Dibagunnya KEK Mandalika, jajaran Pemerintah Daerah, para alim ulama, dan seluruh masyarakat Lombok Tengah berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Wabil khusus kepada Presiden Indonesia ke-5 Ibu Hj Megawati Soekarnoputri
MATARAM.lombokjournal.com ~ PERISTIWA 9 April 2015 itu tak akan pernah bisa dilupakan Bupati Lombok Tengah dua periode (2010-2020), H Suhaili FT, tiap kali mengingatnya, batinnya trenyuh kemudian matanya sembab.
Ia sedang bertutur saat pertemuan para tokoh Lombok Tengah untuk pelurusan sejarah tentang KeK Mandalika, Senin (13/12/21), suara mantan Ketua DPRD NTB tersebut tersendat, tangannya menyapu matanya yang berkaca-kaca.
Ini tentang Mandalika. Suhaili tengah bertutur tentang hal yang tak banyak diketahui khalayak.
Pada Kamis, 9 April 2015, Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja ke NTB. Ini adalah kunjungan kerja Presiden untuk kali pertama ke Bumi Gora, setelah mengucap sumpah jabatan 20 Oktober 2014.
BACA JUGA: Desa Tangguh Bencana Dorong Masyarakat Gotong Royong Antisipasi Bencana
Kedatangan Kepala Negara disambut suka cita. Sebagai Kepala Daerah, Suhaili turut menyambut kedatangan Presiden Jokowi sejak di bandara.
Sebagai penanggung jawab wilayah, Bupati Suhaili punya kebanggaan tersendiri atas kunjungan Presiden. Hatinya membuncah.
Tentu pula, ia memiliki harapan besar. Terutama untuk perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap pengembangan Kawasan Mandalika yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2014.
Di ruang VIP Bandara Internasional Lombok, Presiden diagendakan mendapat penjelasan dan pemaparan dari Gubernur NTB kala itu, TGB HM Zainul Majdi, KEK Mandalika salah satu yang telah dihimpun sebelumnya untuk dipaparkan di hadapan Presiden Jokowi.
Namun, rupanya dalam pemaparan itu, Pemprov NTB “menepikan” Mandalika. Pemprov NTB rupanya punya mimpi yang lain. Yakni pengembangan Global Hub di Kayangan, Lombok Utara.
Sebuah bandar baru yang akan terdiri dari pelabuhan besar, kawasan industri, dan fasilitas-fasilitas terintegrasi di dalamnya. Butuh Rp 150 triliun paling sedikit, untuk mewujudkan hal tersebut.
Di hadapan Presiden, pemaparan tentang Global Hub itu sedemikian lengkap dan detil. Pendek kata, Global Hub dipaparkan sebagai masa depan Pulau Lombok dan Bumi Gora.
“Foto Mandalika ditampilkan satu. Kecil saja,” ungkap Suhaili mengenang.
Kecewa sudah pasti. Tapi ia memendam dalam-dalam hal tersebut. Tak hendak pula ia menunjukkannya pada siapa pun. Suhaili sempat keluar sejenak dari ruang VIP Bandara, menenangkan hati, sebelum kemudian masuk kembali.
Usai presentasi Global Hub, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian menuju Mataram. Presiden bermalam di Pulau Seribu Masjid. Agenda esoknya Presiden meresmikan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Praya, Lombok Tengah.
Kemudian diagendakan ke Lombok Utara lokasi dibangunnya Global Hub, dan selanjutnya ke Doroncanga di Dompu untuk meresmikan Festival Pesona Tambora.
Malam harinya, telepon seluler Suhaili berdering. Di ujung telepon, Paspampres dan Protokol Presiden menyampaikan bahwa Presiden Jokowi membulatkan hati untuk berkunjung ke Mandalika usai meresmikan Kampus IPDN.
Presiden bahkan ingin menunaikan Salat Jumat bersama-sama dengan masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna di sana.
