JAKARTA : Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengatakan, literasi merupakan kunci pengembangan sumbedaya manusia.
Ummi Rohmi mengatakan itu saat kunjungan kerja di Perpustakaan Nasional RI, Rabu (02/06/21), atas prakarsa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB.
Menurut Julmansyah, S. Hut., MAP, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Prov NTB, ini merupakan upaya di tengah terbatasnya anggaran.
Pihak Kabupaten/kota di NTB menyampaikan usulan kegiatan DAK 2022 maupun Dana Dekosentrasi, termasuk pengembangan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Ummi Rohmi memimpin rombongan yang terdiri dari Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa, Kadis Perpustkaan dan Kearsipan NTB, Asisten III Lombok Barat dan Kadis Perpustakaan Kearsipan Lombok Barat, melakukan audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional dan para deputi.
Pihak Perpustakaan Nasional menyambut baik kedatangan Wakil Gubernur dan para Bupati/Wakil Bupati.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, literasi bukan hanya soal baca tulia tapi lebih dari itu. Perlu keberpihakan di sisi hulu yakni perpustakaan.
Syarif Bando mengatakan, rasio buku dengan jumlah penduduk Indonesia 0,09, dimana 1 buah buku direbut oleh 90 orang pembaca. Belum lagi masih terbatasnya sarana prasarana perpustakaan.
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.
John Laurence Higson
The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim.
“Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat,” kata Ummi Rohmi sapaan Wagub.
Ia mengatakan itu saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB Dr.H Rosyadi Sayuti terkait Progres GCF, Rabu (19/05/21) di Aula Pendopo Wagub.
Menurut Ummi Rohmi, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang. Seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster.
Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan.
Sehingga Industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar, karena semua konsep program berbasis lingkungan.
Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya.
Wagub meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan disekitar ditegakkan.
“Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB,”tegasnya.
Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan partisipasi dan dukungannya.
Ia juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi, untuk mensukseskan program ini. “Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,” kata Wagub.
Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, Dr.H Rosiady Sayuti menyampaikan, konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram, Pemerintah Daerah Provinsi, Kab. Lotim dan KSB, dan PT. Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas.
“Menurut berbagai pakar dunia Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus diantara pulau Lombok dan Sumbawa,” kata Rosiady.
Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan.
Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi.
“Jadi kapal yang dioperasikan disana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain,” sebut mantan Sekda NTB ini.
Juga yang menjadi fokus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa.
Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar 700 Miliar hingga 1 Triliun Rupiah. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, Pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah.
“Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB,” tutup Bang Ros sapaannya.
Sementara itu, Komisaris Utama PT. Eco Solutions Lombok NTB Indonesia,
John Laurence Higson
menghimbau Pemrov. NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis di lapangan.
“Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,” tegasnya.
GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.
Turut mendampingi Wagub, Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, Revitalisasi Posyandu dapat menjadi pusat edukasi dan solusi utama permasalaham kesehatan di Provinsi NTB.
Untuk mewujudkannya, Ummi Rohmi – sapaan akrab Wagub – memaparkan beberapa strategi saat menjadi narasumber dalam Webinar Penguatan Posyandu Keluarga yang digelar Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan NTB, Senin (10/05/21).
Wagub Perempuan pertama di NTB itu menjelaskan, dibutuhkan komitmen yang kuat antara pemerintah kabupaten dan desa.
Membentuk Pokja Posyandu Desa dan menambah 3 meja pelayanan, yang semula 5 menjadi 8, yaitu; meja untuk remaja, Posbindu, serta lansia.
Kemudian untuk 3 meja pelayanan tersebut, dibutuhkan tiga orang kader yang akan bertugas.
Jika belum ada kader tambahan bisa dengan sementara memanfaatkan ibu-ibu atau remaja yang ada di desa tersebut). Kalau tempat itu waktunya fleksibel maka penambahan alat relatif murah.
Berbagai masalah kesehatan yang kompleks juga dihadapi oleh Provinsi NTB. Masalah stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan berbagai masalah kesehatan yang kompleks seperti; pernikahan anak, pekerja migran (PMI) Ilegal, narkoba, lingkungan hidup, bencana, dan lain sebagainya.
Semuanya ini harus bisa kita kendalikan dengan pola edukasi yang konsisten dan tersistem dengan baik.
“Salah satu yang paling strategis yang kita perkuat selain sekolah adalah Posyandu, karena Posyandu dilaksanakan di setiap dusun di seluruh NTB setiap bulan,” jelas Ummi Rohmi.
