Keberadaan sektor kelautan dan perikanan  di NTB sangat potensial sebagai sumber pangan dan penopang swasembada pangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Saatnya NTB memiliki program Food Estate berskala besar di sektor kelautan dan perikanan. 

Hal itu diungkapkan  Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK).

Ia mengingatkan, NTB Memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer. itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi modal dasar NTB untuk mewujudkan Food Estate sektor maritim tersebut.

BACA JUGA: Aksi HBK untuk ‘Pasukan Janan’, Bagi-bagi Sembako di Mataram

“NTB punya sumber daya laut yang melimpah. Potensinya triliunan rupiah per tahun. Mewujudkan Food Estate di sektor kelautan dan perikanan adalah cara terbaik untuk menjaga perairan dan mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah dianugerahkan untuk NTB,” kata HBK, Senin (23/01/23).

Politisi Partai Gerindra ini memang dikenal sebagai tokoh NTB yang sangat concern memperhatikan pembangunan sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan di Bumi Gora. 

HBK menegaskan, luas perairan NTB mencakup 59 persen dari luas wilayah. Karena itu, pembangunan sektor perikanan dan kelautan tak boleh lagi dinomorduakan.

“Keberadaan sektor kelautan dan perikanan sangat potensial sebagai sumber pangan dan penopang swasembada pangan,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun. 

Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun. 

Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.

Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan ikan tangkap berbagai jenis seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.

Sementara dari sektor budidaya, potensinya juga tak kalah besar. Sektor budidaya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektare, budidaya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektare, dan budidaya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektare.

Sebagai provinsi yang mempunyai ekosistem perairan komplet, mulai dari ekosistem perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai, dan embung, menjadikan seluruh potensi perikanan budidaya sangat layak untuk dikembangkan di NTB.

BACA JUGA: Aksi Cegah Stunting di NTB, HBK Peduli Bagikan Telur Ayam Segar 

HBK menegaskan, dengan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebesar itu, sangat memungkinkan NTB mewujudkan keberadaan Food Estate di sektor kelautan dan perikanan yang berskala besar. Dengan ditopang industrialisasi, Food Estate berskala besar tersebut akan menjadikan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan dapat menjadi lebih terintegrasi.

Tokoh kharismatik Bumi Gora yang juga pengusaha sukses ini juga mengungkapkan, selama ini, pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan dan kelautan di Indonesia, termasuk di NTB, memiliki beberapa tantangan dalam hal kompetisi secara global. 

HBK mencontohkan, beberapa produk perikanan dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam, memiliki daya saing yang sangat tinggi karena proses produksi yang lebih efisien dibandingkan dengan di Indonesia.

“Keberadaan Food Estate berskala besar di sektor kelautan dan perikanan, akan menghasilkan industri perikanan yang lebih efisien untuk menghadapi persaingan tersebut. Food Estate kelautan dan perikanan akan menghadirkan industri yang terintegrasi antara industri perikanan tangkap, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa berbasis perikanan,” tandas HBK.

Tak Harus Dimulai dari Awal

Dalam hal mewujudkan Food Estate kelautan dan perikanan ini, NTB kata HBK, sesungguhnya telah memiliki modal awal yang cukup kuat. 

Cikal bakal dan infrastruktur mendasar untuk mewujudkan Food Estate tersebut, sebetulnya sudah ada atau tersedia.

Di P. Lombok saat ini, misalnya, sudah terdapat beberapa kawasan Minapolitan, sebuah kawasan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan terintegrasi. Kawasan Minapolitan itu antara lain terdapat di Teluk Awang, Kab. Lombok Tengah dan juga di kawasan Sekotong, Kab. Lombok Barat.

Kawasan-kawasan minapolitan tersebut selama ini dikenal sebagai kawasan yang kehidupan ekonomi masyarakatnya, ditopang dan digerakkan oleh potensi-potensi sektor perikanan dan kelautan. 

Bahkan khusus kawasan Minapolitan di Teluk Awang, saat ini juga sudah ditopang dengan eksistensi Pelabuhan Perikanan Nusantara Teluk Awang. 

Di pelabuhan ini, produksi ikan mencapai 80 ribu ton per tahun dengan ditopang beroperasinya secara harian kapal-kapal tangkap dengan kapasitas 100 GT yang mencapai 100 unit.

