Pelakor itu cap yang diberikan untuk perempuan yang selalu menjadi pihak paling disalahkan dalam kasus perselingkuhan, seolah-olah laki-laki yang terlibat pihak yang pasif, benarkah?

lombokjournal.com ~ Perempuan simpanan atau perempuan yang menjadi ‘cinta kedua’ seorang suami, dalam istilah kekinian disebut sebagai pelakor (perebut laki orang). 

Bagi perempuan umumnya, istilah ini sungguh menyakitkan. Betapa tidak?

Sebab dengan istilah pelakor itu berarti pihak perempuan saja yang berperan sangat aktif. Bagaima dengan peran laki-laki (kita sebut saja pihan yang juga berburu ‘cinta kedua’?).

Itulah soalnya. Dengan adanya istilah pelakor, secara tidak langsung akan dikatakan bahwa seakan-akan laki-laki yang sebenarnya juga terlibat itu adalah pihak yang pasif. Apakah ini seperti anak-anak yang merebut mainan dari temannya?

BACA JUGA: Warga Mareje Kembali ke Kmapung Halamannya

Istilah pelakor itu muncul karena dalam kasus perselingkuhan hanya perempuan yang menjadi pelaku aktif, bagaimana dengan laki-laki yang terlibat dalam perselingkuhan itu?

Dalam kasus perselingkungan tidak mungkin ada hasrat yang muncul dari salah satu pihak semata. Perselingkuhan bisa ada atau terjadi karena peran aktif kedua belah pihak. Dengan kata lain, dalam kasus perselingkuhan memang tidak cuma satu pihak yang bersalah, tapi si perempuan dan laki-laki. Nah.

Istilah pelakor juga secara umum digunakan seolah-olah hanya ada pelaku tunggal yang aktif yakni perempuan. Laki-laki secara terang-terangan absen dalam cerita tersebut. 

Dari sudut kebahasaan, istilah ini meminggirkan perempuan atau mempermalukan perempuan. Sama sekali tidak menyalahkan laki-laki yang sebenarnya ikut berperan aktif dalam kasus perselingkuhan itu. 

Perempuan selalu menjadi pelaku tunggal yang harus disalahkan dalam sebuah perselingkuhan. Jika istri berselingkuh maka perempuan akan disalahkan, jika suami berselingkuh maka pihat atau ‘orang ketiga’ yaitu perempuan juga yang disalahkan. 

Label pelakor kemudian disandangkan kepada perempuan, seolah laki-laki yang terlibat dalam hubungan tersebut bebas dari dosa.

Mirisnya perundung dengan menyebut perempuan selaku orang ketiga dalam suatu hubungan sebagai pelakor yang marak di media sosial, kerap dilakukan oleh perempuan juga. 

BACA JUGA: Aksi Blokir Jalan 4 Hari, 10 Provokator Ditangkap

Seakan-akan tindakan tersebut adalah hukuman yang pantas bagi perempuan yang menjadi ‘orang ketiga’ dalam sebuah hubungan. ***

Hadirnya modernitas dan banyak hal bersifat tradisional, menggambarkan keberagaman NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Keberagaman Provinsi NTB merupakan bekal sangat peting bagi peserta Latsitarda Nusantara ke-42 yang berlangsung di Lombok kali ini.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan itu menghadiri pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke-42 tahun 2022, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Mataram, Sabtu (14/05/22).

Gubernur yang hadir bersama  Wakil Gubernur, Sitti Rohmi mengungkapkan, NTB ini unik seperti replika Indonesia, bermacam-macam agama, suku dan budaya. 

“Tak hanya itu, disini juga terdapat Internasional Sirkuit yang menggambarkan modernitas dan tak ketinggalan banyak hal yang bersifat tradisional. Saya rasa hal itu akan menjadi bekal bagi adik-adik di masa depan nanti,” ucapnya.

BACA JUGA:  Gubernur NTB Ajak Pramuka Beradaptasi di Era Digital

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.SC., M.Phil., Ph.D yang sekaligus salaku Inspektur Upacara secara langsung membuka Latsitarda Nusantara 2022. 