Hingga saat ini, peta sebaran posyandu keluarga per April 2021 di Provinsi NTB adalah sebagai berikut; 208 di kabupaten Lombok Utara, 844 di Lombok Timur, 126 di Lombok Barat, 244 di Lombok Tengah, 104 di Sumbawa Besar, 414 di Sumbawa, 428 di Dompu, 481 di Kabupaten Bima, dan Kota Bima 99.
“Kalau posyandunya aktif semua, maka semua data akan kita dapatkan secara ‘up-to-date’ setiap bulan. Sehingga semua permasalahan dari skala dusun bisa kita kontrol di NTB,” tegas Ummi Rohmi.
Ummi Rohmi juga menjelaskan, Edukasi di Posyandu Keluarga ini akan lebih efektif lagi jika kita mengaktifkan Dasa Wisma. Dasa Wisma merupakan program kerja Tim Penggerak PKK Provinsi NTB.
Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah selaku Ketua TP-PKK menjelaskan Dasawisma di mulai dari pusat sampai ke desa, yang terdiri dari kelompok ibu dari 10 kepala keluarga (KK), yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga.
Terutama kegiatan mewujudkan program-program dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menghadiri rapat virtual Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja langsung (Aplikasi Bela) Pengadaan bersama KPK RI, di Ruang Anggrek pada Jumat (07/05/21).
Hadir sebagai narasumber Ketua KPK, Firli Bahuri, Kepala LKPP, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.
Rapat tersebut digelar dalam rangka melaksanakan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Bela.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan, telah terjadi 1146 kasus perkara korupsi sejak tahun 2014 hingga 2021.
Firli menjelaskan, begitu besar anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah. Ada 425 triliun yang dikucurkan di tahun 2021 dari 40 persen APBD untuk pengadaan barang dan jasa.
Disebutkan Firli, banyak Kepala Daerah yang terlibat dalam hal itu dan seringkali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi.
Karena itu dengan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Bela dapat membantu membendung tindak pidana korupsi.
“Korupsi terjadi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, Aplikasi Bela,” jelas Firli.
Ia optimis, bahwa sistem yang dibangun dengan mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah untuk terhindar dari praktek-praktek korupsi.
Sementara itu, Roni Dwi Susanto., Kepala LKPP, menjelaskan, Aplikasi Bela merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UKM yang tergabung dalam Marketplace.
Bela Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace antara lain Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Blibli, Grab dan Gojek.
“Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat Sumber Daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Dari sisi Pemprov NTB, Wagub Ummi Rohmi bersama Sekda NTB yang terlihat berdiskusi membahas pengaplikasiannya di Pemprov NTB.
Dimaklumi, saat ini Pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM.
Sedangkan di sisi lain sebagaimana yang terus didorong oleh Gubernur NTB, bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah.
novita
@diskominfotikntb
71 Persen Lansia di NTB Tervaksinasi
Progres vaksinasi lansia sangat luar biasa. Capaian ini tentu kerja keras Kapolda, Danrem 162 WB, dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTB
Capaian target kegiatan vaksinasi lanjut usia(lansia) di NTB sebesar 71,0 persen atau sebanyak 36,048 lansia dari target 50,751 lansia di seluruh NTB.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, capaian target ini tentu buah dari kerja sama semua pihak, terutama jajaran Polda NTB, Korem 162/WB serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB.
“Alhamdulillah progres vaksinasi lansia sangat luar biasa, mencapai 71 persen lebih. Capaian ini tentu kerja keras Pak Kapolda, Danrem 162 WB, dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTB,” ungkap wagub saat memimpin rapat Evaluasi Percepatan Vaksinasi Lansia dan Penanganan Covid-19 di NTB, yang berlangsung di tenda putih Polda NTB, Selasa (04/05).
Pada rapat tersebut, turut dihadiri Kapolda NTB, Irjen. Pol Muhammad Iqbal bersama Danrem 162/WB, Brigjen. TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan diikuti secara virtual oleh seluruh forkompinda kabupaten/kota se-NTB.
Sementara sisanya, sebanyak 14 ribu lebih lansia yang belum divaksin, kata Ummi Rohmi – sapaan akrabnya -, ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri, atau maksimal setelahnya. Artinya, program vaksinasi kepada kelompok lansia sudah harus mencapai 100 persen.
Senada dengan itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. Muhammad Iqbal mengapresiasi kabupaten kota yang melebihi target untuk kegiatan vaksinasi kepada lansia. Diantaranya, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Dompu.
“Target ini sangat luar biasa. Artinya, kalau semua kompak baik TNI polri, pemda dan stakeholders terkait maka sangat mudah dilakukan,” ungkapnya.
