Data Kemiskinan NTB Belum Sesuai Kondisi Aktual

Menurut Wagub NTB, Ummi Rohmi rilis data kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rilis angka kemiskinan NTB sebesar 13,8 persen belum sesuai dengan kondisi aktual masyarakat. 

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). 

BACA JUGA: Mobilitas Penumpang Angkutan Laut dan Udara di NTB Meningkat

Menurutnya, melihat data kemiskinan dinilainya belum valid dan tidak by name by address. “Membuat data angka kemiskinan kita tidak sesuai dengan kondisi aktual,” teganya.  

Ia menyampoaikan itu dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (06/06/23). 

Ummi Rohmi yakin angka kemiskinan NTB sesungguhnya berada dibawah 10 persen. Dikatakan, jika verifikasi dan validasi data kemiskinan harus segera diperbaiki.

BACA JUGA: Bhakti Stunting di Pohgading, Batuan Protein Hewan

Dan diingatkan, pola pikir yang mengandalkan dan mengharapkan bantuan sosial turut menyumbang angka kemiskinan. 

“Ini yang membuat angka  kemiskinan kita tidak turun turun bahkan naik. Padahal data yang benar menyumbang perbaikan angka kemiskinan sampai delapan persen,” tegasnya. 

Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, progres verifikasi dan validasi data angka kemiskinan ekstrim disepakati sesuai dengan rilis data BPS NTB sebanyak 176.029 jiwa. Data ini berbeda dengan rilis data angka kemiskinan ekstrim dari Tim Nasional Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 253.734 jiwa di NTB. 

“Rapat koordinasi ini akan menyepakati menggunakan data kemiskinan ekstrim dari BPS NTB, yang harus segera dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022 agar target nol di 2024 tercapai,” ujarnya.

BACA JUGA: Gubernur NTB Berharap, Kebhinekaan di NTB Terjaga

Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh bupati/walikota se NTB, Kepala OPD terkait Pemprov NTB, pimpinan lembaga terkait dan para multipihak yang menangani kemiskinan ekstrim di NTB. ***