Di tengah pandemi Covid 19 pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 M, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengeluarkan Surat Edaran Gubernur nomor 450.1/03/Fum, mengatur beberapa hal terkait penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadhan.
Sahur dan berbuka puasa Bersama dilarang karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Ibadah Tarawih, Shalat Fardhu, I’tikaf dan Tadarus serta Nuzulul Quran dan Shalat Idul Fitri dapat dilakukan berjamaah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Yakni dengan menggunakan masker, menjaga jarak minimal satu meter, membawa sajadah dan mukena sendiri dan membawa kantong tempat alas kaki.
Surat edaran tersebut juga membatasi durasi pengajian, tausiah, ceramah dan kultum maksimal selama lima belas menit, serta membatasi kapasitas masjid 50 persen dari jumlah jamaah.
Setiap masjid dan mushalla juga diwajibkan menunjuk petugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Begitu pula dengan pelaksanaan pemungutan zakat.
Sedangkan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan sesuai Fatwa MUI nomor 23/2021 dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya saat bulan Ramadhan.
Aturan pelaksanaan Puasa Ramadhan itu dibicarakan dalam rapat virtual bersama Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-NTB, dari Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (12/04/21),
“Agar kita tidak mengalami lonjakan angka tertular seperti Ramadhan dan Lebaran tahun lalu dan kita mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis RT,” ujar Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB, saat menggelar rapat virtual bersama kabupaten/ kota di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (12/04).
Dalam rapat tersebut, Wagub juga mengingatkan tentang target percepatan vaksinasi Covid-19, terutama untuk lansia yang masih belum signifikan. Hal itu tertuang dalam instruksi Gubernur Nomor 180/ 2021 tentang Percepatan Pengendalian Penanganan dan Pencegahan Wabah Pandemi Corona,
Sedangkan terkait antisipasi menjelang Idul Fitri, Wagub berharap agar pada minggu ketiga dan keempat Ramadhan, Satgas kabupaten/ kota dapat mengantisipasi pusat-pusat perbelanjaan dan tempat keramaian yang biasa dikunjungi masyarakat, serta pintu-pintu masuk dalam mengantisipasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik.
jm
Wagub: Perkuat Edukasi Pengendalian Penduduk Melalui Posyandu Keluarga
Untuk Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana 2021
Kunci pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di Provinsi NTB terletak pada edukasi.
Edukasi yang massif dapat diselenggarakan melalui Posyandu Keluarga di seluruh dusun dari Ampenan hingga Sape.
Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. saat membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tahun 2021, di Aula BKKBN NTB, Rabu (07/04/21).
Tema yang diangkat “Meningkatkan upaya dan strategi dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor di Masa Pandemi Covid-19”.
Rakerda diikuti secara daring oleh 312 orang ASN BKKBN, Pemprov dan Pemda se-NTB, organisasi masyarakat dan mitra kerja.
Ke depan, semua Posyandu di NTB menjadi Posyandu Keluarga yang melayani warga dusun, tidak hanya bayi dan ibu hamil. Termasuk ibu-ibu usia produktif, remaja, hingga lansia terlayani disertai edukasi.
Sehingga berbagai program BKKBN seperti menurunkan angka pernikahan anak, angka stunting, dan lain sebagainya diedukasikan melalui Posyandu Keluarga.
“Agar masyarakat menjalankan program karena paham, bukan karna dipaksa pemerintah,” tegas Wagub.
Menurut Ummi Rohmi, perkembangan Revitalisasi Posyandu atau proses meningkatkan status posyandu biasa menjadi Posyandu Keluarga di NTB semakin membaik dari waktu ke waktu.
Respon dari Kabupaten dan Kota se-NTB sudah semakin baik. Di Kabupaten Sumbawa misalnya sudah hampir mencapai target 100 persen Posyandu Keluarga.
