Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo saat memberikan pemaparan pada Press Conference MXGP 2023 Sumbawa & Lombokyang berlangsung di Gedung Sarinah Jakarta, Sabtu (13/05/23).
“Ini adalah pembuktian kedua kalinya NTB menjadi penyelenggara MXGP, bahkan MotoGP sukses, tidak berlebihan jika NTB kita sebut bahwa provinsi pusatnya motor sport,” ungkapnya.
“Dalam menghadapi permasalahan, langkah pertama yang harus dilakukan yakni dengan mengenali objek permasalahan. Sehingga menentukan langkah atau tindakan yang akan diambil selanjutnya dalam mengurai masalah yang ada,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalillah.
Ia menyampaikannya saat rapat evaluasi pembangunan bersama para Kepala OPD lingkup Pemrov NTB di kantor Bappeda Provinsi NTB, Jum’at (12/05/23).
Ia minta para Kepala OPD terlebih dahulu fokus mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, seperti stunting, angka putus sekolah dan angka harapan hidup dan lainnya.
Sehingga harapannya, masalah dapat dipetakan kemudian mengambil tindakan pencegahan atau penyelesaian tepat sasaran.
“Pahami objek masalah, baru kemudian mengintervensi dan fokus ke tindakan penyelesainnya yang harus inovatif, terukur dan tepat sasaran. Jangan hanya bekerja biasa biasa saja by as ussual,” jelas Wagub.
Wagub yamg biasa disapa Ummi Rohmi mengungkapkan, upaya memajukan pembangunan daerah seperti indeks pembangunan manusia (IPM) tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.
Pesannya, para Kepala OPD agar tidak berpuas diri dengan apa yang dihasilkan sampai saat ini.
“Tidak usah berpuas diri dengan apa yangg sudah diraih, harus lebih gigih dan semua kekurangan dijadikan pelajaran kedepannya,” jelas Ummi Rohmi.
Sebelumnya Kepala Bappeda NTB, Iswandi dalam laporannya menyebut, capaian indikator kinerja utama RPJMD 2019-2023 hingga tahun 2022 mencapai 26 indikator utama atau 70,27 persen.
Dengan kolaborasi bersama, Iswandi optimis dan yakin semua indikator kinerjaakan memenuhi target.
“Sejauh ini capaian program sudah ada yang mencapai bahkan melewati target semua sedang on the track, fokus kita tahun 2023 ini, kita harus kompak dan bekerja keras untuk mengejar target kinerja yang belum tercapai,” kata Iswandi. ***
Angkasa Pura Berterima Kasih Pada Pemprov NTB
Pihak PT Angkasa Pura menyampaikan terima kasih, karena Pemprov NTB ikut menjaga serta bisa memanfaatkan Eks bandara Selaparang
JAKARTA.LombokJournal.com ~ PT Angkasa Pura I menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, selain menjaga aset dan memanfaatkan lahan eks Bandara Selaparang sebagai lokasi MXGP pada Juli mendatang.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi di depan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Masing-masing mewakili PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Provinsi NTB, menandatangani MoU terkait Pemanfaatan Aset Eks Bandara Selaparang, di Jakarta Jum’at (12/05/23).
“Terimakasih Pemrov NTB turut menjaga dan memanfaatkan Eks Bandara Selaparang dan berkenan melakukan kerjasama ini. Saya melihat ke depan banyak peluang yang bisa kita kembangkan bersama untuk pemanfaatan aset ini, karena memang letaknya sangat strategis jadi bisa di manfaatkan untuk MXGP,” ungkap Faik Fahmi.
Ini sejalan dengan apa yang menjadi tugas PT Angkasa Pura I sebagai salah satu BUMN yang melaksanakan 3 peran, baik sebagai korporasi negara, infrastruktur negara juga sebagai agent of development.
Korporasi negara memang secara bisnis secara komersial harus bisa memberikan keuntungan memberikan deviden ke pemerintah.
Secara infrastruktur negara membantu pemerintah untuk mendorong konektivitas udara, membantu ijin pariwasata, dan juga segala aktivitas yang memberikan manfaat secara nasional, dan juga tentu sebagai agent of development.