Panglima TNI Marsekal Andika Perkasa saat menyampaikan amanatnya mengatakan, pesan yang utama adalah Integrasi. 

Menurutnya, Integrasi adalah hal yang terpenting  dalam latihan ini. 

“Dalam latihan kali ini saya berpesan untuk seluruh peserta harus memliki integrasi dan networking satu sama lain. Hal ini merupakan yang terpenting, tidak hanya pekerjaan, program atau kegiatanya saja karena integrasi ini baik untuk masa depan para peserta satu sama lain,” ungkapnya.

Panglima TNI berharap kepada Taruna dan Mahasiswa, untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ajang saling menjaga kebersamaan dan menjalin hubungan yang baik satu sama lain.

“Gunakan waktu kebersamaan selama Latsitarda sebagai momentum kebersamaan dan menjalin hubungan. Hasil dari Larsitrada menjadi nomer sekian, yang utama haruslah komunikasi dan jalin hubungan antar sesama. Hal ini merupakan bentuk awal integrasi kita dengan rekan-rekan diinstisuti maupun yang non pemerintahan di masa depan,” harapnya.

BACA JUGA: Aksi Blokir Jalan 4 Hari, 10 Provokator Ditangkap

Upacara pembukaan Latsitarda Nusantara kali ini dihadiri pula jajaran pejabat dari TNI-AL, TNI-AU, TNI-AD dan Polri, Forkopimda Kabupaten/Kota se-NTB serta Kepala perangkat daerah lingkup Provinsi NTB. ***

Pencemaran yang menyebabkan teluk Bima berwarna coklat, bukan akibat pembuangan limbah atau tumpahan minyak bumi

BIMA.lombokjournal.com ~ Masyarakat Bima pada akhir bulan April lalu ribut setelah media sosial  foto sebagian perairan Teluk Bima di Nusa Tenggara Barat, yang tertutupi lapisan berwarna coklat.

Untuk kali pertama, pencemaran terjadi di teluk Bima dalam bentuk gumpalan jelly, yang menyebar hingga ke pantai di pesisir barat dan pesisir timur Teluk Bima. 

Ada yang menuding bahwa pencemaran ini akibat pembuangan limbah, hingga tumpahan minyak bumi.

Akibat pencemaran itu, menurut Walhi NTB, beberapa warga di laporkan keracunan setelah mengonsumsi ikan yang bersumber dari perairan itu.

Amri Nuryadi. dari Walhi NTB saat itu mendesak Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dugaan pencemaran itu.

Karena wilayah yang tercemar berada dalam wilayah zonasi penempatan pipa bawah laut milik Pertamina.

BACA JUGA: Paranormal dan Arkeolog Dilibatkan, Lacak Situs Kuno Lombok

Namun dugaan itu segera dibantah Pemerintah Kabupaten Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Setda Kabupaten Bima, Suryadin.

Menurutnya,  berdasakan hasil pantauan lapangan yang dipimpin langsung Kadis LHK, Jaidun bersama Tim Bidang Perhutanan Rakyat, Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Rabu (27/04/22) dugaan sementara pencemaran tersebut berasal dari lumut atau ganggang laut.

LHK telah mengambil sampel air laut dan gumpalan untuk dianalisa lebih lanjut di laboratorium.

Ia menjelaskan, dari pengamatan sementara Tim Dinas LHK, fenomena yang terjadi di Teluk Bima lebih menjurus ke “Sea snot”. Yakni lendir laut atau ingus laut yang merupakan sekumpulan organisme mirip mukus yang ditemukan di laut.

Ledakan fitoplankton 

Peneliti dari Universitas Mataram dan IPB University lantas memeriksa fenomena ini. Hasilnya, lapisan coklat itu disebabkan oleh ledakan fitoplankton dari kelas Bacillariophyceae. 

Konsentrasinya di perairan mencapai 10 – 100 miliar sel per liter – lebih tinggi dari baku mutu fitoplankton yang ditetapkan pemerintah sebesar 1 juta sel per liter.

Para pakar menegaskan, fitoplankton jenis ini tak menghasilkan racun. Namun fenomena ini dapat mematikan bagi ikan karena proses penguraian fitoplankton yang mati membutuhkan banyak oksigen.