Begitu juga di Kabupaten-kabupaten yang ada di Lombok. Kabupaten Lombok Timur sendiri menargerkan 100 persen Posyandu Keluarga bulan Mei mendatang.
Untuk mensukseskan program Revitalisasi Posyandu, dapat diwujudkan dengan komitmen yang kuat dari tiap Desa setempat.
Jika semua Posyandu Keluarga telah kuat, maka berbagai edukasi di tingkat dusun bisa berjalan sukses termasuk program Banggakencana dari BKKBN.
Strategi BKKBN NTB
Drs. Sama’an, M.SI, PLT. Kepala Perwakilan BKKBN NTB menjelaskan Rencana strategis BKKBN NTB di tahun 2021 mendatang.
BKKBN NTB menragetkan capaian Banggakencana di antaranya, menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,23 dan angka kelahiran remaja 36 per wanita subur pada usia15-19.
Meningkatkan usia perkawinan perempuan menjadi 21 tahun serta indeks pembangunan keluarga menjadi 52,43 persen.
“Kita juga menargetkan angka pemakaian kontrasepsi modern menjadi 56, 5 persen, menurunkan kebutuhan berkontrasepsi yang tidak diinginkan menjadi 14,48 persen,” jelasnya.
Sama’an berharap, pandemi yang tengan melanda dan berpengaruh pada jalannya program BKKBN dapat dibenahi bersama. Seluruh pihak termasuk Media harus bekerjasama mensukseskan program tersebut.
Novita
@diskominfotikntb
Pantau Vaksinasi di Lobar, Wagub Minta Perhatikan Lansia dan Jamaah haji
Posyandu keluarga diminta maksimalkan vaksinasi bagi lansia
LOBAR.lombokjournal.com —
Keberadaan posyandu keluarga di NTB diharapkan dapat mempercepat realisasi target vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia. Para lansia termasuk kelompok rentan terpapar Covid-19 dan memiliki keterbatasan.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta keberadaan posyandu keluarga dapat dimaksimalkan untuk kegiatan vaksinasi bagi lansia.
Hal itu dikatakannya ketika meninjau langsung proses vaksinasi di Kantor Bupati Lombok Barat dan di Puskesmas Kuripan, Rabu (31/03/21).
“Kita bersama tahu, keadaan orang tua kita yang masuk kategori lansia serba terbatas. Maka dengan adanya posyandu keluarga, mempermudah dan mempercepat mereka untuk melakukan vaksin,” jelas Ummi Rohmi.
Termasuk para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji juga wajib harus segera divaksin. Karena terdapat kelompok lansia juga pada jamaah haji ini. Sehingga dapat menjaga dan memperkuat iman dan imun jamaah saat ke tanah suci.
Menurut Ummi Rohmi, Kabupaten Lombok Barat memiliki layanan posyandu keluarga yang bagus. Bahkan ada aplikasi e-posyandu.
“Nah harus kita dorong, agar terintegrasi dengan Sistem Layanan Posyandu Keluarga Pemprov. NTB,” cetusnya.
“Jangan terlalu berpikir idel dan ribet merevitalisasi posyandu keluarga ini, cuma menambah 2 meja, untuk melayani lansia dan remaja saja,” tambahnya.
Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, Hj. Sumiatun mengatakan, saat ini konsentrasi vaksinasi adalah ASN, tokoh masyarakat, lansia, jamaah haji dan komponen lainnya.
“Antusias yang mengikuti vaksinasi ini terus kami dorong, demi melindungi masyarakat di Lombok Barat,” kata Sumiatun.
Pemerintah Lombok Barat juga gencar mensosialisasikan pentingnya Vaksin. Termasuk terus mentaati protokol Covid-19, untuk mencegah penyebaran virus covid ini.
Usai meninjau vaksinasi di Kantor Bupati Lombok Barat, Wagub bersama rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid di Puskesmas Kuripan.
Salah satu lansia asal Kuripan, Marianah (71 tahun) mengatakan, ia merupakan peserta yang akan menunaikan ibadah haji. Ia berterimakasih telah diperhatikan untuk divaksin.