Kapolda menegaskan, 5 daerah lainnya yang belum mencapai target adalah Kota Mataram, KLU, Bima, Kota Bima dan Sumbawa. Pihaknya akan terus meningkatkan jumlah anggota untuk mengawasi selama proses kegiatan vaksinasi berjalan. Begitu juga back up anggota dari seluruh jajaran TNI.
Manikp @kominf
Wagub: Rekomendasi DPRD NTB adalah Wujud Kepedulian dan Kesungguhan
Pemda NTB akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajarannya melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan
Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi NTB terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan.
“Kami sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan sebagai wujud kepeduliaan dan kesungguhan dari seluruh anggota DPRD NTB,” tutur Ummi Rohmi.
itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian dan penyerahan keputusan DRPD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD Prov. NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2020, yang berlangsung di Kantor DPRD NTB, Selasa (04/05/21).
Rekomendasi yang diberikan DPRD Provinsi NTB berupa saran dan masukan terkait tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Ummi Rohmi menuturkan, Pempov NTB terus melakukan pengkajian terhadap rekomendasi tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB ke depan.
“Kami akan terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi NTB melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan, ” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda menjelaskan tujuan diberikannya rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020, adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.
“Rekomendasi ini untuk memberikan saran, masukan atau koreksi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik dan akuntabel di tahun yang akan datang,” tuturnya.
Isvie – sapaan akrabnya – juga menyampaikan bahwa pada rapat paripurna yang telah dilakukan pada tanggal 03 Mei 2021, komisi-komisi DPRD NTB telah menyampaikan laporan dan rekomendasinya atas LKPJ Gubernur NTB dan telah dibacakan keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020.
Sesuai pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang didilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir.
ser diskominfotikntb
Wagub Harapkan NWDI Hadirkan Manfaat Bagi Pembangunan
Hadirnya berbagai organisasi kemasyarakatan sejatinya harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan membantu terwujudnya pembangunan daerah yang dicita-citakan.
Demikian pula NWDI, kehadirannya juga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang luas bagi pembangunan.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang besar di NTB, NWDI diharapkan dapat berkolaborasi dengan semua organisasi guna mewujudkan Kota Mataram yang Harmonis, Aman, Ramah, Unggul dan Mandiri (Harum) serta produktif.
“NWDI dapat berkolaborasi dengan seluruh organisasi seperti NU, Muhamadiyah, Nahdatul Wathan saudara kita, semua organisasi untuk mewujudkan Kota Mataram yang ‘Harum’, yang konkrit yang langsung menukik dan langsung ada actionnya,” tutur Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd..
Itu disampaikannya pada Musyawarah Daerah (Musda) 2021 Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kota Mataram, yang berlangsung di Hotel Aston Inn, Jumat (30/04/21).
Umi Rohmi sapaan hangat Wagub ini menegaskan, pentingnya sinergi, kekompakan, keutuhan dan kesatuan harus benar – benar dapat diwujudkan.
“Tidak bisa kita menemukan sesuatu di setiap elemen, pasti ada lebih dan kurangnya. Namun bagaimana kita meramu semua kelebihan tersebut menjadi kekuatan yang dahsyat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, TGH. Mujiburrahman berharap agar hasil dari kegiatan Musda NWDI Kota Mataram menghadirkan kepengurusan baru yang memperkokoh dan memberikan semangat kepada kader – kader NWDI di Kota Mataram.
“Semoga dengan kepengurusan baru dapat terus memperkokoh dan seluruh kader dapat melanjutkan perjuangan yang suci dan mulia ini,” tutur Wakil Walikota Mataram.
Ia melanjutkan, NWDI adalah organisasi yang populer, dimana – mana masyarakat mengenal NWDI. Tapi tidak hanya populer melainkan banyak kebaikan – kebaikan yang jadi arah perjuangan NWDI.
“Popularitas dan kebaikan adalah dua hal yang harus beriringan. Popularitas tanpa kebaikan tidak bermakna apa – apa,” ungkapnya.
Ketua pengurus daerah NWDI Kota Mataram, H. Irzanni., M.Si., pada kesempatan itu mengungkapkan, ikhtiar Musda NWDI Kota Mataram untuk memperkuat dan memperkokoh NWDI di Kota Mataram.
“NWDI Kota Mataram siap bersinergi dengan Pemerintah Kota, sehingga pada kegiatan Musda ini simpel kita wujudkan Kita Mataram Harum,” katanya.
Musda NWDI Kota Mataram ini, dihadiri oleh seluruh pengurus NWDI, Forkopimda dan berbagai instansi terkait.
