NTB memiliki banyak sekali ragam kekayaan yang dapat terus dieksplor

MATARAM.lombokjournal.com –

Para pelaku UMKM NTB diberi wadah untuk bersaing merebut pasar, termasuk agar produk-produk UMKM NTB dapat mengisi etalase Mandalika, ketika perhelatan MotoGP 2021 dimulai bulan Oktober mendatang.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengupayakan para UMKM harus bisa masuk dalam etalase Mandalika meyambut MotoGP.

“Hal ini yang saat ini sedang kita siapkan agar dapat digaungkan pada saat pagelaran MotoGP,” tuturnya saat melaunching Gallery Kampoeng UMKM yang bertajuk “Produk UMKM NTB Gemilang Menuju Ekspor” di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB, Rabu (24/03/21).

Ummi Rohmi sapaan akrabnya juga menilai, NTB memiliki banyak sekali ragam kekayaan yang dapat terus dieksplore oleh para UMKM untuk dapat melestarikan dan mengembangkan.

Ini juga menjadi cara agar masyarakat Indonesia dan seluruh dunia tahu, NTB memiliki hal – hal yang unik dan asli yang patut dibanggakan dan dilestarikan.

Gallery Kampoeng UMKM di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB ini bekerjsama dengan Asosiasi UMKM yakni Episenter Pengusaha Mandiri NTB. Asosiasi ini mengakomodir 286 UMKM dari berbagai sektor produk, mulai dari kuliner, tenun, kriya dan sebagainya.

Sinergitas antara Pemda NTB dengan Episenter Pengusaha Mandiri diharapkan terus produktif dan tidak ada persaingan dengan NTB Mall, karena sama – sama membangun UMKM NTB.

“Semoga sinergitas dengan Episenter Pengusaha Mandiri dapat terus produktif, sehingga segala sesuatu yang baik di NTB sampai ke seluruh dunia,” harap Ummi Rohmi.

Meningkatkan capacity building

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Wirajaya Kusuma, M.H., mengungkapkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan capacity building dari para UMKM dalam menyambut MotoGP 2021.

“Para UMKM agar mempunyai kapasitas menghasilkan produk dan siap menjual berbagai produk,” jelas Wirajaya.

Selain itu, Diskop UKM Provinsi NTB juga terus memfasilitasi para UMKM agar dapat memiliki izin usaha seperti Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal.

“Kami terus berupaya melalui badan diklat dan bekerjasama dengan stakeholders terkait untuk mengkurasi produk UMKM untuk siap dijual baik secara online maupun offline. Bahkan yang belum punya PIRT kami fasilitasi juga, bahkan sampai sertifikasi halal pun disertifikasi secara gratis,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, salah satu UMKM yang menarik untuk dinikmati adalah produk dari UMKM Koperasi Ammar Sasambo yang memodifikasi sarang burung wallet dikombinasi dengan kopi robusta Lombok, dan rempah – rempah sehingga menghasilkan rasa hangat yang nikmat.

BACA JUGA:

Ditampilkan di Fashion Show Virtual,  Tenun NTB Makin Dikenal Se-Nusantara

“Sarang burung walet memiliki khasiat yang sangat bagus, sehingga kami mencoba memodifikasi agar dapat menjadi produk unggulan. Kami ingin mengajak masyarakat yang memilik sarang burung walet untuk menjadikan sarang burung walet sebagai produk unggulan yang dapat diekspor,” tutur Fina Novianti, owner UMKM Koperasi Ammar Sasambo.

Kegiatan ini dihadiri Ketua PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah dan berbagai stakeholders terkait. Sebanyak 25 UMKM dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Barat yang ikut memeriahkan kegiatan Launching Gallery Kampoeng UMKM NTB.

Sher

@Diskominfotikntb

Wagub Minta Kabupaten/Kota Pedomani Penerapan PPKM Mikro Berbasis RT

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi perlu mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang masuk dalam program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) berbasis Mikro, sejak 23 Maret sampai dengan 5 April.