BACA JUGA: Harga Jagung Anjlog, Gubernur Sarankan Diekspor

Belum ada informasi yang jelas terkait apa penyebab ledakan fitoplankton ini. Beberapa faktor yang bisa jadi penyebabnya adalah gangguan manusia, ataupun perubahan suhu dari musim hujan ke musim panas.***

Kata Gubernur NTB, tantangan gerakan Pramuka saat ini bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi, dan memanfaat kecanggihan teknologi agar solid dan kompatibel 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gerakan pramuka saat ini harus mulai beradaptasi di era kemajuan teknologi.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, tantangan Gerakan Pramuka yang tidak sederhana, tantangannya bagaimana memanfaatkan kecanggihan teknologi, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kwatir Gerakan Pramuka NTB Tahun 2022, di Bumi Perkemahan Jakamandala, Mataram, Jumat (13/05/22).

“Untuk membantu kerja-kerja gerakan pramuka sehingga menjadi solid dan mampu kompatibel dengan dinamika kemajuan zaman yang akan datang,” kata gubernur. 

Gubernur NTB selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka NTB, terkesan dengan tema yang diangkat dalam Rakerda kali ini “Mengabdi Tanpa Batas Untuk Mewujudkan NTB Gemilang”.

BACA JUGA: Aksi Blokir Jalan 4 hari, 10 Provokator Ditangkap

Diharapkan, Rakerda Gerakan Pramuka NTB ini mampu menghasilkan konsolidasi organisasi yang baik, dan program-program yang terukur untuk masyarakat sehingga bersinergi dengan tema yaitu “Mengabdi Tanpa Batas”.

“Sehingga Mengabdi Tanpa Batas bukan hanya slogan namun mampu diterapkan untuk masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka NTB, Drs. H. Fathul Gani, M.Si, dalam laporannya menerangkan, dalam Rakerda kali ini seluruh Kwartir Cabang hadir secara langsung dalam kesempatan kali ini.

“Alhamdullilah kali ini seluruh perwakilan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten/Kota di NTB hadir dalam Rakerda kali ini secara langsung, hal ini sangat kami rindukan. Karena sudah 2 tahun kami mengadakan rakerda secara virtual,” tutupnya. ***

BACA JUGA: Warga Mareje Kembali ke Kampung Halamannya

Personil Polres Bima dan TNI mengamanakan 10 orang dari massa aksi blokir jalan.   

BIMA.lombokjournal.com ~ Gara-gara aksi blokir jalan selama 4 hari di Pertigaan Desa Waro Kecamatan  Monta, Kabupaten Bima, sejak hari Senin tanggal 9 hingga Kamis tanggal 12 Mei 2022, pihak kepolisian amankan 10 orang provokator. 

Hal itu disampaikan dalam siaran pers dari Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto,S.I.K.,M.Si yang diterima media, Sabtu (13/05/22).

Disebutkan, Kapolres Bima, AKBP Heru Sasongko, S.I.K, bersama TNI telah melakukan upaya maksimal dalam mengamankan jalannya unjuk rasa yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut. 

Selain melakukan pengamanan, sedari awal pihak kepolisian juga memberikan imbauan dan negosiasi kepada massa aksi agar tidak melakukan blokir jalan. Sebab aksi itu dapat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan dengan beragam keperluannya yang mendesak.

“Sejak awal, upaya pengamanan sudah dilakukan sesuai SOP dan imbauan-imbauan juga tetap diberikan agar berunjuk rasa dengan damai. Negosiasi juga untuk tidak memblokir jalan,” kata Kapolres Bima, yang dikutip dalam siaran pers tersebut.

Sayangnya massa aksi tidak mengindahkan imbauan dan mementahkan negosiasi dari pihak kepolisian, serta tetap melakukan aksi blokir jalan dengan menggunakan batu, kayu, hingga barugak.

BACA JUGA: Warga Mareje Kembali Pulang ke Kampung Halamannya

Mereka menuntut pihak Pemerintah Kabupaten Bima untuk menemui mereka.

Menanggapi itu, lanjut Kapolres, pihaknya langsung memfasilitasi untuk menghadirkan pejabat pemda terkait guna menemui massa aksi.