Suhaili mengucap rasa syukur mendapat kabar tersebut. Ia haqqulyakin, doa seluruh masyarakat Lombok Tengah telah diijabah.
Sungguh tak dinyana, Presiden Jokowi memutuskan sendiri, akan berkunjung ke Mandalika.
Dalam kunjungan ke Mandalika saat itu, Presiden memastikan menyiapkan anggaran Rp 1,8 triliun dari anggaran Pemerintah Pusat untuk pembangunan Mandalika.
Dan sejak itu, sejarah mencatat, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ini terus berderap kencang. Beberapa kali semenjak kunjungan tahun 2015 tersebut, Presiden Jokowi kembali beranjangsana ke Mandalika.
Yang terbaru, tentu saja saat meresmikan Sirkuit Mandalika, tanggal 12 November lalu. Sepekan setelahnya, digelar ajang balap internasional kelas dunia World Superbike (WSBK) yang telah absen dari Indonesia selama 27 tahun.
Miliaran pandangan mata dari seluruh dunia pun tertuju ke Mandalika. Tertuju ke Indonesia. Menjadikan country branding Indonesia pun kini sejajar dengan negara-negara yang telah lebih dulu mengecap kemajuan.
“Perhatian Bapak Presiden sungguh luar biasa. Ini membuktikan ketulusan beliau memimpin bangsa,” kata Suhaili.
Dia menegaskan, komitmen, keberpihakan Presiden yang ditindaklanjuti dengan sokongan anggaran yang besar dari Pemerintah Pusat, telah menjadikan Mandalika seperti saat ini. Sebab, keuangan daerah, baik Lombok Tengah maupun Pemprov NTB, tak akan mampu.
Mantan Kedua DPD Partai Golkar NTB tersebut menuturkan segala cerita ini di hadapan para alim ulama dari Lombok Tengah yang diundang secara khusus oleh Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri dalam pertemuan di Kantor Bupati Loteng, Senin (13/12/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan juga dari lubuk hati yang paling dalam, menghaturkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan juga Presiden ke-5 RI Ibu Hj Megawati Soekarnoputri. Pemkab Lombok Tengah ingin membuka mata khalayak di Bumi Gora, bahkan Indonesia, betapa sumbangsih yang besar dari Presiden Jokowi dan juga kontribusi nyata dari Ibu Mega, Mandalika bisa seperti sekarang.
Secara khusus, Bupati Loteng mengundang Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat untuk hadir. Rachmat diharapkan bisa menyampaikan pula ucapan terima kasih Pemerintah Daerah, para alim ulama, dan seluruh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna kepada Presiden Jokowi dan juga ke Ibu Mega.
BACA JUGA : Memanfaatkan Limbah Batubara PLTU Jadi Batako
Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah, dan juga Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid yang juga menyampaikan harapan serupa.
Berproses Lama
Tentu saja, perhatian Presiden Jokowi pada Mandalika bukanlah datang tiba-tiba. Melainkan melalui sebuah proses yang perlu juga diketahui khalayak.
Presiden Jokowi tahu persis, bahwa lahan-lahan di KEK Mandalika telah dibebaskan semenjak 1987 silam. Namun semenjak itu, tak banyak kemajuan yang didapat Mandalika. Meski pemerintahan pun berganti-ganti kemudian.
Beginilah semuanya bermula. Dimulai dari langkah DPRD NTB Periode tahun 1999-2004. Dalam pertemuan kemarin, hal tersebut pun mengemuka.
Kala itu, DPRD NTB yang dipimpin HL Serinata mengambil inisiatif membentuk Panitia Khusus tentang tanah Mandalika. Pansus diketuai Wakil Ketua DPRD NTB kala itu H Abdurrahim dengan pimpinan DPRD NTB lainnya sebagai Wakil Ketua Pansus.
Program utama DPRD dengan membentuk Pansus kala itu adalah bagaimana mengembalikan tanah Mandalika yang saat itu dikuasai oleh LTDC, anak usaha Group Rajawali, perusahaan milik Peter Sondakh.