Dan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan sosialisasi penerapan PPKM Mikro.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. H. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.,  menyampaikan beberapa penekanan penting dan yang harus diatasi dan dipersiapkan. Tujuannya, agar PPKM Mikro berbasis RT dapat berjalan efektif dan dengan hasil yang baik selama 12 hari ke depan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat sosialisasi ini secara virtual, Selasa (23/03/21).

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini yakin untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi NTB yang ditetapkan secara nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Karenanya, ia meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk menyatukan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM Mikro ini.

“Saya sangat yakin tidak ada yang terlalu sulit jika kita eksekusi bersama. Dan saya berharap kita betul-betul menyatukan persepsi. Tidak ada yang mis understanding, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan, evaluasi monitoring, pelaporan, pendanaan dan lain sebagainya, karena  semua sudah sangat jelas dalam instruksi Gubernur,” jelasnya.

Wagub menekankan agar pelaksanaan PPKM Mikro berbasis RT ini mengedepankan kearifan lokal, seperti pemanfaatan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi dan lain sebagainya.

“Tempat-tempat posko PPKM mikro ini basisnya adalah RT, maka diharapkan mampu memanfaatkan kan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi karena merupakan tempat yang strategis untuk memberikan pengumuman mengenai hal hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pada rapat sosialisasi tersebut, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan teknis kegiatan PPKM Mikro dan hal-hal yang harus dipedomani bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Di antaranya adalah pembentukan posko desa dan kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan, kemudian aspek pendukung yaitu data-data yang dibutuhkan terkait dengan logistik, seperti masker dan yang lainnya, serta pedoman administrasi pelaporan.

Nia

@diskominfotikntb

Masyarakat tetap dapat beraktifitas, namun mentaati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com –

Tujuan implementasi PPKM Mikro merupakan upaya pengendalian pada level terkecil, level RT.

“Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva,” kata Lalu Hamzi Fikri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, saat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

PPKM Mikro sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Dan dimaksudkan mengoptimalkan posko penanganan corona di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Kadikes menegaskan, PPKM mikro jangan dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat.

Tapi masyarakat tetap dapat beraktifitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.

Di NTB pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan curva penyebaran Covid-19, sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro.

“Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang akan berlangsung mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” tutupnya.

BACA JUGA: 

Pemberakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Mikro, Mulai Hari Selasa 23 Maret

Rapat tersebut diikuti oleh Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Sekda NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. NTB, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMPD Dukcapil, Kasat Pol.PP Prov. NTB, Kepala Biro Kesra dan Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB.

Edy/Rr

Mengajak masyarakat tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa, bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan.

Agar masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya tetap aman dan produktif, di tengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menegaskannya dalam rapat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

Dengan dioptimalkannya peran Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, dapat lebih efektif menekan penyebaran pandemi.

Persoalannya, bagaimana kebijakan ini disosialisasikan, dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat.

“Kita dapat mensoasialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Ummi Rohmi.

Mulai sistem koordinasi, pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat, harus diterjemahkan sesederhana mungkin.

Supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.

BACA JUGA: PPKM Mikro Bukan Batasi Kegiatan Masyarakat

Wagub juga minta agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun kelurahan, lebih mengintensifkan upaya penanganan Kesehatan.

Serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Edy/Rr

Agar polemik berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos segera diminimalisir

MATARAM.lombokjournal.com—

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat serius mengawal perbaikan data penerima bansos. Sebab mencuat polemik di tengah masyarakat yang mempertanyakan sumber data bansos.

Untuk itu, Pemrov NTB menyurati Bupat – Walikota agar dapat bergandeng tangan dengan Pemrov NTB untuk mengerahkan sumberdaya yang ada dalam perbaikan data penerima bansos.

“Per hari ini, (Rabu,red) langkah serius Pemrov menyurati Bupati dan Walikota, untuk percepatan penyelesaian perbaikan data,” tegas Wagub yang disampaikan melalui keterangan pers Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (17/03/21).

