Pj Gubernur NTB Beri Penguatan Pembangunan Pendidikan
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB mengingatkan agar berhati-hati mengelola anggaran pendidikan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs HL Gita Ariadi, MSi bersilaturahmi dengan komunitas sekolah dan memberikan penguatan terkait pembangunan pendidikan NTB.
BACA JUGA: Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023
“Kita saling mengingatkan agar berhati hati dalam pengelolaan program dan proyek pembangunan pendidikan,” tegas Miq Gite di depan para kepala sekolah negeri, Dinas Dikbud kabupaten/ kota dan Kantor Cabang Dinas di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Selasa (26/09/23).
Hal tersebut disampaikan Miq Gite terkait pengelolaan anggaran pendidikan di antara beberapa hal lain. Dalam tugas dan fungsi sekolah, Miq Gite menekankan agar penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing dilaksanakan sebaik baiknya dengan fokus pada program yang menjadi kewenangan provinsi seperti beasiswa di tengah keterbatasan anggaran.
Pembiayaan beasiswa difokuskan pada penguatan bahasa asing sejak kelas 12 dengan memanfaatkan peluang kerja sama beasiswa di lembaga pemerintah sampai perguruan tinggi.
BACA JUGA: Rumah Rachmat Hidayat Jadi Perjumpaan Semua Pihak
Sebagai Pj Gubernur, Miq Gite menambahkan untuk memelihara stabilitas politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta menekankan tetap melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk berkontribusi dalam pembangunan NTB hingga berakhirnya tugas Penjabat Gubernur.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Dr Aidy Furqon mengatakan, kegiatan penguatan kali ini dihadiri oleh sekolah negeri.
“Nanti akan ada pula koordinasi dengan sekolah sekolah swasta untuk penguatan dan silaturahmi,” kata Aidy.
BACA JUGA: Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan
Selain komunitas sekolah SMA, SMK dan SLB serta kepala lembaga pendidikan, hadir pula sebagai narasumber, Humas Polda NTB dalam penguatan keamanan memelihara kondusifitas daerah, Ketua KPU NTB tentang politik dan tahapan Pemilu serta Ketua Bawaslu memberikan pemaparan tentang netralitas ASN dan politik praktis. ***