkah strategis pembangunan ekonomi nasional. 

“Perlu hilirisasi industri di sektor kelautan dan perikanan, dan memasifkan tren ekonomi baru. Saya harapkan akan menopang tercapainya tujuan tersebut, sebagai sebuah upaya strategis mengoptimalisasi potensi sumber daya maritim dan kelautan Indonesia demi wujudkan Indonesia Emas sekaligus Pusat Halal Dunia,” katanya. 

BACA JUGA: Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan

Dalam kesempatan sama, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional yang dikembangkan BRIN, dapat berkolaborasi dengan Pemda Lombok Utara maupun Pemerintah Provinsi NTB.

“Sehingga fasilitas yang luar biasa canggih ini, bisa kita sinergikan bersama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi negara maju berbasis maritim,” harap Bang Zul sapaan akrabnya Gubernur NTB.

Untuk diketahui, Fasilitas Riset dan Inovasi Produk Halal berbasis maritim nasional merupakan pusat kegiatan Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat. 

BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Amin Resmikan BLK Komunitas Secara Nasional

Kawasan tersebut dapat mendukung berbagai riset yang menghasilkan bahan baku produk halal. Salah satunya dari biota laut secara baik dan berkelanjutan. ***

 

 




Bunda Niken Serahkan 1228 Unit Alat CTPS untuk Kab/Kota

Menurut Bunda Niken, alat peraga cuci tangan pakai sabun (CTPS), pemenuhan pilar pertama dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM)

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menyerakan 1.228 unit Sato Tap atau Alat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) portabel kepada 6 perwakilan Ketua TP PKK Kota/Kabupaten di NTB di Aula Kantor PKK Prov. NTB, Rabu (15/03/23).

Nunda Niken menyerahkan alat peraga cuci tangan pakai sabun
Bunda Niken

Alat peraga CTPS adalah pilar pertama dalam 5 pilar Program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM). 

BACA JUGA: Ini 5 Kunci agar Hidup Lebih Lama

Yaitu cuci tangan pakai sabun, berhenti buang air besar sembarangan, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. 

Disampaikan juga oleh ibu PKK dari KSB yaitu ibu Hj. Hanifah Musyafiri S.Pt , untuk mencapai 5 pilar tersebut tidak terlepas dari campur tangan atau peran ibu-ibu PKK dalam menyongsong keberhasilan 5 pilar di KSB.

Dalam Agenda Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan Pakai Sabun,  Ibu Hj Hartina (bagian bidang IV) menyampaikan laporan penyuluhan/sosialisasi alat cuci tangan pakai sabun, yang diserakan kepada 6 Tim PKK Kota/Kab sebanyak 1.228 unit.

6 Tim PKK dimaksud yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota yaitu: Lombok Barat 200, Lombok Tengah 180, Lombok Timur 500, Lombok Utara 68, Kota Mataram 140, Kab.Sumbawa Barat 132 dan 8 Unit di serakah kepada Tim PKK Provinsi sebagai simbolis sehingga 1.228 Unit alat Peraga Sato Tap.

Alat Peraga CTPS merupakan bantuan dari UNICEF Indonesia melalui Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) kepada PKK Provinsi NTB.

Hj. Niken yang akrab disapa Bunda Niken menyampaikan, supaya alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya.

“Semoga alat peraga cuci tangan pakai sabun ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk para kader PKK juga  masyarakat dapat ter-edukasi dengan baik,” harap Bunda Niken. 

Penyaluran alat peraga ini tetap didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan supaya penyaluranya jelas kemana saja.

BACA JUGA: Ikhtiar Wujudkan NTB Kiblat Fashion Muslim Indonesia

Ini sangat penting walau alat sederhana tapi mampu mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, dari anak anak sampai orang tua cepat memahami untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. 

‘Semoga dengan ini semua Kabupaten kota di seluruh NTB semakin banyak yang menuntaskan 5 Pillar STBMnya,” katanya. ***

 

 




NTB Terima Penghargaan dari Kementerian LH dan Kehutanan

Provinsi NTB dinilai melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait program-program yang mewakili Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

JOGJAKARTA.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai Provinsi terbaik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks respon Kualitas Lingkungan Hidup daerah tahun 2022.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, menyerahkan penghargaan itu di tengah Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, di Yogyakarta, Rabu (15/03/23). 