Ada peran perempuan yang sangat besar saat pandemi Covid-19 berlangsung.
Saat tatanan hidup normal baru mulai berlaku, dan semua hal mulai terpusat di rumah. Perempuan memiliki posisi strategis dalam memberikan proteksi, edukasi, dan menjadi penenang keadaan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar dalam rangka memperingati Hari Kartini Nasional dan Hari Bumi, Rabu (28/04/21).
Mengankat tema “Perempuan Berkarya di Tengah Pandemi”, webinar tersebut diselenggarakan oleh, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi NTB.
“Perempuan punya peran besar dalam pandemi Covid-19 ini, memproteksi, mengedukasi, dan menenangkan keadaan,” jelas Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub.
Menurut Wagub, peran perempuan sangat besar dalam melewati pandemi Covid-19 jika mau berkolaborasi dari mana Saja. Terutama dari rumah yang menjadi bagian terkecil masyarakat.
Perempuan dapat mengedukasi anggota keluarganya tentang penerapan 5M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.
Hal yang sangat simple, tapi diperlukan edukasi yang konsisten dan hal tersebut dapat dilakukan oleh perempuan.
Sementara itu narasumber yang lain, Ida Ayu Okta Suwati S, ST., M.Sc menjelaskan, perempuan menjadi mahluk yang paling mudah beradaptasi saat pandemi Covid-19.
“Sifat perempuan mudah beradaptasi dan fleksibel. Pandemi harus kita lewati dengan berani seperti kata Ibu Wagub. Kita tangguh tapi kita butuh moment untuk tangguh,” jelasnya.
Menurut Dosen Tehnik Sipil Universitas Mataram tersebut, keterampilan perempuan banyak yang lahir karena pandemi Covid-19.
Dari mulai membantu melewati masa krisis masker, para perempuan menjahit masler dari rumah masing-masing. Ditambah saat anak dan suami harus sekolah dan bekerja di rumah, para perempuan mendadak menjadi chef di rumah masing-masing.
“Di belakang kita melewati masa pandemi ini ada perempuan fleksibel dan mudah beradaptasi di baliknya,” kata Okta Suwati.
novita
diskominfotikntb
IKLH NTB Melampaui Nasional, Wagub Berpesan Terus Jaga Lingkungan
Pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama soal pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
Dalam capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020, Nusa Tenggara Barat(NTB) merupakan salah satu provinsi berkategori baik, pada angka 70,83 point . Bahkan angka ini melebihi capaian nasional yang sebesar 70.27 point.
IKLH adalah gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
“Capaian IKLH dengan kriteria baik untuk NTB, harus menjadi motivasi pendorong agar program berbasis lingkungan lebih baik lagi ke depan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat menerima audiensi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara terkait penetapan target IKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024, Rabu (28/4/2021) di Aula Pendopo Wagub.
Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, ini, parameter perhitungan nilai IKLH berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada kualitas air, udara, hutan maupun laut. Sehingga, program NTB Zero Waste, NTB Hijau dan lestari dapat mendukung capaian ini. Namun pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
“Persoalan sampah bukan hanya buang pada tempatnya, kemudian diangkut ke TPA hingga selesai, bukan itu. Tapi bagaimana mengelola sampah ini dengan baik dan memiliki dampak ekonomi. Sampah menjadi berkah, bila dipilih dan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos, dikelola oleh bank sampah, jelas Ummi Rohmi.
Seiring dengan hal tersebut, Wagub menekankan bahwa sinergi dan support dalam mewujudkan pengelolaan sampah maupun lingkungan juga butuh perhatian pemerintah pusat. Begitupun kerjasama dan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten/Kota.
Untuk itu, Wagub berharap juga agar jajaran Kementerian LHK terus melakukan pendampingan dan bimbingan dalam peningkatan kualitas SDM maupun lingkungan.
“Sinergi dan kolaborasi serta bimbingan dari Kementerian LHK harus terus ada, karena dukungan itu perlu untuk mencapai keberhasilan program di daerah,” tutup Ummi Rohmi.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Ni Nyoman Santi, ST, M.Sc., menyampaikan bahwa, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di NTB mendapatkan angka yang bagus.
“Bahkan untuk tahun 2020 sudah berada di atas target nasional,” kata alumni ITS Surabaya ini.
Menurutnya, IKLH ini terdiri dari gabungan indeks pada masing-masing kabupaten/kota. Jadi provinsi sudah mendorong dan melakukan pembinaan sehingga angka-angka itu bisa tercapai.
Dijelaskannya, bahwa perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 4 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut ( IKAL ).