Meski pejabat terkait dihadirkan, namun massa aksi malah menolaknya. dengan melontarkan kata-kata yang tidak semestinya.

Guna mengakhiri aksi massa, Kapolres bersama Dandim 1608/Bima, Letkol inf. M. Zia Ulhaq S.Sos., mengundang Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Monta di Mapolsek Monta.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat meminta agar pihak TNI-POLRI melakukan tindakan tegas untuk mengatasi aksi blokir jalan yang berlangsung selama 4 hari berturut-turut tersebut.

Akhirnya, Kamis (12/5/22), Pukul 13.30 Wita sejumlah personil Polres Bima dan TNI tiba di lokasi pemblokiran jalan untuk kembali mengimbau massa aksi agar membuka titik-titik pemblokiran jalan yang melumpuhkan arus lalulintas tersebut. 

Namun, lagi-lagi tidak diindahkan bahkan melakukan perlawanan.

Akibatnya, pihak kepolisian dan TNI mengambil tindakan tegas dengan mengamanakan 10 orang dari massa aksi blokir jalan.   

Pihak kepolisian dan TNI akhirnya berhasil membuka semua titik pemblokiran.

Menurut Kapolres, aksi blokir jalan merupakan perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan pasal 192  KUHP jo Pasdal 63 ayat 1 UU RI Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dengan ancaman hukuman 9 tahun sampai 15 tahun penjara  dan denda  sebanyak Rp.2 Milyar. 

Sementara itu, Kasi Humas Polres Bima, Iptu Adib Widayaka, dalam rilisnya, menyampaikan, aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kecamatan Monta Menggugat (AMANAT) tersebut dilakukan guna menuntut perbaikan infrastruktur jalan di Wilayah Monta Selatan.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Produk Lokal

“Pada Hari Senin, Tanggal 9 mei 2022, dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Monta Selatan melaksanakan unjuk rasa di pertigaan Desa Waro dengan tuntutan perbaikan infrastruktur jalan di Wilayah Monta Selatan,” kata Adib.

Bahkan aksi, lanjutnya, pemblokiran jalan oleh AMANAT ini membuahkan aksi tandingan untuk melawan pemblokir, saat memasuki hari ketiga, Rabu (11/05/22).

“Masyarakat sekitar maupun yang melintasi jalan tersebut sudah mulai resah atas pemblokiran tersebut. Bahkan masyarakat Desa Simpasai melakukan protes dengan memblokade jalan pada hari yang sama. Dari masyarakat Desa Laju juga berencana melakukan buka paksa jalan yang diblokir tersebut,” ungkap Adib.***

Gubernur NTB Melepas Kepulangan Warga Mareje, dan berharap tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga

LOBAR.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah melepas langsung pemulangan warga Mareje yang terdampak tragedi Mareje di Mapolres Lombok Barat.

Pemulangan Warga Mareje terdampak kesalahpahaman dari Polres Lombok Barat disambut penuh suka cita warga. 

Saat memimpin kepulangan warga Mareje ini ia berharap, agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga. 

“Saya menghimbau, jangan ada lagi kejadian yang membuat publik punya persepsi berbeda tentang kita (NTB). Karena NTB ini merupakan replika Indonesia, miniatur Indonesia keragaman harmonisasi itu berjalan sangat baik,” ungkap Gubernur Zul,  Kamis (12/05/22).

Karena bila ada gesekan-gesekan politik lokal sehingga membuat masyarakat menangkap persepsi yang berbeda.

“Kita semua harus menjaga NTB ini tetap kondusif,” kata gubernur.

BACA JUGA: Hardiknas, Bupati KLU Sampaikan Optimisme Hadapi Tantangan

Kita akan berkumpul Kembali bersama bersama keluarga, masyarakat agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar warga, tambahnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan, segera memperbaiki rumah warga yang rusak akibat kesalahpahaman warga tersebut.

“Perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah sudah selesai. Kemarin rapat, Insya Allah besok sudah mulai bekerja. Sehingga akan memperbaiki semua rumah namun akan melakukannya secara bertahap.Sebenarnya sudah kondusif dari sebelumnya, namun masih menghindari isu-isu yang dibuat oleh orang luar,” katanya.

