Wagub NTB menekankan pentingnya gotong royong mengatasi stunting, yang penting ikhtiar bersama menuntaskan masalah stunting 

LOBAR.LombokJournal.com ~ Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak stunting di Posyandu Keluarga disarankan menggunakan telur. Telur bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, yang baik bagi anak. 

Pentingnya asupan protein hewani untuk mencegah stunting itu ditekankan Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah  saat mengunjungi tiga Posyandu Keluarga di Kota Mataram dan Lombok Barat pada Kamis, Kamis (09/02/23).

BACA JUGA: Stunting di Lombok Barat Turun Signifikan

Protein hewani yang diberikan, sangat gampang ditemui dan harganya relatif terjangkau. Seperti telur ayam dan berbagai jenis ikan yang dijual di pasaran. 

“Kita fokus tangani Stunting dengan protein hewani, tidak harus mahal, cukup telur setiap hari, tidak susah dicari,” tuturnya kepada pengunjung Posyandu Keluarga dan pengurus posyandu keluarga serta aparatur lingkungan.

Ummi Rohmi melanjutkan, 

Selain itu, Wagub menekankan pentingnya gotong royong untuk mengatasi stunting. Terutama kerjasama orangtua yang baik dalam memperhatikan asupan gizi untuk anak.

“Stunting ini sementara, yang terpenting adalah ikhtiar kita bersama, untuk menuntaskan masalah ini,” ungkapnya.

Selaku ujung tombak dari Posyandu Keluarga, Ummi Rohmi mengingatkan, agar semua kader-kader diperhatikan, jumlah maupun pekerjaan yang dilaksanakan berkaitan dengan posyandu.

Selain itu Ummi Rohmi juga tetap menginginkan agar pemanfaatan Posyandu Keluarga dimaksimalkan sesuai kegunaannya. Yaitu sebagai pusat edukasi kesehatan, seperti sosialisasi kesehatan remaja, pernikahan dini dan masalah sosial lainnya.

BACA JUGA: Kolaborasi Danone Indonesia, Soal Stunting hingga Sampah

Pada kunjungan tersebut, turut mendampingi Asisten 1 Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas P3AP2KB, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.*** 

Kunci penanganan stunting yakni perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~  Semua pihak diajak berkolaborasi dan bersinergi menangani stunting di beberapa Kabupaten/Kota di NTB.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitt Rohmi Jalillah menyampaikan itu ketika menerima kunjungan  Inspektur Wilayah I BKKBN,  terkait percepatan penanganan stunting di Provinsi NTB, Jum’at (10/06/22) di Aula Pendopo Wagub.

“Karena kuncinya harus bersama, berkolaborasi dan bersinergi semua pihak,” kata Ummi Rohmi sapaan wagub.

Percepatan menangani stunting tak mungkin dilakukan sendiri atau hanya lembaga atau OPD terkait, namun dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.

BACA JUGA: Data Tenaga Honorer Pemprov NTB Diverifikasi

Antar satu lembaga atau pemerintah harus terbangun komunikasi dan koordinasi yang intens untuk menyamakan persepsi. Sehingga data atau informasi termasuk serapan anggaran untuk stunting tepat sasaran di lapangan.

“Hilangkan ego sektoral, saling menunggu sehingga saling menyalahkan. Perkuat koordinasi dan komunikasi antar pihak,” pesan wagub.

Program BKKBN ini dapat disinergikan dengan Pemprov, Kabupaten/Kota, kerjasama untuk penanganan stunting melalui Posyandu Keluarga, yang sudah mencapai 7.000 lebih tersebar di pelosok desa se-NTB.

Karena penanganan stunting ini butuh data yang akurat. Kader Posyandu Keluarga bersama tim pendataan BKKB dapat bersama mensinkronkan data.

“Sehingga kita dapat bekerja dengan data yang valid dan tepat sasaran, baik untuk anak yang sudah menderita stunting atau berpotensi, agar cepat tertangani,” tambah Ummi Rohmi.

