Rachmat Hidayat mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala daerah di Pulau Lombok mengusulkan kebutuhan pembangunan masjid dan musala
LOTIM.LombokJoirnal.com ~Mengemban amanah dan kepercayaan dari seorang Hamba Allah, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat, menjembatani penyaluran bantuan untuk pembangunan masjid dan musala di Pulau Lombok.
Ikhtiar nyata mendukung dakwah untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah.
Akhir pekan lalu, usai menyerahkan bantuan kursi roda elektrik pada salah seorang pensiunan abdi negara yang menderita lumpuh akibat stroke, Sabtu (28/01/23), Rachmat bergegas menuju Masjid As-Syafi’iyah di Lingkungan Bermis II, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur.
Pengurus dan takmir masjid telah menanti kehadiran Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini di sana
Sudah satu pekan, para tukang bekerja memasang paving blok seluas 700 meter yang mengitari seluruh halaman salah satu masjid terbesar di Kelurahan Kembang Sari tersebut. Sesuai jadwal, hari itu pemasangan ditargetkan rampung.
Selain bersilaturahmi dengan para pengurus dan takmir masjid, Rachmat ingin mengecek langsung pemasangan paving blok tersebut. Memastikan seluruhnya benar-benar paripurna.
“Bantuan paving block Masjid As-Syafi’iyah ini adalah salah satu bantuan dari hamba Allah yang ingin beribadah, tapi tidak ingin diketahui dan disebut namanya,” ucap Rachmat.
Hamba Allah itu, memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjembatani penyaluran bantuan tersebut kepada umat. Sejauh peruntukannya terkait pembangunan masjid dan musala.
Rachmat pun mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala dari berbagai daerah di Pulau Lombok untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid dan musala di daerahnya.
Selanjutnya akan diteruskan dirinya kepada sang dermawan.
“Insya Allah akan dipenuhi. Silakan disampaikan,” imbuhnya.
Dia memberi garansi prosesnya tak ribet. Nantinya, seluruh material dan biaya yang dibutukan akan disiapkan. Termasuk untuk tukang yang akan bekerja.
Sehingga tak lagi harus menjadi hal yang dipusingkan oleh para pengurus masjid dan musalah.
Tiba di depan gerbang masjid, Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Syafi’iyah Yayak Sutariyadi menyongsong kedatangan Rachmat.
Sejumlah pengurus takmir masjid juga bergegas ikut menyambut. Rachmat kemudian diajak berkeliling melihat langsung paving blok bagian halaman masjid yang pemasangannya telah rampung.
“Insya Allah hari ini sesuai jadwal sudah rampung semuanya,” turut Yayak.
Untuk pemasangan paving blok seluas 700 meter tersebut, total ada tujuh tukang yang bekerja. Memiliki waktu sepekan, rupanya mereka bekerja dari pagi hingga malam. Rata-rata mereka baru selesai bekerja menjelang pergantian hari pukul 24.00 Wita. Kecuali Jumat, para tukang libur.
Atas nama seluruh warga, jamaah, pengurus, dan takmir masjid, Yayak menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur, masjid As-Syafi’iyah begitu diperhatikan dan dibantu oleh Rachmat Hidayat. Pemasangan paving block tersebut kini memudahkan jamaah untuk beribadah. Tak lagi mereka harus khawatir dan waswas, halaman masjid akan becek manakala hujan turun.
Kepada para pengurus dan takmir masjid, Rachmat menyampaikan, bantuan itu bukanlah datang dari dirinya. Melainkan dari seorang hamba Allah yang ingin membantu umat, namun memercayakan penyaluran bantuan tersebut melalui dirinya.
Rachmat menuturkan, dirinya hanya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat. Pihak yang menjembatani kepentingan umat. Sehingga kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, ucapan terima kasih sepantasnya untuk hamba Allah yang begitu dermawan telah membantu kepentingan umat.
“Alhamdulilah, syukur kita pada Allah, jika melalui bantuan ini, seluruh masyarakat dan jamaah Masjid As-Syafi’iyah kini bisa menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk dalam beribadah,” imbuh Rachmat, sembari melanjutkan pemantauan dan melihat langsung tukang yang sedang bekerja.
Kepada media, Yayak menuturkan, proses pengajuan bantuan paving blok tesebut begitu sederhana. Hanya melalui sambungan telepon, kemudian langsung terealisasi.
“Kebetulan, ada warga kami yang rumahnya persis di depan masjid kenal dengan beliau, Pak Rachmat. Kami meminta bantuan agar bagaimana caranya hajat jamaah Masjid As-Syafi’iyah bisa disampaikan. Sekiranya pun ada hal yang dibutuhkan dari pengurus masjid dan jamaah, akan kami siapkan,” tutur Yayak.
Betapa bersyukurnya warga dan jamaah masjid ini. Begitu hajat tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, pada saat itu juga, usulan paving block ini langsung disetujui oleh Rachmat. Hari berikutnya, seluruh material yang dibutuhkan datang, bersamaan dengan para tukang yang siap mengerjakan pemasangannya.
“Sungguh kami sangat bersyukur pada Allah. Kami juga benar-benar terharu. Begitu dimudahkannya jalan yang diberikan Allah kepada kami melalui Pak Rachmat,” kata Yayak.
Pada kesempatan pertama berkumpul, doa pun dipanjatkan seluruh jamaah di masjid. Mereka bermunajat kepada Allah SWT untuk memberikan anugerah dan maghfirah bagi mereka yang telah mengulurkan tangan membantu pembangunan masjid tersebut.
Atas semua itu, Rachmat berikhtiar untuk terus menata hati dan meluruskan niat. Dia tak ingin bantuan pembangunan tempat ibadah ini dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.
Pun jika kini bantuan penyaluran bantuan ini muncul di pemberitaan media, semata sebagai bagian dari tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kepercayaan dan amanah yang telah dititipkan seorang hamba Allah pada dirinya.
