Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri,  Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Bima diminta untuk segera ajukan penangguhan penahanan 10 mahasiswa yang dititIp di Polda NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Saat ini 10  mahasiswa Bima diamankan di Polda NTB terkait demo dan blokade jalan di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang menyempatkan diri menengok mahasiswa  yang di titipkan di Polda NTB di Mataram, Rabu (18/05/22),  mengajak Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri,  Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Bima untuk membantu. 

Ia mengaku sudah minta Bupati Bima segera berkordinasi dengan Kapolres, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Bima.

“Untuk mempercepat proses hukumnya,” kata Gubernur Zul.

Maksudnya, agar proses penangguhan penahanan bisa segera diajukan, baik oleh Pemda Kabupaten maupun Provinsi. 

BACA JUGA: Aksi Blokir Jalan 4 hari Berturut-turut, 10 Provokator Ditangkap

Karena para mahasiswa perlu kembali untuk melakukan aktifitas dan melanjutkan studinya di kampus masing-masing.

“Alhamdulillah kondisinya sehat, bugar dan baik,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB.

Bang Zul berpesan kepada masyarakat, agar penyampaian pendapat di depan umum, mengikuti aturan dan proesur yang telah diatur.

Agar berjalan damai dan tidak menggangu kegiatan dan aktifitas masyarakat lain, apalagi melakukan pengrusakan.

Sementara itu, salahsatu pemuda asal Kecamatan Monta, Imam Fardi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur NTB, yang telah peduli dan mensuport mahasiswa Bima yang diamankan Polda NTB. 

Ia berharapbisa kembali menjalankan aktivitas perkuliahan seperti biasa.

“Terimakasih Bang Zul telah datang dan memotifasi adik-adik kami yang sedang dititipkan dan diamankan di Polda untuk tetap sabar dan semangat,” kata alumni kampus di Makasar ini.

BACA JUGA: Polda NTB Dorong Terbentuknya Satgas Penanganan Konflik

Sebelumnya, Polres Bima mengamankan 10 orang mahasiswa yang blokade jalan selama empat hari berturut-turut, saat demonstrasi menuntut perbaikan jalan di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu ***

TP PKK NTB mempunyai program pendampingan keluarga untuk mewujudkan Keluarga Sehat Tanpa narkoba

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komitmen bersama guna mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (KISAN), dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Penggerak PKK  (TP PKK) Provinsi NTB dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, berlangsung di Ruang Rapat BNNP NTB, Rabu (18/05/22).

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, kerjasama itu terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di NTB.

Menurut Hj Niken, TP PKK NTB memiliki visi mewujudkan keluarga sehat tegas berdaya beriman dan bertaqwa menuju Indonesia maju di tahun 2024.

“Sebentar lagi kita menuju tahun tersebut, semoga cita – cita dan visi ini bisa tercapai dengan upaya kita yang bisa kita lakukan bersama,” tuturnya.

TP – PKK Provinsi NTB adalah organisasi yang mampu menjangkau keluarga, sehingga PKK memiliki struktur dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dasawisma terdiri dari 10 keluarga.

BACA JUGA: Polda NTB Dorong Terbentuknya Satgas Penanganan Konflik

“PKK memiliki peran yang bisa sangat besar dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba,” katanya.

Karena itu diperlukan informasi, apa yang harus dilakukan apabila ada kerabat atau pun di masyarakat yang terlihat tidak baik, dimana tempat melapor dan lain sebagainya. 

Kepala BNNP NTB, Brigjen. Pol Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH mengatakan,  TP – PKK NTB memiliki program yang selaras dengan BNNP NTB, yaitu dalam pendampingan keluarga anti narkoba.

“Advokasi Pendampingan Keluarga Anti Narkoba ini sangat erat sekali dengan TP – PKK NTB dengan berbagai program – program PKK,” ungkapnya.