Penegasan Wagub merupakan atensi atas keseriusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dalam perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos).

Atensi terhadap sumber data bansos harus mengerahkan seluruh sumber daya di daerah bersama-sama menyisir dan memperbaiki sumber data yang dianggap sumber kesenjangan di tengah masyarakat. Agar polemik yang berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos dapat segera diminimalisir.

Langkah serius ini, kata Ummi Rohmi sapaan Wakil Gubernur, merujuk surat Menteri Sosial RI nomor 5-32/MS/C/1.7/D1.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang verifikasi kelayakan penerima bantuana social. Termasuk surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Kementerian Sosial RI, nomor 649/16.3.1/BS.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal percepatan penyelesaian perbaikan data.

Perbaikan data tahap II ini, merupakan data penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai ( BST). Yang meliputi perbaikan NIK/padan data dengan kependudukan, data meninggal untuk Program PKH, BPNT dan BST, data ganda dan penyaluran sebelumnya.

Aksi bersama percepatan perbaikan data ini diminta diupdate setiap saat, dan dilaporkan secara berjenjang. Agar dapat diawasi dan didampingi secara berkelanjutan, mengingat data secara umum penerima bansos di NTB yang harus diperbaiki  sebanyak 564.310 KK.

Rinciannya, Kabupaten Lombok Barat 72.856, Kabupaten Lombok Tengah 125.959, Kabupaten Lombok Timur 139.478, Kabupaten Sumbawa 30.616, Kabupaten Dompu 35.524, Kabupaten Bima 85.139, Kabupaten Sumbawa Barat 6.906, Kabupaten Lombok Utara 32.495, Kota Mataram 24.759 dan Kota Bima 10.578.

Jumlah data penerima bansos yang meninggal dunia untuk perbaikan sebanyak 6.601. Rinciannya Kabupaten Bima 614, Kabupaten Dompu 202, Kota Bima 50, Kota Mataram 320, Kabupaten Lombok Barat 598, Kabupaten Lombok Tengah 1835, Kabupaten Lombok Timur 1314, Kabupaten Lombok Utara 408, Kabupaten Sumbawa 597 dan Kabupaten Sumbawa Barat 132.

“Percepatan perbaikan data bansos dapat diakses di aplikasi SIKS-NG dengan user yang diberikan kepada masing-masing pelaksana pendampingan program di daearah. Batasnya sampai tanggal 21 Maret 2021,” sebut Wagub.

Mengingat batas waktu yang diberikan tinggal beberapa hari lagi, Wagub berharap Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan tugas dan fungsi para pendamping. Baik unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Pendamping PKH dan Operator SIKS-NG Kabupaten dan Operator Desa /Kelurahan.

Maing-masing sudah diberikan user ID masing-masing oleh Pusdatin Kemsos untuk perbaikan data yang sedang berlangsung.

Dinas Sosial memberikan pendampingan melalui operator SIKS-NG terhadap pelaksanaan perbaikan data, baik oleh operator Desa/Kelurahan maupun para pendamping bansos.

“Selain penguatan kapasitas internal SDM pelaksana Program sosial, dalam perbaikan data juga dipandang perlu untuk koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), karena berkaitan langsung soal data NIK/Nama/Nomor KK serta status meninggal atau tidaknya warga,” pesan Wagub.

Diingatkan, terkait percepatan perbaikan data ini,  Lurah dan Kepala Desa harus aktif memberikan penguatan atau pendampingan terhadap verifikasi dan validasi (Verivali) data warganya, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos melalui operator Desa.

DiskominfotikNTB

Momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Ini peringatan yang perlu jadi perhatian. Meski sudah menjalani vaksinasi Covid sebanyak dua kali, tak serta merta bebas terinfeksi virus Covid-19.