Wagub menyinggung persoalan pernikahan anak yang masih terjadi di tengah masyarakat.  Untuk itu, Posyandu Keluarg dapat menjadi media edukasi agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur.

“Ini terjadi, akibat masyarakat masih minim pemahaman akibat dari pernikahan dini dan belum siapnya pasangan yang masih sekolah,” sebut cucu pahlawan nasional asal NTB ini.

BACA JUGA: Puteri Indonesia NTB 2022 Raih Posisi Top 11

Maka harus diperbanyak sosialisasi dan edukasi, termasuk terus mengkampayekan Perda untuk mencegah  perkawinan anak di NTB.

Sementara itu, Inspektur Wilayah I BKKBN Maria Vianney Cinggih Widanarti menambahkan, sinergi dan kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan stunting di NTB.

“Kami sangat setuju dengan apa yang sampaikan Ibu Wagub” katanya didampingi  PLT. Kepala BKKBN Prov. NTB Drs. Samaan, M. Si.

Sehingga, kerjasama dan sinergi semua pihak, dapat mensukseskan target dan tujuan untuk menekan angka stunting di NTB.

Turut mendampingi Wagub NTB, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan  dan sejumlah pejabat BKKBN Provinsi NTB. ***

Wagub mengapresiasi penanganan stunting di Lombok Barat yang dinilai cukup baik, sehingga angka stunting menurun

LOBAR.lombokjournal.com ~ Ikhtiar menekan angka stunting harus terus dilakukan bersama dan anak-anak yang terdeteksi harus segera ditangani, orang tua juga harus diedukasi. 

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat kunjungan kerjanya untuk meninjau Posyandu Keluarga Mawar, di Dusun Dasan Tapen Barat, Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Rabu (16/O3/22)

Saat itu ia mengapresiasi penanganan stunting di Lombok Barat, karena angka stunting di Desa Dasan Tapen menurun.

“Alhamdulillah, angka stunting di Desa Dasan Tapen mengalami penurunan,” kata Wagub Ummi Rohmi sapaan Wagub.

Wagub mengajak mencegah stunting, demi generasi unggul di masa mendatang.

BACA JUGA: Wagub Jamin Ketersediaan Akomodasi Sambut MotoGP

Menurutnya, penanganan stunting di Lombok Barat di tahun 2021 cukup baik, berdasarkan laporan bulan Februari ke Desember 2021. 

Karena itu pentingnya mengisi aplikasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) hingga 100 persen untuk memantau semua Balita di NTB.

“Mengisi e-PPGBM sangat penting, karena akan diperoleh data yang akurat sehingga kita dapat memetakan dan mempercepat mengatasi bila ada masalah balita,” jelas Wagub..

Karena di NTB, Lombok Barat termasuk Kabupaten yang masih ada angka Stunting. Harus diperhatikan dan di monitoring trus agar angka stunting turun. 

Wagub juga berpesan, agar kegiatan Posyandu keluarga seperti penimbangan dengan dacin digital agar akurat, pemberian vitamin, pemberian makanan bergizi untuk balita harus ada pelaporannya.

Hal lain disampaikan, yakni mengenai target 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) harus terpenuhi. 

Karena Kabupaten Lombok Barat sudah mendeklarasikan pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) dan pilar 2 Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Maka tersisa 3 pilar yang harus dikejar.

Diantaranya, pilar 3 Pengelolaan Air Minum Makanan Rumah Tangga (PAMMRT). Sedangkan pilar ke 4 Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan pilar ke 5 Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT) berhubungan dengan sampah.

BACA JUGA: Event Internasional akan Banyak Digelar di Sirkuit Mandalika

“Misalnya Posyandunya terintegrasi dengan bank sampah dan setelah itu bisa ditindaklanjuti dengan pilar 4 dan  5,” ujarnya Ummi di hadapan Asisten I sekaligus Plt Kadis Kesehatan Lobar dan Kades Desa Dasan Tapen.

