UMKM Jadi Pendorong Ekonomi NTB Tumbuh 7,01 Persen

Salah satu permasalahan klasik UMKM dan IKM adalah hak paten, sehingga banyak produk NTB yang justru diakui sebagai produk daerah lain

MATARAM.lombokjournal.com —  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi salah satu sektor pendorong peningkatan perekonomian NTB tanpa tambang.

Perekonomian NTB tanpa tambang mampu tumbuh menjadi 7,01 persen di tahun 2017.

Namun, keduanya masih sering mengalami kendala teknis. Mulai dari pemasaran, kemasan, hak paten hingga sertifikasi halal.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB  H Irnadi Kusuma usai rilis pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV di kantor BPS NTB  mengatakan, ada beberapa hal yang di luar wewenang Pemprov NTB.

“Salah satunya terkait sertifikasi halal yang di bawah wewenang MUI. Meski begitu bukan berarti Pemprov tidak memberikan atensi akan hal tersebut,” tegasnya

Menurutnya, perlu koordinasi dan saling mengingatkan satu sama lain, artinya peningkatan perekonomian NTB bukan hanya kewajiban pemerintah saja. Segenap komponen pemerintahan hingga masyarakat harus ikut menggerakkan roda perekonomian.

“UMKM dan IKM menjadi bagian pemacu peningkatan perekonomian NTB. Sehingga perlu juga mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terang Irnadi

Ia melanjutkan, salah satu permasalahan klasik UMKM dan IKM adalah hak paten. Banyak produk NTB yang justru diakui daerah lain sebagai produk mereka.

Ini merupakan permasalahan yang terjadi berulang-ulang di NTB. Bahkan pemerintah daerah dan Pemrov NTB sendiri memberikan atensi akan hal ini.

“Kita sudah lama menyadari ini menjadi titik lemahnya kita,” akunya.

Sebab itu, tentu sangat diperlukan branding yang kuat untuk menghadapi hal tersebut. Branding yang  akan memunculkan gairah ekonomi dalam masyarakat.

Baik itu berupa hak paten maupun merek dagang. Keduanya harus diakui secara nasional dan internasional.

Pemprov NTB tetap berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu akan menjadi bagian dari evaluasi Pemprov NTB dan stakeholder terkait.

Meski begitu, Irnadi menegaskan permasalahan tersebut tidak berarti membuat semua UMKM dan IKM pesimis dalam meningkatkan perekonomian daerah di NTB.

AYA