Vaksinasi massal yang dilakukan PDI Perjuangan NTB merupakan bagian gotong royong membantu pemerintah menangani kasus Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam ikhtiar dan wujud komitmen dalam berpartisipasi membantu pemerintah menangani kasus Covid-19, DPD PDI Perjuangan (PDIP) NTB menggelar vaksinasi  massal Covid-19 bagi masyarakat di kantor DPD di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, Senin (06/09/21).

“Vaksinasi kami gelar dalam dua hari dengan sasaran 500 orang,” kata Ketua DPD PDIP NTB, H Rachmat Hidayat saat memantau jalannya vaksinasi masal tersebut.

Antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi ini sangat tinggi. Mereka bahkan sudah berada di Kantor DPD PDIP NTB sejak pagi, memastikan mendapat pelayanan paling awal.

Umumnya mereka baru menerima vaksin untuk dosis pertama.

Rachmat mengatakan, vaksinasi tersebut gratis untuk masyarakat. PDIP NTB juga memberi buah tangan bagi masyarakat usai vaksinasi. Termasuk juga nasi kotak untuk santap siang.

Vaksinasi digelar PDIP NTB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan NTB dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Kunci Juru Bicara, Perhatikan Tujuh Kepribadianmu

Sebelum menjalani vaksinasi, dilakukan pemindaian suhu tubuh dan observasi kondisi kesehatannya untuk memastikan apakah penyuntikan vaksin dapat dilakukan atau tidak.

Sejumlah warga yang diketahui memiliki tekananan darah hingga di atas 180/110 MmHG, diberi kesempatan untuk bersitirahat sejenak di ruang khusus yang disediakan. Saat kondisinya sudah membaik, penyuntikan vaksin kemudian dilakukan.

Rachmat menegaskan, vaksinasi masal gratis ini dilakukan karena bentuk kepedulian PDI Perjuangan terhadap kesehatan masyarakat untuk melawan wabah Covid-19.

Hingga kemarin, warga yang terinfeksi Covid-19 di NTB memang masih terus bertambah.

“Ini adalah upaya nyata kami di PDI Perjuangan dalam rangka percepatan mencapai herd immunity,” kata Anggota DPR RI ini.

Politisi senior NTB ini mengemukakan, PDI Perjuangan ingin imun masyarakat NTB kuat. Bila kekebalan kelompok bisa mewujud di NTB, maka penyebaran Covid-19 bisa dihambat.

“Kalau itu sudah kita capai, masyarakat bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Sehingga pemulihan ekonomi daerah akibat krisis pandemi Covid-19 dapat segara kita capai,” katan politisi berambut perak ini.

Secara khusus, Rachmat menyapa langsung masyarakat yang datang mengikuti vaksinasi masal. Warga tak bisa menyembunyikan raut kegembiraan dan mengungkapkan rasa syukur mereka.

Apalagi, ada di antara mereka yang sudah berusaha mendaftar ikut vaksinasi di berbagai tempat, namun baru bisa terlaksana pada vaksinasi yang digelar PDIP NTB.

Beberapa orang bahkan mengaku sempat ikut mendaftar secara online, namun berulangkali pula gagal menyusul di sejumlah tempat sebelumnya kuota vaksinasi memang terbatas.

Kepada mereka, Rachmat menitipkan pesan agar tiada henti terus menjaga imun, menjaga iman.

Rachmat juga berharap, vaksinasi masal yang digelar PDIP NTB, dapat memacu partai-partai lain untuk menggelar aksi yang sama. Saat ini kata Rachmat, adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian akan kesehatan masyarakat di Bumi Gora.

“Kita harus gotong royong membantu pemerintah untuk berperang melawan Covid-19,” imbuhnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengungkapkan, capaian vaksinasi di NTB memang masih belum menggembirakan. Hingga kemarin, dari target 3.910.638 orang, vaksinasi dosis pertama baru menyasar 720.898 warga NTB.

Jumlah tersebut setara 18,43 persen dari target. Sementara untuk vaksinasi dosis kedua, baru menyasar 375.508 orang atau 9,06 persen dari target.

Capaian NTB tersebut masih jauh di bawah capaian rata-rata vaksinasi secara nasional. Sebab, kemarin, secara nasional, vaksinasi sudah mencapai 32,57 persen untuk suntikan dosis pertama dan 18,65 persen untuk suntikan dosis kedua.

“Kegiatan vaksinasi masal ini merupakan gotong royong dalam tindakan yang benar-benar nyata untuk masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata mengatakan, warga yang mengikuti vaksinasi umumnya berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat.

BACA JUGA: Vaksinasi Massal Berlangsung di Bayyinul Ulum Santong

Mereka sebelumnya telah didata terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin dosis pertama. Kemudian kembali melakukan registrasi ulang di lokasi vaksinasi.

Vaksinasi yang digelar selama dua hari, merupakan upaya pihaknya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan demi tetap bisa menjalankan vaksinasi dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sehingga kuota 500 warga yang akan menjadi sasaran vaksinasi dibagi dalam dua hari.

“Masing-masing tiap hari 250 orang,” katanya.

Politisi asal Sumbawa ini menyebutkan, pihaknya akan kembali menggelar vaksinasi untuk memberi kesempatan pada masyarakat mendapat suntikan dosis kedua.

Mereka yang telah menerima suntikan dosis pertama dijadwalkan mendapat suntikan vaksinasi lengkap pada 4 Oktober.

“Masyarakat telah mendapatkan nomor kontak dokter penanggung jawab yang bisa dihubungi sekiranya ada kelurahan dari masyarakat setelah suntikan dosis pertama ini,” kata Lalu Budi Suryata.