Selain itu, BNNP NTB telah membentuk bebrabagi inovasi layanan, diantaranya Sistem Pelayanan Terpadu Online (SEMETON), Cegah Narkoba Streaming (SEMETON CNS), Berkunjung Melalui Jaringan Online (BEJANGO), Bimbingan Rohani Berbasis Elektronik (BREMBE) dan CAFE REHAB. ***

BACA JUGA: Jagung Petani Semuanya akan Diserap PT DNA

Wagub Sitti Rohmi tekankan, data sabfat penting dan dibutuhkan dalam mengambil kebijakan pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Melihat momentum Sensus Penduduk (SP) Lanjutan (Long Form) menjadi peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. 

Karena banyak orang melakukan sesuatu tanpa data yang jelas. 

Berjalan dengan data itu ibarat kita jalan di tempat yang terang, begitu juga sebaliknya tanpa data seperti berjalan di tempat ruangan yang gelap, tidak tahu arah menuju pintu dan seterusnya.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu pada Rapat Koordinasi Daerah Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 BPS se Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertajuk “Sinergi dan Kalaborasi Dalam Mencatat Indonesia Untuk NTB Gemilang” bertempat di Hotel Aston Inn Mataram (18/05/22).

Umi Rohmi sapaan Wagub, meminta kepada seluruh Kepala OPD di Provinsi NTB memandang ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

BACA JUGA: Polda NTB Dorong Terbentukan Sangat Penanganan Konflik

Long Form Lanjutan SP 2020 menjadi kebutuhan bersama bukan hanya BPS, ujarnya.

“Kadang menjadi salah kaprah menganggap terhadap segala sesuatu yang dilakukan, siapa yang meluncurkan program itu seolah-olah hanya itu yang membutuhkan. Padahal itu semua menjadi kebutuhan kita bersama dan data sangat menentukan dalam mengambil kebijakan pemerintah,” jelas Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar program SP 2020 berjalan lancar dengan pembekalan lebih mantab. 

Sehingga ketika para petugas sensus turun nantinya tidak terjadi miskomunikasi data yang didapatkan, dan masyarakat paham apa yang disampaikan oleh para petugas.

Sementara itu Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin mengatakan, sensus penduduk akan dimulai Bulan Mei-Juni 2022 sebagai sensus lanjutan. 

Sebelumnya pada tahun 2020 BPS sudah melakukan sensus penduduk secara online dan offline. 

BACA JUGA: Gubernur NTB: Jangan Memutuskan Saat Emosi

“Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi atas kerja keras BPS di Provinsi maupun kabupaten/kota, dengan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga BPS makin terpercaya oleh pemerintah sebagai satu-satunya lembaga penyedia data dan indikator untuk mendukung pembangunan Nasional,” ungkapnya.

BPS memiliki peran strategis dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah. 

Karena itu, ia mengajak kepada rekan-rekan BPS baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengawal terhadap kegiatan pengumpulan data di lapangan. ***

Menurut Kabid Humas Polda NTB, legalitas pembentukan satgas terpadu dapat disandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Polda NTB mendorong terbentuknya satuan tugas (Satgas) terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sesuai UU no 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 

Hal itu disampaikan Kapolda NTB melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si., Senin (16/5/2022), saat ditemui di ruang kerjanya.

 “Dengan terbentuknya satgas terpadu akan memudahkan dalam koordinasi, dalam upaya penanganan setiap permasalahan atau konflik sosial di tengah masyarakat. Tidak itu saja, dengan terbentuknya satgas terpadu juga akan memudahkan dalam mendeteksi dan atau mengantisipasi munculnya konflik,” ungkap Artanto.

Menurutnya, satgas terpadu yang di dalamnya terdiri dari berbagi unsur akan memudahkan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial, sehingga tercipta stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif.

BACA JUGA: Gubernur NTB: Jangan Memutuskan Saat Emosi

 “Pencegahan konflik yang diimplementasikan melalui penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial, nantinya bisa dirumuskan oleh satgas terpadu tingkat provinsi dan satgas seluruh kabupaten/kota,” katanya.

Lebih lanjut Kabid Humas Polda NTB menyampaikan, legalitas pembentukan satgas terpadu dapat disandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membentuk kerangka regulasi baru mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, mencakup tiga strategi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dijelaskan, tiga strategi dalam kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik di antaranya regulasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan, yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik yang meliputi upaya pemberhentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia maupun harta benda.