Ditekankan pentingnya dalam menyaring informasi yang berkembang, agar tidak termakan isu hoax yang dapat merugikan semua orang. 

“Penting saya sampaikan bahwa, kita lebih sibuk mengklarifikasi berita hoak dari pada kenyataan sebenarnya. Masyarakat kita di Mareje ini kan satu keluarga, darahnya sama dan tidak pernah ada sejarah konflik ini,” terangnya.

Ia berkeyakinan, 100 persen bahwa ini bukan konflik agama. Menurutnya ini semacam miskomunikasi.

 “Hanya miskomunikasi, unsur politik masuk, unsur luar masuk, berita hoak masuk, dan menimbulkan hal seperti ini. Dan ini merupakan pembelajaran bagi kita semua,” tandasnya.

Dari sisi fisik menurut Bupati, pihaknya sudah beberapa kali bersama TNI-Polri melakukan gotong royong bersama.

Dan ke depan Forkopimda tetap akan membaur dengan masyarakat. 

“Insya Allah hari Rabu kita laksanakan roah bersama, roah dan meriap (masak bersama)  dan makan bersama,” imbuhnya.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Produk Lokal

Dari segi keamanan Kapolres Lombok Barat AKBP Wirasto Adi Nugroho, SIK mengatakan sudah ada satgas penanganan konflik sosial di kabupaten Lombok Barat.

“Ketuanya Bapak Bupati Lombok Barat langsung, dan saat ini situasi di Mareje sudah sangat kondusif, masyarakat sudah mulai berbaur. Sehingga dari hasil penilaian Satgas sudah siap untuk memulangkannya, berdasarkan hasil asesmen di Mareje. Kegiatan kita ke depan, menghadapi Hari Raya Waisak sehingga memutuskan untuk memulangkan warga terdampak ke rumahnya masing-masing,” imbuhnya.

Menurut Kapolres, hingga saat ini pihaknya tetap menempatkan di Mereje, personel Polres Lombok Barat di Backup Polda NTB untuk memastikan situasi benar-benar tetap kondusif.***

Optimisme dalam peringatan Hardiknas, kita lebih tangguh dari tantangan yang ada

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, saya akan menyampaikan amanat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nadiem Makarim yang berlangsung di Lapangan Kantor Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara, Jum’at (13/05/22). 

Dalam amanat itu, Bupati Djohan menyampaikan, selama dua tahun terakhir banyak tantangan yang dihadapi Lombok Utara.

“Yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya,” ucap bupati.

Bahkan mungkin tidak pernah membayangkan, kita semua dapat mengatasinya, tambahnya. 

“Hari ini adalah bukti bahwa kita lebih tangguh dari tantangan yang ada. Lebih berani dari rasa ragu dan tudak takut pula mencoba,” kata bupati menyampaikan amanat Menteri Badiem Makarim.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Produk Lokal

Bahkan tidak hanya mampu melewati, tapi berdiri di garis depan memimpin pemulihan kebangkitan, tambahnya. 

Di tengah hantaman ombak yang sungguh besar, kita terus melanjutkan di tengah hantaman ombak yang sungguh besar, kita terus melautkan kapal besar bernama merdeka belajar, dimana pada tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau seluruh Indonesia.

“Kurikululm merdeka sesungguhnya berawal dari upaya untuk para guru dan murid pada masa pandemi, telah terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran,” ucapnya

Dalam amanat yang disampaikan Bupati Djohan disampaikan, kini kurikulum merdeka sudah diterapkan pada lebih dari 140 ribu satuan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Itu berarti ratusan ribu anak Indonesia sudah berlajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan.

Disamping memerdekakan anak-anak kita juga tidak perlu khawatir dengan tes kelulusan karena asesmen nasional yang kita gunakan sekarang tidak bertujuan “menghukum” guru atau murid. 

Hal itu sebagai refleksi agar guru terus terdorong untuk berlajar, supaya Kepala Sekolah terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya, menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan.