“Saya bersyukur memperoleh suntikan vaksin untuk memberikan kekebalan tubuh kami,” katanya di Puskesmas Kuripan.
Turut serta mendampingi Wakil Gubernur, antara lain Asisten 1, Asisten 3, Kadis Kominfotik, Kadis Kesehatan, Kadis PMPD Dukcapil, Direktur RSUP dan Karo Kesra Setda Provinsi NTB, Pejabat Pemkab Lobar, Camat Kuripan dan jajarannya.
diskominfotikNTB
Wagub Memantau Penerapan PPKM di Desa Setanggor
Harus dijaga betul jangan sampai interaksi sesama warga terlalu bebas, ini maksudnya PPKM berbasis RT
LOTENG.lombokjournal.com —
Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT), agar tetap memperhatikan kearifan lokal setempat. Serta menekankan 5M, melibatkan semua unsur, dari Pemdes, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan lembaga lain.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan itu saat meninjau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (30/03/21).
Kunjungan Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi ini guna memantau penerapan PPKM Mikro di desa, serta menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
“Tetap mengikuti aturan untuk tetap menjaga kesehatan, agar terhindar dari penyebaran virus Covid,” kata Wakil Gubernur NTB.
Menurutnya, harus dijaga betul jangan sampai interaksi kita dengan sesama warga terlalu bebas, ini maksudnya PPKM berbasis RT itu.
Ummi Rohmi juga menyinggung Vaksin. Ia menghimbau agar masyarakat paham tujuan vaksin di masa pandemi ini agar kita semua dapat hidup produktif dan ekonomi kembali pulih.
Kepala Desa Setanggor, H. Kamarudin, menjelaskan, ada 14 Dusun di desa Setangor. Sejak himbauan pemerintah 23 Maret lalu, desanya sudah sigap memberlakukan PPKM berbasis desa.
“Insya Allah kami jaga hingga 5 April sesuai kebijakan pemerintah,” kata Kamarudin.
Di desanya juga sudah mengikuti aturan dan persyaratan untuk PPKM itu. Seperti pembentukan Posko Terpadu, termasuk posko berbasis RT.
Sehingga setiap aktivitas sosial kemasyarakatan selalu melibatkan tim terpadu, untuk mewajibkan warga menerapkan protokol Covid.
Kamarudin mengatakan, desa Setangor merupakan desa Wisata. Bahkan beberapa kali diundang Nasional untuk mengikuti berbagai kegiatan.
Ia meminta Pemrov. NTB ikut membantu untuk penguatan kapasitas SDM maupun SDM. Sehingga kedepan desa ini menjadi ikon pariwisata dilingkar bandara.
“Kami punya potensi wisata, semoga pemerintah mau membuka mata membantu desa kami,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Assisten III Setda Provinsi NTB, tim posko terpadu PPKM Mikro desa Setanggor, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan elemen lembaga desa lainnya.
Edy
@diskominfotik_ntb)
Pemprov NTB dan KSB Jadi Anggota Kemitraan Global dalam Program OGP Lokal
Program Open Government Partnership (OGP) Lokal merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
MATARAM.lombokjournal.com —
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi anggota kemitraan global dalam program Open Government Partnership (OGP) Lokal tahun 2020.
Program kemitraan pemerintah terbuka merupakan kerjasama global yang menyatukan pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka: transparan, efektif dan akuntabel.
Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandawangi menjelaskan, Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan salah satu daerah yang mewakili Indonesia, yang dapat bersaing secara ketat bersama pemerintahan tingkat lokal dari berbagai negara di dunia.
“Kami berharap dengan terpilihnya NTB dan KSB dapat mendorong pelaksanaan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka di NTB,” ungkap Prahesti.
Pahesti mengatakannya saat berkunjung ke Pemerintah Provinsi NTB bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan Program Open Goverment Partnership (OGP) Lokal, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (29/03/21).