“Kerangka regulasi yang ketiga adalah kaitannya dengan penanganan pasca konflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa atau proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi,” ucap Artanto.

BACA JUGA: Bawaslu RI Adakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemilu 2024 di NTB

“Nah, hal ini diperlukan satuan tugas terpadu dalam implementasinya. Itulah mengapa kita dorong terbentuknya satgas terpadu tersebut,” tutupnya.***

Saat Gawe Rapah Masyakat Mareje, Gubernur NTB mengingatkan jangan abaikan teman lama

LOBAR.lombokjournal.com ~ Tantangan kehidupan kemasyarakatan ke depan tidak mudah, khususnya adanya pengaruh sosial media yang dapat diakses secara luas. 

Gubernur NTB Zulkiflimansyah, mengungkapkan itu terkait terkait keributan antar pemuda di Desa Mareje yang isunya hingga internasional. 

Ia mengatakan itu pada Gawe Rapah Kerukunan Masyarakat Desa Mereje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/05/22) di Lapangan SMPN 3 Lembar di Mareje.

“Ini tentu menjadi perhatian kami di Forkopimda Nusa Tenggara Barat. Kami di Forkopimda NTB memiliki pertemuan santai untuk membicarakan hal hal penting. Kami berharap agar inisiasi untuk adanya

pertemuan santai sambil ngopi dapat dilakukan di kabupaten juga karena efektif dalam menyelesikan masalah,” ujar gubernur. 

Bang Zul, seperti biasa, mengutip sepenggal cerira filosofi dari negeri Mongolia antara Raja dan burung Rajawali. 

“Jangan mengambil keputusan saat emosi. Kemudian kedua, jangan pernah mengabaikan teman yang sudah menemani kita dalam waktu yang lama,” ujarnya di hadapan masyarakat Mareje yang memiliki dua keyakinan berbeda, namun dikenal  rukun dalam bermasyarakat sejak lama.

Dalam kesempatan ini Gubernur Zul menyampaikan apresiasi kepada Kapolda, Danrem, Bupati dan Wakil Bupati serta semua pihak yang telah menjaga Mareje agar tetap aman.

“Apresiasi kami untuk Kapolda,  Danrem serta kita semua. Beruntung memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak dan mari kita jaga desa kita tercinta agar tetap damai dan rukun,”  pesannya.

BACA JUGA: Jagung Petani Semuanya akan Diserap PT DNA

Menjaga kerukunan

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan kedamaian di wilayah Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat. 

Dengan kerukunan dan kedamaian ini masyarakat akan semakin maju dan berkembang. Selain itu pembangunan juga akan berjalan dengan lancar.

 “Marilah kita menjaga kedamaian dan kerukunan agar kita bisa sejahtera,” ujarnya. 

Fauzan menambahkan, acara hari ini merupakan simbol kerukunan di tengah tengah masyarakat yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari masyarakat. 

Dengan kerukunan dan kebersamaan tersebut masyarakat diharapkan dapat memperoleh masa depan yang lebih baik. Selain itu dengan kerukunan dan kedamaian ini masyarakat Desa Mareje akan semakin sejahtera dan maju. 

“Tentu ini menjadi simbol kerukunan dan kebersamaan masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Tentu ini seperti yang tertuang dalam ikrar “Sopoq Tundun yang dipandu wali paer Lombok Barat tadi,” ujarnya.

Kepala Desa Mareje H Muhsim Salim mengungkaojan, Pemerintah Desa Mareje bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar Gawe Rapah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan masyarakat Desa Mareje. 

“Tema kegiatan “Kita Semua Bersaudara dan Damai Marejeku,”  kata Kades. 

Dalam kegiatan dibacakan Ikar Sopoq Tundun atau satu keturunan yang dipandu oleh Wali Paer Kabupaten Lombok Barat H.L Anggawa Nuraksi. 

Ikrar ini menyebutkan bahwa masyarakat satu keturunan sehingga perlu menjaga kebersamaan dan kerukunan. 