Totalnya 1.250 hektare. Tanah itu dibeli melalui pinjaman berupa sindikasi perbankkan. Namun, menjadi kredit macet, yang kemudian asetnya lantas diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankkan Nasional, dan HPL nya menjadi milik negara. Pinjaman tidak bisa dibayar. Sisa utangnya Rp 771 miliar.
Kepada Ibu Mega yang kemudian menjadi Presiden menggantikan H Abdurrahman Wahid, diusulkan agar sertifikat HPL kawasan eks LTDC tersebut diberikan kepada Pemprov NTB.
Dalam pertemuan dengan Ibu Mega, selain pimpinan DPRD NTB, juga hadir Gubernur NTB kala itu H Harun Al Rasyid. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Megawati.
Dalam prosesnya kemudian, pada 2003, terjadi suksesi kepemimpinan di NTB. Ketua DPRD NTB kala itu, HL Serinata kemudian terpilih menjadi Gubernur NTB menggantikan Gubernur Harun. Saat itu, sertifikat HPL lahan Mandalika secara resmi telah diserahkan negara kepada NTB.
Namun begitu, dalam lima tahun periode kepemimpinan Gubernur NTB HL Serinata, pembangunan Mandalika belum sempat terealisasi. Meski kala itu, sudah ada rencana kerja sama dengan Badan Usaha Milik Uni Emirat Arab untuk pengembangannya.
Sampai kemudian kembali terjadi suksesi kepemimpinan di NTB. Di mana Gubernur NTB kemudian dijabat TGB HM Zainul Majdi. Kemudian Presiden kala itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono.
Dan kemudian, sertifikat HPL tersebut malah kembali kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah NTB seiring dengan kerja sama pembangunan Mandalika dengan Badan Usaha dari Uni Emirat Arab.
Lalu pada tahun 2008, Menteri Pariwisata saat itudijabat Jero Wacik, digelar pertemuan di Gedung Sapta Pesona Kementerian Parwisata. HPL Mandalika diminta dikembalikan ke Pemprov NTB, karena belum juga terbangun.
Tapi, sampai tahun 2014, hal tersebut tidak terwujud. Sampai kemudian Joko Widodo terpilih menjadi Presiden.
Pada awal tahun 2015, seluruh Ketua DPD PDI Perjuangan dikumpulkan oleh Ketua Umum Hj Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka dan menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Saat itu, hadir pula Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kala itu, PDI Perjuangan memang sedang menggelar Rapat Kerja Nasional.
Seluruh Ketua DPD PDI Perjuangan diminta menyampaikan usulan pembangunan dan seluruh uneg-uneg di daerahnya masing-masing ke pada Presiden Joko Widodo. Bu Mega kemudian mempersilakan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB untuk menyampaikan usulan pertama kali.
Usulan tentang pentingnya pembangunan Mandalika pun mengemuka. Di mana, kawasan ini telah dicita-citakan sejak lama pengembanganya oleh Bu Mega kala menjabat Presiden. Sebuah kawasan wisata yang indah tiada tara. Memiliki pasir putih yang khas, berbulir seperti merica.
Kepada Kepala Negara disampaikan, pembangunan kawasan Mandalika akan menjadi mercusuar bagi Indonesia. Dan disampaikan pula, di dalam kawasan seluas 1.250 hektare tersebut di dalamnya masih ada lahan milik masyarakat yang belum dibebaskan.
Presiden pun menyampaikan, Mandalika akan menjadi prioritas untuk ditangani Pemerintah Pusat. Semenjak itu, gerak cepat dimulai. Presiden Jokowi mengunjungi Mandalika.
Presiden Jokowi pun ingat betul bagaimana di tengah lahan tersebut masih ada tanah milik masyarakat yang belum dibayar.