Program OGP Lokal ini merupakan inisiatif multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
OGP diinisiasi oleh delapan negara di antaranya, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina dan Indonesia pada tahun 2011.
Tahun 2020, program ini terus meluas dan berkembang dengan melibatkan 78 negara dan 200 organisasi masyarakat sipil yang sudah bergabung dalam OGP.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam mewujudkan keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi program, seperti aplikasi NTB Care sebagai infrastruktur digital sekaligus jembatan yang membuka pastisipasi publik dalam pengelolaan layanan yang lebih baik, Revitalisasi Posyandu serta penyediaan portal Satu Data untuk NTB.
Sedang Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan inovasi program praktek daerah pemberdayaan gotong royong.
“Pemerintah daerah mempunyai peran yang amat besar dan strategis dalam mendorong implementasi pemerintahan yang terbuka, karena berada di garis depan pelayanan pada masyarakat,” jelasnya.
Berdasarkan penilaian OGP yang dipilih oleh Panitia Seleksi dari ragam latar belakang yang terdiri dari Badan Pengarah dan anggota OGP serta perwakilan dari masyarakat sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu yang terpilih berdasarkan penilaian kriteria dalam proposal, serta kekuatan unik yang dimiliki untuk menyempurnakan tujuan dari OGP Lokal.
“Setelah melewati pemilihan yang cukup ketat, panitia seleksi akhirnya memilih 56 pemerintah daerah dari berbagai negara. Sedangkan lima di antaranya berasal dari Indonesia yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banggai, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat,” sebutnya.
Misi NTB Bersih dan Melayani
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., ketika menerima kunjungan Tim OGP tersebut mengatakan, mewujudkan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB yang dituangkan dalam visi misi NTB bersih dan melayani.
Wagub Hj Sitti Rohmi Jalillah
Melalui program itu memberikan motivasi yang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Pemprov NTB dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.
“Jadi, melalui program itu kami mendapatkan energi tambahan dan motivasi lagi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di NTB,” ungkap Wagub.
Menurut Ummi Rohmi, komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, diwujudkan melalui program keterbukaan informasi publik dan tersedianya ruang atau akses bagi seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berkreasi membangun NTB.
Bahkan Pemprov NTB juga menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluh kesah dan berinteraksi secara langsung maupun secara digital dengan pemerintah.
“Platform informasi digital sebagai kanal-kanal interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, maka diciptakan aplikasi NTB Care besutan Dinas Kominfotik NTB yang menghubungkan aduan, keluhan dan aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan yang ada,” tegas Ummi Rohmi.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini, Pemprov NTB terus menyediakan layanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas.
Selain aplikasi NTB Care, Pemprov melalui Dinas Kominfotik NTB juga membuat website NTB Satu Data yang menyediakan berbagai informasi data sektoral yang bisa diakses oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun.
Selain itu, aplikasi Smeton juga berhasil dibuat sebagai aplikasi meeting virtual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NTB di tengah pandemi Covid-19.
“Kami juga memiliki program unggulan yaitu Revitalisasi Posyandu yang diperkuat dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis laman daring. Revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga merupakan ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan sosial masyarakat di NTB,” ungkap Ummi Rohmi.
Diharapkan, melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi diharapkan birokrasi seluruh perangkat daerah (OPD) benar benar hadir di tengah mayarakat, untuk memberi solusi dan melayani.
Sehingga Pemprov NTB benar benar menjadi daerah yang terbuka dengan membuka kanal informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada.
Dalam penerapan program OGP ini, beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim steering commettee dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan kantor staf kepresiden antara lain audensi dengan OPD dalam hal ini Dinas Kominfotik NTB.
Diskomminfoik NTB dinilai berhasil mewujudkan keterbukaan informasi melalui program inovasi yang membanggakan. Kemudian ke Desa Barebali Lombok Tengah untuk meninjau praktek keterbukaan informasi dan pelaksanaan posyandu keluarga.