BACA JUGA: Sukseskan Shell Eco-Marathon 2023 di Mandalika 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S. Hut, M.A.P 

hadir tidak hanya sebagai peserta Rakernis, tapi sekaligus mewakili Kepala Daerah Penerima penghargaan tersebut.

Dalam acara itu, Kehadiran Dinas LHK didampingi Lalu Akhmad Gifary Akbar, S.T selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan DLHK NTB.

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan pelaku perlindungan lingkungan hidup tahun ini. 

“Kita membutuhkan tindakan yang ambisius untuk membuat program untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” tegas Menteri LHK.

Menteri juga mengungkapkan tantangan terberat dihadapi dunia saat ini, adalah krisis perubahan iklim. 

BACA JUGA: Bang Zul Harapkan PW NWDI Jadi “River Organization”

Studi yang dilakukan UN pada tahun 2021, tiga persoalan bagi planet yang disebut sebagai Triple Planetary Crisis yaitu Perubahan iklim (Climate Change), kehilangan keanekaragaman hayati (Biodiversity) dan pencemaran lingkungan (pollution).

Indeks respon merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Adapun program untuk penilain IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKT terdapat program Indonesia Hijau dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari. 

Pemberian penghargaan dinilai dari seberapa jauh implementasi Provinsi NTB dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait yang terkait dengan program-program dimaksud. 

BACA JUGA: Alumni UI Adakan Lombok Panoramic Fun Ride

Adapun data-data pendukung untuk penilaian adalah:

  • pertama, Kebijakan dan peraturan, apakah sudah ada kebijakan yang dibuat (contoh : RPJMD dan perda); 
  • kedua, struktur dan pengembangan kompetensi, ini terkait SDM yang melaksanakan pengendalian; 
  • ketiga,  perencanaan kegiatan, ini terkait anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian; 
  • keempat, Implementasi, bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun, data-data untuk implementasi yang juga harus dikoordinasikan dengan OPD lain yang terkait, misal untuk program kali bersih berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, juga terkait dengan jumlah titik pantau kualitas air sungai yang telah dilakuka, 
  • kelima,  Pelibatan Pemangku Kepentingan, para pemangku kepentingan difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian baik itu dari pihak swasta atau melibatkan instansi lain, 
  • Keenam, Publikasi, melakukan publikasi segala kegiatan pengendalian yang telah dilakukan; ketujuh, Inovasi, inovasi apa yg telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.

Provinsi NTB dinilai melakukan upaya serius dalam pengendalian pencemaran di daerah, dengan mengusung program NTB Asri dan Lestari.

Program itu dituangkan dalam misi keempat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. 

Implemantasi dari misi tersebut dengan menerbitkan regulasi, menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri), pihak pemerintah ataupun swasta hingga melahirkan inisiatid dan inovasi-inovasi baru yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat. 

BACA JUGA: Nilai Kebangsaan dalam Program 1000 Cendekia

Keberhasilan ini bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan langkah awal untuk perjalanan panjang menjaga kelestarian lingkungan.***

 

 




Aset di Gili Trawangan Tidak Diperjual Belikan

 Arahan dari KPK, Tim Satgas tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan aset di Gili Trawangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tidak ada aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang diperjual belikan, melainkan aset tersebut dikerjasamakan dengan pihak lain.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Lalu Rudy Gunawan, menjelaskan terkait aset Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Pariwisata NTB ke Depan Makin Dikenal Dunia

Tidak benar Pemprov NTB bekerjasama dengan warga negara asing. Tapi Pemprov NTB melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan warga negara asing. 

“Sekalipun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selain itu, Pemprov NTB bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki suami/istri warga negara asing,” jelasnya, Rabu (15/03/23).. 

Pemprov NTB akan memberikan prioritas kepada masyarakat dan pengusaha untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun, dapat diperpanjang dan diperbarui. 

Dalam proses kerjasama, Tim Satgas mendapatkan arahan dari KPK agar tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan lahan di Gili Trawangan. Terkait hal ini pihak Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan penyidikan. 