Selain itu, Rachmat pun meneguhkan komitmen. Sebagaimana PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung yang memiliki komitmen untuk terus bergotong royong membangun tempat ibadah.
Dan mendukung setiap usaha dan langkah dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, Rachmat berikhtiar melakukan hal serupa. Rachmat ingin berkhidmat untuk terus melayani umat. ***
Survei BPS NTB Terkait Pendidikan Ditanggapi Kadis Dikbud
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan mengatakab, hasil Survei BPS NTB sejalan dengan berbagai inovasi pendidikan
MATARAM.LombokJournal.com ~Long From Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Provinsi NTB yang dirilis BPS NTB, Senin (30/01/23), bahwa terjadi peningkatan taraf pendidikan antar generasi, ditanggapi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan,M.Pd.
Menurutnya, Hasil SP2020 BPS Provinsi itu sejalan Ikhtiar memajukan Pendidikan di NTB.
“Sejalan dengan ikhtiar pemprov NTB untuk dapat terus memajukan pendidikan NTB, dimulai dari menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan. Di antaranya, meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu dan daya saing dan Meningkatkan peran serta masyarakat,” kata Aidy Furqan.
Dijelaskan, berbagai inovasi dihadirkan untuk terus memajukan pendidikan di NTB, sehingga menghadirkan generasi yang mampu berdaya saing.
“Pemprov NTB membentuk berbagai inovasi-inovasi yang mampu mewujudkan arah kebijakan tersebut,” tuturnya.
Inovasi – inovasi tersebut, di antaranya: menetapkan strategi THE POWER OF 5P meliputi Profile, Penampilan, Pelayanan, Peran serta dan Prestasi.
Untuk memajukan SMA ditetapkan program unggulan diantaranya SMA Gemilang Prestasi, SMA Terbuka, Sekolah Penggerak.
Sedang untuk memajukan SMK ditetapkan strategi belajar Project Based Learning (PjBL) and Production Based Learning (PBL), SMK Gemilang Karya,SMK BLUD dan Untuk memajukan SLB, diprogramkan SLB Vokasi, layanan pendidikan inklusif dan lain-lain.
Namun, dalam Aidy Furqan tidak menyinggung disparitas atau kesenjangan peningkatan kualitas pendidikan antara desa-kota. ***
Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun
Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Arrief Chandra Setiawan merilis penurunan angka kematian ibu dan anak
MATARAM.LombokJournal.com ~Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB terus mengalami penurunan, penurunan Angka Kematian Bayi (IMR) NTB hampir 90 persen dalam 50 tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan berdasarkan rilis Long Form Sensus Penduduk 2020 oleh Statistisi Madya BPS Prov. NTB, Dr. Arrief Chandra Setiawan, SST, M.Si,Senin (30/01/23).
“Dalam rentang waktu 50 tahun (periode 1971-2022) terakhir, penurunan Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB hampir 90 persen. Sedangkan untuk Kematian Maternal di Provinsi NTB hasil Long Form SP2020 tercatat sebesar 257 kematian di antara 100.000 kelahiran hidup,” jelas Arrief.
Dijelaskan lebih lanjut, IMR atau Angka Kematian Bayi (AKB) NTB cenderung menurun dari 48 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 24-25 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tersebut, terdapat 4-5 anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun per 1000 anak umur 1-4 tahun.
Sedangkan untuk angka kematian balita di NTB menunjukkan, setiap 1000 balita NTB, 29-30 di antaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.
“Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita NTB membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup,” imbuhnya. ***
Taraf Pendidikan Antar Generasi di NTB Meningkat
Menurut BPS NTB, isu disaparitas desa-kota dalam peningkatan taraf pendidikan, ini perlu perhatian semua pihak
MATARAM.LombokJournal.com ~ Taraf pendidikan di NTB mengalami kenaikan antar generasi milenial yang lahir dari tahun 1981-1996, Generasi X dari tahun 1965-1980 dan Baby Boomer dari tahun 1946-1964.
Namun Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Arrief Chandra Setiawan, SST
Dr. Arief Chandra Setiawan, SST., M.Si menjelaskan, peningkatan taraf pendidikan antar generasi masih dihadapkan pada isu disparitas antara desa-kota.
“Sehingga perlu menjadi perhatian bersama untuk bersinergi membantu anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan menjaga prinsip “equity of access to quality education” di semua wilayah,” tuturnya.
Ia menyampaikan itu saat memberikan berita resmi statistik BPS hasil Long From Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Provinsi NTB, Senin (30/01/23).
Milenialkelahiran 1981-1996 tidak sekolah sebanyak 2.66 persen, tidak tamat SD sebanyak 6.91 persen, SD sebanyak 22.94 persen, SMP 20.16 persen, SMA sebanyak 31.8 persen, DI/DII/Diii sebanyak 2.82 persen , DIV/S1 sebanyak 12.67 persen, profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.45 persen.
Generasi X dari tahun 1965-1980 tidak sekolah sebanyak 11.75 persen, tidak tamat SD sebanyak 16.57 persen, SD sebanyak 32.14 persen, SMP 12.97 persen, SMA sebanyak 18.95 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.14 persen , DIV/S1 sebanyak 6 persen, profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.43 persen.
Baby Boomer dari tahun 1946-1964, tidak sekolah sebanyak 30.97 persen, tidak tamat SD sebanyak 24.61 persen, SD sebanyak 26.96 persen, SMP 4.8 persen, SMA sebanyak 7.05 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.09 persen , DIV/S1 sebanyak 4.15 persen, Profesi sebanyak 0.02 persen dan S2 sebanyak 0.35 persen.
“Mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi baby boomer adalah tidak atau belum pernah sekolah, mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi x di NTB adalah SD/Sederajat, sementara tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi milenial adalah SMA/Sederajat,” jelasnya.***
Pengukuhan Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB
Menghadiri pengukuhan Pengda Kick Boxing NTB, Sekda NTB berharap Cabor Kick Boxing NTB nisa berprestasi di PON ke-21 di Aceh dan Medan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Cabang Olahraga (Cabor) Kick Boxing ini dihartapkan memberikan kontribusi serta prestasi dalam gelaran PON ke-21 di Aceh dan Medan.
Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menghadiri kegiatan pengukuhan Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB periode 2021-2025 di Hotel Lombok Raya, Senin (30/01/23).
Sekda mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang telah dikukuhkan atau dilantik.
“Atas nama Pemprov NTB, saya ucapkan selamat atas pengukuhan yang berjalan dengan lancar, saya berharap kick boxing akan berjaya dan membuat bangga NTB di kancah olahraga manapun tak terkecuali di PON 2024 nanti,” ujar Miq Gite panggilan akrabnya.
Secara kultural Provinsi NTB telah lama memiliki olahraga yang serupa dengan Kick Boxing, misalnya belanjakan, besepok (Lombok) dan ntumbu (Bima).
“Artinya jawara-jawara di NTB sudah ada, namun perlu diasah dengan aturan-aturan yang ada di kick boxing, saya rasa ini tidak akan jadi masalah,” tutur Miq Gite..
Sementara itu Ketua Kick Boxing Indonesia Provinsi NTB terpilih, Junaidi Kasum, mengatakan selain melantik Pengprov, kegitan ini juga melantik dan mengukuhan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota Se-NTB.
Junaidi berjanji akan memberikan berbagai prestasicabang olahraga Kick Boxing bagi NTB.
“Kami akan siapkan dan berbenah sehingga nanti di PON akan membawa emas bagi NTB,” janji JK panggilan akrabnya.
Dalam kegiatan ini, tampak hadir Ketua Umum KBI Pusat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Sekretaris KONI NTB dan perwakilan Forkompimda Provinsi NTB. ***
Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau
Survei zonasi Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, kepatuhan pelayanan publik Provinsi NTB dua tahun berturut- turut berada di zoba hijau
MATARAM.LombokJournal.com ~ Tingkat lepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB diharapkan harus tetap berada di zona hijau.
Karena itu Pemerintah harus mengetahui berbagai kebutuhan atau permasalahan yang ada dimasyarakat.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menerima silaturrahim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB, Senin (30/01/23).
Acara silaturahmi yang juga membahas terkait pelayanan publik, Wagub didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di Ruang Kerja Wagub NTB.
“Apa yang dibutuhkan masyarakat, setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat kita ketahui bersama. Makanya ada NTB Care sebagai ajang segala pengaduan masyarakat dapat kita ketahui dan aktifnya pimpinan di sosial media sehingga bisa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat,” ungkap Ummi Rohmi.
Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB masih aman di zona hijau dengan indeks pencapaian 80,71 persen di tahun 2022.
Hasil survei ini dilakukan oleh Ombudsman NTB pada tahun lalu. Kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Pemprov NTB telah maksimal, walaupun belum mencapai 100 persen.
Aman di zoba hijau
Dalam data hasil survei zonasi yang dikeluarkan Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, Provinsi NTB dua tahun berturut- turut tetap berada di dalam zona hijau.
Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhamad Rosyid Rido menilai Indeks Persepsi Maladministrasi di Provinsi NTB cukup tinggi.
Indeks Persepsi Maladministrasi bertujuan mengetahui kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang suatu standar layanan melalui pengukuran persepsi.
Fokus ditujukan pada empat layanan dasar yaitu layanan di bidang administrasi
kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang perizinan.
Sementara itu, Najamuddin menjelaskan, keterbukaan informasi pelayanan dasar di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik. Contohnya, pelayanan kesehatan yang tetap diupgrade baik dari sisi infrastruktur fisik, maupun informasi secara online dan offline.
“Kalau dihubungkan dengan pelayanan dasar, kita punya program penanganan stunting yang cukup gencar dilaksanakan mulai dari sisi intervensi kebijakan dan anggaran,” tutur Najam.
Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di Provinsi NTB, yakni NTB Care, NTB Satu Data, NTB Mall, Posyandu Keluarga, JPS Gemilang sebagai solusi kebangkitan ekonomi di masa pandemi.
Serta inovasi OPD dengan kehadiran BRIDA, Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan sebagainya.***
Rachmat Hidayat Bantu Kursi Roda Pensiunan Dinas Kehutanan
Mendenghar kabar pensiunan Dinas Kehutanan Ltim terserang stroke, Rachmat Hidayat datang memberi bantuan kursi roda elektrik warna eerah
LOTIM.LombokJournal.com ~Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelar aksi kemanusiaan.
Setelah di Lombok Barat, kali ini, kegiatan membantu sesama tersebut digelar di Gumi Patuh Karya, Lombok Timur.
Rachmat menyambangi Lingkungan Bermis II di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Sabtu (24/01/23) siang,
Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut membesuk Achmad Fadillah, pensiunan ASN Dinas Kehutanan Lombok Timur yang sakit diserang stroke.
Rachmat membawa bantuan kursi roda elektrik untuk Fadillah, dan menyerahkannya langsung kepada pensiunan abdi negara yang sudah purna tugas pada tahun 2003 silam itu.
“Ini sepenuhnya adalah kegiatan aksi kemanusiaan. Tak ada kaitannya dengan politik. Karena sesungguhnya hidup kita sebagai manusia bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana berbagi,” kata politisi kharismatik ini.
Rachmat segera menghubungi Kementerian Sosial dan meminta dikirimkan kursi roda elektrik sebagai bagian dari program aspirasinya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI. Ia mendapat informasi kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh karena serangan stroke.
Rachmat bersyukur, tidak butuh waktu lama, kursi roda elektrik ini disiapkan dan dikirim Kemensos ke Mataram.
“Kursi roda ini mudah-mudahan dapat membantu Pak Fadillah bisa tetap mandiri dalam beraktivitas dan beribadah,” imbuh Rachmat.