Keesokan harinya, tim steering comite dijadwalkan akan mengunjungi lokasi di kantor bupati KSB sebagai daerah inovasi program pemberdayaan gotong royong.
Dalam kunjungan kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan pelaksanaan OGP Lokal tersebut, dihadiri Bupati KSB, Dr. Ir. H. W.Musyafirin, Organisasi masyarakat sipil seperti FITRA NTB, SOMASI NTB dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov NTB.
Manikp
@kominfo
Pemprov NTB Percepat Target, Gelar Vaksinasi Covid-19 di Islamic Center
Usai vaksin penerima diingatkan, tetap harus menjalankan 5M
MATARAM.lombokjournal.com –
Pemerintah Provinsi NTB mempercepat capaian target vaksinasi, dengan menggelar vaksinasi Covid-19 di beberapa tempat, Salah satunya di Komplek Islamic Center ProvinsiNTB.
Selama dua hari, rencananya vaksinasi akan diberikan pada 1400 target sasaran. Upaya ini agar NTB segera keluar dari pandemi Covid-19.
Wagub Hj S
“Ini adalah yang pertama vaksinasi dilakukan di masjid. Saya berharap semua tempat ibadah nantinya juga bisa menggelar vaksinasi. Saya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut dalam vaksinasi hari ini agar kita segera keluar dari pandemi dan mulai membangun ekonomi,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., di Ballroom Islamic Center, Senin (29/03/21).
Wagub mengingatkan, usai vaksin penerima tetap harus menjalankan 5M, sebagai upaya preventif karena belum semua warga masyarakat mendapatkan hak untuk vaksinasi.
Kegiatan ini bekerjasama dengan tiga rumah sakit yakni RSUP, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB sebagai fasilitas kesehatan sekunders. Stakeholders lain juga dilibatkan seperti Baznas, Islamic Center dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa.
Hari pertama ditargetkan sebanyak 700 dosis vaksin, yang akan diberikan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mereka yang berusia 60 tahun ke bawah, sedangkan vaksinasi bagi lansia direkomendasikan di rumah sakit.
Untuk vaksinasi kedua setelah 14 hari, mereka yang hari ini divaksin di Islamic Center akan mendapatkan vaksin kedua di fasilitas kesehatan setempat bekerjasama dengan kabupaten/kota.
Seperti dikatakan Wagub, vaksinasi sangat penting karena telah terbukti efektif. Berbagai pengalaman saat terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu, Wagub menegaskan dalam arahannya, meski kemungkinan terkena virus Covid-19 tetap ada namun hanya akan berdampak seperti penyakit biasa seperti flu.
“Jadi Covid itu tidak lagi akan semenakutkan seperti waktu awal pandemi,” tambah Ummi Rohmi.
Dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUP NTB mengatakan program vaksinasi hari ini adalah upaya percepatan target vaksinasi NTB.
Masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin sehingga sinergi dengan kabupaten/ kota dibutuhkan untuk mencapai imunitas kelompok seperti yang diharapkan.
“Kita memang harus bersinergi terutama dengan faskes sekunder untuk mencapai target vaksinasi lebih cepat,” ujar dokter Jack, biasa beliau disapa.
Untuk mencapai target vaksinasi bagi tiga juta warga masyarakat NTB Pemerintah Provinsi telah berupaya maksimal. Sebelumnya tanggal 8 – 10 Maret lalu, vaksinasi massal digelar di Kantor Gubernur, Polda, NTB, Korem 162 WB dan RSUP.
Beberapa target sasaran prioritas seperti tenaga kesehatan, ASN, TNI/ Polri dan pelaku pariwisata juga telah melampaui target vaksinasi, ditambah dengan masyarakat umum yang digelar pula di beberapa titik keramaian, seperti Mall Epicentrum, pada Sabtu (27/03/21).
