Pejabat Eselon II NTB - Lombok Journal

Rachmat Hidayat minta Bawaslu turun tangan, statemen Pejabat Eselon II Pemprov NTB dinilai terlibat politik praktis

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rachmat Hidayat mengingatkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah untuk menindak tegas pejabat Pemprov NTB yang terlibat politik praktis.

Hal tersebut dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI ini menyusul, beredarnya potongan video pidato sambutan Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik di berbagai group WhastApp.

Rachmat Hidayat mendesak Gubernur NTB menindak Pejabat Eselon II NTB yang terlibat politik praktis — Rachmat Hidayat

Potongan video itu diketahui merupakan sambutan Ahsanul saat mewakili Gubernur dalam acara halalbihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Ahad (07/05/23).

Dalam potongan video tersebut, Ahsanul dinilai masuk dalam ranah politik praktis.

“Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasak-annya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua,” kata Kadis Sosial, Ahsanul Khalik.

Pidato Ahsanul yang bernada politik praktis itu mendapat reaksi dari Rahmat Hidayat.

Menurut Rachmat, pidato Ahsanul Khalik secara terbuka di hadapan hadirin dalam acara tersebut, dinilai sebagai tindakan politik praktis yang dilakukan pejabat eselon II NTB.

”Gubernur harus mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang sudah terang-terangan terlibat politik praktis semacam ini,” kata Rachmat, Selsa (09/05/23).

Rachmat sedang berada di Jogjakarta untuk kunjungan Komisi VIII DPR RI, dan kiriman potongan video pidato Ahsanul khalik diterimanya dini hari dari sejumlah tokoh masyarakat Sasak.

Tokoh Sasak Geram

Banyak di antara para tokoh yang menyampaikan langsung kegeramannya pada pidato Ahsanul pada Rachmat.

Dini hari itu pula, Rachmat langsung menghubungi Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi, agar ada tindakan tegas terhadap seluruh ASN lingkup Pemprov NTB yang terlibat politik praktis.

Lalu Gita Ariadi selaku Sekda NTB, merupakan panglima para ASN di Pemprov NTB. Namun, menyampaikan jawaban pada dirinya Rachmat, kewenangan penindakan ada pada Gubernur NTB sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Saat yang sama, Rachmat juga menghubungi Gubernur Zul melalui sambungan telepon. Respon baru didapat selepas pagi.

Kepada Rachmat, Gubernur Zul mengaku akan memanggil Ahsanul terkait hal tersebut.

Acara halalbihalal Himalo tersebut diketahui dihadiri sekitar seribu diaspora Lombok yang kini tinggal di Jakarta dan sekitarnya.

Saat berpidato, Ahsanul juga dinilai berpotensi memecah belah sesama warga NTB.

“Yok daripada yang masuk yang bukan orang NTB. Kan ada juga orang di luar NTB kan kepengin juga dia nyalon jadi gubernur NTB. Ya jangan bermimpilah. Kita bangsa Sasak harus mengatakan itu. Jangan bermimpilah. Bukan berarti kita kesukuan. Ndak. Tetapi kita harus memahami bahwa kita memang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu.”

Rachmat menegaskan, selain politik praktis, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik tersebut juga berpotensi memecah belah. Menegasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara di sisi lain, apa yang disampaikan Ahsanul bisa ditafsirkan khalayak, sesungguhnya saat ini tidak ada tokoh Sasak yang pantas menjadi gubernur memimpin NTB.

”Sebagai pejabat eselon II, Ahsanul telah memberikan pembelajaran yang tidak baik. Sebab, semua masyarakat, seluruh warga, boleh menjadi apa saja di Republik ini selama tidak dicabut hak politiknya entah dia Suku Sasak, Suku Samawa, Suku Mbojo, ataupun warga negara Indonesia lainnya,” tandas Rachmat.

Bawaslu diminta turun tangan

Karena itu, politisi berambut perak ini juga mendesak agar Bawaslu juga turun tangan. Ahsanul disebutnya harus diperiksa. Termasuk pejabat lain di Pemprov NTB yang memiliki indikasi yang sama yang terlibat politik praktis.

Ditegaskannya, tidak hanya di tahun politik seperti saat ini, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat harusnya tidak mendapat tempat.

Pun pejabat-pejabat yang merupakan abdi negara yang terlibat politik praktis juga sudah sepatutnya ditindak tegas, bukan justru sebaliknya diberi panggung.

”Politik itu bermartabat. Tidak bisa meraih segala sesuatu dengan segala cara. Nggak boleh begitu. Pasti setiap orang Sasak yang mendengar apa yang disampaikan dalam potongan video itu juga berpotensi tesinggung,” tandas Rachmat.

Ia mempertanyakan, apa kapasitas Ahsanul untuk menyampaikan hal tersebut. Dalam kapasitas mewakili Gubernur atau mewakili Sekda, apa yang disampaikan Ahsanul sudah sangat offside.

Kalau pun hendak bercanda, dinilainya sangat tidak sensitif dan tidak pada tempatnya.

”Ini sama saja, mau masuk surga tapi menohok teman sendiri. Masuk surga harus dengan mulus. Harus dengan iman dan perilaku yang baik,” tandas Rachmat.

Ditegaskannya, dirinya akan terus mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah untuk terus menindak tegas ASN yang berpolitik praktis tersebut.

Sebab, perilaku politik praktis dari para pejabat, justru bisa menjadi kampanye negatif yang malah bisa mendiskreditkan gubernur. ***

Pejabat Eselon II NTB Membuat Orang Sasak Tersinggung