Kerabat dan putra-putri Achmad Fadillah menyongsong kedatangan Rachmat dan rombongan dengan suka cita.
Mereka menyampaikan ucapan terima kasih untuk seluruh perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan NTB tersebut untuk Achmad Fadillah dan keluarga.
Rachmat sendiri datang dengan didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Ahmad Sukro dan Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP yakni Nirmala Luk Santi, Marianah, dan Baiq Nurhasanah. Hadir pula politisi senior PDIP NTB yang juga mantan Anggota DPRD Lombok Timur H Jumat Dahlan dan sejumlah pengurus PDIP lainnya.
Kebetulan, pada hari yang sama, jajaran PDIP Lombok Timur memang akan menggelar aksi penanaman pohon dan penghijauan di Kecamatan Sakra, sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan sekaligus perayaan ulang tahun ke-76 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C.) Hj Megawati Soekarnoputri.
Rachmat sendiri pada pagi hari sebelum menjenguk Achmad Fadillah, telah mencanangkan Gerakan PDIP untuk menanam pohondan aksi bersih-bersih daerah aliran sungai di Dusun Selojan, Desa Presak, Batukliang, Lombok Tengah.
Gerakan tersebut kemudian dilakukan serentak pada hari yang sama oleh pengurus PDIP di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.
Bagi Rachmat, Achmad Fadillah adalah sosok pejuang lingkungan. Rachmat yang mengawali karir politiknya dari Lombok Timur, tahu persis, bagaimana Fadillah mendedikasikan karir birokratnya yang panjang untuk menyelamatkan hutan di Lombok Timur.
Fadillah terlibat dan berada di garis depan untuk memimpin berbagai aksi penghijauan hutan di kawasan Sambelia, salah satu daerah di kaki Gunung Rinjani yang masuk wilayah Lombok Timur.
Juga aktif menjaga dan menghijaukan kawasan Gawah Sekaroh, salah satu kawasan hutan di Lombok Timur bagian selatan.
Karena itu, jika kini dirinya begitu responsif membantu kursi roda elektrik saat menerima kabar kalau Achmad Fadillah menderita lumpuh, hal itu kata Rachmat adalah wujud penghormatan atas seluruh dedikasi, jasa, dan pengabdian yang diberikan Fadillah untuk lingkungan.
“Bantuan ini tentu tak akan sebanding dengan dedikasi dan pengabdian yang sudah beliau berikan,” ucap Rachmat.
Kepada sosok-sosok yang begitu memperhatikan keberlanjutan lingkungan seperti Achmad Fadillah, kata Rachmat, PDI Perjuangan ingin menyampaikan rasa terima kasih.
Sebab, pengabdian mereka sejalan dengan perhatian besar yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, yang memiliki rasa cinta Tanah Air dan begitu mencintai bumi dan lingkungan.
Rasa cinta itu hingga kini terus dibangun Ibu Mega dan menjadi kultur partai, agar setiap kader partai benar-benar menaruh rasa cinta pada tanaman dan lingkungan.
Aksi-aksi penghijauan dengan menanam pohon kata Rachmat, berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.
Sebab, pohon mampu memproduksi oksigen, menyimpan karbon, dan bahkan menghasilkan buah maupun bahan obat yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pohon juga menjadi tempat berlindung dan rumah dari berbagai spesies binatang.
”Dan jangan pernah lupa, pohon juga menjadi sumber daya penting bagi kehidupan dan peradaban,” imbuhnya.
Rachmat menekankan, aksi penghijauan dan menanam pohon adalah cara terbaik merawat kehidupan. Dan itulah mengapa, Ibu Mega tiada henti menginstruksikan kepada seluruh kader untuk bergerak konkret dalam merawat bumi secara bersama-sama.
“Bantuan ini adalah wujud terima kasih kami untuk pengabdian pada lingkungan yang sudah dilakukan Pak Achmad Fadillah,” kata Rachmat.
Kustadi dari Sentra Paramita Mataram, unit kerja milik Kementerian Sosial di NTB menjelaskan, kursi roda elektrik untuk Achmad Fadillah bersumber dari Program Aspirasi H Rachmat Hidayat yang dikirim langsung Kementerian Sosial.
Harga satu unit kursi roda elektrik tersebut mencapai Rp 27 juta.
“Kursi roda elektrik ini canggih karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang memudahkan penderita mengoperasikannya secara mandiri dan simple,” kata Kustadi.
Usai penyerahan, Fadillah pun langsung mencoba kursi roda elektrik tersebut di halaman rumahnya.
Sejumlah petugas dari Sentra Paramita Mataram juga membantu dengan menerangkan secara tekun dan detail terkait dengan fungsi-fungsi pada fitur kursi roda elektrik beserta cara mengoperasikannya.
Fadillah dan keluarganya pun terlihat menyimak dengan sangat seksama.
Tanggapi Situasi Terkini Politik NTB
Pada kesempatan yang sama, Rachmat Hidayat sempat menjawab pertanyaan media terkait situasi terkini perpolitikan di NTB. Awak media meminta tanggapan terhadap sejumlah dinamika politik yang membelit sejumlah Parpol di NTB, dimana terjadi aksi lompat pagar elite partai.
Selain itu, ada juga pucuk pimpinan partai yang dicopot dari jabatannya lalu diganti oleh orang yang baru dan bahkan merupakan pecatan dari partai lain.
Politisi senior NTB ini mengemukakan, apa yang terjadi tersebut adalah situasi yang biasa. Dinamika terjadi adalah di tingkatan elite partai, bukan dinamika di masyarakat. Karena itu kata Rachmat, situasi tersebut tak akan banyak berdampak pada masyarakat secara luas.
“Ini tak ubahnya seperti meteror-meteor yang bertabrakan di angkasa. Saling baku hantam sesama meteor. Pada akhirnya, hanya akan menjadi debu ketika tiba di tanah,” kata Rachmat.