Masyarakat pemilik lahan hanya sempat diberikan dana tali asih yang sepenuhnya diprakarsai Ketua DPRD NTB kala itu HL Serinata, yang kemudian menjadi Gubernur NTB.
Dinamika yang Lumrah
Dalam perkembangannya, tentu banyak dinamika yang terjadi dalam perkembangan Mandalika. Sebuah dinamika yang disebut sangat wajar dalam hal mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan.
Bupati Pathul Bahri menjelaskan, dirinya tahu persis, bagaimana komitmen pendahulunya Bupati Suhaili FT dalam memprioritaskan pembangunan Mandalika.
Pathul yang di periode kedua Suhaili FT memimpin Lombok Tengah menjabat Wakil Bupati menjelaskan, bagaimana Bupati Suhaili kala itu selalu mengerahkan aparat sipil negara di Pemkab Loteng untuk melakukan aksi-aksi bersih setiap Jumat di kawasan Mandalika.
Pada saat yang sama, Pemkab Loteng juga membangun jalan. Membagun pula pasar seni di dalam kawasan Mandalika. Meski hal tersebut diketahui bukanlah kewenangan Pemkab Loteng.
Semuanya karena komitmen yang kuat dari Bupati Suhaili waktu itu untuk membangun Mandalika.
Karena itu, sejarah yang dituturkan Bupati Suhaili adalah hal yang tak boleh dilupakan sedikitpun oleh setiap warga Gumi Tatas Tuhu Trasna. Betapa sumbangsih Presiden Jokowi dan juga Ibu Mega sedemikian luar biasa untuk Lombok Tengah.
Doa dari seluruh alim ulama dan masyarakat Lombok Tengah pun dimunajatkan kehadirat Allah SWT. Semoga Presiden Jokowi dan Ibu Mega, selalu diberkahi. Selalu mendapat kesehatan dan keafiatan dalam memimpin derap kemajuan negara. Dan semoga seluruh apa yang telah dilakukan untuk Mandalika, untuk Lombok, untuk NTB, dan untuk Indonesia, sepenuhnya tercatat sebagai ibadah di sisi Yang Maha Kuasa.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid menegaskan ucapan terima kasih yang sama untuk Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Apa yang dilakukan kedua pemimpin Indonesia ini telah menjadikan mimpi masyarakat Lombok Tengah menjadi nyata.
“Dream comes true,” katanya.
Keberadaan Mandalika sungguh kata Tauhid telah memberi sumbangsih besar untuk pembangunan Lombok Tengah. Dia memberi contoh.
Dengan keberadaan Mandalika, Pendapatan Asli Daerah Lombok Tengah kini melonjak. Jika sebelumnya hanya berkutat pada Rp 219 miliar. Maka mulai tahun depan, Pemkab Loteng bisa menargetkan PAD menjadi Rp 315 miliar dengan penambahan yang didapat dari keberadaan Mandalika.
Sementara itu, TGH Maarif Makmun Dirase yang mewakili para alim ulama yang hadir menegaskan, sungguh masyarakat Lombok Tengah, dan juga masyarakat Bumi Gora akan kufur nikmat manakala tidak mensyukuri perhatian yang telah diberikan Presiden Jokowi dan juga Ibu Mega.
TGH Maarif mengemukakan, para alim ulama di Pulau Seribu Masjid tahu persis, Presiden Jokowi tidak menerima dukungan signifikan dari masyrakat NTB dalam dua kali penyelenggaraan Pilpres. Namun, hal tersebut rupanya tidak pernah mengecilkan perhatian Presiden kepada NTB.
Karena itu, kata TGH Maarif, apa yang ditunjukkan Presiden dalam perhatiannya untuk NTB, menunjukkan Kepala Negara menjalankan betul apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
Nilai lebih untuk Presiden Jokowi, karena memperlakukan begitu baik masyarakat NTB, padahal di satu sisi, dukungan dalam kontestasi politik tidak berasal dari masyarakat NTB.
“Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Hj Megawati,” kata TGH Maarif.
Me