Dana abadi kebudayaan

Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya, yang sekarang bangkit lagi, mulai berkarya dengan lebih merdeka.

Itu semua berkat kegigihan kita semua dalam melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. 

Dampalnya sekarang, tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan..

Semua perubahan positif yang kita usung secara secara bersama-sana ini tidak hanya dirasakan orang tua, guru dan murif di Indonesia, 

Tapi sudah digaungkan ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia  di Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Tahun ini terbukti, Indonesia membuktikan diri bahwa tidak lagi hanya menjadi pengikut saja, tapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia.

“Langkah kita hari ini sudah serentak dan semakin terukur, laju kita sudah semakin cepat, namun kita belum sampai di garis akhir,” kata bupati membacakan amanat menteri.

BACA JUGA: Multipihak Diminta Bersinergi Atasi Stunting di KLU

Maka, tidak alasan untuk berhenti bergerak sejenak,  ke depan masih akan ada angin kencang dan ombak yang jauh lebih besar, selain pula rintangan yang jauh lebih tinggi. 

“Kita pun akan terus memegang komando, memimpin pemulihan, bergerak bersama untuk merdeka belajar,” ucap Bupati Djohan.. 

Setelah membacakan amat Menteri Pendidikan, Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing didampingi istri, menyerahkan sejumlah penghargaan berprestasi kepada beberapa pejabat Pemda KLU.***

Kadis Kominfotik mengungkapkan dalam kegiatan FGD Daerah, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi NTB melampaui target

MATARAM.lombokjournal.com ~ Guna menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2022 di lingkup Provinsi NTB, Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia bersama KI Provinsi NTB dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) daerah yang dihelat di Hotel Grand Legi , Mataram pada Kamis (12/05/22).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M, menyatakan, Dinas Kominfotik Provinsi NTB mendapatkan apresiaisi dari Komisi I DPRD NTB. 

Apresiasi ini diterima berkat seluruh indikator yang ditargetkan telah melampaui target, salah satunya adalah Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

“Seluruh indikator yang ditargetkan Alhamdullilah tidak hanya mencapai namun melampaui target, salah satunya Indeks Keterbukaan Informasi Publik,” ucapnya.

Najam mengucapkan terima kasih terhadap seluruh stakeholders yang terkait dan berharap meningkatnya IKIP ini akan berlanjut di tahun ini. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Kepala Daerah Prioritaskan Produk Lokal

Menurutnya, berhasilnya peningkatan IKIP ini akan dibarengi juga dengan peningkatan indeks-indeks yang lain.

“Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan berharap tak hanya IKIP saja yang meningkat, kita ada indeks demokrasi, indeks kemerdekaan pers dan masih banyak lagi. Karena penilaian-penilaian instrument pada indeks ini pasti memiliki benang merahnya menuju nilai yang baik walaupun terdapat perbedaan di indikatornya,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KI Pusat, M. Syahyan, menyampaikan nilai IKIP NTB pada tahun 2021 diatas nilai nasional. IKIP Provinsi NTB berada pada poin 77,90 sedangkan nilai nasional berada pada poin 71,37.

BACA JUGA: Multipihak Diminta Bersinergi Atasi Stunting di KLU

“Dengan nilai ini bisa dikatakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB, cukup baik. Hal ini juga sejalan dengan nilai Monev Provinsi NTB yang masuk dalam kategori Provinsi yang Informatif, jadi terdapat kesesuaian,”ungkapnya. ***

Kata Gubernur NTB, produk lokal layak diberi ruang dan waktu untuk belajar kompetitif

MATARAM.lombokjournal.com ~  Kepala Daerah Kabupaten/Kota se – NTB diajak memprioritaskan produk-produk lokal hasil produksi IKM dan UMKM di NTB, agar pertumbukan ekonomi semakin meningkat dan masyarakat semakin sejahtera.

Ajakan itu disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan, bertajuk “UMKM Tangguh, Ekonomi Bertumbuh” di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (12/05/22).

Ia mengungkapkan pentingnya memprioritaskan produk lokal dalam Pengadaan barang dan jasa di NTB.

“Kita akan memilih berbagai produk lokal, kita menangkan, kita konsumsi, kita gunakan, meskipun dengan kualitas dibawah standar dan harga yang cukup mahal,” tuturnya. 