Me

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), dijelaskan penyesuaikan APBD melalui perubahan penjabaran APBD

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara Hadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), tentang penjelasan pemerintah terhadap perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang DPRD (06/09/21).

Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Ketua DPRD Nasrudin SHi,Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg,Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, Asisten III Ading Duwi Cahyadi SSTP MM, serta undangan lainnya. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Nasrudin SHi.

Wakil Bupati Danny Karter menyampaikan, dinamika perkembangan kebijakan fiskal selama semester pertama tahun 2021 ini tentu bepengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Termasuk di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom yang baru berusia 13 tahun.

BACA JUGA: NTB Sudah Memenenuhi Indikator Utama Penilaian SAKIP

“Pendapatan daerah terdiri dari dana transfer direalokasi dan direfocusing untuk menangani pandemi Covid-19 pemerintah. Daerah pun harus menyesuaikan APBD melalui perubahan penjabaran APBD yang diatur dalam peraturan Bupati,” tutur Wabup Danny.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid 19 dan dampaknya.

Dana transfer daerah mengalami perubahan alokasi dan penggunaan. Kebijakan ini berimbas negatif terhadap pagu alokasi dana transfer untuk KLU dengan besaran pengurangan sebesar 33,99 milyar rupiah.

Penurunan target penerimaan pendapatan daerah terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 5,93%, dari target 117 milyar rupiah menjadi 110,06 milyar rupiah lebih.

Kebijakan perencanaan dan prioritas Belanja Daerah dalam perubahan APBD tahun 2021 disesuaikan dengan prioritas kebutuhan, untuk mendukung penanganan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya.

BACA JUGA: Pupuk Organik Berkualitas, Inovasi UNW Mataram

Pada intinya, lanjut Wabup Danny, semoga kerjasama kita dapat lebih baik dan lebih solid lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

@ng

Sejumlah kepribadian yang harus dimiiki sebsgsi kunci juru bicara, sehingga ia tahu saat yang tepat, kapan harus berbicara dan kapan harus menjadi pendengar

TANJUNG.lombokjournal.com ~ MEREPRESENTASI institusi/lembaga tempatru  berkhidmat, seorang juru bicara (jubir) harus memahami secara komprehensif cara-cara menilai suatu informasi yang telah disiapkan supaya bisa memberi dampak positif terhadap institusi.

Misalkan saja, jubir memberitahu kepada pimpinan pada setiap kesempatan harus menyampaikan apa kepada masyarakat atau media massa.

Disamping itu pula, seorang jubir juga mesti menghargai media dalam rangka memaksimalkan penyampaian data dan informasi kepada publik. Jubir pun harus tahu betul tata cara berbicara dengan media.

Ia mesti menjaga etiket pribadi. Pertama, jangan pernah berbohong kepada media. Prihal apapun yang ingin dikatakan harus sesuai dengan data dan fakta.  Kedua, jubir tidak boleh memberikan kalimat yang multitafsir.

BACA JUGA: NTB Sudah Memiliki Indikator Utama UntuK Penilaian SAKIP

Ini mesti dicamkan oleh seorang Jubir, lantaran berbahaya dan dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Jubir tidak menjawab pernyataan yang belum dijawab. Perlu diingat pula bahwa jubir tidak diperbolehkan menjawab tanpa komentar. Artinya jangan sekali-kali menjawab dengan tanpa komentar.

Ini berarti setiap jubir harus menyampaikan sesuatu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil telaahan terlebih dahulu. Prinsip terpenting yang mesti diingat adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah (baru).

Jubir harus bisa menjadi mediator bagi para pihak yang bermasalah, sehingga masalah dapat ditangani dengan baik. Ibaratnya, memulai sesuatu itu mudah tapi mempertahankan yang sulit.

Dengan begitu, mencegah simpang siurnya informasi, sebaiknya informasi yang disampaikan kepada publik harus melalui satu pintu. Meniscayakan eksistensi jubir signifikan menjaga dan meningkatkan reputasi pemerintah.

Untuk dapat menjadi jubir yang baik, berikut tiga faktor kunci yang harus dipenuhi: memiliki kredibilitas, data akurat dan penyampaian jelas.

Ketiganya menjadi faktor kunci yang harus selalu dipedomani jubir. Apabila tiga faktor ini terpenuhi, semakin besar kemungkinan pesan yang disampaikan akan dapat meyakinkan dan dipercaya khalayak.

Seorang jubir menjadi simbol suara institusi yang bertanggung jawab dalam penyajian pesan dan informasi yang akurat dan konsisten. Mengomunikasikan informasi kepada publik serta membangun kepercayaan dan kredibilitas institusi.

Kedudukannya sebagai pihak yang berada di garda terdepan meniscayakan ia harus bisa menjelaskan ataupun menjawab masalah-masalah daerah kepada publik secara kredibel, akurat dan jelas.

Informasi yang tidak akurat, kredibel dan jelas. akan menyebabkan buruknya persepsi publi

Ia menjadi salah, dan keberhasilan program pemerintah pun tidak sampai ke publik. Dapat memunculkan pemberitaan fitnah dan palsu, serta pimpinan menjadi titik sasar kemarahan publik.

Pun sebaliknya, informasi yang akurat, kredibel dan jelas akan membuat publik dapat memahami kebijakan atau keputusan pemerintah, sehingga akan mendukung, mengurangi fitnah terhadap pemerintah serta mengurangi perdebatan di ranah publik.