Kasus positif Covid-19 justru menimpa Wagub NTB,  Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sejauh ini sangat getol  dalam penanganan. Sebagai Ketua Satgas Covid 19 Gugus Tugas NTB, Wagub dalam tiap kesepat selalu mengingatkan pentignya mematuhi Protokol Kesehatan (prokes).

Dan perlu diketahui, Wagub juga telah genap menjalani dua kali penyuntikan vaksin Covid-19  bersama pejabat Pemprov NTB tanggal 14 dan 28 Januari, di Kantor Gubernur NTB.

Tentu saja, karena Wagub positif maka Virus-19 juga merembet ke suaminya, Khairul Rizal yag dikenal sebagai angotota DPRD NTB. Belum diketahui, apakah keluarga Wagub lainnya juga mengalami hal yang sama, dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Alhamdulillah walaupun positif, kondisi baik, tidak bergejala, mungkin pengaruh vaksin sudah bekerja,” jelas Khairul Rizal, melalui pesan WhastApp Group Jurnalis DPRD NTB, Minggu (14/03/21).

Apakah Wagub dan suaminya lalai melakukan prokes? Tentu tidak. Menurut Khairu Rizal, diduga virus Covid-19 itu menyebar dari asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di pendopo Wagub. Beberapa hari sebelumnya, ART di pendopo Wagub itu sempat pamit mudik.

Setelah Kembali kerja, ART itu mengaku hilang penciuman.

“Bibik langsung diswab dan terbukti positif. Baru kami yang lain di swab, dan hasilnya juga positif,” jelas Rizal.

Edukasi Publik

Wagub, Hj Siti Rohmi Djalillah, tak menutupi bahwa ia memang  dinyatakan positif Covid-19 oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid19.

Sebagai figur nomor satu dalam penanganan penyebaran Covid-19 di NTB menjelaskan, tidak mau menyembunyikan kondisinya. Justru momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat.

“Saya sekarang dalam status Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan CT tinggi,”

Terkait sudah menjalani vaksinasi sebanyak dua kali, Wagub memberi penjelasan.

“Bersyukur saya sudah divaksin dua kali sehingga berada dalam keadaan yang lebih kuat dan tidak bergejala,”  kata Wagub memberi penjelasan pada wartawan, Minggu (14/03/21).

Ia juga mengaku bersyukur bisa cepat mengetahui kondisinya yang telah terpapar Covid19, sehingga dapat segera melakukan isolasi secara mandiri untuk menghindari penularan lebih lanjut.

“Bersyukur cepat diketahui sehingga bisa langsung melakukan isolasi diri untuk menghindari penularan lebih lanju (pada orang lain)t,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Provinsi NTB, dr Lalu Fikri Hamzi menjelaskan, Wagub terpapar Covid19 berdasarkan hasil kontak tracing dengan pengambilan sampel tanggal 11 Maret 2021, dan hasilnya positif.

Menurut Wagub, ia dan keluarganya terjangkit Covid19 dari seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Pendopo Wagub.

“Saat mudik rupanya ia tidak taat Prokes dan kembalinya membawa virus. Yang bersangkutan positif sehingga kami sekeluarga discreening walaupun kami sekeluarga tanpa gejala,” jelas Wagub.

Rr

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan regulasi tentang aksi dukung bela dan beli produk lokal

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd bersyukur, Bank Indonesia dan Kementerian memfasilitasi perkenalan produk UMKM masyarakat NTB.

Penyelenggaraan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI), akan dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

“Kami pemerintah dan masyarakat NTB sangat bersyukur kepada BI dan kementerian yang memfasilitasi untuk memperkenalkan produk-produk UMKM masyarakat dan destinasi pariwisata di NTB kepada dunia,” ucap Wagub saat kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM Eksotisme Lombok melalui daring, bersama Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi NTB, di Aula Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (10/03/21).

Wagub mengungkapkan itu usai mendengar penegasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tentang dukungan Pemerintah Pusat terhadap produk UMKM loKal.