Sedangkan lansia, telah tercapai 5.663 orang dari target 13.336 orang (40,9 persen) seperti dikutip dari data Dinas Kesehatan NTB.
Jika produktivitas tidak meningkat, mungkin tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan
MATARAM.lombokjournal.com –
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengingatkan, dalam kondisi keterbatasan APBD seperti saat ini, agar para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB lebih mengedepankan inovasi, kreativitas dan kesungguhan dalam pengabdian.
Hal itu disampaikannya, usai melantik 9 Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru dilantik, Jum’at (26/03/21)
Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengingatkan, agar bisa amanah dalam menjalankan pengabdiannya. Dan ia mendorong pejabat agar kreativitas saat ini harus menaingkat dari sebelumnya.
Jika produktivitas tidak meningkat, mungkn tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan, dan pejabat baru yang dilantik bisa mengetahui visi dan misi NTB Gemilang.
“Karena bagaimana pun juga kalau kita bekerja tak tahu tujuannya, maka tidak bisa menjalankan visi dan misi NTB Gemilang. Karena itu tolong dipelajari, dipahami betul dan diyakinkan dalam melaksanakan tugasnya,” pinta Wagub.
Wagub mengingatkan Kembali bagaimana menjalin sinergitas. Program tidak bisa dijalankan sendirian. Perlu dibangun dan makin diperkuat manajemen kerja di OPD masing-masing untuk saling menguatkan satu sama lain.
“Ingat saya berharap manajemen kerja organisasi yang saudara-saudara pimpin mulai dari pejabat struktural yang ada hingga seluruh pegawai di tingkat bawah, untuk seluruhnya dijadikan sebagai satu kekuatan dan saling menguatkan satu sama lain,” ujar Ummi Rohmi.
Diibaratkan, dalam satu bangunan harus ditopang oleh banyak pondasi. Pondasi satu dengan pondasi lainnya saling menguatkan dan saling bersinergi menghasilkaan satu kekuatan.
Pimpinan hendaknya bisa mensiasati untuk bagaimana memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dan tidak sekali-kali bekerja hanya mengharapkan APBD. Maksud Wagub, OPD harus benar-benar bisa berkreasi, berinovasi bagaimana merangsang APBN sebanyak mungkin bisa masuk ke NTB.
Selanjutnya, bagaimana merangkul dunia usaha, swasta untuk bisa berkontribusi pada program-program yang sudah digagas. Dan bagaimana juga bisa merangkul seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan program pembangunan di NTB.
Ditambahkan, dalam keadaan sulit saat ini hendaknya pejabat baru bisa lebih banyak belajar dari para seniornya untuk mengatasi hal-hal yang sulit dalam bekerja. Berkoordinasi sangat diperlukan untuk memecah kesulitan yang dihadapi.
“Dan saya ingin agar progress atas kemajuan yang cepat bisa terlihat di masa yang sulit ini. Kita menyadari tentu ini tantangan yang tidak mudah. Namun saya yakin semakin besar tantangannya semakin semangat kita dalam bekerja. Kuncinya mari berkolaborasi dan bekerjasama,” Wagub menandaskan.
Tidak lupa diingatkan, para pejabat yang baru dilantik saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, agar tetap memberikan contoh kedisiplinan dalam menerapkan Protokol Kesehatan berupa 5 M. Dalam pandemi Covid-19, agar masyarakat bisa tetap hidup nyaman, sehat dan tetap produktif dalam bekerja.
“Tetap terapkan 5 M dan memberi keteladanan kepada masyarakat dan penggunaan teknologi yang makin ditingkatkan. Insya Allolh jika itu semua kita disiplin tanggungjawab bersama dalam mewujudkan NTB Gemilang benar-benar bisa tercapau dengan baik,” tutup Wakil Gubernur NTB..