Suatu keniscayaan membangun sinergi dengan media melalui sejumlah cara elegan: dialog seraya memberi kesempatan interview, doorstop, jumpa pers dan menerbitkan siaran pers, membangun kerjasama pemerintah dan media dalam hal-hal positif, misalnya informasi pembangunan.

Kepribadian Jubir

Dikutip dari https://jdih.karimunkab.go.id, berikut sejumlah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang jubir.

Pertama, Jujur.

Seorang jubir dituntut untuk selalu berkata jujur. Jujur bukan berarti semua harus dikatakan. Artinya mengatakan apa yang seharusnya dikatakan dan tidak perlu mengatakan apa yang tidak perlu apalagi tidak boleh dikatakan.

BACA JUGA: Tidak Boleh Lagi ada Pemerintah dan Pengusaha yang Feodal 

Pasalnya belum tentu tersedia waktu yang cukup untuk mengatakan semua yang mau disampaikan. Dalam kondisi yang buruk sekalipun seorang jubir harus tetap berkata jujur. Lalu menyampaikan dengan baik agar publik bisa menerima apa adanya meskipun akan terasa pahit.

Jujur dengan apa adanya jauh lebih baik daripada sibuk berkelit dengan pernyataan bohong. Publik pada umumnya akan lebih mudah menerima dan memaafkan ketika mau bersikap jujur, daripada harus berusaha menutupi kondisi yang sebenarnya.

Jika publik telah merasa dibohongi akan amat sulit untuk mengobatinya. Satu hal yang perlu diatensi bahwa kepercayaan dapat terbangun oleh rasa simpatik. Kejujuran, dalam konteks ini menjadi salah satu cara untuk meraih simpatik.

Kedua, Santun.

Berbicara dan bertutur kata yang baik adalah modal utama dalam berkomunikasi. Pesan baru dianggap penting manakala tersampaikan dengan baik. Cara penyampaian pesan yang arogan akan menumbuhkan resistensi komunikan, sehingga memicu perdebatan yang tidak substansial.

Sikap santun harus ditunjukan oleh seorang jubir dalam proses komunikasi (verbal maupun non verbal). Penataan kalimat dalam suatu ucapan dan tulisan akan berpengaruh besar pada perubahan sikap dan etika. Persepsi lebih cepat terbangun oleh cara pesan itu disampaikan daripada isi pesan itu sendiri.

Publik akan lebih dulu tertarik oleh sikap dan etika yang ditunjukkan oleh pembicara sebelum tertarik untuk memahami isi pesan yang disampaikan.

Ketiga, Berintegritas. Integritas adalah sikap personal yang teguh dalam memegang prinsip sebagai nilai-nilai moral dan keyakinan.

ertaruhan yang paling besar bagi seorang jubir adalah pertaruhan pada diri sendiri. Seorang jubir niscaya memiliki integritas dan riwayat yang tidak tercela. Publik akan mengukur apa yang pernah dilakukan dengan apa yang saat ini diucapkan.

Jubir, dengan demikian, adalah cermin dari sebuah institusi, apapun jenisnya. Publik akan mengomparasikan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi konsistensi adalah kunci utamanya. Dalam proses komunikasi publik, faktor pribadi seorang jubir amat sangat menentukan, pasalnya secara umum publik lebih memperhitungkan siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan, sehingga integritas menjadi syarat mutlak dimiliki oleh seorang jubir.

Keempat, Objektif

Jka objektif adalah penilaian yang didasarkan pada data dan fakta dan bukan berdasarkan penilaian pribadi dan asumsi. Seorang jubir tidak boleh terjebak pada posisi subjektif atas diri sendiri karena akan menimbulkan informasi yang disampaikan menjadi bias.

Artinya seberapa banyak data yang dimilikinya, itulah yang menjadi dasar penyampaian informasi. Seorang jubir diharapkan senantiasa sadar bahwa dia berbicara bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga yang menunjuknya, sehingga harus menghindari munculnya opini pribadi dalam menyampaikan pesan kepada publik.

Seorang jubir pemerintah daerah harus mampu membedakan diri dalam kedudukannya sebagai seorang pejabat protokol dan sebagai jubir, kendatipun selalu ada irisan etika yang tetap tidak boleh dilanggar dalam menjalankan fungsinya sebagai jubir.

Kelima, Lugas dan Tegas.

Kita tidak bisa memaksa publik berpikir tentang apa yang kita sampaikan. Maksud pesan harus bisa dipahami dan dimengerti oleh publik seketika itu juga. Pesan penting tidak boleh terlewatkan begitu saja hanya lantaran jubir terlalu bertele-tele.

Sesungguhnya penyampaian pesan ditujukan untuk beberapa tahapan maksud, antara lain pesan untuk mendapatkan perhatian dari khalayak target komunikasi, pesan untuk menarik minat khalayak kepada isi pesan, pesan untuk menggerakkan khalayak agar bertindak sesuai dengan isi pesan, dan pesan untuk mengarahkan sikap dan tindakan khalayak agar tetap sesuai dengan kehendak si komunikator.

Keenam, Tenang.

Kontrol diri yang baik akan membuat seorang jubir mampu mengambil sikap yang tepat pada segala situasi dan kondisi. Ketenangan adalah kunci dalam proses komunikasi dikala krisis.

Ujian pertama bagi seorang jubir adalah kemampuan menguasai dirinya sendiri, baru setelah itu ia harus mampu menguasai audiensnya. Sikap gugup akan menurunkan diksi dan artikulasi dalam berbicara.

