SID diminta berkerjasama menyempurnakan Aplikasi SIP agar bisa maksimal dalam mengintegrasikan data Posyandu secara khusus, dan data kesehatan masyarakat di desa secara umum

MATARAM.lombokjournal.com —

Memiliki data yang aktual dan akurat adalah kunci menuntaskan masalah kesehatan lebih cepat. Dan  untuk mendapatkan data tersebut, dibutuhkan sistem yang tepat serta sinergitas yang kuat dari setiap stakeholders terkait.

Terkait dengan data kesehatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) besutan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.

Sebuah aplikasi pelaporan rutin administrasi Posyandu, yang sekaligus menjelma sebagai bank data.

Dalam kunjungan tim Summit Institute For Development (SID), Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta SID berkerjasama menyempurnakan Aplikasi SIP agar bisa maksimal dalam mengintegrasikan data Posyandu secara khusus, dan data kesehatan masyarakat di desa secara umum.

“SID sekiranya bisa duduk bersama dengan stakeholders terkait, bagaimana mengintegrasikan aplikasi SIP yang sudah ada agar bisa berfungsi secara maksimal,” pesan Ummi Rohmi, Senin (01/03/21) sapaan akrab Wagub.

Dalam kunjungan Wagub bersama Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, Dewan Pembina Dan penasihat (Dr Anuraj Shankar DSc) Chief Secretary Officer (Annisa Dwi Utami,M Gizi) dan Senior Research Officer (Yuni Dwi Setiyawati,MHID).

Menurut Ummi Rohmi, pendataan kesehataan yang baik dari dusun melalui posyandu dapat memudahkan Puskesmas dalam pendataan di tingkat desa.

Jika data kesehatan bisa dipetakan skala dusun dan desa, maka permasalahan kesehatan yang ada bisa lebih jelas dilihat. Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Jika memiliki data yang valid maka akan mudah menentukan lokus permasalahannya sehingga penyelesaian bisa lebih tepat sasaran,” jelas Wagub.

Menurutnya, selain data, kerja sama yang solid antar stakeholders dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Hal tersebut diamini oleh, Dr Anuraj Shankar DSc, Chief Secretary Officer SID.

Menurut Anuraj, NTB memiliki Sumber Daya Manusia yang potensial dan mumpuni, tetapi yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana menyatukan SDM yang luar biasa tersebut, agar bekerjasama secara sistematis dan solid dalam menuntaskan masalah kesehatan.

“The key is, i think, getting the People to work together. (Kuncinya, saya pikir, adalah bagaimana membuat orang-orang mau bekerjasama),” katanya.

Novita/diskominfotikntb

Program-program Pemerintah Provinsi sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa

MATARAM.lombokjurnal.com ~  Pembangunan desa berjalan sukses faKtor utamanya adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD memiliki posisi strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakannya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Minggu (28/02/21).

“Kalau sinergi BPD dan Pemerintah Desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” kata wagub.

Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya.

Program yang dimaksud seperti program Revitalisasi Posyandu, Zero Waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta penyediaan bank sampah di tiap desa.

“Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa lebih maju,” tegas Ummi Rohmi.

Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 PABPD resmi dibentuk.  Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.

“BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.

Manikp@kominfo

Konservasi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan

LOTIM.lombokjournal.com —

Pentingnya revitalisasi Kawasan Konservasi Rijani ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat hadir dalam penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab konservasi Rinjani diperuntukkan genderasi mendatang, selain itu untuk keberlangsungan hidup mayarakat Lombok.

“Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong maka tak ada lagi  perselisihan karena semua demi kepentingan bersama,” ujar Wagub di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa (23/02/21).

Menurut Wagub, kesepakatan hari ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan.

Keputusan strategis seperti ini seperti dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan.

“Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita,” tambah Wagub.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bupati Lotim, Sukisman Azmi mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa.

Kemudian lahan “nganggur” yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan  pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

“Begitu pula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sukiman.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berencana melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar tak terjadi berbagai bencana seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air.

Klaim warga

Sejak 2015 Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin(PKTI).

Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2015 dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan (Pokdarling) Bebidas Lestari.

Kemudian, pembinaan kepada kelompok pokdarwis, sosialisasi, himbauan dan mediasi terkait permasalahan PKTI Hutan Pesugulan, serta beberapa upaya hukum seperti operasi yustisi gabungan namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan akan mulai dikerjakan karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas.

“Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Dedy.