“Dari Teluk Awang juga, hanya sekitar dua puluh menit untuk sampai di bandara internasional, hal yang sangat vital untuk pemasaran serta  penjualan produk-produk industri pengolahan dengan tujuan ekspor,” terang HBK.

Selain kawasan Minapolitan tersebut, HBK juga menyebut NTB memiliki kawasan Teluk Saleh di P. Sumbawa. Bersama kawasan yang dikenal dengan sebutan Samota, kawasan ini memiliki potensi perikanan dan kelautan tak kurang dari Rp 11,6 triliun per tahun. 

Sebuah nilai ekonomi yang sangat besar.

Di sisi lain, landasan hukum untuk mewujudkan Food Estate di sektor perikanan dan kelautan ini juga sudah cukup kuat, yaitu dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. 

Hal ini menjadi landasan yang sangat kuat untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Karena itu, HBK mengungkapkan, mewujudkan Food Estate sektor kelautan dan perikanan, adalah juga solusi sekaligus jawaban untuk mensejahterakan masyarakat, selain untuk menjaga sumber pangan, serta mewujudkan swasembada pangan.

BACA JUGA: Wagub NTB Tandatangani RIP Kayangan – Poto Tano

“Saat ini, ada setidaknya 75 ribu masyarakat NTB yang hidup dan bermukim di kawasan-kawasan pesisir sebagai nelayan. Apabila Food Estate sektor kelautan dan perikanan ini kemudian ditopang dengan industri pengolahan, maka akan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan, karena ikan hasil tangkapan mereka bisa diserap industri pengolahan,” tandas HBK. (*)

 

 

HBK konsisten dorong terwujudnya food estate di NTB, untuk menyelamatkan sumber pangan di masa depan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Politisi Partai Gerindra anggota DPR RI Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menegaskan, food estate merupakan jalan terbaik menyelamatkan sumber pangan di masa depan.

HBK sangat konsisten dalam mendorong perwujudan program Food Estate di NTB.

“Pemerintah daerah memang harus terus didorong untuk mulai mempertimbangkan gagasan mengembangkan Food Estate secara masive dan konsepsional. Apalagi di tengah terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mulai menghawatirkan,” kata HBK, Minggu 15 Januari 2023. 

BACA JUGA: Keberadaan UPTD akan Maksimalkan Potensi Gili

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini memang dikenal sangat memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi NTB. 

Ia melakukan banyak terobosan setelah dilantik menjadi anggota DPR RI untuk membantu para petani di Pulau Seribu Masjid.

HBK dengan intens mengirimkan paket bantuan berupa traktor, pompa air, bibit tanaman, hingga pupuk untuk para petani yang berada di lima Kab/Kota di P. Lombok. 

Selain itu tercatat sebagai tokoh yang kini berdiri di garis depan mewujudkan pembangunan DAM Mujur yang sudah diimpikan masyarakat Lombok Tengah selama empat dekade terakhir.

Hanya saja, kata HBK, berbagai program bantuan sektor pertanian yang diinisiasinya tersebut, tetaplah bukan solusi permanen. 

Karena itu, Food Estate atau program lumbung pangan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan dan kemandirian pangan.

“Saya membayangkan apabila DAM Mujur ini berhasil dibangun, ada enam ribu hektar lebih lahan pertanian bisa panen tiga kali dalam setahun. Kemudian ada sekitar enam ratus hektar lahan diseputaran DAM, yang value atau nilainya akan meningkat hingga seribu persen dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun setelah DAM selesai dibangun. Lihat saja tanah disekitaran DAM Meninting sekarang, tidak ada lagi tanah dengan harga lima belas juta rupiah per are. Artinya, akan ada kenaikan penghasilan serta nilai aset milik petani yang signifikan,” katanya penuh optimisme.

Ia juga menegaskan, laju degradasi lahan pertanian yang tinggi memang harus membuat para pemangku kepentingan patut risau. 

Bahkan, laju alih fungsi lahan pertanian tersebut, pada saat ini telah menjadi perhatian utama Negara. Mengingat tiap tahun bisa mencapai lebih dari 150.000 hektare.

“Posisi NTB saat ini, masih menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Tapi, kalau laju alih fungsi lahan ini tidak terkelola dengan baik, tentu ini akan sangat mengkhawatirkan,” imbuh HBK.

Tiap tahun di NTB, puluhan ribu lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB merinci, alih fungsi lahan tersebut di tiap Kab/Kota terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Di P. Lombok, wilayah tertinggi alih fungsi lahan terjadi di Kota Mataram, yang bisa mencapai 638,10 Ha per tahun. Jumlah tersebut secara angka memang dibilang kecil. 