Rachmat terus mencermati dinamika yang terjadi tersebut. Namun, dia menegaskan, PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dari meteor-meteor tersebut.
Karena itu, jika kini sejumlah partai politik di NTB disibukkan dengan dinamika akibat ulah dan tindakan elite di partai tersebut, PDIP NTB memilih terus bersama-sama rakyat NTB.
PDIP NTB kata Rachmat, istiqomah untuk membantu masyarakat, tanpa embel-embel kepentingan politik sesaat di belakangnya.
Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan UMKM, bantuan beasiswa, bantuan RTLH, dan juga bantuan untuk Pondok Pesantren seperti pembangunan ruang kelas baru.
Untuk tahun 2023 ini, Rachmat menginformasikan, dirinya menyiapkan program penyaluran beragam bantuan sosial untuk masyarakat di Pulau Lombok tanpa memandang latar belakang, kepentingan, maupun strata sosialnya.
“Siapa pun warga Lombok yang memerlukan bantuan terkait tupoksi Komisi VIII DPR RI, saya akan bantu tanpa ada birokrasi bertele-tele dan potongan sesenpun,” katanya.
Ia menekankan, setiap bantuan tersebut akan dipublikasi secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari akuntabilitas dirinya sebagai Wakil Rakyat dari dapil Pulau Lombok. (*)
Pencabulan Siswa SD di Sidoarjo, Korban Hamil 6 Bulan
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga pantau kasus pencabulan siswa SD yang dilakukan ayah tiri di Sidoarjo
LombokJournal.com ~ Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, korbannya anak perempuan yang masih kelas VI sekolah dasar, mendapat perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.
Pria berinisial S (51) itu melakukan perbuatan bejat kepada anak tirinya yang masih kelas VI Sekolah Dasar. Anehnya, perbuatan itu dilakukan atas dorongan dari ibu kandung korban, R (31). Kerjadiamnya itu dilaporkan polisi bulan September 2022.
Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur dalam rangka pemantauan kasus kekerasan seksual oleh ayah tiri di Sidoarjo.
“Kami mengapresiasi gerak cepat yang terintegrasi lintas sektor antara dinas pengampu isu perempuan dan anak dengan kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, juga Dinas Pendidikan dalam memberikan pendampingan yang terbaik bagi korban,” ujar Menteri PPPA di Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (28/01/23).
Mmiris sekali kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah tiri di Kabupaten Sidoarjo. Figurt ayah seharusnya memberikan hak atas perlindungan terhadap anak.
Namun dalam kasus ini seluruh pihak berupaya memberikan penanganan yang komprehensif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban.
“Korban masih bersemangat menempuh pendidikan dan menggapai cita-citanya menjadi dokter,” kata Menteri PPPA.
Ia menyebutkan, saat ini korban dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 24 minggu. “Namun korban belum memahami kondisi tubuhnya yang tengah mengandung tersebut,” katamya.
Aparat penegak hukum didorong untuk memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaku dapat dikenai penambahan hukuman 1/3 dari ancaman pidana, karena kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua korban.
“Kami yakin dan percaya aparat penegak hukum akan menangani kasus ini secara tuntas dan cepat demi memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Proses hukum ini terus kami pantau bersama UPTD PPA Sidoarjo,” ujar Menteri PPPA.
Bagaimana korban yang masih kecil, tapi sudah mengandung 24 minggu atau 6 bulan?
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman menhayakan, pihaknya mengambil beberapa langkah inisiatif, salah satunya terkait persalinan korban.
“Bilamana secara klinis tidak memungkinkan melakukan persalinan secara normal, maka akan dilakukan operasi caesar. Pemerintah Daerah sudah menyanggupi pembiayaan persalinan dan kami sudah mendaftarkan korban sebagai peserta BPJS,” tutur Syaf.
Nantinya persalinan korban akan dilaksanakan secara tertutup.
“Ketika bayinya lahir, maka korban dan ibunya akan membuat pernyataan bahwa bayi tersebut diserahkan kepada Negara melalui Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PSAB) Dinas Sosial,” kata Syaf.
Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara bergantian oleh tim kesehatan, tim psikolog, dan sekolah.
“Misalnya evaluasi oleh pihak sekolah terkait pembelajaran yang diikuti oleh korban secara daring. Mudah-mudahan untuk penanganan korban ini sudah kita tangani dengan baik,” pungkas Syaf.
Kasus kekerasan seksual yang menimpah siswa SD itu mendapat atensi besar dari Menteri Sosial, Tri Rismaharini Menteri Sosial saat berkunjung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo hari ini, Minggu (04/09/22).
Risma yang mengaku mendapat kabar kasus pencabulantersebut dari kerabatnya, dan ia terlihat cukup geram, seyelah mengetahui pelakunya adalah ayah tiri korban. ***
Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik
Peristiwa kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan bahkan ada kejadian di lingkungan kantor Kementerian
LombokJournal.com ~ Kaum perempuan yang sering kali menjadi korban kasus kekerasan seksual, yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Komnas Perempuan mencatat, selama Januari hingga November 2022 menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas, dan 899 kasus di ranah personal.
Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan bulan April 2022 membawa angin segar, yang berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya.
Namun masih cukup banyak kasus kekerasan seksual sepanjang 2022 ini.
Seperti dikutip dari Beautynesia ada beberapa kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menjadi sorotan publik Indonesia sepanjang tahun 2022.
Pria cium anak di bawah umur di Gresik, Jawa Timur
Ini kasus pelecehan seksual yang bikin netizen geram, viral di media sosial potongan video dari rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria mencium anak di bawah umur di Gresik. Ini terjadi bulan Juni 2022.
Pelecehan anak di Gresik
Polisi setempat pernah mengatakan, kejadian tersebut bukanlah pelecehan , ini mendapat kritik dan kecaman.