Revitalisasi Hutan pesugulan di TN Gunung Rinjani meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen KSDAE, Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat

“Luasan kawasan konservasi 41 ribu hektar kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha,” ujar Wiratno.

“Kecil tapi powerful karena disana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu dukungan pemerintah,  masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan,” kata Wiratno.

Ia berharap kesepakatan ini menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan secara bersama sama.

Sementara itu, kawasan ekowisata Otak Kokok akan direvitalisasi melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang paket wisatanya masih dapat dikembangkan sekaligus juga pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga seratus tahun kedepan.

Kepala Desa Pesanggrahan, H Badrun mendukung langkah pemerintah mengembangkan kawasan wisata Otak Kokok, Joben. Bahkan master plan pengembangan kawasan tersebut diakuinya hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat, termasuk perolehan retribusi yang selama ini dipersoalkan.

“Masyarakat mendukung rencana ini. Termasuk pelebaran jalan mulai dari Terara menuju Otak Kokok sepanjang tujuh kilometer segera terealisasi,” harapnya.

Kawasan wisata ini kian diminati pengunjung bahkan dari liar daerah dengan kendaraan bus wisata berbadan besar. Selama ini, kawasan wisata Joben juga menjadi objek klaim antara Pemkab Lotim dan Balai TNGR dalam pengelolaannya.

DiskominfoNTB

Masyarakat memanfaatkan aplikasi Siaga NTB selayaknya buku pintar agar  informasi kebencanaan dapat dipelajari selengkap-lengkapnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Aplikasi Siaga NTB menjadi wadah edukasi kebencanaan bagi masyarakat, untuk mengetahui apa saja jenis bencana, bagaimana penanggulangan dan melaporkan titik terjadinya bencana.

Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengatakanya saat rapat Aplikasi Siaga NTB bersama dengan Asisten III, BPBD NTB, Dinas Kominfotik NTB, Bappeda NTB dan DPMPD Dukcapil NTB yang berlangsung di Pendopo Wagub, Senin (22/02/21).

“Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui aplikasi ini, ketika membuka aplikasinya masyarakat paham dengan kebencanaan dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya,” tegas Umi Rohmi.

Aplikasi Siaga NTB akan terkoneksi dengan Kabupaten/Kota, sehingga warga seluruh NTB dengan sigap melaporkan berbagai kejadian kebencanaan yang ada di sekitarnya. Ini merupakan misi “NTB Tangguh Bencana” dengan cepat terealisasi.

“Seluruh kepala desa nanti akan menginformasikan kepada warga desa untuk menginstal aplikasi siaga, agar masyarakat dari berbagai penjuru desa dapat ikut serta melaporkan,” tuturnya.

Wagub menghimbau, masyarakat memanfaatkan aplikasi siaga NTB selayaknya buku pintar agar  informasi kebencanaan dapat dipelajari selengkap-lengkapnya.

“Masyarakat desa kabupaten kota  menjadi tidak awam terhadap bencana dan paham, sehingga apa yang akan dilakukan pada saat bencana terjadi dapat dilakukan seperti misalnya terjadi gempa, maka sudah tersedia SOP apa yang harus dilakukan, titik kumpul dan sebagainya,” tuturnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB Zaenal Abidin, terus mengupayakan agar aplikasi siaga NTB dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

“Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan aplikasi, tercatat sebanyak 591 user yang menginstall aplikasi siaga” ungkapnya.

Zaenal yang didampingi tim akan mengintegrasikan aplikasi siaga NTB dengan aplikasi BMKG NTB agar pemberirahuan mengenai kebencanaan langsung dari stakeholder terkait.

“Harapan kami selanjutnya akan mengkoneksikannya dengan aplikasi BMKG semoga segera dapat bisa diakses masyarakat,” jelasnya.

Dalam aplikasi siaga dapat diinstal melalui aplikasi PlayStore dan terdapat beberapa fitur yang dapat diakses, antara lain fitur laporkan bencana, info cuaca, info bencana, peta lokasi penting,  berita, edukasi bencana dan SOP, gallery, nomor penting, artikel dan notifikasi.

Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB Dr. H. Ashari, SH., MH mengungkapkan, masyarakat sebagian besar sudah menerima edukasi kebencanaan. Adanya aplikasi semakin memperbanyak wadah bagi masyarakat desa untuk dapat memperoleh edukasi kebencanaan.

“Alhamdulillah rata-rata desa sudah terinvestasi dengan bencana dan sudah sebagian besar sudah mendapatkan informasi kebencanaan, semoga aplikasi siaga ini dapat segera jadi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat” tuturnya.