Penguasaan diri bisa dimulai dari saat mengambil nafas sebelum berbicara. Lalu fokus pada apa yang akan disampaikan. Informasi harus disampaikan mulai dari yang terpenting agar pesan utama tidak terlewatkan atau tidak kehilangan momen untuk menyampaikannya.

Situasi tidak selalu bisa diatur sesuai kehendak kita, namun situasi menjadi niscaya kita tundukkan dengan ketenangan diri.

Ketujuh, Sabar.

Sifat sabar adalah kunci pengendalian diri dalam setiap keadaan. Banyak hal yang pasti akan memicu timbulnya emosi ketika berhadapan dengan audiens dari berbagai kalangan.

Seorang jubir yang handal tidak boleh terpengaruh oleh situasi yang dihadapi. Ia harus tetap sabar dan bersikap normal, jangan sekali-kali terpancing oleh prilaku audiens. Pusatkan pikiran pada apa yang harus disampaikan, walaupun banyak rintangan yang menghadang.

Di tengah situasi yang chaos, seorang jubir meski mampu menentukan saat yang tepat, kapan ia harus berbicara dan kapan harus menjadi pendengar.

Saat menjadi pendengar tidak cukup bagi kita sekadar menyediakan telinga, namun harus memberikan respons yang menyejukan agar emosi khalayak menjadi reda.

Semoga (*)

Agenda vaksinasi masal merupakan wujud sinergitas antara TNI, POLRI,Pemda Kabupaten dan Stafsus Kepresidenan

SANTONG.KLU.lombokjournal.com  ~ Kolaborasi Staf Khusus (stafsus) Kepresidenan dan Polridalam penyelenggaraan vaksinasi massal  di pesantren Bayyinul Ulum Santong, Kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara, Senin (06/09/21).

Agenda vaksinansi merupakan wujud sinergitas antara TNI, POLRI,Pemda Kabupaten dan Stafsus Kepresidenan, mrupakan pelayanan vaksin bagi warga maupun santri khususnya di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong.

Menurut keterangan dari H. Artim selaku pengurus pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong, agenda vaksinasi tersebut mendapatkan antusiasme besar dari santri yang di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong.

“Santri sangat antusias mengikuti vaksinasi ini dan kami sangat bersyukur dengan adanya vaksinasi masal ini, jadi santri yang ada di pesantren Bayyinul Ulum bisa mendapatkan layanan vaksin secara merata sesuai prosedur.” kata Artim

BACA JUGA:

Ketua DPRD Pimpin Pasripurns  KUA PPAS APBD Perubahan 2021

Pelayanan vaksinasi tersebut menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan herd imunity khususnya bagi warga desa Santong.

Baiq Nirmalasari, S.Sos.,M.M menjelaskan bahwa ada 500 dosis yang digelontorkan untuk layanan vaksinasi merdeka di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong.

Menurut pihak tenaga kesehatan, agenda vaksinasi yang berpusat di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong merupakan langkah perlindungan khususnya bagi santri atau pelajar yang ada di pondok pesantren Bayyinul Ulum saat melakukan kontak dengan masyarakat diluar pondok pesantren.

“Kami dari pihak puskesmas santong mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang membantu melancarkan layanan vaksinasi bagi masyarakat maupun pelajar yang ada di desa Santong.” kata Nirmala

Turut hadir juga ketua IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Kabupaten Lombok Utara, Rendi Hartono selaku ketua IPPNU menjelaskan, pihak penyelenggara berharap layanan vaksinasi gratis tersebut bisa dilakukan di setiap pusat pendidikan khususnya pondok pesantren yang notabene menjadi rumah kedua bagi banyak pelajar atau santri.

Menurut keterangan rendi, pihak penyelenggara akan terus berkoordinasi dalam menyediakan vaksin bagi warga maupun pelajar, demi terwujudnya vaksinasi secara merata bagi masyarakat luas.

BACA JUGA: Tidak Boleh  Lagi Ada Pemerintah dan Pengusaha yang Feodal

“Semoga layanan vaksinasi ini bisa menjadi awal bagi setiap warga khususnya dibidang pendidikan hingga bidang ekonomi dapat bangkit dari keterpurukan.” jelas RendiHan

Han

KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 mengatur batas akhir penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan, dan menurut Ktua DPRD KLU paling lambat minggu kedua bulan September 2021

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, memimpin Rapat Paripurna Penjelasan Kepala Daerah terhadap KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2021.

Rapat Paripurna itu dihadiri Bupati Lombok Utara, H.Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST, M.Eng, Sekretaris DPRD KLU Kartady Haris, SH, Wakil Ketua I DPRD KLU Burhan M Nur, SH, Waka II Mariadi S.Ag beserta Para Anggota DPRD KLU, unsur Polres Lotara dan unsur OPD se-KLU, Senin (6/9/2021) di Ruang Sidang DPRD KLU.

Dalam pengantarnya, Ketua DPRD KLU Nasrudin SH.I menyatakan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 mengatur batas akhir penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan.

BACA JUGA: Tidak Boleh Ada Lagi Pemerintah-Pengusaha yang Feodal 

Penyarahan yang dilakukan Kepala Daerah kepada DPRD terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September 2021.

Sedangkan penentuan persetujuan bersama DPRD bersama kepala daerah pada akhir September 2021.

Dalam pada itu, Wabup Danny yang menyampaikan penjelasan, sebenarnya pada triwulan ke-2 tahun 2021 perkembangan ekonomi secara nasional mengalami pertumbuhan cukup positif.

Namun pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah di Lombok Utara masih kesulitan mencapai target yang ditetapkan.

