Disabilitas juga punya hak untuk bekerja dan berkegiatan seperti warga lainnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Peresmian Bus khusus untuk disabilitas menandakan, Provinsi NTB merupakan provinsi yang sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat disabilitas.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meresmikan bus disabilitas di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Rabu (16/12/20).

“Dengan bus disabilitas ini, mengukuhkan NTB sebagai Provinsi yang ramah disabilitas,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah.

Ia mengatakan, hal ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menjadikan Provinsi ini sebagai Provinsi yang ramah disabilitas.

Ia bahkan menyatakan, pembangunan-pembangunan yang akan datang mesti diperhitungkan fasilitas khusus disabilitas.

“Seluruh pembangunan di NTB ini juga harus dirancang agar bisa digunakan juga oleh disabilitas,” ujarnya.

Umi Rohmi mengaku, pemerintah memang tidak memandang disabilitas sebagai bagian yang berbeda dengan yang lainnya. Disabilitas juga punya hak untuk bekerja dan berkegiatan seperti warga lainnya.

“Ini menunjukkan bahwa kita tidak memandang disabilitas sebagai benan, justru kita memandang disabilitas sama dengan yang lain, yang memang harus kira siapkan fasilitas,” terangnya.

Bahkan, banyak di antara warga disabilitas yang memiliki kemampuan lebih daripada yang lainnya.

Selain meresmikan bus disabilitas, Umi Rohmi juga menyerahkan sertifikat Uji Tipe untuk sepeda motor listrik buatan lokal.

Dalam kesempatan itu pula Umi Rohmi mengatakan bahwa produk motor listrik ini membuktikan NTB di masa pandemi ini tetap produktif namun juga tidak mengabaikan pandemi ini.

“Kita di NTB ini tidak pernah mau menyerah dalam keadaan apapun, kita tetap hidup produktif, untuk tetap hidup produktif dan aman, tetap jaga protokol Kesehatan,” tuturnya.

Umi Rohmi menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membangun NTB hingga dapat maju seperti sekarang ini.

Rr/HmsNTB

Peserta BPJamsostek dimminta selalu meningkatkan kewaspadaan dalam bekerja

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menyerahkan secara simbolis sebanyak 7.500 Kartu untuk  perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan rentan bantuan Bank NTB Syariah.

Di kesempatan sama, juga dilakukan penyerahan sertifikat pemenang Penyelenggara Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Award tahun 2020, dan bantuan perlindungan RS Risa Sentra Medika Mataram.

Mendampingi Wagub dalam kegiatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kadisnakertrans Provinsi NTB, Kepala BPJS ketenagakerjaan NTB, Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Direktur RSDUP NTB dan Direktur RS Risa Centra Medik.

Dalam kesempatan itu, Wagub mengajak kepada seluruh peserta BPJamsostek untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dalam bekerja, menaati aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Khususnya, di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Peserta harus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dalam beraktivitas. Kewaspadaan merupakan langkah paling efektif dalam menangkal penularan dan penyebaran pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Kemudian, Umi Rohmi mengapresiasi atas program bantuan yang diberikan oleh Bank NTB Syariah Kepada para pekerja rentan dan tugas BPJS untuk mengakomodir, agar pekerja di NTB terlindungi serta tugas pemerintah mengkampanyekan secara terus menerus agar pekerja di NTB terlindungi.

“Ke depan, agar BPJS terus meningkatkan manajemennya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkasnya.

Wagub berharap, NTB semakin baik ke depan, dan mampu melewati masa pandemi ini secepat mungkin.

“Selamat bagi yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, semoga di NTB tersosialisasi dengan baik dan semua pekerja terlindungi dan mudah-mudahan NTB yang kita cintai ini akan semakin baik ke depan, dan kita bisa melalui masa pandemi ini secepat mungkin,” kata Wagub.

Rr/HmsNTB

Setiap Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 6-7 Posyandu, dan setiap Posyandu melayani sekitar 70 anak balita

MATARAM.lombokjournal.com –

Program Revitalisasi Posyandu merupaka salah satu capaian penting yang diraih oleh Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah atau Zul – Rohmi.