BACA JUGA: Sukseskan Eco-Marathon 2023 di Mandalika

“Oleh karena itu, Tim Satgas mengikuti arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga perjanjian kerjasama dilakukan langsung dengan pengusaha atau orang yang menyewa dari oknum masyarakat,” tuturnya.

Khusus untuk Investor yang sebelumnya sudah ada atau pernah melakukan perjanjian kerjasama, akan dicarikan bentuk atau formula kerjasama yang tepat yang tidak melanggar ketentuan hukum.

Sehingga Investor dengan masyarakat lokal dapat tetap bekerjasama mengelola usaha secara bersama, yang tentunya tetap berada di bawah pengawasan Pemprov NTB.

BACA JUGA: Strategi Pemprov NTB agar Event Internasional Meriah 

Dalam waktu dekat ini Ka. UPT Gili Tramena bersama dengan Biro Hukum dan BPKAD akan ke Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPK. ***

 

 

 




Nilai Kebangsaan Dalam Program 1000 Cendekia

Hadiri acara Lemhanas pemantapan nilai kebangsaan, Gubernur NTB jelaskan tentang mahasiswa yang studi ke luar negeri

MATARAM.LombokJourbal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memaparkan nilai kebangsaan yang terkandung dalam program 1000 cendekia atau beasiswa NTB. Mengirimkan anak-anak muda kuliah di luar negeri bukan karena kualitas pendidikan di NTB dan Indonesia tidak bagus, tetapi ketika anak NTB dan Indonesia study ke luar negeri maka kecintaan mereka kepada tanah air akan semakin besar. 

“Pengalaman kami di Jakarta, ketika anak Indonesia timur kuliah ke Jawa maka akan muncul kedaerahan. Maka nilai kebangsaan lebih kecil dibanding nilai kedaerahan,” ungkap Bang Zul  saat menghadiri Pembukaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi, TNI dan Polri di Provinsi Nusa Tenggara Barat di hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/03/23). 

BACA JUGA: Edukasi dan Advokasi Hukum Harus Kian Masif

Bang Zul menegaskan, ketika anak-anak NTB dikirim study ke luar negeri maka nilai kebangsaan dan rasa cinta kepada tanah air semakin besar. 

Mahasiswa NTB dan Indonesia yang kuliah di luar negeri tidak ada perhimpunan mahasiswa yang membawa kedaerahan. Mereka berada di bawah satu kesatuan yang membawa nama Indonesia. 

“Saat kami kuliah di luar negeri, tidak perhimpunan mahasiswa Jawa, Madura, NTB dan lain sebagainya. Tapi ketika Indonesia raya diteriakkan, bergemuruh kebangsaan kita,” tegas Doktor Ekonomi itu di hadapan ratusan peserta pelatihan pemantapan nilai kebangsaan.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Andi Widjajanto, mengatakan, kegiatan yang digelar pihaknya itu bertujuan untuk memberikan penguatan nilai kebangsaan pada setiap jejaring instansi di Provinsi NTB baik akademi, TNI Polri, birokrasi, tokoh masyarakat dan instansi lainnya. 

“Penguatan nilai kebangsaan ini merupakan cara untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman kedepannya. Sekaligus sebagai penguatan nilai kebangsaan bagi calon para pemimpin Indonesia ke depan,” ungkapnya sekaligus membuka kegiatan pelatihan penguatan nilai kebangsaan.

Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan akan digelar dari tanggal 14-21  21 Maret 2023 yang diinisiasi oleh Lemhanas RI. 

BACA JUGA: Wagub Temui Menkes, Bicarakan Kualitas Kesehatan

Untuk diketahui, Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. ***

 

 




Wagub NTB Temui Menkes, Bicarakan Kualitas Kesehatan 

Dengan para pimpinan rumah sakit di NTB. Wagub NTB sampaikan banyak permohonan ke Menkes

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (14/02/2023).

