Dalam penyampaian LKPJ 2021, Gubernur NTB mengungkapkan prestasi tahun 2021, antara lain capaian ekonomi yang tumbuh positif

MATARAM.lombokjournal.com ~ Prestasi dan capaian yang diraih Provinsi NTB disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021, dalam rapat sidang paripurna I bertempat di Gedung Kantor DPRD NTB, Mataram (21/04/22).

Gubernur NTB menyampaikan, prestasi yang berhasil diwujudkan selama tahun 2021 dapat dilihat dari indikator makro yang mengalami perbaikan. 

Di antaranya pertumbuhan ekonomi tumbuh positif  sebesar 2,3 persen dengan tambang dan 4,09 persen tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi 0,64 persen dengan tambang dan 5,19 persen tanpa tambang.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga di NTB sudah 100 persen

Ditegaskan, ini menunjukkan bahwa perekonomian di NTB sudah mulai pulih dan semoga terus membaik. 

“Sehingga target pertumbuhan ekonomi diatas 5 % dapat kita capai pada masa yang akan datang,” ujar Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB. 

Berbagai terobosan juga telah dilakukan Provinsi NTB dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. 

Di antaranya dengan mendorong optimalisasi pengembangan komoditas atau jenis usaha melalui program industrialisasi produk unggulan daerah. Srlain itu juga mendorong IKM dan UKM menjadi sektor lokomotif usaha daerah melalui pengembangan produk, pengembangan SDM dan pengembangan Manajemennya.

BACA JUGA: NTB Care dan Dinkes Fasilitasi Aduan Kesehatan

“Industri pariwisata kita terus mengembangkan melalui desa wisata, promosi, menyelenggarakan event-event serta terus mengembangkan infrastruktur strategis.  Di antaranya infrastruktur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pengembangan RSUD NTB dan Rumah Sakit Mandalika serta infrastruktur jalan yang potensial lainnya terhadap produksi pangan lainnya,” ujar Gubernur Zulkieflimansyah.

Selain gambaran capaian kinerja dalam indikator makro pembangunan tersebut, NTB berhasil mempertahankan dan terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transfaran, efektif dan akuntabel. 

Sehingga berhasil meraih WTP 10 kali berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal inovasi Pemerintah NTB berada pada tingkat kedua dengan skor indeks 75,67 dengan predikat sangat inovatif. 

Pemerintah Provinsi NTB diberikan apresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan BRIN bahwa NTB menjadi Provinsi yang pertama menghasilkan BRIDA dari 34 Provinsi di Indonesia.

Prestasi lainnya, NTB berhasil menjadi peringkat 3 Nasional Provinsi Informatif pada Keterbukaan Informasi Publik 2021. Meraih Harmony Award dari Kementerian Agama, terakhir NTB meraih BKN Award 2022.

Ditambahkan, dari berbagai kemajuan dan prestasi yang diraih, bukanlah hasil perjuangan Pemerintah semata melainkan berkat kerjasama dan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan legislatif, Pemerintah dengan masyarakat dan  seluruh stakeholder pembangunan lainnya.

“Untuk itu ke depan patut kita pertahankan dan tingkatkan sinergi pemerintah dengan legislatif dan usaha kerja keras untuk mewujudkan NTB yang Gemilang dapat kita capai bersama,” puji Gubernur 

LKPJ disampaikan Gubernur Zul sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang. Juga  bagian dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

LKPJ itu mengacu pada RKPD tahun 2021 dan APBD tahun anggaran 2021. Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2023. ***

 

 

Bangun Kemitraan dengan Kepala Daerah, Asdeksi menyelenggarakan workshop yang mengkaji penyusunan LKPJ Kepala Daerah

BANDUNG.lombokjournal.com ~ Workshop bertajuk ‘Peran Setwan dalam Membangun Kemitraan Kepala Daerah dan DPRD’  berlangsung di Bandung, Jum’at.(25/03/22).

Penyelenggaraan Workshop Nasional itu oleh Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) itu, secara spesifik mengkaji penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah serta penyelenggaraan Hak Keuangan dan Aadministrasi DPRD. 

Narasumber workshop tersebut yakni, dari Kemendagri RI Dr. Bahri, S.STP., M.Si, Praktisi Psikologi, Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Psi, Akademisi Institut Ilmu Pemerintahan, Dr. Muhadam Labolo, AMP., M.Si, serta narasumber lainnya yang memberikan pencerahan bagi pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD.

BACA JUGA: Kementerian KP Diminta Antisipasi Lonjakan Permintaan Ikan

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asdeksi Widyo Prayitno, SH sebelum membuka acara menyatakan, adanya pelonggaraan aktivitas pada masa pandemi memungkinkan terlaksananya workshop secara tatap muka, dengan menghimbau kepada peserta, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Workshop ini ditujukan memantapkan peran Setwan dengan empat materi inti. Workshop berlangsung selama empat sesi hingga tanggal 27 Maret 2022. 

“Materi workshop dari sisi penyelenggaraan hak keuangan DPRD, pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja, peran DPRD dalam penyusunan LKPJ serta peran harmoni kemitraan antara kepala daerah dengan DPRD,” tuturnya.  

Selain agenda workshop, Asdeksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bagi Pengurus Asdeksi daerah. 

Menurut Ketua DPN Asdeksi Widyo Prayitno, SH Rakornas dimungkinkan adanya rekomendasi-rekomendasi urgen yang dihasilkan terkait kebijakan yang berdampak bagi Sekretariat DPRD. 

Diharapkan, hasil workshop dapat memberikan panduan bagi birokrasi di legislatif, dalam rangka menyelenggarakan layanan optimal, sesuai tugas dan fungsi dari nomenklatur di DPRD. 

Terutama pada aspek penyusunan LKPJ Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa  sekitar Bulan Maret-April, seluruh DPRD Kabupaten/Kota menjadwalkan LKPJ Kepala Daerah. Melalui mekanisme pembahasan yang telah reguler dilaksanakan setiap tahunnya. ***

BACA JUGA: Media Berperan Mengantarkan Suksesnya MotoGP