Rekaman CCTV yang beredar di media sosial berdurasi 1 menit 58 detik. Seorang pria memakai kemeja putih dan celana coklat, duduk di sebuah toko, ia sedang membeli minuman.
Datang seorang perempuan dewasa bersama seorang anak perempuan. Ketika perempuan dewasa masuk ke toko, sang anak yang mengenakan jilbab coklat menunggu di luar, di dekat pria yang duduk itu.
Terlihat pria itu tampak sedang mengawasi keadaan sekitar, lalu ia menarik tangan anak perempuan untuk mendekat ke arahnya. Situasi yang sepi dan tidak ada yang memperhatikan, pria itu lalu memeluk tubuh anak perempuan dan menciumnya.
Setelah dicium pria itu, sang anak perempuan nampak mengusap mulutnya dengan wajah bingung. Tak puas, pria tersebut kembali mencium perempuan di bawah umur itu lalu pergi meninggalkan toko.
Diketahui aksi dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi di Desa Mriyunan, Sidayu, Gresik.
Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Buchori (49) akhirnya diamankan polisi pada Kamis (23/06/22) malam. Usai melakukan penyelidikan terhadap rekaman CCTV dan memeriksa beberapa saksi, pihak Satreskrim Polres Gresik bekerja sama dengan Polda Jatim, menangkap pelaku. Kepada polisi, Buchori menyebut aksinya karena nafsu birahinya meningkat usai empat tahun menduda.
Buchori mengaku baru pertama kali melakukan pencabulan. Namun ia memang memiliki niat melampiaskan nafsunya ketika melihat korban yang berusia 12 tahun.
Masih ingat kasus pencabulan santriwati di Jombang yang sempat bikin geger masyarakat Indonesia?
MSAT alias Mas Bechi
Setelah beberapa kali gagal ditangkap, MSAT alias Mas Bechi, pelaku pencabulan terhadap santriwati di Jombang, akhirnya menyerahkan diri kepada polisi pada awal Juli 2022 lalu sekitar pukul 23:00 WIB.
MSAT telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2 tahun lalu setelah menjadi DPO selama 6 bulan atas dugaan pencabulan terhadap santriwati.
Kasus pencabulan Mas Bechi terhadap santriwati ini telah dilakukan sejak 2017. Pada 2018, ada santri yang berani melapor ke Polres Jombang. Laporan ini atas dugaan pencabulan, persetubuhan hingga kekerasan seksual pada tiga santriwati, seperti dilansir dari detikJatim.
Pada Oktober 2019 Polres Jombang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Ini karena pelapor dianggap tidak memiliki bukti lengkap.
Usai penolakan laporan korban karena tak cukup bukti, akhirnya korban lain pun melaporkan MSAT ke Polres Jombang. Laporan ini juga dilakukan pada tahun 2019.
Hingga akhirnya Januari 2020, penyidikan kasus ini resmi diambil alih Polda Jatim.
Korban pencabulandan pemerkosaan Mas Bechi buka suara. Sambil terisak, para korban menceritakan kisah pilu yang mereka alami.
Ada dua korban yang berani bersuara dan membeberkan aksi keji yang dilakukan Mas Bechi. Pengakuan tersebut disampaikan melalui wawancara dengan CNNIndonesia TV pada Maret 2020 lalu.
Terungkap, Mas Bechi tidak hanya melakukan aksi pencabulan dan pemerkosaan, namun ia juga menyekap hingga menghajar korban.
Korban pertama mengaku sempat menjalin hubungan asmara dengan Mas Bechi dan berjalan selama 5 tahun. Ketika korban berusia 15 tahun, ia mengaku dicabuli untuk pertama kalinya.
Di tahun keempat menjalani hubungan, korban ingin berpisah dengan Mas Bechi. Namun, ia malah dipaksa, diancam hingga dihajar oleh MSAT.
Korban pun sempat mencari perlindungan untuk melepaskan diri dari Mas Bechi. Namun, upaya tersebut diketahui Mas Bechi.
Ia kemudian dijemput paksa oleh orang suruhan Mas Bechi dan dibawa ke sebuah tempat yang disebut Puri. Di sana, ia dihajar dan diperkosa oleh Mas Bechi.
Kabar terbaru, pelaku pencabulan yang menjadi terdakwa, Moch Subchi Azal Tzani (MSAT) alias Mas Bechi (42) divonis 7 tahun penjara.
Mas Bechi terbukti bersalah dalam kasus perbuatan cabul terhadap santriwati. Namun, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 16 tahun pidana penjara.
Nama motivator Julianto Eka Putra, jadi sorotan pada pertengahan Juli 2022 lalu. Julianto Eka Putra (JE) menjadi tersangka kasus kekerasan seksual terhadap siswi di SMA SPI Kota Batu, Malang, di mana ia merupakan pendiri sekolah terkenal tersebut.
Julianto Eka Putra
Kasus ini sebenarnya sudah bergulir cukup lama, mencuat pada akhir Mei 2021. Butuh waktu sekitar 67 hari sebelum akhirnya Julianto Eka Putra ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pada 5 Agustus 2021 lalu. Setelah hampir satu tahun ditetapkan sebagai tersangka, motivator Julianto Eka Putra akhirnya resmi ditahan pada Senin (11/07/22).
Julianto Eka Putra mendirikan SMA SPI dengan tujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu dalam bidang pendidikan.
Namun siapa sangka, tersimpan cerita kelam di dalamnya. Diduga belasan siswi menjadi korban kekerasan seksual Julianto Eka Putra.
Dari belasan korban, ada dua korban yang berani bersuara dan membeberkan aksi keji Julianto Eka Putra terhadap mereka. Salah seorang korban, mengaku masuk ke sekolah SPI karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia berharap dengan mengenyam pendidikan di sekolah SPI, bisa membuat masa depannya cerah.