Wagub juga menekankan, agar masyarakat harus didorong untuk mengelola sampah dengan memilah, kemudian di drop di bank sampah. Maka Bank Sampah harus terintegrasi dengan Posyandu. 

“Jadi ibu-ibu setiap datang ke Posyandu bawa sampahnya, timbang disini, 25 persennya jadi operasional dan 75 persen jadi tabungan. Walaupun tidak mahal bisa jadi uang dan bermanfaat sampah itu,” imbuhnya.

Wagub juga meminta agar keberadaan Posyandu Keluarga dapat dijadikan media publikasi untuk berbagai informasi. Baik kesehatan balita dan ibu hamil, remaja, lansia, pencegahan pernikahan dini dan buruh migran, bahaya narkoba dan pentingnya sekolah hingga tingkat SMA.

Kades Dasan Tapen H. Nasrullah mengapresiasi kunjungan dan perhatian Wagub terhadap keberadaan Posyandu Keluarga di desanya. 

“Kami akan terus fokus untuk menangani kesehatan masyarakat. Dan hal yang perlu kami sampaikan bahwa di wiayah kami taka da perkawinan anak di bawah umur dan buruh migran ilegal,” tandas Nasrullah.

Dalam kegiatan itu tampak Wakil Gubernur, Asisten 1 Setda, Kadis Kesehatan, Kadis PMD Dukcapil, Kadis LHK, Kadis Dikbud, Kadis Pariwisata, Kadis Perhubungan, Kadis Pemuda dan Olahraga, Biro Umum, Biro Adpim dan Biro Kesra Setda Provinsi NTB. ***

Wagub Ummi Rohmi berharap,  program SNGI ini betul-betul ke lokusnya, artinya ke daerah yang paling banyak stuntingnya 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Program Pemberdayaan Desa untuk Penanganan Stunting di NTB yang digagas oleh Saving Next Generation Indonesia (SNGI) menyasar daerah yang menjadi barometer di NTB.

Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut saat menerima audiensi SNGI secara virtual di Ruang Kerja Pendopo Wagub NTB,  Selasa (08/03/22).

“Kami semua sangat menyambut baik apa yang dilakukan SNGI untuk dieksekusi NTB. Kami berharap program SNGI ini betul-betul ke lokusnya, artinya ke daerah yang menjadi barometer dan paling banyak stuntingnya, seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat,” harap Ummi Rohmi sapaan wagub.

Ia juga berharap, adanya program pemberdayaan desa untuk penanganan stunting tidak hanya dapat menyelesaikan permasalahan stunting di NTB, tetapi juga berbagai permasalahan lainnya.

BACA JUGA: Revitalisasi Posyandu Langkah Konkrit Wujudkan SDG’s

“Sekali lagi kami sangat welcome, karena kami juga butuh support dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan stunting di NTB. Sehingga nantinya tidak hanya stunting, tapi seluruh permasalahan krusial yang kita alami di NTB dapat ditangani dengan baik,” tambahnya..

Sementara itu, Lani, perwakilan dari Komunitas SNGI berharap agar program pemberdayaan tersebut dapat benar-benar menggali potensi desa, sehingga berbagai permasalahan kesehatan di NTB  khususnya terkait stunting dapat diselesaikan dengan baik.

“Mudah-mudahan dengan pendekatan ini, kita dapat memberdayakan desa, menggali potensi mereka, meelihat masalahnya apa, sehingga intervensinya memang berbasis pada kebutuhan masalah di dalam desa tersebut,” kata Lani.

BACA JUGA: Bupati: Kemiskinan Tinggi Tapi Pengangguran Rendah

Hadir secara virtual dalam audiensi tersebut, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Bappeda NTB, dan Kepala Dinas DPMD NTB. ***