Meskipun produk-produk lokal memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah dan harga yang cukup mahal, namun terdapat Cost of Learning yang diraih.

BACA JUGA: FGD Daerah Menyusun Keterbukaan Informasi Publik

Sehingga pihak BPKP, BPK dan aparat terkait dapat memahami dan memberikan ruang bagi para UMKM terus belajar.

“Senang sekali karena institusi seperti BPKP, BPK mulai bisa memahami bahwa produk lokal walaupun kualitasnya sedikit lebih rendah, harganya sedikit lebih mahal tetap layak diberi ruang dan waktu untuk belajar kompetitif,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanulang mengatakan, sektor UMKM dan Koperasi mendapatkan perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam hal ini, ditujukan juga arahan untuk merealisasikan barang jasa paling sedikit 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi. 

Salah satu sektor UMK dan koperasi di NTB yang memiliki potensi paling besar adalah pada sektor pariwisata dan industri kreatif.

BACA JUGA: Gubernur Ingin Anak NTB Bermimpi Besar

“Kita berharap pasca pandemi Covid 19 Dan kebijakan pemerintah untuk percepatan produk dalam negeri, maka UMK dan koperasi pada sektor pariwisata dan industri kreatif di provinsi dan Kab/Kota se – NTB akan segera menggeliat dan bangkit kembali,” jelasnya. ***

Usai mengikuti Apel TPK, Wabup Danny minta, multipihak mulai tingkatan paling bawah hingga paling atas guyub menurunkan stunting

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto, ST M.Eng mengikuti Apel Siaga Tim Penggerak Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak yang dilakukan secara virtual, di aula kantor bupati setempat (12/05/22). 

Apel Tim TPK Nusantara Bergerak dipusatkan di Alun-alun Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Kegiatan ini untuk menumbuhkan semangat para pendamping keluarga melakukan pendampingan secara masif kepada para calon pengantin, calon keluarga dan keluarga sebagai ikhtiar mencegah stunting di Indonesia.

Apel ini juga momentum dimulainya kick off kegiatan verifikasi dan validasi data keluarga yang berisiko stunting dari data keluarga tahun 2021.

Usai mengikuti apel, di hadapan para Pemuda Genre, Wabup Danny menegaskan apel Nusantara Bergerak bertujuan mengatasi permasalahan stunting di masing-masing daerah.

Langkah yang dilakukan pemerintah sebagai kick off validasi dan verifikasi data terkait stunting.

BACA JUGA: Beasiswa NTB, Gubernur NTB Minta Anak NTB Bermimpi Besar

Proses penurunan stunting perlu menyiapkan tim yang solid sehingga dapat mengambil kebijakan yang inovatif ke depan .

“Dengan dimulainya kegiatan ini tentu semua elemen harus bergerak dan bersinergi bersama, tidak hanya di KLU melainkan seluruh Indonesia,” ungkap Wabup Danny

Menurutnya, permasalahan stunting mesti dipahami tidak hanya pada satu sektor saja melainkan semua sektor. 

Tentu menjadi pekerjaan kolektif agar nanti bisa membuat perencanaan yang matang dan kebijakan yang benar dengan output yang dihasilkan juga bermanfaat nyata bagi publik.

“Kita diberikan amanah, maka tentu kita memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan generasi masa depan khususnya generasi KLU berdaya saing dengan daerah lain,” ujarnya.

Wabup Danny menuturkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan peran semua pihak, mulai dari tingkatan paling bawah hingga paling atas guyub menurunkan stunting.

BACA JUGA: Halal Bihalal Tingkatkan Sinergi Eksekutif-Legislatif di KLU

“Harapan kita ke depannya dengan komitmen semua pihak angka stunting di daerah kita dapat diturunkan secara gradual,” kata wabup. 

Ikut hadir dalam kegiatan itu, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP, MM, Perwakilan BKKBN NTB, Pabung Dandim Mataram Letkol Ibnu Haban, para Kepala PD, Camat Se-KLU,Kepala KUA, Para Organisasi Perempuan yang ada di KLU.***