Sher@DiskominfotikNTB

Di tengah pandemik Covid-19, Indonesia termasuk NTB tidak panik akan kebutuhan pangan, karena ketersediaan pangan tercukupi melalui pengembangan budidaya perikanan darat, atau pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan

lombokjournal.com –

Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Abidin NW Gerisak, Semanggeleng, Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur diberi perhatian khusus oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Ponpes ini dinilai peka membaca peluang, dan serius dalam melaksanakan amanah. Ponpes Darul Abidin NTB Gerisak berhasil mengembangkan dan membudidayakan perikanan darat ikan lele dengan pola Bioflok.

Apa yang dilakukan Ponpes Darul Abidin ini diharapkan menjadi penyemangat  dan bisa ditularkan ke  Pondok Pesantren lainnya se NTB.

HaI itu diugkapkan Wabub saat menghadiri panen perdana budidaya ikan lele dengan pola Bioflok di Ponpes Darul Abidin NW Gerisak, Sabtu (21/02/21). Saat itu Wagub didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelauta NTB Ir. H. Yusron Hadi, M.Si.

Masyarakat lainnya bisa mengadopsi kemandirian pangan menuju ketahanan pangan berbasis masyarakat  yag dimulai dari lembaga Ponpes.

Wagub mengaku tidak khawatir meski bencana seberat apa pun, termasuk saat bangsa ini  tengah dilanda Covid-19. Sebab tidak akan merasa panik akan kebutuhan pangan, karena ketersediaan pangan tercukupi melalui pengembangan budidaya perikanan darat, atau pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan lainnya.

Dikatakan, di tengah Covid-19 ini  bangsa-bangsa lain banyak yang terpuruk akibat ketahanan pangannya terganggu. Namun Indonesia termasuk di NTB masih bisa eksis dengan adanya pertanian, perikanan, perkebunan ataupun hasil  laut.

“Dan secara swadaya dan kebersamaan masyarakat kita bisa mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.  Dan tentunya secara bertahap kita bisa meningkagtkan ekonomi pesantren kita dari waktu ke waktu,” jelas Ummi Rohmi panggilan Wagub.

Wagub yang dikenal sebagai salah satu perempuan insfiratif di Indonesia ini menegaskan, pemerintah  hanya bisa mensuport dan mempasilitasi ekonomi masyarakat.

Terkait hasil tergantung masyarakat sendiri dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah diupayakan untuk bisa berkembang dengan hasil yang lebih meningkat .

Wagub dari lingkungan pesantren ini mengingatkan, agar bantuan pemerintah itu jangan sampai tidak berbekas atau hilang begitu saja. Bantuan yang diberikan pemerintah haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya untuk dikembangkan.

Menurutnya, Ponpes sejatinya mengajarkan bekerja keras dan memilki kemandirian. Semangat belajar dan tak pernah puas atas suatu keberhasilan, menjadi pemicu keberhasilan-keberhasilan berikutnya.

“Para pengurus dan para santri harus terus belajar dan menimba ilmu tanpa henti. Tiori itu penting, namun haruslah diimbangi dengan aplikasinya di lapangan melallui praktik-praktik yang terus-menerus sehingga akan menempa karakter santri menjadi santri yang kuat, mandiri dan siap terjun ke masyarakat dengan bekal keilmuan dan kewirausahaan yang sudah diperoleh selama di pesantren,” kata Wagub.

Diingatkan, agar pengurus dan santri di Ponpes Darul Abidin NW Gerisak ini tetap memelihara kesehatan di tengah Covid-19. Wagub meminta agar tetap disiplin terhadap protokol kesehatan dan tidak perlu khawatir untuk menerima vaksin pada saatnya.

“Karena dengan kesehatan yang terjaga semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan apapun usaha kita akan bisa lebih produktif,” pungkas Wagub.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ir. H. Yusron Hadi, M.Si menjelaskan, bantuan bagi pembudidaya ikan lele ataupun ikan lainnya dengan pola Bioflok berasal dari Balai Budidaya Perikanan Lombok.

Dan Pemprov tetap melakukan pendampingan dan mendorong para pembudidaya baik yang ada di pesantren maupun masyarakat lainnya bisa mengembangakan budidaya ikan dengan pola Bioflok ini.