“Semua ini tak lepas dari aktivitas berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber pendapatan masih stagnan. Bahkan harus melakukan pemulihan terlebih dahulu. Untuk itulah, kami menyusun dan menyampaikan rencana rancangan perubahan untuk dibahas dan sepakati, bersama pimpinan dan anggota dewan,” urainya.

Selain itu, lanjut Wabup Danny, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Virus Corona, berdampak bagi transfer daerah yang mengalami perubahan alokasi dan penggunaan untuk Kabupaten Lombok Utara.

Adapun besaran pengurangannya sebesar 33, 99 miliar. Dengan mempertimbangkan realisasi diproyeksikan sebagai dampak Covid 19, tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2021.

“Secara umum pendapatan pada perubahan APBD tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan. Walaupun terdapat beberapa komponen pendapatan mengalami peningkatan dari target sebelumnya. Penurunan tersebut sebesar 4,25 persen dari target sebelumnya sebesar 915,4 miliar rupiah lebih menjadi 876,21 miliar rupiah,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Wabup Danny melalui kesempatan tersebut mengajak semua untuk meningkatkan kerja sama bahu membahu dan bekerja keras dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

BACA JUGA: Pupuk Organik Berkualitas, Inovasi UNW Mataram

Sehingga kehidupan masyarakat pada semua aspek dapat segera pulih untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang inovatif, sejahtera dan religius, sebagaimana visi bersama.

Adapun proses paripurna tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD KLU.

ags

Saat peringatan Hari Ulang Tahun ke 35 Universitas Nahdlatul Wathan, Fakutas Peranian dan Fakultas Peternakan menunjukkan inovasi pupuk organik berkualitas

MATARAM.lombokjournal.com ~  Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram, menghasilkan produk pupuk organik.

Penemuan ini merupakan gebrakan yang ditunjukkan saat Peringatan Hari Ulang Tahun ke 35, Sabtu 4 September 2021 di aula kampus setempat.

Rektor UNW Mataram, Dr TGH. Lalu Muhyi Abidin, MA mengatakan, puncak ulang tahun UNW Mataram menjadi hari yang luar biasa dan istimewa. Civitas akademika UNW Mataram menghasilkan inovasi pupuk organik berkualitas tinggi.

“Sebelumnya UNW belum pernah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini hingga akhirnya saat ini kami mampu menunjukkan eksistensi UNW Mataram,” katanya kepada hadirin.

Dijelaskan, UNW Mataram telah melahirkan alumni-alumni yang membanggakan. Jajaran kampus pun terus berupaya menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA: Pernikahan Anak Turut Serta Meningkatkan Angka Kemiskinan

“Salah satunya kado HUT UNW adalah pupuk cair dan padat dengan nama Bio Rinjani. Ini merupakan produk pupuk organik berkualitas tinggi dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan UNW,” tambahnya.

Selaku Rektor UNW Mataram, ia berharap pupuk cair dan padat yang dihasilkan dapat membawa manfaat bagi dunia pertanian di NTB.

Hadir dalam HUT UNW Mataram Sekda Provinsi NTB HL Gita Aryadi serta Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburahman.

Sekda Provinsi NTB HL Gita Aryadi dalam sambutannya memberi ucapan selamat kepada UNW Mataram. Ia mendoakan salah satu kampus swasta terbaik ini tetap jaya.

“Momentum ulang tahun ini menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan UNW Mataram. Atas nama Pemprov menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada UNW Mataram yang telah berkontribusi untuk membangun negeri,” katanya

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram TGH Mujiburahman mengatakan, 35 tahun lalu ketika masih SMP sering berjalan-jalan di depan Kampus UNW Mataram.

“Saat ini dan sekarang saya bisa berdiri disini,” kata dia.

Ia berharap, di usia yang ke 35 ini UNW Mataram mampu memberikan hal-hal yang mampu membawa kebermanfaatan untuk Masyarakat Kota Mataram dan NTB.

“Ke depannya kita bisa membangun Komunikasi yang lebih Komunikatif secara teknis dengan UNW Mataram,” ujarnya.

Kepala Desa Melake Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Akmaluddin Ikhwan menyambut baik pupuk organik ini. Diakuinya, harga dari pupuk ini terjangkau bagi masyarakat.

“Menurut saya ini sangat bagus, Secara kualitas dari paparan saat launching tadi kan tidak kalah saing dengan produk lainnya,” katanya.

Inovasi Fakultas Pertanian UNW Mataram diharapkan bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain di NTB. Ia juga akan berupaya bekerjasama antara Pemerintah Desa Melake dan UNW Mataram untuk produksi dan penggunaan pupuk organik UNW Mataram.

“Harapan kita juga bisa bekerjasama untuk produksi. Supaya ini juga menjadi nilai tambah meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

BACA JUGA: Program Kerja Disnaker Diharapkan Terintegrasi Posyandu

Kegiatan Hari Ulang Tahun ke 35 UNW Mataram selain peluncuran Pupuk Organik Cair dan Padat Bio Rinjani, sebelumnya menggelar bakti sosial membagikan sembako ke masyarakat kurang mampu.

Me (**)

SEBAGAI kapten yang memimpin NTB, Zul-Rohmi tidak ditopang second line (lini kedua) dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang sering tampak kedodoran. Lingkaran internal  kalangan dinas maupun eksternal para staf khusus tampak kurang sigap

MATARAM.lombokjournal.com ~ Bulan September 2021 ini, umur kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr H. Zulkieflimansyah dan Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah tepat memasuki tahun ketiga.