BACA JUGA: Aksi HBK untuk ‘Pasukan Jalanan’, Bagi-bagi Sembako di Mataram

Namun, dari sisi persentase luas lahan pertanian di Kota Mataram, jumlah tersebut menjadi tertinggi. Di Kab. Lombok Barat, alih fungsi lahan tercatat mencapai 1.624,80 Ha, Kab. Lombok Tengah 3.118,59 Ha, Kab. Lombok Utara 5.061,50 Ha dan Kab. Lombok Timur 6.891,20 Ha.

Sementara di P. Sumbawa, di Kab. Sumbawa, alih fungsi lahan tiap tahun mencapai 3.794,30 Ha, Kab. Bima 2.958,50 Ha, Kab. Dompu 1.668,40 Ha, Kab. Sumbawa Barat dan Kota Bima masing-masing seluas 607,60 Ha dan 395,10 Ha.

“NTB butuh program food estate untuk ekstensifikasi dan intensifikasi sektor pertanian berkelanjutan. Program food estate ini dinilai banyak pihak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita di masa depan,” tandasnya.

Menurutnya, food rstate tentu tidak melulu tentang membuka lahan baru untuk sektor pertanian sebagai langkah ekstensifikasi perluasan lahan. 

Namun, juga bagaimana menjadikan lahan pertanian yang sudah ada saat ini terjaga, dan produktivitasnya meningkat sebagai langkah intensifikasi.

Selain itu, program food estate tidak melulu tentang lahan pertanian yang harus ditanami padi. Namun, tanaman harus disesuaikan dengan karakteristik lahan yang tersedia. 

Dengan begitu, lahan yang cocok ditanami singkong atau ubi, maka akan ditanami dengan singkong atau ubi, dan tidak dipaksakan harus ditanami padi. Sehingga pada saat yang sama, program diversifikasi pangan juga bisa terus digalakkan.

Karena itu, HBK pun mengapresiasi jika pemerintah daerah kini sudah mulai menyiapkan sejumlah pilot project program Food Estate di NTB. Seperti yang terjadi di Labangka, Sumbawa, disana sudah disiapkan lahan sedikitnya 100 Ha untuk tanaman pangan.

“Sekarang saatnya kita untuk bergandengan tangan, agar pilot-pilot project food estate tersebut bisa diperluas di banyak daerah di NTB ini,” kata HBK.

Komitmen HBK tentang pentingnya menggalakkan program food estate ini, sejalan dengan pandangan Prof. Edi Santosa, Guru Besar Pertanian, alumnus University of Tokyo yang menegaskan, tingginya lahan pertanian di Indonesia yang berubah peruntukannya menjadi lahan non pertanian seperti infrastruktur jalan, pabrik, dan rumah tinggal, akan berpotensi menimbulkan krisis ketersediaan pangan di dalam negeri. 

Namun, dengan kehadiran program food estate dari pemerintah, kekhawatiran akan krisis pangan tersebut diharapkan tak akan pernah terjadi.

“Dengan adanya food estate ini, hingga (tahun) 2045 nanti, lahan (pertanian) yang bertambah bisa mencapai satu juta Ha” ujarnya.

BACA JUGA: Solusi Permanen Atasi Kekeringan Kesulitan Air Bersih

Ditegaskan, food estate adalah cara khas dan inovasi baru pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. 

Agar food estate bisa berjalan sesuai rencana, maka kata Prof Edi, dibutuhkan konsistensi, teknologi, infrastruktur, mentalitas,  dan sumber daya manusia yang memadai.

“Anak-anak muda dari daerah (tempat food estate diterapkan), bisa menjadi pioneer-pioneer untuk masa depan. Kita bisa membuat sekolah khusus, mungkin hanya enam bulan saja, untuk diajari soal food estate ini,” katanya.

Di sisi lain, HBK berharap, program food estate akan tetap berjalan sesuai program yang sudah dicanangkan, terlepas dari apapun hasil Pemilu tahun 2024 nanti.

“Sebaiknya waktu berkompetisi dibatasi enam atau delapan bulan saja, setelahnya, semua pemangku kepentingan harus mampu bahu membahu,  bekerja sama meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang salah satunya melalui program Food Estate ini,” kataHBK.(*)