“Pola seperti ini dilakukan agar masyarakat juga bisa meningkatkan nilai tambah bagi prekonomiannya. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kelauta dan Perikanan akan terus memperbanyak pola budidaya perikanan seperti ini di selururuh NTB,” kata mantan Karo Organisasi Setdaprov NTB ini.

her-ikp-kominfotik

Dinas Kesehatan NTB targetkan penyediaan 3000 tenaga vaksinator

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., meminta untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19, demi percepatan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga penyebaran virus Corona bisa lebih cepat dikendalikan.

Hal tersebut disampaikan Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub, saat membuka Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di NTB secara daring, Jumat (05/02/21).

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menargetkan vaksinasi Covid-19 kepada 70 persen atau sejumlah kurang lebih 3 juta masyarakat NTB, yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan masyarakat umum dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

“Kita harus percepat proses vaksinasi. Kalo kita cermati, vaksinasi ini yang paling bisa mengendalikan penyebaran Covid-19. Dan kitalah yang bisa kendalikan vaksinasi. Yang mulanya satu tahun kalo bisa kita press menjadi enam bulan saja,” pinta Wagub perempuan pertama NTB tersebut.

Selain percepatan vaksinasi, Ummi Rohmi juga meminta untuk mengintensifkan kembali 3T yakni, testing, tracing, dan treatmen.

Terutama pada tahap tracing dan testing. Untuk jumlah tracing, Ummi Rohmi meminta kepada petugas kesehatan untuk melakukan tracing lebih banyak. Untuk testing, diminta agar memanfaatkan semaksimal mungkin Rapid-test Antigen.

“Adanya Rapid-test Antigen ini adalah angin segar bagi kita. Dengan ini maka kita bisa tracing lebih cepat dan lebih banyak. Rapid-test Antigen harus dipakai di semua Kabupaten dan Kota,” pintanya.

Capai 36 persen

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri menjelaskan, pihaknya sedang berupaya optimal untuk melakukan percepatan vaksinasi dan memperbanyak tracing.

Saat ini, vaksinasi telah mencapai 36 persen pada tahap tenaga kesehatan. Pada timeline normal direncanakan, tahap I vaksinasi kepada tenaga kesehatan pada bulan Januari-Februari sebanyak 27.894 orang.

Tahap II petugas pelayanan publik pada bulan Maret-April, sebanyak 285.804 orang, dan terakhir tahap III Masyarakat Umum pada bulan Mei-Desember 2.743.611 orang.

Dinas Kesehatan NTB juga telah menargetkan penyediaan 3000 tenaga vaksinator dengan sasaran masyarakat umum sejumlah 2.743.611 atau 5.487.222 suntikan.

“Ke depan vaksinasi ini kita akan adakan percepatan. Sebelum Februari vaksinasi Tenaga Kesehatan harus kita tuntaskan,” jelasnya.

Untuk tracing sendiri, Dinas Kesehatan NTB akan menggenjot prosesnya agar memenuhi standard WHO 20-30 orang dalam sekali tracing.

“Paling tidak 1 orang tracing sampe 20 orang. Harus tetap kita usahakan meski susah,” jelas Fikri.

Hingga saat ini jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB sejumlah 7.717, sembuh sejumlah 5.891 (76,3 persen), dirawat 1.487 (15,3 persen), dan meninggal 339 (4,4 persen).

novita@diskominfotikntb

Pembangunan desa wisata harus konprehensif, harus menyeluruh, tidak hanya membangun, setelah itu tidak dipelihara

LOTIM.lombokjournal.com –

Destinasi Desa Wisata Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi NTB.

Beberapa spot wisata yang ada di desa tersebut mulai dari pantai hingga wilayah Gili diberikan sentuhan dan perbaikan sehingga memberikan keindahan dan kenyamanan di desa tersebut.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meresmikan Desa Wisata tersebut, Senin (01/02/21) dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Wakil Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga keindahan dan kebersihan desa ini supaya masyarakat mendapatkan manfaat dari kedatangan wisatawan ke Desa Sugian.

“Seindah apapun desa kita, kalau tidak dijaga kebersihannya, kalau tidak dijaga masyarakatnya sehat semuanya, sulit orang mau berkunjung ke tempat kita,” ungkap Umi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur.

Pembangunan desa wisata harus konprehensif, harus menyeluruh, tidak hanya membangun,setelah itu tidak dipelihara.

“Maka dari itu tiang pesan betul kepada kepala desa, Pokdarwis, dan juga kabupaten untuk penataan destinasi yang sudah dihibahkan ini betul-betul dijaga,” katanya.