Paket yang sering disebut Zul-Rohmi memimpin NTB dalam kondisi tidak biasa. Di tahun pertama dihadapkan pada pemulihan gempa bumi. Menyusul tahun kedua dan ketiga mengadapi gelombang pandemi Covid-19.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16, menghimpun sejumlah data, baik melalui media massa maupun informasi lapangan, Zul-Rohmi mencatatkan sejumlah pencapaian.

Program strategis seperti pariwisata andalan dan strategis, Industrialisasi; Pengembangan Daya Saing SDM; NTB Ramah Investasi; Pembangunan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah NTB, dan NTB Bersih dan Berkelanjutan, menurut data yang dilansir oleh dinas-dinas berjalan simultan.

Fakta lapangan juga menunjukkan ada sejumlah capaian. Masa kepemimpinan tersisa dua tahun, masih ada waktu untuk menuntaskannya program strategis dan program unggulan.

Duo doktor menghadapi gelombang berat saat Covid-19. Praktis program tidak sanggup berjalan optimal akibat refocusing anggaran. Meski begitu, hal ini tidak serta-merta dijadikan alasan. Publik tentu menanti segala janji-janji politik dituntaskan.

BACA JUGA: Target Zero Waste, Kuncinya adalah Pemilahan Sampah

Selain program-program yang dijalankan Zul-Rohmi, hal lain yang patut dicermati dari kepemimpinan Zul-Rohmi pola pendekatan yang baik kepada masyarakat. Sebelum pandemi menyerang, keduanya begitu aktif untuk turun ke lapangan.

Pola pendekatan persuasif terlihat kontinyu dilakukan. Hal yang tepat untuk menyerap sebanyak mungkin pendapat atau respon publik, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Menurut Soemirat, 2012:1.31, salah satu bentuk komunikasi paling mendasar yaitu komunikasi persuasif, yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal.

Komunikasi persuasif dimanfaatkan orang sudah sejak lama. Simons (1976) menjelaskan bahwa studi tentang persuasif berasal dari zaman Yunani Kuno. Belakangan, karena pandemi pendekatan itu berganti dengan agenda daring.

Sesekali Gubernur dan Wagub NTB tetap menerima keluhan maupun silaturahim masyarakat. Langkah humanis yang patut terus dirawat hingga 2023 mendatang.

Gubernur dan Wagub Perlu Ditopang

Mengibaratkan sebuah tim olahraga, Zul-Rohmi adalah kapten memimpin NTB. Sementara itu, Kepala Dinas maupun staf khusus adalah pemain pendukung. Tugasnya mensupport langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Sang Kapten. Menjalankan program, menyiapkan data, dan menginformasikan kepada publik. Sehingga goal yang diinginkan dapat tercapai.

Pro kontra terhadap sebuah kebijakan pemerintah menjadi hal yang lazim. Sayangnya, second line (lini kedua) dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tampak kedodoran. Alih-alih menopang kerja-kerja positif, lingkaran internal dari kalangan dinas maupun eksternal para staf khusus tampak kurang begitu sigap.

Gelagapan merespon kritik publik. Dan cenderung menjawab ala kadarnya. Yang penting kelihatan membela Sang Bos.

Contohnya, dapat dilihat ketika begitu banyak kritik terhadap beasiswa. Kritik terhadap soal industrialisasi. Isu sumir mengenai zero waste, terbaru kritik terhadap masyarakat terisolir di dalam lingkaran Sirkuit ITDC Mandalika, dan banyak lagi.

Second line justru terjebak pada dialektika membela membabi buta. Kurang dingin menyikapi sejumlah kritik. Respon yang diberikan jauh dari substansi utama. Hal ini yang kemudian memunculkan istilah gaya para buzzer. Beringas tanpa kedalaman analisa dan data.

Jika ini terus dibiarkan justru mereduksi kepemimpinan Zul-Rohmi. Melemahkan segala kerja yang telah berjalan tiga tahun.

Layak pula dicermati, gaya komunikasi terbuka Gubernur NTB di media sosial menghadirkan sejumlah perdebatan. Sebagian kalangan menilai, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah dipandang terlalu berlebihan di media sosialnya. Termasuk keaktifan menjawab segala macam kontra di akun media sosial pribadinya.

BACA JUGA: Inovasi ‘Sabtu Budaya’, Diharapkan Pertahankan Budaya Tradisional

Di zaman gadget seperti saat ini, langkah tersebut sebagai hal yang lazim. Seperti halnya dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ataupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di era serba digital, justru gaya seperti ini perlu diikuti oleh jajaran kepala dinas maupun staf khususnya. Terbuka kepada masyarakat. Tidak anti kritik. Menghadirkan respon yang menyejukkan hati.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 memandang penting inner circle dari Gubernur dan Wagub NTB meniru pendekatan persuasif yang dilakukan duo doktor. Mendatangi para kritikus, menyerap sedalam mungkin problem-problem di lapangan.

Sehingga narasi publik yang disampaikan begitu mendalam. Termasuk dapat menjadi tambahan masukan bagi kepala daerah.

Seperti disampaikan oleh Nothstine (1991), pendekatan persuasif bagian dari analisis sasaran, menganalisa pesan disampaikan dengan jelas dan menghormati perbedaan-perbedaan individual antara orang-orang dan sasaran, meningkatkan dan memelihara motivasi sasaran, tujuan yang realistis, pemahaman atas perbedaan individual, pemahaman atas penggunaan informasi yang berbeda, pemahaman atas kerumitan sasaran dalam menanggapi pesan, pemahaman atas fakta yang hanyalah dasar bagi berfikir, merasa dan berbuat, dan pemahaman atas makna fakta, bahwa tidak hanya sekadar fakta.