Herikp
@diskominfotik
Wagub Tinjau Vaksinasi di Mataram, Keinginan Masyarakat Divaksin Covid-19 Tinggi
Kegiatan posyandu keluarga diminta terus aktif, jangan karena Covid-19 penyakit yang lain terabaikan
MATARAM.lombokjournal.com –
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid -19 di Posko Posyandu Keluarga Pagesangan, Kantor Camat Mataram dan Kantor Camat Ampenan di Kota Mataram, Kamis (25/03/21).
Melihat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan vaksinasi Covid-19 ini, Wagub menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya vaksinasi demi memberikan perlindungan pada tubuh untuk melawan virus Covid – 19.
“Keinginan masyarakat untuk divaksin tinggi, vaksin yang diberikan masyarakat harus segera direalisasiakan karena vaksin tersebut tidak boleh lama – lama diendapkan. Sehingga apabila dilokasi satu lambat, maka harus dioper ke lokasi lain yang lebih cepat, agar vaksin lebih cepat habis dan didrop kembali supaya proses vaksinasi di NTB berlangsung dengan cepat,” terang Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini.
Disisi lain, Ia juga mengharapkan agar kegiatan posyandu keluarga dapat terus aktif dilaksanakan meski di tengah pandemi Covid-19. Agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
Karena, tidak hanya Covid-19 yang dihadapi, namun juga berhadapan dengan masalah kesehatan yang lain.
“Posyandu keluarga ini dilakukan juga agar pendataan terhadap keluarga bisa berjalan, supaya jangan karena Covid-19 penyakit yang lain terabaikan. Tetapi ada penyakit DBD, penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk dan sebagainya. Semua harus terpantau dengan baik,” pinta Ummi Rohmi.
Hingga hari ini, total vaksinasi Covid-19 di Provinsi NTB yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia untuk dosis pertama sejumlah 91.503 orang dan dosis kedua sejumlah 38.633 orang.
Sher
@Diskominfotikntb
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTB Tahun 2020, Diserahkan ke BPK
Laporan Keuangan Daerah Provinsi, baik di NTB maupun provinsi lain, akan disertai dengan pemeriksaan tematik kinerja, pendapatan dan tematik yang lain
MATARAM.lombokjournal.com –
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, Rabu (24/03/2021) di Auditorium Kantor BPK Perwakilan NTB.
Saat menyerahkan LKPD tersebut, Wagub menyatakan bahwa laporan yang disusun dan disampaikan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan mekanime yang ada dalam realisasi penggunaan anggaran.
Ia juga menyatakan, laporan keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan kompilasi dari laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah, selaku entitas akuntansi yang disusun dengan pedoman peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah ini terdiri dari 7 item laporan. Semua telah dilakukan proses reviuw oleh aparat pengawas internal pemerintah. Tapi untuk proses penyusunan dan penyajian data dan informasi telah dilakukan sesuai ketentuan.
Selanjutnya ia berharap adanya kritikan dan masukan demi kesempurnaan LKPD ini, sehingga semua informasi yang tersajikan dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan proses pemerintahan dan pembangunan daerah kedepan.
“Semoga kerja sama yang terjalin baik selama ini akan tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, S.E., M.M menegaskan, sesuai amanat UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada BPK.
“Isinya jelas, Gubernur, Bupati/Walikota menyerahkan laporan keuangan, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir,” jelas Hery.
Diakuinya, proses pelaporan tidak disampaikan ke DPRD dulu, karena Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan dulu kepada BPK untuk diaudit. Setelah itu disertakan dalam lampiran untuk disampaikan kepala daerah sebagai pertanggung jawaban.
“Ini merupakan proses administrasi, dari Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota diberikan kepada BPK untuk diaudit, sebagai pertanggungjawaban kepada DPRD,”ucapnya.
Untuk itu, sesuai dengan surat tugas dan amanat UU, waktu audit hanya 2 bulan, mulai dari pencetakan, audit dan penyerahan hasil audit.