Saat audensi Wagub Ummi Rohmi menyampaikan beberapa permohonan kepada Menkes dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan layanan rujukan di Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Ini 5 Kunci Agar Hidup Lebih Lama 

Wagub NTB temui Menkes biucarakan layanan kesehatan

Permohonan tersebut di antaranya, hibah asset Poltekkes Mataram, untuk percepatan pengembangan dan peningkatan kualitas layanan pada RSUP NTB sebagai rujukan layanan KJSU, KIA Terpadu, Rehabilitasi Medik dan Medical Tourism di Provinsi NTB. 

Percepatan pengembangan RS Mandalika menjadi kelas C yang menopang Kawasan DPSP Mandalika dan pengembangan layanan utamanya layanan Kanker, Jantung, Stroke khususnya bagi wilayah Lombok bagian selatan. 

Peningkatan kelas RS Manambai menjadi kelas B yang menjadi jejaring layanan KJSU khususnya di kawasan pulau Sumbawa serta mendukung pelaksanaan event internasional MXGP di Samota Sumbawa. 

Peningkatan dan pengembangan layanan di RS Mata NTB dalam rangka menurunkan angka kebutaan di NTB yang masih tinggi (4 persen. tertinggi ke dua di Indonesia), melalui penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana dan SDM. 

BACA JUGA: PKK Diajak Perbanyak Gerakan Tangani Stunting

Peningkatan dan pengembangan layanan unggulan di RSJ Mutiara Sukma dalam upaya mendukung peningkatan kesehatan jiwa bagi masyarakat di Provinsi NTB melalui penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana dan SDM. 

Selain itu, Ummi Rohmi juga menyampaikan berbagai upaya percepatan intervensi stunting melalui pemanfaatan dan publikasi data  rutin dan survey, serta data rutin by name by address.. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Dr. Ir. Iswandi, MSi, (Ka. Bappeda NTB), dr. Nurahandini Eka Dewi, S.pA (Asisten II Setda NTB), dr. Hamzi Fikri, MM. MARS (Ka. Dinkes NTB), dr. H. Lalu Heman Mahaputra, M.Kes, MH (Dir. RSUP NTB), dr. Oxy Tjahyo W, Sp.EM (Dir. RS Mandalika), dr. Sriana Wulansari, Sp.M (Dir. RS Mata Mataram), dr. Hj. Wiwin Nurhasida (Dir. RSJ Mutiara Sukma NTB), dan dr. Made Sopan P.N M.Biomed, Sp.B (Dir. RS Manambai. ***

 

 




Ziarah ke Makam Pendiri NU dan Gus Dur di Jombang 

Ziarah kader PDIP berlanjut di Tebu Ireng, Rachmat Hidayat: KH Hasyim Asy’ari Keturunan Sunan Giri, Bung Karno Keturunan Sunan Kalijaga

JATIM.LombokJournal.com ~ Ratusan kader dan fungsionaris PDI Perjuangan NTB berziarah ke makam Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdurrahman Wahid, di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (13/03/23).

Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat memboyong kader PDI Perjuangan NTB ke kompleks Ponpes Tebu Ireng selepas ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar. 

Rachmat dan rombongan yang terdiri dari tiga bus tiba di Ponpes Tebu Ireng sebelum tengah hari. Begitu tiba, Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut bersama fungsionaris PDIP NTB dipersilakan langsung masuk ke area utama makam.

BACA JUGA: Spirit Perjuangan Pahlawan Bangsa Harus Digelorakan

Selain pendiri Nahdlatul Ulama KH Haysim Asy’ari dan cucunya yang merupakan presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di area pemakaman tersebut terdapat pula makam KH Wahid Hasyim, ayah dari Gus Dur, lalu KH Sholahudin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah, adik dari Gus Dur, dan sejumlah makam anggota keluarga seperti KH Yusuf Hasyim.

Melepas alas kaki, Rachmat bersama seluruh rombongan kemudian mengambil tempat duduk di area utama makam. 

Tak lama berselang, Rachmat dan seluruh rombongan kemudian larut dan khusyuk dalam lantunan dzikir dan doa.

Selepas dzikir dan doa tersebut, Rachmat diperkenankan Juru Kunci Makam untuk melakukan tabur bunga di pusara Presiden ke-4 RI, Gus Dur. 