Menurut Faik Fahmi, ketiga peran ini yang sedang dijalankan secara maksimal.
“Apa yang kita lakukan saat ini dengan pemanfaatan aset di area eks Bandara Selaparang ini bagian dari peran kita,” lanjutnya.
Harapannya dengan, PT Angkasa Pura I, bisa memberikan kontribusikepada Pemda NTB.
Dengan mendorong pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan aset yang ada.
Aset Angkasa Pura di Mataram lumayan besar, sekitar 60 hektar dan di pusat kota.
“Alhamdulillah apa yang sudah kita diskusikan sejak lama hari ini bisa kita lakukan kerjasama, MOU ini menjadi titik awal untuk banyak kerjasama yang bisa kita lakukan kedepannya,” harapnya.
Selain mendukung program Pemda NTB untuk mendorong kegiatan pariwisata, juga mendorong pertumbuhan ekonomisehingga dampak positif secara nasional.***
MXGP Sumbawa-Lombok, Promosi Destinasi Wisata Harus Masif
Branding media untuk felaran MXGP Sumbawa-Lombok diharapkan diperkuat, agar masyarakat merasakan dampak positi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Ajang Motocross Grand Prix (MXGP) yang digelar di Lombok dan Sumbawa sudah di depan mata, diharapkan Pemerintah Provinsi NTB dengan lebih menggencarkan lagi promosi wisata.
“Kami mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) lebih memasifkan promosi destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) jelang Motocross Grand Prix (MXGP),” kata Staf Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Taufan Rahmadi.
Ia menyampaikan itu dalam rapat tim publikasi dan komunikasi MXGP Lombok Sumbawa, Kamis (11/05/23) di Ruang Rapat Kadiskominfotik NTB.
Dikatakan, Kemenparekraf tetap memberikan support terkait publikasi MXGP di NTB.
Dukungan branding media diharapkan makin diperkuat, agar masyarakat yang memperoleh informasi terkait event ini juga bisa merasakan dampak positif.
Konten-konten destinasi pariwisata melalui berbagai media informasi, termasuk penguatan social media juga harus diperluas untuk mendukung suksesnya event ini.
“Karena event MXGP ini exposurenya tidak hanya nasional tetapi juga menjangkau negara-negara mancanegarayang berpotensi sebagai originasi dari wisman yang berkunjung ke NTB,” kata Taufan.
Ia mendorong pemerintah memasifkan promosi pariwisata baik offline ataupun online. Doharapkan ditunjang dengan beragam atraksi dan paket-paket perjalanan yang menarik.
Sementara itu Syarif dari Dispar NTB, senada dengan Instruksi Gubernur NTB, terkait dengan pembagian peran yang merata kepada masing-masing OPD. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kedua event internasionalMXGP Samota, Sumbawa dan MXGP Selaparang, Lombok.
“Dari Dispar NTB sendiri tetap fokus pada pengembangan dan upaya memajukan destinasi wisata yang ada di sekitar kegiatan. Ketika masyarakat atau tamu itu datang mereka tahu, mereka mau kemana destinasi yang mana saja mereka datangi,” ujar Syarif.
Dikatakan, yang diharapkan dari kedatangan wisatawan nantinya pada dua lokasi MXGP ini bisa mengunjungi sejumlah destinasi wisata sekitar. Serta membeli produk-produk asli dari NTB bagi pemberdayaan ekonomi kreatif para pelaku UMKM.
Kecuali itu pihak Dispar NTB juga untuk mengambil peran kesiapan fasilitas akomodasi seperti hotel-hotel bagi penginapan para wisatawan.
“Selain itu juga kita sama-sama sepakat agar berbagai informasi terkait MXGP ini terus berkelanjutan yang dimulai dari sekarang,” kata Syarif.
Sementara itu Humas MXGP Baiq Yulia menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan media center untuk mengakses berbagai informasi terkait pelaksanaan MXGP Sumbawa ataupun Selaparang.