Capaian penting itu menandai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTB ke 62 tanggal 17 Desember tahun 2020.

Revitalisasi Posyandu adalah satu ikhtiar untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Posyandu secara bertahap menuju Posyandu Keluarga.

Jika Posyandu biasa hanya melayani Ibu dan anak, maka Posyandu Keluarga melayani semua anggota keluarga yang merupakan gabungan dari Posyandu KIA, Posyandu Remaja, Posbindu dan Posyandu Lansia.

Sejak dilaunching program Posyandu Keluarga sebagai salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2017, perkembangan terbentuknya Posyandu Keluarga cukup pesat berawal dari 86 Posyandu keluarga pada tahun 2018.

Saat ini di bulan Desember 2020, jumlah Posyandu Keluarga mencapai 2.223 Posyandu. Hal ini membuktikan bahwa Posyandu Keluarga begitu besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Revitasisasi Posyandu juga ditujukan untuk menjadikan Posyandu sebagai ujung tombak penanganan beragam persoalan sosial kesehatan di tingkat dusun.

Misalnya pendewasaan usia perkawinan, bahaya narkoba, penanganan buruh migran, pendidikan tanggap bencana dan sebagainya.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam beberapa kesempatan mengatakan, Posyandu Keluarga tak hanya melayani aspek kesehatan,  namun juga mampu menjadi jawaban persoalan sosial masyarakat desa.

Selain kasus gizi buruk, stunting dan isu lain seperti buruh migran dan narkoba, Wagub juga berharap sosialisasi tentang dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi makin digencarkan.

Hal itu sebagai upaya pencegahan terhadap kasus pernikahan anak yang marak terjadi di masa pandemi.

Begitu pula dengan pola hidup sehat sebagai imunitas dan mewaspadai penyakit menular seperti Covid-19 menjadi tugas kader Posyandu sebagai ujung tombak di masyarakat.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2018 jumlah posyandu sebanyak 7.207 bertambah pada tahun 2020 menjadi 7.474 posyandu.

Jadi setiap Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 6-7 Posyandu, dan setiap Posyandu melayani sekitar 70 anak balita.

Kemajuan posyandu tidak terlepas dari keaktifan dan ketrampilan kader posyandu. Sejak tahun 2019 telah dibuatkan sertifikat bagi kader terlatih dengan harapan kader-kader yang telah mendapatkan berbagai pelatihan tidak serta merta diganti tanpa alasan yang jelas.

Jumlah kader sebanyak 36.832, kader terlatih 29.291, dan kader yang telah mengantongi sertifikat sebanyak 23.728.

Rr/HmsNTB

Masa depan sumber daya alam hutan di NTB, bergantung bagaimana semua pihak memperlakukan hutan, apakah melakukanpelestarian atau melakukan eksploitasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadi Keynote Speaker pada kegiatan “Workshop Intensif Fiskal Berbasis Ekologi Untuk Mendukung Pencapaian SDG’s di Provinsi NTB” melalui video conference, Selasa (15/12/20).

DIkatakan, Pemerintah Provinsi NTB telah menggagas berbagai program unggulan yang diharapkan dapat mengakselarasi percepatan pebangunan di NTB. Hal ini sekaligus menjawab berbagai tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional (SDG’s).

Kata Wagub, Pemprov NTB mendukung penuh segala bentuk misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi.

“Prinsip kita, warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk anak dan cucu kita adalah lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang,” kata Ummi Rohmi.

Seluruh jajaran Pemprov NTB juga harus sungguh-sungguh menyatukan mindset mengenai pembangunan berorientasi lingkungan,

“Kita tidak boleh main-main, ke depan seluruh pembangunan NTB harus orientasinya lingkungan, produktivitas berjalan tetapi tidak mengorbankan lingkungan,” ungkap Umi Rohmi.

Wagub menyampaikan, bahwa pihaknya memiliki enam misi utama pembangunan NTB lima tahun ke depan.  satunya adalah NTB Asri dan Lestari, yang diimplementasikan dalam bentuk program prioritas, NTB Hijau (Rehabilitasi Lahan Kritis) dan NTB Zero Waste (Penanganan dan Pengelolaan Sampah).