BACA JUGA: Oknum Pejabat di KLU Salah Gunakan Sarana Pemerintah

Dalam kegiatan ini juga dilakukan ‘Sembeq Kending Patuh-Patuh Saling Kangen” oleh Gubernyr NTB, Bupati Lombok Barat  Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Wakil Bupati Lombok Barat dan tokih budaya Paer Lombok Barat. 

“Sembeq kending ini diberikan kepada warga sebagai simbol agar warga hidup rukun dan damai,”  ujar Pengerakse Gumi Paer Lombok Barat, HL Anggawa Nuraksi.

Dalam kegiatan ini juga di sampaikan nasihat cilokak oleh ketua FKUB Lombok Barat TGH Lalu Subeki Sasaki yang berisi tentang nasihat hidup rukun. 

Selain Gubernur kegiatan ini juga  diihadiri Kapolda NTB, Danrem162/WB,  Bupati Lobar, Wakil Bupati Lobar, Wali Paer Majelis adat sasak Lombok Barat, Ketua Bale Mediasi, Kaplores Lobar, Dandim 1606 Mataram, Ketua FKUB, Kepala OPD, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat Mareje dan masyarakat Desa Mareje. ***

Gubernur NTB memastikan jagung Petani dipastikan akan diserap semuanya 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hasil paben jagung petani di Pulau Sumbawa dipastikan dapat terserap dengan baik.

Kepasrian itu disampaikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yang terus melakukan upaya menyerap hasil panen jagung petani.

“Insya Allah PT DNA akan menyerap semua jagung petani,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB, Selasa (17/05/22) di Mataram. 

Dijelaskannya, PT. DNA akan melakukan pembelian jagung petani dengan harga RP. 4.400, dan gudang sudah disiapkan di Kecamatan Woja dan Pekat Kabuaten Dompu.

BACA JUGA: Harga Jagung Anjlog, Gubernur NTB Sarankan Diekspor

Untuk itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB telah bertemu Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dan Jajarannya di Jakarta.

“Pak Kadis Pertanian dan Perkebunan sedang mencari solusi bersama Pak Dirjen Tanaman Pangan dan Jajarannya sambil terus berkomunikasi dengan PT. DNA, pembeli jagung di NTB,” jelas Gubernur Zul.

Ditambahkan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Muhammad Riadi, bahwa dari hasil diskusi, eksport jagung tidak jadi pilihan Kementan, sebab jagung masih dibutuhkan di P. Sumatera dan Jawa. 

‘Kebutuhan inilah yang akan disupplai oleh PT. DNA,” jelas Kadistambun.

“Kami telah diskusi dengan Dirjen Tanaman Pangan, Direktur P2HP, PT. SEGER dan PT. DNA,” timpal Riadi.

BACA JUGA: Bawaslu RI adakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemilu 2024 di NTB

Katanya, mulai hari Rabu tanggal 18 Mei 2022,  Insya Alloh semua jagung di P.Sumbawa akan diserap oleh PT.DNA. ***

Gubernur Sambut Baik Kedatangan Bawaslu RI yang mengadakan Rakernis Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyambut baik kedatangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur memberikan ucapan selamat datang kepada Bawaslu RI dan Bawaslu se-Indonesia di Provinsi NTB.

“Selamat datang di NTB. Semoga hari-harinya menyenangkan,” kata Bang Zul.

Hal itu disampaikan Bang Zul sapaan Gubernur NTB, saat menghadiri Rakernis Bawaslu di Holiday Resort Lombok Senggigi, Selasa (17/05/22).

BACA JUGA: Sport Tourism Diharapkan Jadi Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam rangka mensukseskan Pemilu yang akan digelar serentak pada tahun 2024 mendatang.

Kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) tersebut diselenggarakan bersama Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang rencananya akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 17 Mei hingga 19 Mei 2022.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam Rakernis tersebut, yaitu Lalu Abdul Wahid, SH, MH selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Provinsi NTB.***

BACA JUGA: Oknum Pejabat Klu Salah Menggunakan Sarana Pemerintah

Bupati Djohan kesal, mengetahui melalui medsos diketahui adanya oknum pejabat yang menyimpang alias salah menggunakan kendaraan dinas

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu,SH, menyampaikan peringatan kepada pejabat ASN yang menyimpang, menggunakan sarana pemerintah untuk kepentingan usaha pribadi dan memperkaya diri. 

