Tarif Resiprokal AS, Indonesia Ajukan Negosiasi

Apa yang diingini Amerika dalam penetapan tarif yang dilakukan Presiden Trump adalah balancing neraca perdagangan.

Tarif rimbal balik (reciprocal tariff) ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang impor dengan mitra dagang — Catatan : Agus K. Saputra

LOMBOKJOURNAL.COM ~ Hari ini, Rabu 9 April 2025 mulai berlakunya tarif resiprokal yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen. Sebagai balasan dari “selalu” defisitnya Neraca Perdagangan AS, sementara Indonesia menikmati surplusnya.

Data United States Trade Representative (USTR) mencatat nilai total perdagangan Indonesia dan AS mencapai 38,3 miliar dollar AS sepanjang 2024 dengan ekspor AS ke Indonesia bernilai 10,2 miliar dollar AS dan impor sebesar 28,1 miliar dollar AS.

Impor dari Indonesia yang lebih besar membuat AS membukukan defisit perdagangan sebesar 17,9 miliar dollar AS pada 2024. Defisit ini melebar 5,4 persen dibandingkan dengan 2023 yang berada di angka 923 juta dollar AS.

Tarif rimbal balik (reciprocal tariff) ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang impor dengan mitra dagang.

Dengan demikian, bisa dikatakan, tarif ini sebagai bentuk “balas dendam” terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Tarif timbal balik ini mengacu pada pemberian tarif berdasarkan besaran tarif yang dikenakan negara mitra terhadap produk AS.

Pemerintah Indonesia, sebagaimana tersurat dalam Siaran Pers Kementerian Luar Negeri (Rabu, 03/04 lalu), telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

Setidaknya ada empat kajian yang merupakan arahan dari Presiden Parabowo Subianto sebagai bahan negosiasi dengan Pemerintah AS. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto (detikfinance, 08-04-2025).

Pertama, peningkatan volume impor produk dari AS. Peningkatan volume impor akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas), terutama yang masuk 10 teratas.

“Apa yang diingini Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk nol-kan (tarif) tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk mem-balance neraca,” ujar Airlangga.

“Tetapi Presiden Prabowo memberi arahan, kita akan meningkatkan produk agrikultur dari Amerika terutama juga produk yang kita tidak punya seperti soybean dan wheat,” sambungnya.

Kedua, Airlangga juga menyinggung tentang peningkatan produk LPG dan LNG sebagai salah satu komoditas strategis. Namun ia menekankan, langkah ini tidak akan mengganggu APBN.

“Pembelian daripada engineering product dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM juga, arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika. Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya

Ketiga, pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk serta untuk berbagai pungutan perpajakan. Meski demikian, Airlangga merasa bahwa Indonesia telah mematok tarif yang rendah untuk AS.

Keempat, Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) terhadap sektor ICT dari AS seperti General electric (GE), Apple, Oracle, dan Microsoft. Lalu evaluasi larangan terbatas (lartas), percepatan halal, dan lain sebagainya.

“Deregulasi Non-Tariff Measures ini antara lain yang diminta oleh Amerika ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di pulau Batam dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk Free Trade Zone,” kata dia.

“Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi karena mereka akan invest di Data Center baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade” lanjutnya.

Airlangga juga melaporkan, pemerintah telah mengirimkan surat berisi permintaan negosiasi atas kebijakan tarif tersebut. Duta Besar Indonesia untuk AS juga telah mengadakan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR).

“Surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah diterima surat yang diajukan baik itu ke USTR maupun ke Secretary of Commerce,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi dengan para pemred media nasional (Senin, 07/04 lalu), menyampaikan, “Kita akan cari jalan keluar, kita harus berani mencari pasar baru. Kita terlalu manja juga, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita kan, free market, globalization, borders, mereka ajarkan ke kita, kita murid yang setia, we follow what the teach us, all the time. The sixties, the seventies, the eighties, kita ikut Amerika, paling setia paling loyal.”

“Sekarang kita harus bangun, harus dewasa, tidak hanya kita, Eropa, negara Asia, semua, Australia, semua. ‘Oh, kalau begitu sekarang situasi berubah’, memang benar situasi berubah,” lanjutnya seperti disiarkan di YouTube detikcom.