Untuk mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dan sinergi baik dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Desa dalam proses pencapaiannya.

Karena itu, dibutuhkan seperangkat instrument yang mampu mendorong integrasi dan sinkronisasi tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong program tersebut secara simultan.

Pelestarian atau eksploitasi

Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. H. Amry Rakhman mengatakan, masa depan sumber daya alam hutan di NTB bergantung dari bagaimana semua pihak memperlakukan hutan tersebut, apakah akan melakukan perlindungan, konservasi, pelestarian atau justru melakukan eksploitasi.

Ia mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk melindungi hutan dengan baik, dan untuk memelihara dan menjaganya, membutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pihaknya juga mendukung misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi dengan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melindungi linkungannya terutama sumber daya hutan.

“Kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, secara umum ada tiga hal yang kita pertimbangkan, pertama pembangunan harus sesuai dengan lingkungan, kedua banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidup dengan sumber daya hutan dengan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya, bagaimana keserasian diantara aspek pembangunan berkelanjutan itu yang menjadi penting untuk didalami”, tuturnya.

Kepala Bappeda berharap,  melalui workshop ini dapat mendukung percepatan pembangunan di NTB dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Rr/HmsNTB

NTB Bersih dan Zero Waste bukanlah pekerjaan  mudah, dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk menyukseskan hal ini

LOTENG.lombokjournal.com –

Tempat pengolahan sampah dengan memanfaatkan lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly (BSF) diuncurkan di Dusun Kekale, Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (08/12/20).

Saat meluncurkan tempat pengoahan sampah itu, Wagub menyebut, BUMDes Sengkol sebagai pelopor dalam pemanfaatan BSF ini.

BSF adalah jenis lalat yang bisa memberikan banyak manfaat bagi manusia. Khususnya dalam mengurai sampah organik.

Dalam alur kehidupannya, BSF yang awalnya berupa belatung, akan mengonsumsi material yang bersifat organik. Karenanya, keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menekan jumlah limbah organik yang menjadi masalah serius di berbagai daerah di NTB.

BSF sangat lahap dalam mengonsumsi sampah organik. Diperkirakan, 10.000 larva BSF sanggup menghabiskan 1 Kg makanan organik dalam 24 jam.

Jika satu betina BSF dapat menghasilkan 500 telur, maka hanya dibutuhkan 20 ekor betina yang bertelur untuk menghasilkan 10.000 larva untuk mereduksi 1 Kg sampah organik setiap hari.

Kemampuan alamiah dalam BSF inilah yang kini mulai diadaptasi di NTB. Dan hadirnya tempat pengolahan sampah dengan memanfaatkan BSF tersebut sangat diapresiasi oleh Wagub.

Wagub menilai, ini merupakan cerminan tekad besar dalam memaksimalkan pengelolaan sampah.

Menurut Wagub, NTB Bersih dan Zero Waste bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan gotong royong untuk menyukseskan hal ini.

“Alhamdulillah, Sengkol bisa dikatakan sebagai desa pertama yang BUMDesnya mengolah BSF. Ini akan berhasil kalau kita konsisten, maka dari itu jangan sampai tidak serius,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengaku bersyukur, banyak orang yang peduli terhadap lingkungan dan ingin memperjuangkan hal tersebut.

Salah satunya, Desa Sengkol yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan sehingga hal ini mampu terwujud dengan baik.

“Ini adalah awal membuktikan bahwa dari desa bisa menyuarakan satu pesan yang luar biasa kepada dunia bahwa sampah itu bisa dikelola menjadi berkah bukan menjadi musibah,” tutur Umi Rohmi.

Terakhir, Umi Rohmi mengajak untuk membuktikan bahwa pilot project ini bisa berhasil dan mampu untuk menginspirasi tempat-tempat lain di NTB bahkan di Indonesia.

“Insya Allah kalau kita mau bergerak bersama, tidak ada yang tidak bisa. Ini tidak sulit tapi bukan sesuatu yang tidak akan terealisasikan dengan baik selama kita kawal bersama,” katanya.

Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya berharap Pemerintah Provinsi NTB dan semua pihak terkait mampu memberikan dukungan dan bantuan untuk berkarya khususnya pada program BSF agar berjalan dengan lancar.

“Tentunya ini adalah langkah kecil bagi kami untuk bisa membangun dan membantu harapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB bebas sampah,” tuturnya.

Kegiatan ini turut pula dihadiri Asisten II, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Rr/HmsNTB

Produktivitas usaha perikanan air tawar bisa didorong dengan maksimal

LOBAR.lombokjournal.com –

NTB memiliki prospek tinggi untuk mengembangkan industri perikanan, pertanian dan kelautan.

Penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat terus meningkatkan potensi yang dimilikinya, sehiNgga ke depan usaha perikanan diharapkan jadi sandaran masyarakat.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakannya saat vmeresmikan Bale Pakan Ikan Mandiri sekaligus membuka pelatihan pembuatan pakan ikan tingkat Provinsi NTB, di Batu Kumbung hari Senin (07/12/20).

“Maka dari itu, bidang perikanan, pertanian dan kelautan ini betul-betul harus bisa kita jadikan sandaran masyarakat NTB di masa yang akan datang,” kata Wagub.

Dijelaskan, produktivitas menjadi kunci utama. Dan produktivitas usaha perikanan air tawar bisa didorong dengan maksimal sambil menyiapkan cara untuk mengolah sebagai proses hilirisasi.

“Sehingga produknya baik, banyak dan mencukupi kebutuhan di NTB bahkan bisa diekspor ke luar,” harapnya.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi itu berharap, peserta pelatihan dapat berperan besar mengajak wirausaha dan masyarakat NTB untuk lebih produktif dan meningkatkan penghasilan di masa pandemi Covid-19.

“Kerja keras dan keseriusan itulah kuncinya. Saya sangat yakin dengan bapak, ibu dan adik-adik di depan saya. Mari kita buktikan bahwa ekonomi kita itu bisa berdaya, karena potensi dan kerja keras kita,” jelas Umi Rohmi penuh semangat.

Umi Rohmi berharap agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB fokus dan melihat program yang menyentuh masyarakat, serta memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Memberikan income yang baik bagi masyarakat, itulah yang harus diperjuangkan. Selamat berjuang

Bale Pakan Ikan dukung industri perikanan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Yusron Hadi melaporkan, Bale Pakan Ikan Mandiri yang diresmikan saat ini merupakan salah satu dari enam  Bale Pakan Ikan yang terdapat di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Ke depan, Bale Pakan Ikan itu dihajatan untuk mendukung sentra pengembangan industri perikanan budidaya.

“Selama ini kita memproduksi benih kemudian mengembangkan varitas unggulan daerah, Insya Allah ke depan pada pembudidaya ikan akan dikawal melalui sentra ini untuk mengembangkan produksinya,” jelasnya.

Menurutnya, produksi ikan budidaya menyerap hampir 60 persen biaya pakan. Oleh karena itu jika hal tersebut bisa diatasi, NTB akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan pembudidaya juga semakin baik.

Disamping itu juga, pada kesempatan tersebut diberikan bantuan peralatan pengolahan perikanan bagi para pengolah perikanan di NTB.

“Semua ini adalah rangkaian dari upaya kita dalam membangun industrialisasi dari sektor perikanan budidaya,” katanya.

Dalam kesempatan itu Umi Rohmi menyerahkan bantuan peralatan bagi pengolah produk perikanan, seperti sarana pengasapan ikan dan sejumlah peralatan lain kepada kelompok masyarakat.

Rr/HmsNTB

Kerja keras menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB yang digelar kembali  tahun ini, yang dinisiasi oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, merupakan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Publik.

Anugera bagi Badan Pubik yang dinilai berhasil memberikan pelayanan yang informatif kepada masyarakat iu berlangsung Senin (07/12/20) di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB kepada Badan Publik yang sukses memperoleh nilai tertinggi dalam kualifikasi informatif.

Wagub mengaku bangga melihat partisipasi Badan Publik yang begitu meningkat dari tahun lalu. Hal ini disebutnya semakin mengukuhkan Provinsi NTB sebagai daerah yang terbuka dari sisi informasi.

“Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh paham, bahwa seluruh apa yang kita kerjakan, masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham. Sehingga, kalau masyarakat tahu dan paham, masyarakat akan ikut berkontribusi untuk mensukseskan program-program kita,” tutur Wagub.

Dikatakan, Provinsi NTB yang beberapa waktu berhasil meraih predikat informatif tingkat di nasional harus menjadi dorongan untuk meningkatkan keterbukaan informasi di masa-masa mendatang.

Untuk itu, Wagub meminta Badan Publik yang masih dalam kualifikasi menuju informatif agar semakin meningkatkan kualifikasinya menjadi informatif.

“Saya sangat berharap, yang menuju informatif, apalagi yang menggawangi program-program unggulan ini harus tahun depan itu wajib informatif,” harap Wagub.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan bahwa kerja keras menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi suatu modal penting dalam mewujudkan NTB yang gemilang. Dengan kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh, Ia yakin hal tersebut dapat terealisasikan.

“Insya Allah, dari hari ke hari, keterbukaan informasi di NTB ini semakin baik,” pungkasnya.

Masukan pada Badan Publik

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Ir. Ajeng Roslinda Motimori menjelaskan,  kegiatan kali ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini juga guna memberikan masukan kepada Badan Publik untuk perbaikan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) telah berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November lalu.

Badan Publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104 Badan Publik, yang terdiri dari 44 Badan Publik OPD Provinsi NTB, 10 Badan Publik Kabupaten/Kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 11 Badan Publik Desa, 10 Badan Publik Puskesmas dan 4 Badan Publik BUMD.

“Monitoring Keterbukaan Informasi Publik NTB Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan pengisian kuesioner, pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner melalui data dan website masing-masing Badan Publik,” jelasnya.

Sementara untuk Monev Keterbukaan Informasi NTB tahun ini ditekankan pada empat indikator penilaian. Indikator tersebut antara lain, pengembangan website media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik.

Dalam laporannya Ajeng mengungkapkan, tingkat partisipasi Badan Publik mengikuti monev meningkat dari tahun lalu. Terhitung, dari 104 Badan Publik yang dimonev sebanyak 80,7 persen mengikuti proses Monev.

“Tingkat partisipasi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya diikuti oleh 59 Badan Publik,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Badan Publik untuk OPD, kabupaten/kota dan sekolah meningkat 100 persen. Begitu juga dengan tingkat sengketa yang menurun dibanding tahun lalu. Di tahun 2019, tercatat ada 29 perkara sengketa dan berhasil menurun menjadi 7 sengketa di tahun 2020.

“Komisi Informasi harus bahu-membahu dengan PPID Utama, bagaimana berita keterbukaan informasi juga tergambar oleh penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Provinsi NTB sebagai Badan Publik informatif nasional selama dua tahun berturut-turut,” lanjutnya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi pada suksesnya kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di tahun ini.

“Kami ucapkan selamat, semoga anugerah ini menjadi motivasi bagi bapak ibu untuk terus meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di NTB,” tutupnya.

Badan Publik yang berhasil meraih predikat informatif di tahun ini, untuk Badan Publik Kategori OPD adalah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, yang berhasil menduduki peringkat pertama dengan nilai tertinggi dan mendapatkan kualifikasi informatif.

Biro Humas kemudian disusul sejumlah OPD yang juga berhasil meraih predikat serupa.

Sedangkan untuk Kategori Kabupaten/Kota berhasil diraih oleh Kabupaten Lombok Barat, disusul Kabupaten Lombok Tengah, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk Kategori Sekolah, SMA Negeri 5 Mataram berhasil meraih nilai tertinggi kemudian disusul oleh SMK Negeri 1 Lembar, SMA Negeri 1 Sumbawa Besar dan SMK Negeri 1 Taliwang.

Terdapat pula Kategori Puskesmas yang berhasil disabet oleh Puskesmas Cakranegara. Begitu juga dengan Desa Barabali yang berhasil meraih nilai tertinggi untuk Kategori Desa.