BACA JUGA: Pemerintah Dukung Poduk UMKM/IKM Lokal Kuasai Negeri

Senada dengan Luhut, Wakil Gubernur NTB juga mengungkapkan, pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI)yang diinisiasi Bank Indonesia dan didukung penuh kementerian lembaga terkait, merupakan wujud nyata upaya Pemerintah Pusat membantu dan membangkitkan produk-produk lokal UMKM NTB di tengah pandemi Covid-19.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya menegaskan, dalam rangka mendorong pengembangan dan meningkatkan pelaku UMKM maupun IKM, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan regulasi tentang aksi dukung bela dan beli produk lokal.

Hal ini akan mengharuskan warga NTB mempunyai preferensi terhadap produk lokal.

“Harapan kami, kebijakan pemberdayan UMKM ini selanjutnya akan dapat terlaksana secara efisien, efektif, produktif dan berkelanjutan,” terang Ummi Rohmi.

Selain itu, dengan adanya kampanye bangga berwisata di Indonesia, diharapkan mampu memberikan dampak  yang lebih besar dalam mendorong rasa bangga atas wisata di dalam negeri, khususnya di Lombok NTB.

Sehingga ketika pariwisata kembali pulih, wisatawan sudah dapat langsung memilih Lombok sebagai destinasi utama yang akan dikunjungi.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi kita yang dimotori oleh kebangkitan UMKM kita. Saya mengajak pak Luhut dan seluruh pejabat lainnya untuk belanja produk-produk kami sebanyak-banyaknya,” harap Wagub.

Manikp

Pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini diapresiasi Wagub

KLU.lombokjounal.com –

Rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) pembangunan 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), jadi contoh baik pembangunan pasca bencana.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan apresiasinya saat meninjau ke dua lokasi pembangunan sekolah di SMKN 1 Tanjung dan SMKN 1 Pemenang KLU, Selasa (09/03/21).

Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) itu dilaksanakan oleh UNDP, didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW.

“Saya mengamati kegiatan PETRA menjadi contoh baik pembangunan pasca bencana,” kata Wagub.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan dan Pendidikan itu didesain dan dikerjakan dengan sangat baik. Pembangunannya dirancang sejalan dengan tujuan build back better (membangun ulang lebih baik).

Ia didampingi Asisten 1 Setda Pemprov NTB, Kepala Bappeda NTB, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya NTB.

Ummi Rohmi juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini.

Pemerintah Provinsi NTB, ditegaskan Ummi Rohmi, berkomitmen mengawal kegiatan rekontruksi agar dapat berjalan lancer dan tepat waktu.

“Saya juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara sebanyak 47 persen dalam pekerjaan rekontruksi pada 14 fasilitas kesehatan dan sekolah,” kata Wagub.

“Ini sangat berarti sekali bagi kami karena membantu meringankan beban ganda yang dirasakan oleh masyarakat NTB, yang belum pulih dari bencana gempa bumi dan sudah dihadapkan pada pandemi Covid-19,” tuturnya.

Zainudin, Koordinator Proyek PETRA NTB menjelaskan detail terkait proyek rekontruksi ini. Dari total 14 infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang dibangun,  4 SMK Negeri di KLU, 8 puskesmas pembantu di KLU, 1 puskesmas pembantu di Lombok barat, dan 1 puskesmas di Lombok timur.

“Jadi total gedung yang dibangun secara keseluruhan mencapai sekitar 35 gedung di 14 lokasi tersebut,” tutur Zainudin.

Zainudin juga menjelaskan, prinsip rekontruksi yang dilakukan mengedepankan “build back better” atau “membangun ulang dengan lebih baik”.

Sebelum rekontruksi dilakukan telah dilakukan kajian geologis, untuk memastikan gedung yang dibangun tidak berada pada jalur patahan gempa. Bahan bangunan dan struktur bangunan juga telah memenuhi standard gempa.