Ia juga mengapresiasi dimulainya pemberitaan berbagai media internasional MXGP di NTB ini twerkait berbagai persiapan pelaksaaan MXGP ini.
“Kita tetap secara intens juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait utamanya media untuk bisa mempublikasikan MXGP ini dari saat ini,” demikian Baiq Yulia. ***
Wagub NTB Beri Arahan Jajaran Dikbud NTB
Wagub NTB mengapresiasi Peran Dinas Dikbud diapresiasi Wagub NTB dalam mewujudkan Visi dan Misi NTB Gemilang, yang saat ini berjalan dengan baik
MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan arahan kepada Kepala Dinas beserta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Jumat (12/05/23).
Ummi Rohmi sapaan Wagub mengapresiasi peran Dikbud NTB dalam mewujudkan Visi dan Misi NTB Gemilang. Selain menjalankan fungsi pendidikan, Dikbud NTB dijelaskan Wagub sebagai fasilitator dalam merubah mindset masyarakat.
“Saya melihat Dikbud NTB sudah jalan dengan baik,” ujar Wagub.
Di akhir arahannya, Wagub berharap semangat Dikbud NTB dalam memajukan pendidikan di NTB tetap membara. Ia juga berharap agar berbagai program Dikbud yang telah berjalan bisa terlaksana dengan baik. ***
Cegah Perkawinan Anak melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi
Upaya yang bisa dilakukan untuk cegah perkawinan anak bisa dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua. Itu dikatakan Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, saat kegiatan Media Talk KemenPPPA di Jakarta, Jumat (12/05/22).
Kegiatan Itu merupakan upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang serius menyikapi maraknya kasus perkawinan anak. Misalnya, dengan mengintervensi di hulu melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berupa edukasi.
“Perkawinan anak merupakan tantangan dalam pembangunan SDM dikarenakan memiliki dampak yang multiaspek dan lintas generasi. Selain itu, perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal,” ujar Rini seperti dikutip di laman kemenpppa.go.id..
Perkara dispensasi kawin mengalami penurunan setiap tahunnya. Data penurunan itu tercatat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang 2020-2022.
Ada 52.095 perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2022, sebanyak 50.748 diputuskan.
Jumlah perkara yang masih tergolong besar itu menunjukkan, perkawinan anak masih banyak terjadi dilihat dari jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan.
“Meskipun data prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan setiap tahunnya, masih banyak perkawinan anak dan remaja yang terjadi tidak dapat dicatatkan karena tidak membawa perkara dispensasi kawin ke pengadilan. Diperlukan upaya sistemik dan terpadu dalam menekan angka perkawinan anak untuk mencapai target 6,94 persen pada tahun 2030,” tutur Rini.
Ada banyak faktor yang ditengarai berkontribusi dalam perkawinan anak. Di antaranya faktor kemiskinan, geografis, pendidikan, ketidaksetaraan gender, masalah sosial, budaya, dan agama. Serta minimnya akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif.
Rini menegaskan, edukasi kesehatan reproduksi menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai perkawinan anak di Indonesia. Baik anak maupun orang tua harus mengerti, perkawinan anak memiliki dampak yang begitu besar bagi anak.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan berlanjut sampai kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.
Menurutnya, tren perkawinan anak di Indonesia, penyebabnya bukan hanya kurangnya pemahaman bahaya serta ancaman dari perkawinan anak. Tapi juga dampak gerusan pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja, yang beresiko pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).
“Edukasi terkait perkawinan anak yang dimulai dari kesehatan reproduksi menjadi penting dan perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Anak-anak perlu mengetahui bagian-bagian penting dari tubuh dan sistem reproduksi yang berdampak pada masa depannya,” jelas Rini.
Perkawinan anak merupakan isu bersama yang pencegahannya pun harus diselesaikan secara multi sektoral, holistik, komprehensif, terpadu, dan melibatkan banyak orang.
Kepala Bagian Staf Medik Fungsional Ginekologi Onkologi Rumah Sakit Kanker Dharmais, dr. Widyorini Lestari Hardjolukito Hanafy SpOG.Subsp.Onk menjelaskan, perkawinan dan kehamilan anak memiliki risiko komplikasi medis. Baikterhadap ibu maupun anak yang dilahirkan itu.