Rachmat didampingi fungsionaris PDIP Hakam Ali Niazi dan Abdul Rafiq, yang merupakan Ketua DPRD Sumbawa.

BACA JUGA: Edukasi dan Advokasi Hukum Harus Kian Masif 

Ratusan kader PDIpERJUANGAN ntb ziarah ke Ponpes Tebu Ireng

“Ziarah ini penting agar kader-kader PDI Perjuangan mampu menjadi pribadi yang menjiwai dan meneladani nilai-nilai juang para tokoh dan pahlawan bangsa,” kata Rachmat kepada Lombok Post melalui sambungan telepon.

KH Hasyim Asy’ari yang merupakan pendiri NU, menjadi Rais Akbar organisasi Islam terbesar di Tanah Air itu hingga akhir hayatnya. 

Berkat jasanya yang begitu besar dalam pendidikan khususnya melalui NU, dan juga perannya dalam melawan penjajah Belanda, KH Hasyim ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. 

Sementara putranya, KH Wahid Hasyim, yang merupakan ayahanda Gus Dur, adalah anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

KH Wahid yang juga menjabat sebagai Menteri Agama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1960.

Rachmat menegaskan, ia membawa ratusan kader dan fungsionaris PDI Perjuangan berziarah ke makam Bung Karno kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Makam KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahid Hasyim dan Gus Dur, untuk terus mengingatkan kader, bahwa tanpa jasa tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa tersebut, Republik Indonesia mungkin tidak akan pernah berdiri. 

Karena itu, kader PDIP ditekankan untuk terus memiliki spirit kepahlawanan mereka, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tiada henti berkontribusi membangun negeri.

Kemarin, pada saat yang sama, kepada seluruh kader, Rachmat juga menceritakan bagaimana Bung Karno memiliki hubungan yang sungguh teramat dekat dengan KH Hasyim Asy’ari dan juga KH Wahid Hasyim.

Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno secara khusus sowan ke KH Hasyim. 

Ulama yang sangat dihormati di Tanah Air itu memberikan masukan kepada Bung Karno, sebaiknya proklamasi dilakukan pada hari Jumat pada bulan Ramadan. Hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari, sedangkan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan. 

Sejarah kemudian mencatat, bersama Bung Karno yang didampingi Bung Hatta, atas nama Bangsa Indonesia, memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada Jumat, 9 Ramadan 1364 H, bertepatan dengan 17 Agustus 1945. 

Literatur-literatur utama pun mengungkapkan, Bung Karno dan ribuan mereka yang hadir pada proklamasi kemerdekaan itu, dalam keadaan berpuasa, mereka berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Bung Karno juga selalu berkorespondensi secara rutin dengan KH Hasyim. 

BACA JUGA: Sukseskan Shell Eco-Marathon 2023 di Mandalika

Bung Karno misalnya pernah bertanya dalam surat korespondensinya tentang apa hukumnya bagi kita semua untuk membela negara. KH Hasyim menuliskan jawabannya, bahwa hukumnya adalah fardu ain

Artinya, wajib bagi kita semua membela negara kita, wajib bagi kita merajut kemerdekaan, kebersamaan, dan kebangsaan kita.

Demikian halnya dengan KH Abdul Wahid Hasyim. Bung Karno dan ayahanda Gus Dur tersebut bahu membahu menyiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Bung Karno adalah Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di mana KH Wahid Hasyim adalah anggotanya. 

Pun setelah Indonesia merdeka, kedekatan Bung Karno dan KH Wahid pun tak pernah terputus. KH Wahid Hasyim merupakan Menteri Negara Urusan Agama pertama Republik Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Soekarno.

Keturunan Rasulullah

Pada kesempatan yang sama, Rachmat juga menceritakan kepada kader PDI Perjuangan, hal yang mungkin belum banyak diketahui khalayak secara luas. 

KH Hasyim dan Bung Karno dan seluruh keturunannya memiliki ketersambungan nasab hingga Nabi Muhammad SAW. 

KH Hasyim kata Rachmat adalah keturunan Sunan Giri. Sementara Bung Karno adalah keturunan Sunan Kalijaga.Sunan Giri dan Sunan Kaligaja, adalah dua ulama utama penyebar Agama Islam di Bumi Nusantara. 