Tragedi bermula ketika ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Saat itu ia masih berusia 16 tahun. Ia baru saja mengikuti sebuah perlombaan, kemudian ia dibawa oleh Julianto Eka Putra ke sebuah bukit. Di situ, ia diberi motivasi oleh pria yang kerap disapa Ko Jul tersebut.
Saya dimotivasi oleh JE, si JE bilang kalau ‘kamu itu anak yang punya potensi, kamu mau nggak Koko didik untuk bisa menjadi seorang leader?'” ungkap salah seorang korban kepada Karen Pooroe, dilansir dari YouTube CokroTV, jum’at (08/07).
Pria yang akrab disapa Ko Jul itu meminta korban untuk menganggapnya sebagai sosok ayah atau kakak. Pria tersebut juga berpesan jika korban ingin sukses, maka ia harus menuruti apa perkataan dirinya.
Setelahnya, aksi pelecehan seksual terjadi. Korban mengaku dipeluk, dicium, hingga dipaksa berhubungan badan. Julianto Eka Putra mengancam korban agar tidak memberi tahu siapapun soal kejadian tersebut. Korban pun ketakutan dan tidak berani melawan.
Jika ia tidak menurut, ia akan dimaki-maki bahkan dipukul. Korban mengaku kekerasan seksual yang diterimanya berlangsung hingga ia lulus dari sekolah SPI. Tak hanya itu, korban mengaku juga disuruh bekerja oleh Julianto Eka Putra. Namun, ia tidak digaji.
Julianto Eka Putra
Pada bulan September 2022 lalu, Julianto Eka Putra divonis penjara 12 tahun. Ia terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual hingga pemerkosaan terhadap siswanya.
Pemerkosaan Siswi SD di Medan oleh Kepsek dan Tukang Sapu Sekolah
Heboh di media sosial soal seorang siswi SD di Medan diduga diperkosa oleh kepala sekolah dan tukang sapu. Kasus ini menjadi viral setelah orangtua korban, melaporkan kejadian tersebut ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada September 2022 lalu.
Melalui video yang diunggah Hotman di akun Instagramnya, @hotmanparisofficial, ia menjelaskan, ada seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang diduga diperkosa oleh beberapa orang.
“Ada satu kasus, ini lah anak kecil, cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang. Oleh oknum pimpin sekolah, pimpinan administrasi bahkan tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini,” kata Hotman.
bu dari korban, kemudian menceritakan kronologi kejadian yang dialami sang anak. Diduga sang anak diperkosa oleh beberapa orang di gudang sekolah. Awalnya, sang anak diberi serbuk putih oleh tukang sapu.
“Anak saya dibawa ke gudang, awalnya anak saya dikasih serbuk putih sama tukang sapu. Setelah habis, mulutnya dilakban, kakinya diikat, setelah itu digendong dibawa ke gudang,” tuturnya kepada Hotman.
Di dalam gudang tersebut dceritakan, sudah ada kepala sekolah yang menunggu. Setelah itu, korban diduga diperkosa secara bergilir oleh kepala sekolah dan tukang sapu sekolah.
“Pimpinan masuk dan terjadi lah pelecehan. Iya diperkosa bergantian,” tuturnya.
Kasus ini disebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan dan sudah ditarik ke Polda Sumut. Hotman Paris mengatakan laporan pemerkosaan ini bernomor 1769 tanggal 10 September 2021.
“Bapak Kapolda Sumatera Utara tolong segera kasus ini mendapat perhatian,” sebut Hotman Paris.
Pemerkosaan Pegawai Kemenkop
Kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bikin publik geger.
Dugaan kasus asusila ini terjadi pada 2019 silam, namun kembali mencuat usai korban berinisial ND kembali membuka kasusnya. Mengajukan praperadilan atas keputusan penghentian kasus oleh Polresta Bogor pada 2020.
Di tahun 2019, polisi mendapat aduan dari ayah korban dengan isi aduan terkait tindakan asusila yang dialami ND. Terduga asusila yang berjumlah 4 orang sempat ditahan dengan dugaan tindak asusila selama 21 hari oleh pihak Polres Kota Bogor, Februari 2020.
Satu bulan setelahnya, polisi menghentikan penyelidikan kasus usai pelaku dan korban disebut telah berdamai.
Pelecehan diduga terjadi pada 5-6 Desember 2019 saat Kemenkop melakukan kegiatan di luar kantor yang diikuti oleh Bidang Kepegawaian. Korban berinisial ND menjadi salah satu pesertanya.
Pada 5 Desember 2019, usai kegiatan, sekitar pukul 23.30 WIB, ND beserta tujuh orang lainnya makan di sebuah restoran. Pada 6 Desember 2019, sekitar pukul 04.00 WIB, ND kembali ke hotel.
“Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila oleh empat orang, W, Z, MF, dan N, terhadap ND di dalam kamar di sebuah hotel di Bogor,” ungkap Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim di Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/10).
Kemudian pada 20 Desember 2019, Arif mengatakan orangtua korban yang juga pegawai di Kemenkop melaporkan adanya pelecehan seksual yang dialami anaknya. Usai mendapat laporan itu, pihaknya langsung memberikan pendampingan kepada ND.
Pada 30 Desember 2019, bidang kepegawaian melakukan pemanggilan kepada dua pelaku. Pada 1 Januari 2020, Polres Bogor mulai melakukan penyelidikan dengan memanggil empat terduga pelaku.
Pada 13 Februari 2020, empat terduga pelaku ditahan selama 21 hari oleh Polres Bogor Kota. Pada 14 Februari 2020, Kemenkop memberikan sanksi pemutusan kontrak kepada pelaku MF dan N yang berstatus non-ASN. Sedangkan W dan Z diberi sanksi turun jabatan dari kelas jabatan 7 ke kelas jabatan 3.
Di bulan Maret, pelaku diproses dan ditangguhkan dari tahanan serta diwajibkan lapor 2 kali seminggu. Arif mengatakan kasus tersebut selesai dengan mediasi antara korban dengan pelaku. Kemudian, pada 13 April 2020, korban ND menikah dengan pelaku Z.
“Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pihak kepolisian terbitkan SP3,” katanya.
Adanya kesepakatan damai tersebut dibantah oleh pihak korban. Tim Advokasi dan Komunikasi Publik Kasus Korban Pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan UKM (TAKON Kemenkop) mewakili pihak keluarga membantah klaim yang disampaikan Kemenkop UKM.
Koordinator TAKON Kemenkop, Kustiah Hasim, mengatakan kakak korban menyebut klaim fakta tersebut tak berdasar kebenaran alias bohong.
Kustiah memaparkan, ide terkait pernikahan pelaku dengan korban didorong oleh pihak kepolisian, bukan dari keluarga atau orangtua korban.
Pernikahan inilah yang akhirnya menjadi dasar penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan oleh Polresta Bogor. Padahal, menurut Kustiah, pihak keluarga korban tidak pernah mengetahui perihal SP3 tersebut.
Selain itu, pihak keluarga juga membantah soal pengunduran diri korban. Justru, kakak korban menanyakan alasan mengapa korban tidak diperpanjang masa kerjanya alias tidak dipekerjakan lagi di Kemenkop UKM.
Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan menjelaskan soal kasus pelecehan seksual di Kemenkop UKM. Dia menjelaskan alasan penyelidikan kasus tersebut disetop. Kasus sempat diproses dan para pelaku sempat ditahan Mapolresta Bogor Kota pada Februari 2020.
Namun kemudian, kata Ferdy, pihak korban dan keluarga datang ke Polresta Bogor Kota pada Maret 2020 untuk mencabut laporan. Dia mengatakan kedua pihak sudah berdamai dan pelaku akan menikahi korban sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kemudian Maret 2020 itu datanglah korban dengan keluarganya membawa surat pencabutan laporan dan perdamaian yang sudah ditandatangani oleh para pihak, pelapor maupun terlapor, terus dengan juga menunjukkan ternyata mereka sudah sepakat akan melakukan pernikahan,” sebut Ferdy, dikutip dari detikNews.
Ferdy mengatakan pernikahan antara pelaku dan korban merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Ia membantah jika polisi dituding mendorong pernikahan itu dijadikan alat untuk membebaskan pelaku dari jeratan hukum.
Pada November 2022 lalu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki memecat dua PNS pelaku kasus dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. Keputusan ini merupakan hasil penelusuran tim independen.
“Setelah melalui suatu proses koordinasi dengan BKN, Kemen PPPA, KASN, dan juga hasil penelusuran Tim Independen, kami putuskan memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku kekerasan seksual kepada dua PNS atas nama ZPA dan WA,” ujar Teten dalam konfrensi pers di kantor Kemenkop UKM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/11/22), dilansir dari detikNews.
Sementara untuk pelaku berinisial EW tak ikut dipecat namun dikenakan sanksi penurunan jabatan. Pelaku lainnya, berinisial MM diberikan sanksi pemutusan kontrak kerja. ***
Menuirut Kadis Kominfotik, jurnalistik haruslah adil dari hati agar jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Hadirnya Gabungan Jurnalisme Investigasi (GJI) Nusa Tenggara Barat sebagai organisasi profesi harus mampu menghadirkan kebaikan dan kebajikan bagi pembangunan.
Najamuddin Amy (kanan)
“Perkembangannya, jurnalistik tidak lagi menyajikan berita cover both side tapi cover all sides,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat, Najamudin Amy di Hotel Same, Mataram, Jumat (27/01/23).
Hal itu dikatakannya saat pengukuhan pengurus GJI 2023 – 2025 dan rapat kerja daerah pertama komunitas wartawan investigasi tersebut. Bahkan ia menegaskan, proses sebuah berita adalah menuliskannya secara adil sejak dalam pikiran.
Sebuah berita tidak lagi disampaikan atau ditulis dengan pendekatan kausalitas atau sebab akibat dari sebuah kasus atau peristiwa yang memuat keterangan dua pihak saja.
“Tapi harus dilakukan pendekatan melingkar dan komprehensif dan tidak mendegradasi nilai, norma tertentu atau pihak tertentu,” tegasnya.
Ditambahkannya, jika tidak memperhitungkan asas keadilan bagi semua pihak dari pikiran, maka haruslah adil dari hati karena hanya dengan melalui proses tersebut tugas jurnalistik bisa diselesaikan dan menghasilkan pesan kebaikan dan kebajikan.
Ia mengingatkan pula bahwa tantangan organisasi semakin berat terutama dari dalam organisasi sendiri dan berharap GJI dapat solid dan memiliki anggota yang sejahtera namun juga kompeten.
Sementara itu, Hari Kasidi, Ketua GJI terpilih mengatakan, kehadiran GJI tidak bermaksud menyaingi organisasi yang telah ada namun akan memberikan warna bagi jurnalisme di NTB.
“Proses investigasi jurnalistik sebuah kasus dimulai dari kejanggalan. Tidak jarang wartawan investigasi mendapatkan intimidasi maupun perlakuan buruk lainnya”, sebut Hari.
Karena itu, selain memperkuat anggota organisasi GJI dengan kompetensi investigasi dan kapasitas profesi wartawan yang lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ia berharap GJI dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dan taat pada UU Ciptaker.
GJI adalah organisasi profesi wartawan investigasi yang dibentuk setahun silam dan saat ini telah memiliki perwakilan di kabupaten/ kota dari beragam organisasi wartawan dan perusahaan media yang ada di NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov NTB juga mendapatkan penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik versi GJI.
Hadir pula dalam pengukuhan tersebut, Kapolresta Mataram, Wakil Ketua PWI NTB, Pembina GJI, perwakilan kabupaten/kota, beberapa kepala OPD Pemprov NTB dan insan pers lainnya. ***