“Anatomi tubuh anak perempuan belum siap menjalani proses mengandung dan melahirkan,” jelasnya.
Hal ini berisiko mengalami komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Obstetric Fistula sebagai kasus komplikasi medis persalinan usia anak yang sering terjadi.
Obstetric Fistula merupakan kerusakan pada organ intim perempuan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina.
“Perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun rentan mengalami Obstetric Fistula dan dapat terjadi akibat hubungan seksual di usia anak,” jelas Widyorini.
Dijelaskan, perkawinan anak yang kerap kali terjadi karena KTD diakibatkan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan risiko yang dihadapi.
Pencegahan KTD dapat dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik itu kontrasepsi dan ancaman penyakit menular seksual hingga kanker serviks, edukasi gizi, dan peran orang tua serta pendidikan formal. ***
Wamenag Ajak Elit Bangsa Menjadi Negarawan
Perbedaan politik agar disikapi wajar, ini pesan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi, dan jangan memicu perpecahan.
MAKASSAR.LombokJournal.com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi mengajak elit bangsa belajar menjadi negarawan, sebelum mendapat kepercayaan rakyat untuk mengurus negara melalui berbagai jabatan politik.
“Kontestasi politiktidak boleh menggerus persatuan bangsa dan mengikis persaudaraan antar anak bangsa,” terang Wamenag.
Pembedaan “kami” dan “mereka” dalam kategori sosial acapkali menciptakan jarak atau memperhadapkan satu kelompok dengan kelompok lain, satu golongan dengan golongan lain, bahkan tidak jarang menyuburkan rasa kebencian.
“Moderasi beragama adalah sikap jalan tengah, washatiyyah, tidak berada dalam kutub ekstrem dan tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Segala yang berlebih-lebihan seringkali membawa akibat kurang baik, termasuk dalam memuji atau mengkritik melalui media sosial,” jelasnya.
Sikap, cara pandang dan praktik moderasi, kata Wamenag, menjadi hal yang relevan dijadikan sebagai perspektif dalam melihat persoalan bangsa dan menyikapi perbedaan di antara sesama anak bangsa.
Menurutnya, seseorang atau sekelompok orang akan dipandang moderat apabila mampu mengelola perbedaan menjadi energi untuk kemajuan.
Siapa pun yang berbeda pendapat mengenai sesuatu masalah tidak seyogyanya dipandang sebagai musuh, tetapi saudara kita, kawan dalam berpikir.
“Meski saya tidak sependapat dengan anda, tetapi hak anda untuk menyampaikan pendapat saya hormati dan saya bela sampai kapan pun,” ungkapnya memberi gambaran sikap moderat menyikapi perbedaan.
Dituturkan, salah seorang tokoh muslim Indonesia almarhum K.H.A. Hasyim Muzadi mengatakan, jangan dibikin berbeda sesuatu yang sama. jangan dibikin sama sesuatu yang berbeda.
“Kita harus bisa melihat lebih terang dan jernih persamaan dibanding perbedaan yang pasti ada. Dalam keadaan apapun, sikap objektif dan adil serta menghargai konsensus dan kesepakatan haruslah ditegakkan sebagai ciri kemoderatan,” sebutnya.
“Para foundhing father Republik Indonesia mendirikan negara-bangsa pada tahun 1945 bukan dengan menghilangkan segala kebhinekaan, tetapi menjadikannya sebagai modal untuk membangun persatuan dan merajutnya menjadi tunggal ika. Hal itu diabadikan menjadi semboyan pada lambang negara burung Garuda Pancasila,” sambungnya.
Sebuah kemunduran dalam budaya bangsa, lanjut Wamenag, ketika ada sebagian orang menjauhi sebagian yang lain karena tidak sepaham, berbeda mazhab, berbeda paham keagamaan, atau berbeda kubu politik.
Orang atau kelompok yang berbeda enggan berdialog dan bertukar pikiran dengan yang lain karena secara apriori mengedepankan sikap defensif dan ofensif, bukan sikap dialogis.