“Sebelum kegiatan ini dimulai kita melakukan kajian geologis di semua lokasi untuk memastikan semua gedung ini betul-betul aman dari jalur patahan yang memungkinkan bisa bertahan ke depan,” jelasnya.

Pembangunan juga dilakukan dengan pendekatan yang inklusif untuk memastikan “tidak seorangpun tertinggal”.

Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.

Zainudin menambahkan, sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima manfaat dari rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas pendidikan dan kesehatan ini.

Rr

Melalui Posyandu Keluarga, selain kesehatan persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya, bisa disosialisasikan

LOBAR.lombokjournal.com –

Mengatasi penyakit menular sesunguhnya harus sesegera mungkin menemukan  kasus. Sebaliknya yang terjadi di masyarakat, berusaha menghindari untuk tidak menemukan kasus.

Menurut Wagub NTB Dr. H. Siti Rohmi Djalilah, cara berpikir demikian yang sulit untuk dirubah. Karena itu pihaknya terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Dengan begitu tindakan-tindakan promotif preventif yang cepat bisa dilakukan dengan baik. Posyandu berbasis keluarga merupakan salah satu solusi menangani masalah kesehatan di NTB termasuk penyakit menular seperti Tuberkulusis (TB),” kata Wagub.

Hal itu djelaskannya saat Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Sub Recipient Program Eliminasi TB-GF ATM Principal Recipient Komnsorsium Komunitas PenaBulu –STP se Indonesia, di Jayakarta Hotel, Senggigi, Senin (08/03/21).

Wagub menyatakan, persoalan TB di Indonesia termasuk di NTB menjadi PR besar yang harus diselesaikan.

Cara paling epektif  seperti dilakukan di NTB, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terus-menerus, hingga ke tingkat dusun melalui gerakan Posyandu yang tiap bulan dilaksanakan.

Melalui Posyandu tidak saja persoalan kesehatan yang bisa diedukasi, namuin persoalan lainpun bisa disosialisasi seperti lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi di hadapan peserta dari 30 provinsi se Indonesia mengungkapkan, Pemprov NTB saat ini tengah giat-giatnya melakukan Revitalisasi Posyandu menuju Posyandu Keluarga yang mandiri.

Melalui Posyandu bisa dilakukan intervensi berbagai program dan kebijakan Pemerintah Daerah. Posyandu dihajatkan menjadi lebih power full dan bisa menjadi center education berbasis dusun.

“Kalau ini bisa kita intervensi dengan baik dari Posyandu berbasis dusun, akan lebih gampang untuk  memotretnya, mengevaluasi dan memonitornya. Nah itu yang berusaha kami lakukan di NTB,” ujar Ummi Rohmi.

Posyandu Keluarga digerakkan menjadi pusat edukasi tidak hanya masalah kesehatan, juga masalah-masalah sosial dan lainnya bisa diedukasi lewat Posyandu.

Pertumbuhan Posyandu Keluarga

Wagub mengapresiasi pertumbuhn Posyandu Keluarga di NTB yang hingga saat kini sudah mencapai 7000 Posyandu. Sejak digerakkannya Posyandu Keluarga tahun 2019, terjadi penambahan Posyandu tiap tahunnya kurang lebih 2000 Posyandu.

Wagub mensyukuri respon 10 kabupaten/kota se NTB tahun 2021 ini terhadap gerakan Posyandu cukup besar. Pemda komit untuk menjadikan Posyandu Keluarga di masing-masing daerahnya,  terang Wagubb.

Dijelaskan,  Pemerintah Desa tidak saja mengurus persoalan ketesediaan infrastruktur desa, pembangunan Kantor Desa, namun juga memikirkan persoalan kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial yang muara edukasi dan sosialisasinya bisa dilakukan melalui Posyandu Keluarga.

”Karena itu kami di NTB menggandeng steakholder termasuk NGO lainnya untuk mensukseskan program kesehatan di NTB dengan segala persoalannya melalui wadah Posyandu Keluarga,” KATA Wagub.

