Program PMII Diminta Turun Langsung ke Masyarakat 

Sekda NTB menyampaikan pesan, program PMII harus turun ke lapangan untuk mengedukasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NTB untuk dapat  mengedukasi masyarakat, terkait permasalahan stunting, perdagangan orang, pernikahan dini dan lain sebagainya. 

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, mengajak PMII bergerak, mengedukasi ibu bapak sanak saudara kita, agar terhindar dari berbagai permalahan yang ada di sekitar masyarakat. 

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di NTB Punya Data Stunting Tiap Dusun

“Seperti maraknya kasus stunting yang akar mulanya dari pernikahan dini yang harus dicegah, hadirnya PMII di tengah masyarakat tentu dapat mengedukasinya,” tutur Sekda NTB saat menerima audiensi PMII di Ruang Rapat Sekda NTB, Jum’at (05/08/22).

Pesannya, agar setiap program kerja dari PMII dapat turun langsung ke masyarakat. sehingga berbagai permaslahan dapat diselesaikan dari hulu ke hilir. Jangan lagi ada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, banyaknya masyarakat yang masih menggunakan calo.

“Jangan sampai hal seperti ini kita diamkan, termasuk masyarakat yang pergi menjadi tenaga kerja ilegal tanpa prosedur yang jelas. Inilah yang menjadi masalah, baik musibah kecelakaan di perjalanan, diperlakukan tidak senonoh di tempat kerja, tidak dapat perlindungan karena di luar jangkauan jalur-jalur resmi pemerintah,” ungkap Miq Gite.

Ia memberikan apresiasi dan dukungan terhadap PMII yang akan mengikuti Seminar Nasional oleh Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC) Bali-Nusa Tenggara yang akan dilaksanakan pada 14-16 Agustus di Denpasar Bali.

Sekretari Umum PMII NTB, Muhammad Faozan berharap, agar PMII dan Pemerintah Daerah dapat terus bersinergi dalam melakukan penanggulangan stunting, pernikahan dini maupun perdagangan orang.

BACA JUGA: Rakor Perhubungan Bertajuk “Trans[ortasi Berkeselamatan” Dinilai Tepat

“KIta berharap kesinambungan PMII, Stakeholder terkait dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi pernikahan dini maupun stunting ini kita bersinergi dalam upaya penanggulangan hal tersebut,” tutupnya. ***