“Penanaman wawasan Moderasi Beragama di dunia pendidikan dan media sosial diharapkan dapat menetralisir sikap ekstrimdalam berbagai hal,” tandasnya.
Hadir, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ketua Satgas Nasional JSDI (Jaringan Sekolah Digital Indonesia), Kepala Dinas Pendididikan Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum APTIKIS (Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta), Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM), serta para Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan UMM. ***
Wagub NTB Jelaskan Upaya untuk Capai Desa Gemilang
Capai Desa Gemilang, kata Wagub NTB, perlu jalinan kolaborasi semua pihak yang terlibat pembangunan desa
MATARAM.LombokJournal.com ~ Membangun kemajuan itu perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak, seperti halnya membangun Desa Gemilang, tentu kolaborasi dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Posyandu itu diperlukan.
“Misalnya seperti masalah Bank Sampah, Dinas Desa harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan DLHK,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmidjalillah, saat rapat di Dinas DPMPD Dukcapil NTB. Jum’at, (12/05/23).
Umi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini juga berharap, agar Desa harus memiliki identitas atau sesuatu yang bisa dijual seperti kebersihan atau kebudayaan supaya desa di NTB bisa terkenal.
Begitu juga dengan kader Posyandu yang harus terus diberikan pembinaan supaya memiliki kualitas, karena Posyandu akan menjadi pintu masuk permulaan dan lahirnya Desa Gemilang
“Sedangkan pada BUMDES, mereka harus diberikan pembinaan yang produktif kemudian dibesarkan, tapi yang dibesarkan ini adalah mereka yang mau besar bukan BumDes yang tidak mau besar,” kata Umi Rohmi
Modal BUMDES
Sementara itu. Kadis DPMPD Dukcapil NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, hasil update tahun 2023 jumlah penduduk di NTB itu sebanyak 5.534.58 juta jiwa, yang Wajib KTP 3.854.86 jiwa dan perekaman 3.795.906 jiwa.
“Dalam internal desa tentu masih ada masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah yang dihadapi 1005 BumDes di NTB, baik itu kurangnya modal dan sumberdaya yang terampil dalam mengelola BUMDES, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan bisnis, kurangnya jaringan Kerjasama dan akses pasar,” ujarnya.
Ditambahkan, pada Posyandu juga masih ada masalah yang dihadapi, seperti sarana prasarana Posyandu/alat Posyandu belum memadai.
“Kompetensi SDM Kader masih kurang dan kerjasama lintas program dan lintas sektor belum optimal,” kata Ahmad Nur Aulia.
Terakhir ia mengungkapkan, ada 262 desa yang akan melakukan Pilkadespada tahun 2023 dan 2024.
Rinciannya, pada Pilkades tahun 2023, di Lombok Timur terdapat 53 desa melakukan Pilkades pada pulan Maret 2023, Lombok Utara 5 Desa pada Bulan September 2023, Lombok Barat 18 Desa pada Bulan Mei 2023, Dompu 33 Desa pada Bulan November 2023.
Sedang pada Pilkades 2024, di Lombok Tengah terdapat 97 Desa yang melaksanakan Pilkades pada bulan Juni 2024, Sumbawa Barat terdapat 18 Desa pada bulan Desember 2024, Sumbawa 18 Desa pada Bulan Desember 2024, Bima, 53 Desa pada Desember 2024.***
Bappenda NTB Dorong Implementasi Transaksi Digital
Sekretaris Bappenda NTB mengatakan, perlunya siapkan infrastruktur dan regulasi dalam digitalisasi transaksi pendapatan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dorong implementasi dan perluasan seluruh transaksi keuangan daerah secara elektronik.
Ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Terutama yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Dalam TP2DD ini Bappenda Provinsi NTB berkedudukan sebagai sekretariat tim. Tim TP2DD ini akan bekerja secara intensif untuk memastikan, digitalisasi transaksi pendapatan berjalan lancar dan efektif di Provinsi NTB.
Seluruh pihak terkait diharapkan dapat bersinergi dalam upaya ini, demi kemajuan dan kemudahan bagi masyarakat serta pemerintah daerah.
