Rapat Pengendalian Inflasi, Pemerintah Salurkan Bantuan Sosial
Gubernur NTB ikuti rapat video conference terkait kebijakan pengendalian inflasi yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian
MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Video Conference terkait Kebijakan Pengendalian Inflasi, khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Recofusing 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, berlangsung hari Senin (05/09/22).
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah hadir dalam rapat video conference yang dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian tersebut.
BACA JUGA: Rektor Unram: Mimbar Akademik Terbuka untuk Tokoh Mana pun
Selain itu juga diikuti Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga, Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghimbau, agar masyarakat kurang mampu dapat terus dijaga, melalui beberapa skema bantuan sosial yang akan dilakukan pemerintah.
Skema yang dimaksud seperti pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari DAU atau DBH.
“Kita akan terus berupaya menjaga masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui skema yang telah disusun pemerintah memberikan BLT sebesar 12.4 triliun yang di kelola Kemensos, dukungan untuk pekerja yang dikelola untuk kemenaker sebanyak 9,6 Triliu, Pemda 2 persen dari dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH,” ucapnya.
Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D menjabarkan, skema pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 Triliun. BLT dan BSU akan dieksekusi pada akhir Agustus atau awal September.
Dan dukungan dari Pemda 2 persen diperkirakan dapat dieksekusi pada Oktober.
“Kita berharap ini nanti program perlindungan sosial, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, bagi usaha mikro, usaha kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Zulkieflimansyah menuturkan, langkah nyata yang dilakukan untuk menangani inflasi, yaitu salah satunya melalui operasi pasar.
BACA JUGA: Mengapa Orang Mau Menjadi Pembunuh Bayaran
“Langkah real pemerintah untuk menangani inflasi yaitu operasi pasar dan tadi dijelaskan, subsidinya akibat gejolak eksternal itu membengkak. Jadi pemerintah tidak punya pilihan lain, di sisi yang lain kita tidak mau memberatkan masyarakat sehingga nanti ada bantuan kepada masyarakat langsung, supaya nanti yang betul-betul terkena dampaknya tidak terlalu memberatkan,” tutur Bang Zul.***