Bersama tujuh ulama utama lainnya, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga masyhur dikenal umat Islam sebagai Wali Songo, sembilan wali penyebar ajaran Islam di Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Kalijaga sendiri memiliki silsilah yang tersambung ke Nabi Muhammad SAW. Kedua Wali ini merupakan keturunan ke-23 dari Rasulullah.

Rachmat menjelaskan, KH Hasyim, terhitung keturunan ke-6 Ki Ageng Muhammad Besari, yang merupakan keturunan kelima Sunan Giri. 

Sementara Bung Karno memiliki garis keturunan Sunan Kalijaga dari eyang putrinya, Raden Ayu Nganten Hardjodikromo, yang merupakan putri Tumenggung Haryokusumo bin Pangeran Serang. 

Ibu Raden Ayu Nganten Hardjodikromo adalah Nyai Ageng Serang, yang merupakan keturunan langsung Pangeran Wijil, yang merupakan putra Sunan Kalijaga.

Sementara dari jalur kakek, Bung Karno kata Rachmat adalah keturunan Sultan Hamengkubuwono II, Raja Kesultanan Jogjakarta yang memerintah selama tiga periode. Ayahanda Bung Karno, Raden Soekemi Sosrodihardjo, merupakan putra dari Raden Hardjodikromo, yang merupakan putra Raden Danoewikromo. 

Ayah Raden Danoewikromo adalah Pangeran Haryo Mangkudinigrat, yang merupakan Putra Sultan Hamengkubuwono II.

“Berdasarkan nasab dan silsilah keluarga tersebut, hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan juga Bung Karno, beliau-beliau ini adalah keturunan langsung dari Baginda Nabi Muhammad SAW,” ucap Rachmat.

Ziarah yang dilakukan kader PDI Perjuangan ke Makam Bung Karno kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Makam KH Hasyim Asy’ari, kata Rachmat, bukan sekadar ziarah ke makam pahlawan dan pendiri bangsa. 

Namun lebih dari itu, juga ziarah ke makam keturunan langsung Rasulullah SAW.

Lazimnya ziarah makam, Rachmat pun berharap, agar kader PDIP tidak melulu menyiapkan diri untuk kehidupan dunia. Namun juga menyiapkan bekal untuk menjalani kehidupan setelah dunia.

“Kita semua pada akhirnya akan tiba pada kematian. Kita berdoa agar seluruh amal kebaikan kita diterima Allah SWT, agar kubur kita dilapangkan oleh Allah, dan termasuk dalam hamba yang mendapatkan kenikmatan kubur. Hamba yang kubur-kuburnya dijadikan seperti taman-taman surga oleh Allah,” imbuh Rachmat.

Dirinya dan seluruh kader dan fungsionaris PDIP NTB pun bersyukur, bisa menjadi bagian dari umat yang masih mendapat kesempatan untuk berziarah ke makam-makam para tokoh-tokoh pendiri bangsa. 

BACA JUGA: Ikhtiar Wujudkan NTB Kiblat Fashion Muslim Indonesia

Rachmat menjelaskan, di Makam Bung Karno, setidaknya 5.000 orang datang berziarah setiap hari. Jumlah yang hampir sama juga di Makam Gus Dur dan KH Hasyim. Dan pada akhir pekan, jumlah tersebut bahkan bisa jauh lebih banyak.

“Ziarah ini penting, agar kita tahu diri kita. Agar kita tahu sejarah dan spirit perjuangan pahlawanpahlawan bangsa kita,” imbuh tokoh kharismatik Bumi Gora ini.***

 

 




Edukasi dan Advokasi Hukum Harus Kian Masif

Gubernur Bang Zul menekankan, edukasi hukum maupun penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan (restorative justice) dapat membantu masyarakat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah, berharap edukasi dan advokasi hukum kepada masyarakat makin meningkat seiring majunya organisasi advokat. 

Bang Zul menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum untuk masyarakat

“Peran advokat di negara maju agak berbeda karena pendampingan pada masyarakat yang buta hukum sangat dibutuhkan,” ujar Gubernur NTB di Lombok Raya Hotel, Mataram, Senin (13/03/23). 