Pemerhati Ekonomi Pembangunan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Giri Arnawa, dalam laman facebook-nya (Selasa, 08/04) menuliskan bahwa penerapan tarif sebesar 32 persen oleh

Pemerintah AS untuk produk tertentu dari Indonesia dapat menimbulkan dampak signifikan, baik secara nasional maupun regional, termasuk di NTB.

Pertama, penurunan daya saing ekspor. Kenaikan tarif membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, mengurangi permintaan dan pangsa pasar. Sektor yang terdampak mungkin termasuk tekstil, produk kayu, atau komoditas tertentu yang menjadi andalan ekspor NTB, seperti kopi, rumput laut, atau produk perikanan.

Kedua, penurunan pendapatan petani dan pelaku UMKM. Banyak petani dan pengusaha kecil di NTB bergantung pada ekspor. Jika permintaan turun, harga domestik bisa tertekan, mengurangi pendapatan mereka.

Ketiga, ketidakpastian investasi. Investor mungkin ragu untuk menanamkan modal di sektor ekspor yang terdampak, menghambat pertumbuhan industri lokal.

Untuk mengatasai dampak tersebut, Giri memberi solusi dengan cara memperkuat pasar dalam negeri, sebagai berikut:

Pertama, diversifikasi pasar ekspor. Mencari pasar alternatif seperti Uni Eropa, Timur Tengah, atau Asia Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Pemerintah bisa memperkuat diplomasi dagang melalui perjanjian FTA (Free Trade Agreement).

Kedua, penguatan industri lokal dan nilai tambah. Mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahan dalam negeri (misal: kopi NTB diekspor sebagai produk jadi, bukan biji kopi mentah). Memberikan insentif bagi industri pengolahan di NTB, seperti kawasan industri rumput laut atau perikanan.

Ketiga, peningkatan kualitas dan standar produk. Pelatihan bagi petani dan UMKM untuk memenuhi standar internasional (contoh: sertifikasi organik untuk kopi atau sustainable fishing untuk produk laut). Dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Keempat, penguatan pasar domestik dan digitalisasi. Memperluas pemasaran melalui e-commerce untuk mengurangi ketergantungan ekspor. Program “Belanja Produk Indonesia” bisa mendorong konsumsi dalam negeri.

Dampak Pertumbuhan Ekonomi NTB

Sementara terkait dampak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, Giri memberi high light serius pada empat hal, yaitu:

Pertama, sektor pertanian dan perikanan tertekan. Jika ekspor komoditas utama NTB (seperti rumput laut, kopi, atau ikan) menurun, pendapatan petani dan nelayan berkurang, berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Kedua, pengangguran meningkat. Industri pengolahan yang bergantung pada ekspor mungkin mengurangi tenaga kerja jika permintaan turun.

Ketiga, peluang diversifikasi ekonomi. NTB bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan sektor lain seperti pariwisata (Lombok & Sumbawa) atau energi terbarukan. Pengembangan ekonomi kreatif (tenun, kerajinan) bisa menjadi alternatif.

Keempat, dukungan pemerintah daerah penting. Pemerintah NTB perlu memperkuat infrastruktur logistic (pelabuhan, jalan) untuk mengurangi biaya distribusi. Program pelatihan vokasi untuk meningkatkan SDM siap kerja di sektor non-ekspor.

Dengan demikian, simpul Giri Arnawa, kebijakan tarif AS memang berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi NTB jika tidak diantisipasi. Namun, dengan strategi diversifikasi pasar, peningakatan nilai tambah, dan penguatan pasar domestik, dampak negatif bisa dikurangi.

“NTB memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian organik, dan energi hijau yang bisa menjadi penggerak ekonomi alternatif. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi,” tulisnya.

Ya, dalam catatan ini, kita harus melihat dan membaca secara jernih, apa yang dilakukan Pemerintah AS terhadap mitra-mitranya. Bahwa ini adalah cara baru Donald Trump untuk Making American Great Again (MAGA). Setelah kapitalisme dan liberalisme “ala” AS – yang telah mengglobal -, ternyata menjadi kontradiksi.

Menjadi bumerang ( backfire ) bagi AS sendiri!

#Akuair-Ampenan, 09-04-2025