Dicontohkan bupati, beberapa hari ini ramai dibicarakan melalui grup medsos (FB), adanya oknum pejabat ASN yang menggunakan fasilitas atau sarana pemerintah di luar kepentingan dinas.

“Terus terang, saya baru tahu tadi malam, dan ini jangan sampai terulang kembali baik yang bersangkutan maupun pejabat ASN yang lainnya,” tutur Bupati Djohan di depan pululah undangan, saat menghadiri kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara, Selasa (17/05/22).

Sarana pemerintah yang dipercayakan pada pejabat hanya untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah yang memiliki tanggungjawab mendapatkan fasilitas.

BACA JUGA: Bantuan RJIT Kementan Diserahkan DKP3 KLU

kendaraan dinas operasional,, harus mengetahui batasan penggunaannya.

Dijelaskan, secara normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah pasal

1 huruf g, yang dimaksud dengan kendaraan dinas adalah milik pemerintah yang

dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.

Terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. 

“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengunaan mobil dinas selain dari apa yang ditentukan tersebut, dapat dikatakan penyalahgunaan mobil dinas,” kata bupati

Penyalahgunaan mobil dinas dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif.

Bentuk penegakan hukum secara preventif melalui razia oleh pihak kepolisian secara rutin untuk diiperingatkan, memberikan himbauan serta teguran.

Sementara tindakan represif dapat dilakukan administratif dan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait sanksi itu, Bupati Djohan mengingatkan, hal serupa jangan sampai terulang. 

BACA JUGA: Rekrutmen Beasiswa NTB Dilakukan Transparan

“Zaman sekarang masyarakat sudah pada pintar  ITE (FB, Intagram, Twitter dan lain sebagainya). Jadi (penyimpangan) itu sangat cepat dan gampang tersebar ke publik dan bermuara ke pimpinan daerah yang di salahkan,” kata bupati mengingatkan dengan kesal.

Wartawan media ini sempat melakukan konfirmasi melalui WA kepada yang bersangkutan, sebut saja IRL.

Jawaban yang bersangkutan bernada menyesal.

“Tapi tiang bersyukur juga kepad para teman media untuk mengingat kan. Tiang  Insya Allah ini kejadian yang terakhir, semoga tidak terulang lagi,” jawabnya melalui WA.***

Selain rekrutmen Beasiswa NTB dilakukan seadil mungkin, tidak benar beasiswa NTB didominasi pulau tertentu

MATARAM.lombokjournal.com ~ Proses perekrutan penerima atau awardee beasiswa NTB yang selama ini diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Provinsi NTB (LPPNTB), dilakukan secara terbuka dan transparan melalui seleksi online dan offline. 

Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddi Amy, Senin (16/05/22) di Mataram. 

Menurutnya, tahapan seleksi dilakukan seadil mungkin dan penerima beasiswa merata berasal dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. 

“Selama ini proses rekrutment dilakukan secara transparan didahului pengumuman dan sosialisasi secara online dan offline,” tutur Najam.

BACA JUGA: Sport Tourism Diharapkan Jadi Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Dari 454 awardee yang sudah dikirim ke luar negeri, sebarannya per kabupaten/kota adalah, Mataram: 85, Lobar: 62, Loteng: 58, KLU: 8, Lotim: 98, KSB: 21, Sumbawa: 68, Dompu: 14, Kota Bima: 15, Kab Bima: 25. 

Sehingga, tidak benar jika dikatakan sebaran penerima beasiswa NTB lebih didominasi pulau tertentu.

Lebih jauh dipaparkan, proses penyeleksian beasiswa NTB sendiri melalui beberapa tahapan. 

Di antaranya, Pendaftaran Online yang mana Calon Awardee mendaftarkan diri melalu website resmi LPPNTB https://lppntb.com, maupun melalui link yang sudah disediakan langsung oleh tim Beasiswa NTB.