Sekretaris Bappenda Provinsi NTB, Mohammad Husni, S.Sos., M.Si mengatakan, harus siapkan infrastruktur dan regulasi yang memadai dalam digitalisasi transaksi pendapatan.
“Selain itu, sosialisasi kepada wajib pajak dan pengguna jasa retribusi juga sangat penting agar mereka terbiasa menggunakan transaksi non tunai,” jelasnya.saat memimpin Rapat Sekretariat TP2DD untuk menentukan langkah-langkah dan rencana aksi kedepan, Rabu (10/05/23) di Aula Bappenda Provinsi NTB.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Mukarram, S.H., M.H., menyampaikan, beberapa strategi dan kiat-kiat untuk menyukseskan seluruh tugas TP2DD. Di antaranya, menginventarisir beberapa peluang dan kendala dalam optimalisasi implementasi penerimaan pendapatan daerah.
“Langkah strategis untuk mengawali percepatan digitalisasi penerimaan pendapatan daerah adalah dengan menginventarisir seluruh potensi dan kendala yang ada. Baik itu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi yang kita kelola, maupun dari OPD pengelola retribusi daerah,” ungkap Mukarram.
Beberapa materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang efektifitas tugas tim.
Tim ini bertanggung jawab memantau perkembangan digitalisasi transaksi pendapatan, pemantapan roadmap, rencana aksi untuk setiap bidang, pembahasan kendala yang mungkin muncul.
Serta permasalahan yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah serta berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan cakupan elektronifikasi transaksi keuangan daerah ***
Desainer NTB Didorong Tingkatkan Kualitas Produk
Para desainer NTB mendapat peluang, karena NTB terpilih sebagai salah satu titik lokasi dalam proses kurasi untuk JMFW 2024
MATARAM.LombokJournal.com ~ Para desainer lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong terus mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai event dan kurasi.
Dorongan itu disampaikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam acara Seminar dan Kurasi Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 di Hotel Prime Park Mataram, Kamis (11/05/23).
“Kami mendorong berbagai desainer lokal untuk terus melakukan inovasi, mengikuti berbagai kompetisi, kurasi dalam rangka mengasah kemampuan kita dan terus memperbaiki diri dan kualitas,” jelas Hj Niken yang biasa disapa Bunda Niken.
Ucapan terima kasih disampiakan Bunda Niken kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, termasuk seluruh stakeholder terkait. NTB terpilih sebagai salah satu titik lokasi dalam proses kurasi untuk JMFW 2024.
“Ini adalah kali pertama bagi kami mendapatkan kehormatan untuk ikut mendapatkan proses kurasi secara langsung, tentu saja ini merupakan penghargaan bagi kita semua bagi para pelaku ekonomi kreatif di NTB,” tutur Bunda Niken.
Sebanyak 49 pelaku usaha yang ikut dalam proses kurasi dari 70 peserta yang mendaftar, salah satunya Indah Mutiara Lombok (IML).
“Semoga dari UMKM-UMKM yang berani maju, berani untuk mengasah dan menguji kemampuan dihadapan para kurator yang berpengalaman,” katanya.
Di Provinsi NTB punya banyak kesempatan menjadi tuan rumah dalam berbagai event-event Internasional, seperti MotoGP, WSBK, MXGP dan lain sebagainya.
“Kita harus terus meningkatkan kualitas dari karya-karya kriya dan kreatif sebagai penunjang pariwisata,” ungkap Bunda Niken.
Pada kesempatan sama, Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf/Baparekraf, Yuke Sri Rahayu menjelaskan, JMFW sebagai bagian ekosistem pengembangan modest dan muslim Indonesia.
Tujuannya mempromosikan dan meningkatkan daya saing fashionmodest dan muslim Indonesia di pasar Internasional.
“Potensi UMKM Lokal, kreativitas dan keteguhan yang dimiliki pelaku UMKM menjadi potensi yang harus dimanfaatkan dalam merealisasikan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat fashion modest dunia tahun 2024,” ungkapnya.***