Umi Rohmi menjelaskan, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat akan terus memberikan support terhadap kabupaten dalam mengembangkan destinasi yang ada di wilayah masing-masing.

“Perlu kita ingat, destinasi wisata itu tugas kabupaten/kota, tidak berarti provinsi lepas tangan, pasti kita bantu, begitu juga pusat, tapi bagaimana destinasi itu terawat adalah tugas kabupaten beserta desa lokasi destinasi wisata tersebut,” jelas Umi Rohmi.

Ia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Desa kompak dalam mengembangkan destinasi wisata yang ada, sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat dari adanya destinasi wisata.

Umi Rohmi tetap menginginkan masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan agar tidak terpapar oleh virus Covid-19.

“Kita harus menjaga kehidupan yang aman dan produktif, dengan pakai masker, untuk melindungi diri, keluarga dan lingkungan kita agar tidak menyesal di kemudian hari,” tutup Umi Rohmi.

Biro ADPIM

Perda ini diharapkan dapat mendorong perlindungan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Gedung DPRD NTB, Jumat (29/01/21), menghasilkan persetujuan terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD Provinsi NTB menjadi Perda.

Dua Raperda yang disahkan dalam Sidang Paripurna tersebut yaitu Raperda Tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan dan Raperda Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda,SH, MH bersama para Wakil Ketua itu, dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj Sitti Rohmi Djalilah.

Dalam sidang tersebut, dari enam buah Raperda yang dibahas oleh DPRD NTB melalui Pansus-pansus, sebanyak dua buah Raperda disahkan dan empat buah Raperda masih dalam proses perbaikan dan akan dibahas pada sidang lanjutan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya mengatakan, dua buah Perda yang baru saja disahkan ini akan meningkatkan jumlah produk hukum.

Dengan adanya Perda ini diharapkan dapat mendorong perlindungan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

“Melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik, serta komitmennya dalam upaya ikhtiar membangun Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Wakil Gubernur yang disapa Umi Rohmi juga mengapresiasi Pansus-pansus yang telah gigih membahas Raperda dan menyelesaikan dengan sempurna walaupun dalam kondisi pandemi saat ini.

Umi Rohmi berharap semangat dan hubungan dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif  harus terus terbangun dan menjadi lebih baik lagi agar NTB Gemilang dapat  terwujud dengan sempurna.

“Sekali lagi melalui kesempatan yang baik ini secara tulus dan ikhlas, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan, khususnya kepada pansus terhadap kontribusi pemikiran, ide dan gagasannya,” tuturnya.

Umi Rohmi juga menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan OPD dan semua pihak yang telah membantu penyempurnaan keenam buah raperda ini.

Rr/BiroAdpim)

Selain berdampak pada ekonomi dan kesehatan fisik masyarakat, pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan gangguan jiwa dan mental masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd berharap, mental dan kesehatan jiwa masyarakat di masa pandemi harus betul-betul disikapi dengan baik

Kesehatan jiwa atau mental masyarakat menjadi salah faktor penting dalam upaya pemulihan seluruh sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pengaruh mental dan kesehatan jiwa masyarakat di masa pandemi harus betul-betul disikapi dengan baik. Jangan sampai pandemi mengacaukan kesehatan jiwa masyarakat,” harap Wagub pada puncak peringatan hari ulang tahun RSJ Mutiara Sukma ke-31, di Aula Utama RSJ Mutiara Sukma, Jumat (01/29/21).

Pada kegiatan dengan tema sehat jiwa hadapi pandemi Covid-19 untuk NTB Gemilang dan Indonesia maju itu , Wagub mengungkapkan bahwa salah satu sumber lahirnya kebahagiaan adalah tumbuh dari jiwa-jiwa dan mental yang sehat dan perasaan aman.

Guna memutus mata rantai wabah ini, Wagub  minta seluruh masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Kalau kesehatan jiwa dan mental yang kuat mampu dibentengi dengan baik, maka otomatis memberi dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat, meski di tengah hiruk piruknya isu tentang Covid-19.

Protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi menjadi benteng paling kuat mencegah penyebaran Covid-19 saat ini.

“Untuk itu, kesehatan jiwa akan selalu hadir jika tetap patuh menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, menjelaskan, selain berdampak pada ekonomi dan kesehatan fisik masyarakat, pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan gangguan jiwa dan mental masyarakat jika tidak tertangani dengan baik.