Setelah itu akan dilakukan Seleksi Berkas. Setiap berkas yang diupload pada form pendaftaran diseleksi dan divalidasi. 

Calon awardee yang lulus seleksi berkas diumumkan melalui laman resmi LPPNTB untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Wawancara. 

Calon awardee yang lulus seleksi wawancara diumumkan melalui laman resmi LPPNTB dan dinyatakan sebagai Awardee Beasiswa NTB. 

Hingga tahap Penempatan Kampus, persiapan keberangkatan, dan keberangkatan dilakukan seterbuka mungkin.

Sementara itu, terkait persoalan  program beasiswa yang dikatakan tidak berbasis kewenangan karena urusan pendidikan tinggi adalah kewenangan pusat. 

BACA JUGA: Wisatawan Mulai Berdatangan ke Obyek Wisata Senaru

Najamuddin menanggapi, obyek anggaran Program Beasiswa NTB  adalah masyarakat NTB yang menerima beasiwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program beasiswa itu sendiri ada kode rekeningnya yang dibuat berdasarkan persetujuan Kemendagri alias tidak bisa dibuat seenaknya oleh daerah. 

“Jadi yang dibiayai itu bukan lembaga pendidikan tinggi atau penyelenggaraan urusan pendidikan tinggi,” tandasnya. ***

Sekda NTB menyampaikan harapan berbagai event sport tourism bisa mendongkrak ekonomi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si menyampaikan bahwa berbagai event sport tourism di Provinsi NTB harus menjadi momentum pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Data Statistik, Provinsi NTB dari tahun 2021 – 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi 7,76 persen.

“Salah satu andil daripada pencapaian ini adalah terselenggaranya event MotoGP, serta berbagai Event pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, dan kita akan menyambut event  MXGP Samota yang akan berlangsung 26 Juni mendatang, secara perlahan tapi pasti sudah dilakukan,” tutur Sekda NTB.

Ia menyampaikan itu saat menyampaikan sambutan acara Launching Bank NTB Syariah 10K Samota di Atrium Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram, Selasa (17/05/22).

BACA JUGA: Wisatawan Mulai Berdatangan ke Obyek Wisata Senaru

Miq Gite panggilan akrab Sekda NTB, juga memberikan apresiasi kepada Bank NTB Syariah karena telah menyelenggarakan event lomba larok 10k dan  sekaligus menyambut event Motocross Grand Prix (MXGP) Samota. 

“Atas nama pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan apresiasi kepada Bank NTB ini yang menyelenggarakan event 10k Samota,” ucapnya.

Launching Bank NTB Syariah 10K Samota dihadiri oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB Farid Ghozali, Atlet Atletik andalan NTB Ridwan serta Komandan Lapangan Motocross Grand Prix (MXGP) Samota Sumbawa, Ir. H. Ridwan Syah, MTP.

Ketua Pasi NTB, Farid Ghozali menjelaskan, tujuan utama dari lomba lari Bank NTB Syariah 10K Samota yaitu mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan MXGP Samota. Serta Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan peduli kesehatan. 

Lomba lari ini sekaligus m,empromosikan potensi pariwisata di NTB dan meningkatkan pertumbuhan masyarakat.

Menggali potensi atlet

“Peserta dibuka secara berjenjang mulai dari pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA hingga jenjang Internasional,” tuturnya. 

Total hadiah Bank NTB SYARIAH 10K Samota sebesar Rp 1 miliyar, dan doorprize menarik lainnya. 

BACA JUGA: Generasi Sasak, Orisinalitas dan Kemajuan Berjalan Seiring

Mulai dari sepeda motor hingga hadiah umrah untuk 5 orang yang beruntung. Rute Start dan Finish di area jembatan Samota menuju area sirkuit MXGP yang akan dimulai dari pukul 06.30 – selesai.

Diharapkan, seluruh komponen masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyukseskan NTB Syariah 10k Samota dan bisa mendaftar secara online maupun offline.

“Untuk peserta sendiri nanti bisa mendaftar secara online maupun offline. Nah untuk offline ini kami buka di beberapa tempat seperti di LEM dan beberapa tempat di Pulau Sumbawa.” ungkap Farid. ***