Dengan menjalankan pendekatan persuasif, lingkar internal maupun eksternal Zul-Rohmi dapat menyajikan kontra narasi terhadap kritik yang lebih substansi. Penuh data dan fakta. Menghadirkan pandangan yang begitu kaya kepada publik.

Misalnya, program beasiswa. Sudah saatnya lingkar Zul-Rohmi menyajikan cerita putra-putri terbaik di luar negeri. Menghadirkan cerita mereka secara terbuka, baik melalui media massa maupun media official khusus. Dengan membuat desain grafis ataupun audio visual.

Begitu halnya dengan industrialisasi, mengulas cerita sukses para pengusaha binaan pemerintah. Termasuk di dalamnya pencapaian industrialisasi yang dihasilkan. Hal yang sama berlaku pada zero waste, posyandu, dan program yang lain.

Tidak cukup pencapaian program Zul-Rohmi hanya disampaikan dalam bentuk puja-puji dan bergaya pandu sorak. Masih ada waktu, lingkaran Zul-Rohmi harus menjadi penopang yang solid menuju NTB Gemilang.***

Pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya harus mulai dikerjakan dari hulu, dan didukung inndustrialisasi di hilir, untuk mempercepat tercapaiya target program NTB Zero Waste

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pengelolaan sampah berbasis desa sangat efektif. Penanganan sampah konvensional harus ditinggalkan karena sampah dapat diolah menjadi produk bermanfaat.

Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah mengataan itu dalam webinar seri ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertajuk Desa Merdeka Sampah untuk NTB Bersih, Selasa (31/08/21) di pendopo Wagub.

“Di hilir pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya dan berharga harus mulai dikerjakan dari hulu. Tata kelola sampah ini juga upaya mengatasi masalah lingkungan,” ujar Wagub

Menurutnya, dengan dukungan industrialisasi di hilir, tata kelola ini akan menghidupkan sirkular ekonomi baru di desa. Ini akan mempercepat target tercapainya program unggulan NTB Zero Waste.

BACA JUGA: Desa Mandiri Meningkat, Cikal Bakal NTB Asri dan Lestari

Kepala Dinas LHK, Madani Mukarom mengatakan, desa merdeka sampah harus berani dideklarasikan. Mengelola sampah tanpa menunggu inisiasi dari pemerintah akan menghasilkan kemandirian dan penghargaan tersendiri bagi dunia.

Ia menyebut Singapura dan desa Panglipuran di Bali yang memproklamirkan diri sebagai tempat terbersih di dunia membuatnya menjadi magnet bagi masyarakat dunia.

BACA JUGA: Program Ramah Difabel, Implementasinya Ditingkatkan 

“Di NTB juga sudah mulai tumbuh inisiatif untuk menjadi desa terbersih“, ujar Madani.

jm

Pegelolaan sampah yang diakukan desa mandiri, dimulai pemilahan dari rumah tangga yang dikumpukan petugas dan dibeli oleh Bumdes

MATARAM.lombokjournal.com ~ Desa desa maju dan mandiri yang kian meningkat, merupakan cikal bakal yang akan menjadikan NTB Asri dan Lestari.

Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, dengan dukungan desa maju dan mandiri itu, maka program unggulan NTB Zero Waste optimis tercapai.

“Surga ini yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti dan saya optimis target kita akan tercapai dua tahun lebih cepat,” ujar Wagub.

Itu disampaikannya dalam webinar seri ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desa Merdeka Sampah untuk NTB Bersih, Selasa (31/08/21).

Salah satu yang berhasil mengelola sampah secara mandiri adalah Desa Kembang Kuning, Sikur, Lombok Timur.

Kepala Desa Kembang Kuning, HL Sujian mengatakan, salah satu strategi awal adalah aturan desa agar masyarakat dapat bergerak bersama.

BACA JUGA: Semangat dan Tetap Tingkatkan Usaha Meski Masa Pandemi

“Tapi kesadaran sebagai desa wisata membuat pengelolaan sampah adalah keharusan,” ungkap Sujian.

Pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga dan sekolah yang dikumpulkan oleh petugas sampah dua kali seminggu, yang akan dibeli oleh Bumdes.

Sedangkan siswa sekolah ditukar dengan alat alat sekolah seperti buku dan alat tulis.

Di pengolahan sampah milik desa, para pekerja ibu ibu rumah tangga mengolahnya menjadi produk yang dijual ke pengepul dalam bentuk biji plastik dan lain lain yang dibayar Rp 3000 per kilo sampah.

Lalu Supratman, pengelola TPS3R di Desa Lendang Nangka, Masbagik, Lombok Timur menjelaskan, sejak 2009 pengelolaan sampah dimulai dengan pengumpulan sampah oleh masyarakat yang ditukar dengan secangkir beras.

Tahun 2015, desa nya mendapat bantuan dana Rp 500 juta untuk tempat pengolahan sampah. Sejak itu masyarakat dibayar Rp 5000 per kilo sampah. Rata rata per bulan, TPS ini mengolah tiga ton sampah per bulan.

Hasil pemilahan sampah organik dan anorganik itu dibeli oleh bank sampah mandiri. Ada pula pemilahan sampah mandiri dari rumah yang hasil penjualannya disedekahkan bagi yang kurang mampu.

“Butuh enam bulan untuk memberikan pemahaman tentang pengumpulan dan pengolahan sampah,” kata Supratman.

Ada pula strategi pengolahan sampah perkotaan.