Gubernur Zul mengatakan itu saat menyampaikan sambutan pelantikan pengurus Ikatan Advokat Indonesia Dewan Pengurus Cabang Kota Mataram. 

Dikatakannya, perkara hukum yang menimpa warga masyarakat tidak harus berakhir di pengadilan. Upaya sosialisasi dan edukasi hukum maupun penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan (restorative justice) dapat membantu masyarakat. 

DIharapkan anggota Ikadin NTB pada  umumnya dapat mengembangkan diri melalui profesinya di level nasional sebagai kebanggaan daerah. 

Pemerintah provinsi melalui program beasiswa juga membuka  beasiswa dalam negeri jurusan hukum bagi masyarakat. 

Senada dengan hal tersebut, Sekjen Ikadin pusat, Rosyid Rido mengatakan, dinamika organisasi dengan berkegiatan semacam sosialisasi hukum menghidupkan kepatuhan terhadap hukum. 

Begitu pula dengan upaya restorative justice yakni keadilan hukum bagi semua pihak menjadi konsen Ikadin. 

Ia pun berpesan agar anggota Ikadin meningkatkan kapasitas dan berorientasi masyarakat. 

“Banyak yang berhasrat menjadi ketua organisasi karena ingin berkuasa. Tapi konsepnya, kepemimpinan adalah amanah”, jelasnya. 

Hadir pula dalam pelantikan DPC Ikadin kota Mataram periode 2023 – 2026, Kapolda NTB, Kejati, pimpinan lembaga negara dan ketua DPC se NTB. ***

 




Sukseskan Shell Eco-Marathon 2023 di Mandalika 

Untuk sukseskan Shell Eco-Marathon 2023, Bang Zul minta memaksimalkan persiapan team pelajar dan mahasiswa NTB yang ikut kompetisi Shell Eco-Marathon 2023

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dinas Pariwisata (Dispar) NTB berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyelenggarakan Road To Shell Eco-Marathon NTB.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat  Menerima audiensi Perusahaan SHELL terkait kompetisi regional Shell Eco-Marathon Asia-Pasifik The Middle Fast 2023, di Pendopo Gubernur NTB, Senin (13/03/23).

BACA JUGA: Event WSBK Mandalika 2023 Ditonton 59 Ribu Orang

Dalam audiensi itu juga hadir para Rektor dan Kepala Sekolah dari ke 7 team yg mendaftar acara kompetisi Shell Eco-marathon 2023 

Permintaan Bang Zul pada Dispar dan Dikbud NTB itu, untuk sukseskan ajang balapan mobil hemat energi, Shell Eco-Marathon 2023 yang akan digelar di Sirkuit Mandalika pada 4-9 Juli 2023 mendatang. 

“Sebagai persiapan team pelajar dan mahasiswa kita di NTB, saya minta Kepala Dispar dan Dikbud NTB untuk menggelar acara road to Shell Eco-Marathon pada bulan Mei,” harap Bang Zul sapaan akrab gubernur..

Bang Zul menjelaskan, Shell Eco-Marathon 2023 merupakan ajang internasional yang melibatkan beberapa mahasiswa dari berbagai negara. Untuk itu, persiapan team pelajar dan mahasiswa NTB harus maksimal. 

Sementara itu, VP Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea menjelaskan, ajang internasional Shell Eco-Marathon 2023 akan diikuti oleh 128 team dari berbagai negara. 

26 team dari Indonesia dan tujuh team dari NTB (tiga team dari pelajar SMK dan empat team dari mahasiswa).

Seperti diketahui, program global itu dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dalam mengembangkan ide dan teknologi, pengetahuan dan keterampilan di arena kompetisi. 

Dengan menciptakan kendaraan dengan capaian perjalanan terjauh menggunakan bahan bakar paling sedikit.

BACA JUGA: Alumni UI Adakan Lombok Panoramic Fun Ride

Ratusan tim mahasiswa dan pelajar internasional merupakan perwakilan dari berbagai negara seperti Indonesia, India, Singapura, Vietnam, Filipina, Nepal, Kazakhstan, Malaysia dan Korea Selatan dan negara Asia lainnya.***