Hal itu dilihat dari berbagai stigma negatif yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah terpapar Covid-19. Karena itu, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menangani dan menjaga kesehatan mental dan jiwa masyarakat di masa pandemi.

Selain itu, Ummi Rohmi mengapresiasi atas kerja keras pihak RSJ bersama seluruh tenaga kesehatannya, yang sudah 31 tahun memberi pengabdian kepada masyarakat. Selain menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), mereka juga telah berhasil menghadapi situasi pandemi Covid-19 dengan baik.

“Mewujudkan kesehatan jiwa dan meminimalisir ODGJ butuh keseriuasan semua pihak. Butuh kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah dan masyarakat,” imbunya.

Tetap produktif di tengah pandemi

Senada dengan itu, Direktur RSJ Mutiara Sukma, dr. Evi Kustini Somawijaya menjelaskan, momentum HUT ke- 31 RSJ Mutiara Sukma kali ini, merupakan semangat baru untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan jiwa masyarakat NTB.

Menanggulangi masalah kesehatan jiwa menjadi misi besar bagi RSJ untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tetap produktif meski di tengah pandemi Covid-19.

“Sejak pandemi Covid-19 berlangsung, berbagai upaya terus kami lakukan, mulai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan disemua fasilitas pelayanan hingga meningkatkan perlindungan kepada pasien ODGJ yang sedang dirawat,” jelasnya.

Dari penanganan yang dilakukan, lanjut direktur, penyebaran Covid-19 di lingkungan RSJ dapat dicegah dengan baik. Sejak virus Corona mulai mewabah di NTB, pihaknya terus memperkuat pelayanan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dari ratusan ODGJ yang dirawat hanya terdapat 15 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Dari jumlah pasien Covid-19 itu, kami terus melakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hingga saat ini, Alhamdulillah tersisa hanya 3 pasien ODGJ yang maaih terkonfirmasi positif,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ummi Rohmi bersama rombangan yang didampingi Direktur RSJ juga melaunching fasilitas ruang rawat anak remaja dan Klinik Tumbuh Kembang sebagai fasilitas baru bagi penangan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja.

Man@DiskominfotikNTB

Wagub diundang launching fasilitas baru di RSJ tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB akan melaunching ruang rawat inap anak/remaja serta klinik tumbuh kembang anak pada tanggal 29 Januari 2021 mendatang.

Launching fasilitas baru di RSJ tersebut sebagai rangkaian dari HUT RSJ Mutiara Sukma yang ke 31.

Hal itu diketahui saat Direktur RSJ Mutiara Sukma dr.Evi Kustini Somawijaya beserta rombongan beraudiansi dengan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ruang kerja Wagub, Senin (25/01/20).

Audiensi itu bertujuan untuk mengundang secara langsung Wakil Gubernur dalam kegiatan launching tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh RSJ dan menekankan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan bisa menerapkan protokol Covid-19 dan mengkampanyekan langkah pencegahan melalui 5M.

“Karena sekarang kita memperketat, jadi harus betul – betul dijalankan protokol Covid agar kita juga bisa mengedukasi masyarakat,” kata Umi Rohmi.

Umi Rohmi berharap agar ke depan RSJ bisa secara terus menerus mengedukasi masyarakat secara persuasif  mengenai strategi yang tepat mengenai penanganan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) di NTB, dan memperkuat sinergi yang baik dengan kabupaten/kota yang ada di NTB.

“Kita harus punya strategi yang jitu tentang penanganan ODGJ di NTB. Kunci kesuksesan itu bagaimana sinerginya dengan kabupaten/kota dan kedepannya bisa dikolaborasikan dengan program Posyandu Keluarga,” ungkapnya.

Direktur RSJ Mutiara Sukma dr.Evi Kustini Somawijaya menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka HUT RSJ Mutiara Sukma yang ke 31.

Di antaranya yaitu kegiatan doa dan zikir bersama, kegiatan anjangsana ke kediaman direktur yang sebelumnya dan karyawan RSJ yang sakit, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Pendidikan Tuna Netra dan bekerjasama dengan ahli gizi dan pelaksanaan acara puncak pada hari Jumat, 29 Januari 2021.

“Karena dalam situasi pandemi ini, tema kami adalah ‘Sehat Jiwa, Hadapi Covid-19 untuk NTB gemilang dan Indonesia Maju’ yang diawali dengan kegiatan zikir dan doa yang telah dilaksanakan minggu yang lalu,dan ke yayasan/sekolah luar biasa,”ujarnya.

Vi-Biro Adpim