“Kata kuncinya penanganan berbasis rumah tangga,” kata Sri Sulistyawati, Lurah Mataram Timur.

BACA JUGA: Target Zero Waste, Kuncinya Adalah Pemilahan Sampah

“Mayoritas sampah perkotaan berasal dari rumah tangga, pasar dan industri yang belum mengerti tentang pengelolaan,” sebut Sri.

Membangun kesadaran dari sumbernya langsung yakni rumahtangga, dimulai dengan partisipasi 3R dan penutupan TPS liar.

Pengolahan di tingkat kelurahan dengan pemilahan dan pengelolaan saat ini menggunakan metode biopori, maggot sampai kerajinan tangan yang menghasilkan rupiah.

Sementara itu, Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pengelolaan sampah tak hanya digelontorkan dalam program lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Namun juga dialokasikan dalam program kesehatan dan ekonomi menunjang program unggulan Zero Waste.

Dr H Azhari, Kepala Dinas PMPD mengatakan, perencanaan prioritas tergambar dalam 18 tujuan SDGs. Salah satunya adalah bank sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

“Dari 1005 desa sudah ada 988 Bumdes nantinya seluruhnya dilengkapi unit bank sampah yang juga terintegrasi Posyandu Keluarga dari yang ada sekarang sebanyak 200 unit,” jelas Azhari.

jm

Inovasi ‘Sabtu Budaya’ yang diiniasiasi Dikbud NTB diharapkan tetap mempertahankan dan merawat budaya tradisional

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kegiatan Inovasi “Sabtu Budaya” diharapkan mampu membentuk karakter mulia, anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Memiliki rasa cinta, kepedulian dan bangga dengan budaya lokal dan tradiaionalnya.

Pesan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat melaunching dan memberikan motivasi Kegiatan”Sabtu Budaya” Kepada Jajaran Dikbud NTB, Senin (30/8/2021) di SMAN 1 Lingsar Lombok Barat.

Sehingga lanjut Wagub, kebanggaan ini akan terus menanamkan nilai-nilai luhur yang diwariskan. Supaya bangsa ini kuat dengan tetap mempertahankan dan merawat budaya tradisional.

Kegiatan Sabtu Budaya berisi praktek-praktek baik tentang gotong royong, permainan rakyat, olahraga traditional dan penguatan pengembangan organisasi sekolah.

Jadi program dan inovasi yang ada, harus terus berjalan, berkesinambungan dan terus menerus meningkat kualitasnya. Sehingga menjadi kebiasaan yang dapat mengubah pola pikir atau perilaku masyarakat.

BACA JUGA: Posko PPKM Harus Segera Dibentuk di Semua Desa

Sabtu Budaya, ini menjawab dari banyak pertanyaan. Karena kegiatan di dalamnya mencakup berbagai program.

Ummi Rohmi sangat mengapresiasi inovasi Sabtu Budaya ini. Namun ia berpesan, setelah diresmikan harus betul-betul diterapkan. “Itu yang saya titip yach,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Ukuran keberhasilan Sabtu Budaya ini, apabila setahun kemudian lebih semarak dan membumi lagi. Bahkan masih banyak nilai-nilai yang harus dimasukan dalam bagian Kegiatan ini.

Sementara itu, lebih jauh dijelaskan Kadis Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd.,M.Pd., menjelaskan bahwa ‘Sabtu Budaya” merupakan inovasi Dikbud di tahun ajaran 2021/2022.

Sabtu Budaya dapat membangun suasana belajar. Membiasakan praktek-praktek baik seperti gotong royong, toleransi, kerja keras, tanggungjawab, sehat dan lain sebagainya, sesuai amanat fungsi pendidikan nasional.

Sabtu Budaya dapat menguatkan karakter bangsa, seperti budaya gotong royong yang sesuai dan sejalan dalam mendukung program NTB Zero Waste.

Kegiatan ini dilakukan dihari Sabtu sebelum 1-2 jam dimulainya pelajaran. Yang kemudian peserta didik dapat belajar kembali.

Program inovasi ini akan terus rutin digelar dan dievaluasi 2-3 bulan kedepan. Bagaimana efektivitas dan pengaruhnya bagi sekolah dan masyarakat dilingkungan sekitar sekolah dan dunia pendidikan.

Inovasi Sabtu Budaya, juga diharapkan mampu mendonghttps://lombokjournal.com/anggur-varian-rebakong-rbk-dikembangkan-bakti-haryono-di-dusun-rebakong/krak Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di NTB.

Saat ini IPK NTB berada pada posisi 5 besar se-Indonesia. Pada urutan pertama ada Provinsi Yogyakarta, kedua Bali, ketiga Jawa Tengah, keempat Bengkulu dan kelima provinsi NTB.

BACA JUGA:

Anggur Varian Rebakong Dikembangkan Bakti Haryono di Dusun Rebakong

“Mimpi besar kami ingin melaju pada posisi 3 besar dan bahkan posisi nomor 1 dalam IPK ini,”harapnya.

Selain itu, dijelaskan Kadis Dikbud bahwa Ada 3 inovasi yang dilahirkan Dikbud, yaitu inovasi Sabtu Budaya, Edo Wisata dan Senam Gema Gatra.

Senam Gema Gatra ini muncul sebagai bentuk perhatian terhadap budaya di NTB. Gerakan dan musiknya merupakan perpaduan 3 etnis besar di NTB, yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1, Karo Adpim, Rektor UNU NTB, Kabid Kebudayaan Dikbud, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosmas, sejumlah eselon III dan jajaran Dikbud NTB.

edy