“Mulai besok tanggal 25 Maret 2021, kami akan mulai kerja,” jelasnya.
Selain itu, untuk Laporan Keuangan Daerah Provinsi, baik di NTB maupun provinsi lain, akan disertai dengan pemeriksaan tematik kinerja, pendapatan dan tematik yang lain.
Namun untuk Provinsi NTB, BPK akan melakukan pemeriksaan Keuangan bersamaan dengan tematik kinerja efektivitas pengamanan dan pemanfaatan aset Provinsi. “Laporannya akan satu dengan LKPD,”ungkapnya.
Diakhir penyampaiannya, ia mengapresiasi Pemrov NTB yang telah menyerahkan LKPD.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah, M.H., Kepala Inspektorat, Kepala BPKAD Prov. NTB
Edy
@diskominfotik_ntb
Tagana Diminta Jadi Pelopor Memutus Matarantai Covid-19
Kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di NTB patut diacungi jempol
MATARAM.lombokjournal.com –
Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) NTB, mengambil peran strategis dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman serta contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
“Tagana harus menjadi pelopor untuk memutus matarantai dan penyebaran pandemi Covid-19 di NTB,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB,) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd.
Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB, mengatakannya, saat menjadi Inspektur Upacara Dalam Apel HUT TAGANA ke-17 tingkat Provinsi NTB, di Rangkaikan Dengan Pengukuhan Forum Koordinasi TAGANA NTB dan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian NTB, Rabu (24/3/2021), di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.
Masih merebaknya Covid-19 Tagana diminta untuk menjadi contoh penerapan 5 M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak memakai masker hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, dalam upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat.
Diakuinya, kiprah Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di NTB patut diacungi jempol.
Tagana telah memberikan pelayanan dapur umum dan distribusi nasi bungkus untuk masyarakat yang Lockdown, isolasi mandiri, baru datang dari luar daerah, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Tagana juga melakukan kegiatan penyemprotan desain disinfektan di kantor-kantor dan fasilitas publik. Ikut patroli mencegah kerumunan orang di tempat-tempat umum.
Termasuk melakuKan penyisiran dengan cara berkeliling membawa bantuan paket sembako menggunakan mobil truk untuk memastikan semua penduduk NTB yang terdata sudah menerima paket bantuan covid 19.
“Begitu pentingnya peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,” ucap mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Selain itu, Ummi Rohmi meminta Tagana untuk bersinergi dengan multipihak dan menjaga alam. Karna menurutnya, masalah penanggulangan bencana tidak mungkin diselesaikan sendiri, tapi harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga lain dan masyarakat.
“Momentum Hut Tagana ke-17, agar tetap menjaga jiwa kepahlawanannya mulai membangun Sinergi dengan berbagai pihak dan menjaga alam demi mencegah terjadinya bencana alam,” katanya.
Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Halik. Menurutnya, seiring perkembangan zaman kondisi lingkungan dan bertambah kompleksnya masalah penanggulangan bencana di daerah.
“Disinilah peran dan kiprah Taruna siaga bencana atau Tagana menjadi sangat penting,” kata Kadisos.
Menurutnya, Tagana terus berperan aktif dalam menanggulangi bencana alam maupun non alam. Termasuk keaktifannya terjun langsung kelapangan untuk membantu memutus mata rantai Covid.
Saat ini, jelas mantan Kalak BPBD, jumlah Tagana yang tersebar di seluruh kabupaten kota se NTB saat ini sebanyak 820 orang. Jumlah ini adalah potensi yang sangat besar dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat.
“Untuk itu, Tagana akan sigap dalam segala hal terkait kebencanaan dan persoalan sosial lain,” pesannya.
Usai kegiatan tersebut Wagub menyerahkan secara simbolis bantuan 200 paket sembako untuk desa bilelando Kab. Lombok Tengah dan melepas iringan armada transportasi yang menangani bencana, did epan Kadis Sosial Kabupaten/Kota se-NTB.
