Bawaslu NTB - Lombok Journal

Bawaslu NTB menanggapi serius aduan masyarakat, akan klarifikasi oknum pejabat Pemprov NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~, Dugaan adanya pelanggaran ketidaknetralan oknum pejabat tinggi Pemprov NTB, yang mengarahkan dukungan untuk pasangan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), mendapat perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB.

Bawaslu akan menindaklanjuti pejabat yang tak netral — Umar Ahmad Seth

Bawaslu akan menindaklanjuti laporan ketidaknetralan oknum pejabat Pemprov NTB itu.

Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth menegaskan, pihaknya sudah mengantongi bukti.

Bawaslu menduga, memang ada ketidak netralan pejabat Pemprov NTB yang mengarahkan dan mengkampanyekan Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024.

Saat ini Bawaslu melakukan pendalaman atas pelaporan dari masyarakat itu.

“Yang pasti, dari bukti yang kita peroleh, memang ada tindakan ketidak netralan dari salah satu pejabat teras Pemprov NTB itu,” tegas Umar kepada awak media, Rabu (09/08/23).

Menurut Umar, dari bukti yang dikantongi pihaknya itu, Bawaslu sudah langsung bergerak dengan membentuk tim untuk melakukan kajian terkait pelanggaran oknum pejabat tersebut.

Langkah yang dilakukan Bawaslu adalah bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN.

“Yang perlu diingat untuk urusan Pemilu dan Pilkada sudah ada lembaga negara yg mengurusnya. Yakni, KPU dan Bawaslu. Di situ, ASN itu tugasnya harus fokus saja pada tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh negara. Dan bukan terlibat dalam bentuk politik praktis apalagi menjadi tim sukses paslon,” ujar Umar.

Ia memastikan, Bawaslu NTB akan melakukan pemanggilan pada oknum pejabat teras Pemprov tersebut untuk melakukan klarifikasi atas laporan masyarakat terkait sikap tidak netralnya tersebut.

Terlebih, dalam aduan dan bukti yang diperoleh Bawaslu itu, sudah ada perilaku ASN yang tidak baik yang dilakukan oknum pejabat teras. Hingga membawa nama organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu untuk memberikan dukungan pada Zul-Rohmi untuk lanjut pada periode kedua di Pilgub 2024.

“Insya Allah, besok kita akan panggil oknum pejabat teras Pemprov NTB itu. Nah, jika dari hasil klarifikasi kami, misalnya dia mengakui. Serta, ada pelanggaran, tentu kami akan langsung teruskan ke Komisi ASN,” kata Umar.

Diketahui, masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah akan berakhir 19 September 2023. Nantinya, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hingga saat Pilgub NTB, pemerintah akan menunjuk Penjabat Gubernur.***

Bawaslu Duga Ada Oknum Pejabat Pemprov NTB tak Netral