Program Komunitas Eloiminasi TBC

Dalam kesempatan itu, Direktur Nasional Recipient Program Eliminasi TB-GF ATM Principal Recipient Konsorsium Komunitas PenaBulu –STP, Eni Ahmad melaporkan Program Komunitas Eloiminasi TBC Indonesia.

Komunitas ini hadir untuk Strategi Program Tuberkulosis Nasional,  mendukung program nasional pencegahan TBC,  peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien.

Selain itu melakukan pengendalian infeksi dan optimalisasi pemberian pengobatan, pencegahan TBC dan peningkatan peran serta komumitas mitra dan multi sektor lainnya dalam eliminasi TBC dan pemamfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC.

“Peserta pelatihan ini diikuti 30 orang dari 30 provinsi di Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2021. Peserta selain berdiskusi masalah kesehatan khussnya dalam penanganan TB juga ingin mendapatkan masukan dari Pemprov NTB terkait penanganan TB yang selama ini dilakukan di NTB,” kata Eni.

Herikp

Provinsi NTB salah satu provinsi dengan predikat keterbukaan informasi sebagai badan publik informatif

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melantik lima Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB masa bakti 2021 – 2025, Kamis (4/3/2021), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Anggota KI terpilih melalui berbagai tahapan seleksi tersebut, masig-masing Ketua KI Provinsi NTB Suaeb, S.H.I , Wakil Ketua Badrun, AM, Ketua Bidang Kelembagaan Sansuri, S.Pt, M.M, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Drs. M. Zaini dan Ketua Bidang Evaluasi Advokasi dan Sosialisasi,  Asraruddin S.A.P.

Wagub menilai keberadaan Komisi Informasi sangat strategis, karena informasi menjadi kebutuhan dasar masyarakat, dan menjadi hak masyarakat mendapatkan informasi seluas-luasnya.

Diharapkan dengan akses informasi yang luas, masyarakat tergugah untuk berpatisipasi aktif dan berkontribusi menyelesaikan banyak tantangan pembangunan yang dihadapi NTB. Termasuk menyukseskan Visi Misi NTB Gemilang.

“Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi seluas – luanya dari pemerintah dan pihak manapun. Kita akan melaksanakan suatu pembangunan, dan tidak mungkin pemerintah menjalaninya sendiri tanpa keikutsertaan masyarakat,” jelas Ummi Rohmi.

Wagub juga mengapresiasi anggota Komisi Informasi sebelumnya yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga Provinsi NTB bisa menjadi salah satu provinsi dengan predikat keterbukaan informasi sebagai badan publik informatif.

Anggota Komisi Informasi yang baru diminta mempertahankan seluruh kinerja dan capaian sebelumnya.

“Saya mengapresiasi Komisi Informasi dijabatan sebelumnya yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh luar biasa, sehingga NTB dapat berada diposisi terbaik sebagai provinsi terbaik keterbukaan informasi,” ungkapnya.

Ketua KI NTB Suaeb, S.H.I mengatakan, akan memaksimalkan apa yang telah dilakukan oleh komisioner KI sebelumnya karena KI NTB telah berhasil membawa NTB sebagai provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik.

“Kami ke depan akan melanjutkan berbagai inovasi yang telah dilakukan KI sebelumnya seperti desa terang benderang dan sebagainya. Keterlibatan masyarakat perlu didorong untuk KI, mendapatakan informasi melalui jembatan KI dan mendapatakan informasi dengan mudah,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, dalam laporannya mengatakan, berbagai tahapan seleksi telah dilalui dan berharap agar terpilihnya Komisioner KI terpilih dapat terus bersinergi dengan badan publik.

“Kita harapkan sinergi antara KI baru dengan OPD selaku badan publik dapat menjadi lebih baik sehingga prestasi dapat terus kita tingkatkan,” pesannya.

Sher/Rr