Berdasarkan data dari Ditjen PPKL dan Pusdatin KLHK bahwa, dalam 5 tahun terakhir capian angka IKLH Prov. NTB terus naik. Tahun 2020, IKA nilainya 50. 98, IKU 88.63, IKTL 66.74, IKAL 67.49 sehingga total 70.83 point. Sedangkan angka nasional sebesar 70.27 dan angka target nasional sebesar 68.71 poin.
edy@diskominfotik_ntb
Cerita Wastra NTB Siap Bertarung di Nasional
Lomba ini dapat meningkatkan kebanggaan pemakaian kain tradisional NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat sukses menggelar acara Lomba Cerita Wastra 2021.
Para juara terpilih selanjutnya akan melenggang ke tingkat Nasional dan diharapkan mampu memperkenalkan kecantikan dan keeksotisan wastra atau kain tradisonal khas NTB pada seluruh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat menggelar acara sesi foto bersama pemenang di Ruang Kerja Gubernur pada Rabu, 14 April 2020.
Sesi foto bersama tersebut juga dihadiri oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.
“Alhamdulillah dengan diselenggarakannya lomba ini dapat meningkatkan kebanggaan pemakaian kain tradisional NTB dan memasyarakatkan kembali wastra daerah kita,” jelas Bunda Niken sapaan akrabnya.
Ketua Dekranasda NTB yang juga sebagai Bunda PAUD Nasional tersebut memaparkan terkait Lomba Cerita Wastra 2021.
Lomba ini digelar oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Lomba ini digelar di Tingkat Provinsi kemudian pemenangnya akan kembali bertarung di tingkat Nasional.
Kegiatan yang digelar secara daring ini bertujuan untuk memperkenalkan wastra (kain tradisional) dalam bentuk kompetisi foto daring kebaya dan kain tradisional yang kemudian dirangkaikan dengan narasi “aku dan kain”.
Para peserta harus menceritakan relasi pribadinya dengan kain tersebut, sejarah hingga proses pembuatannya agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat.
Provinsi NTB sendiri menyelenggarakan Lomba ini selama dua minggu dan diikuti oleh 50 peserta dari Pulau Lombok dan Sumbawa.
Baiq Dewi Septemi (tengah), juara 1 lomba cerita Wastra NTB
“Saya berbangga karena antusias masyarakat NTB cukup besar dalam mengikuti lomba ini. Dekranasda Kabupaten dan Kota ikut berpartisipasi bahkan diikuti selebgram lokal. Semoga ini bisa meningkatkan awarness masyarakat NTB,” turur Bunda Niken.
Pemenang Lomba Cerita Wastra Provinsi NTB ini di antaranya, juara 1 dimenangkan oleh Baiq Dewi Septemi. Perempuan yang menetap di Kediri Lombok Barat tersebut mengkreasikan Tenun khas Lombok Barat, dengan atasan lambung yang dikombinasikan dengan kain Tenun Mareje ditambahkan kain tile agar lebih milenial dan bawahan kain Tenun Gumise motif gerimis.
“Busana ini bisa dipakai pada kegiatan sehari-hari. Kita ingin menasionalkan ini agar kain tenun bisa dipakai tidak hanya saat acara resmi saja tapi dapat juga digunakan untuk daily look atau busana sehari-hari,” jelas Temi sapaan akrabnya.
Perempuan yang berprofesi sebagai perawat tersebut juga menjelaskan, jika tenun tidak hanya digunakan pada acara resmi saja maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga UMKM yang memproduksi tenun bisa diberdayakan secara ekonomi.
“Kalau saya pengen tetap terus mempromosikan kain tradisional NTB. Lewat lomba ini, kita menceritakan apa sejarah dan proses dibalik kain ini. Yang mana peran UMKM juga dibaliknya, sehingga bisa memberdayakan ekonomi mereka,” harapnya.
Sementara itu, Juara 2 diraih oleh Silva Iza Azizah dengan menggandeng model Syarifah Aisyah. Duo asal Dompu ini membawakan Tenun Tembe Nggoli dan Munapa’a khas Dompu.
“Alhamdulillah progres vaksinasi lansia sangat luar biasa, mencapai 71 persen lebih. Capaian ini tentu kerja keras Pak Kapolda, Danrem 162 WB, dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTB,” ungkap wagub saat memimpin rapat Evaluasi Percepatan Vaksinasi Lansia dan Penanganan Covid-19 di NTB, yang berlangsung di tenda putih Polda NTB, Selasa (04/05).
Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, ini, parameter perhitungan nilai IKLH berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada kualitas air, udara, hutan maupun laut. Sehingga,