Rr/HmsNTB

Umi Rohmi mengatakan politik membutuhkan sosok yang memiliki idealisme yang baik, memiliki kemampuan berpikir yang baik dan butuh sosok yang mencintai rakyat, daerah dan negaranya

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadi keynote speaker pada kuliah umum online yang diselenggarakan oleh Alumni Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Minggu (06/12/20).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Chemical Engineer is A Leader by Nature”.

Wagub NTB adalah salah satu alumni terbaik ITS angkatan 27 yang mengawali karirnya di bidang pertambangan pada salah satu perusahaan tambang kelas dunia.

Wagub pada kesempatan tersebut mengatakan, sejak kecil selalu ditanamkan oleh kedua orang tuanya, untuk selalu bersyukur dalam menjalani segala sesuatu dan melihat dari sisi positifnya.

“Jadi jangan menghargai segala sesuatu dari menterengnya atau dari titlenya. Tapi dilihat dari manfaatnya,” jelasnya.

Hampir 10 tahun terjun di dunia tambang membuat Wagub nyaman dan menikmati pekerjaan tersebut.

Namun, ketika sang adik Muhammad Zainul Majdi atau yang lebih dikenal TGB terpilih sebagai Gubernur NTB tahun 2008, membuatnya berputar haluan untuk meninggalkan pekerjaan profesionalnya dan bertanggung jawab untuk melanjutkan yayasan pendidikan yang dimiliki oleh sang keluarga.

“Sehingga saya diberikan nasihat dan pemahaman oleh keluarga, sekarang sudah saatnya saya untuk berbuat untuk masyarakat,” ceritanya.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi tersebut mengaku setelah menjadi Wakil Gubernur dan masuk ke dalam dunia pemerintahan, Ia merasakan peran besar dalam menentukan arah kebijakan dan menentukan nahkoda NTB.

“Saya bersyukur kepada Allah SWT karena diletakkan pada posisi ini bukan karena posisinya, tetapi karena apa yang bisa saya kontribusikan untuk daerah yang saya cintai ini khusunya untuk Indonesia,” tuturnya.

Di akhir, Umi Rohmi mengatakan politik membutuhkan sosok yang memiliki idealisme yang baik, memiliki kemampuan berpikir yang baik dan butuh sosok yang mencintai rakyat, daerah dan negaranya. Selain itu, yang terpenting adalah sosok yang ingin bekerja sama dengan banyak pihak.

“Tidak hanya sekedar menyuruh tetapi juga mau berpikir, waktu demi waktu dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Kerja keras untuk bisa membawa daerahnya menjadi lebih baik lagi,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Persiapan pelepasan ekspor serentak dilakukan Menteri Perdagangan

MATARAM.lombokjournal.com –

Presiden RI Joko Widodo melepas ekspor produk Indonesia secara serentak di beberapa provinsi di seluruh Indonesia secara virtual dari Jakarta,  Jumat (04/12/ 20).

Persiapan pelepasan ekspor serentak yang bertajuk “Pelepasan Ekspor ke Pasar Global” dilakukan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto secara terpusat dari PT Bumi Menara Internusa, Lamongan, Jawa Timur.

Salah satu provinsi yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Provinsi NTB. Dan NTB mengekspor sebanyak 8 kontainer (20 feet) diekspor Kopi Robusta oleh UD. Berkah Alam dengan nilai US.$ 508.000,00  ke negara tujuan Korea Selatan, dan Ekspor Rumput Laut Kering (Sargassum sp) oleh PT. Panorama Laut Indah.

Juga diekspor sebanyak 12  kontainer (20 feet) dengan nilai US.$ 77.840,00 ke negara tujuan Tiongkok, yang dilepas secara simbolis dalam kegiatan Pelepasan Ekspor ke Pasar Global.

Selain itu, melalui transportasi udara, tercatat 2 komoditi yaitu Mutiara Bulat diekspor ke Australia oleh PT. Autore Pearl Culture sebesar 57,54 Kg dengan nilai US.$ 556.093,33. dan vanili kering diekspor ke USA oleh UD. Rempah Organic Lombok sebesar 605 Kg senilai US.$  86.210.

Pelepasan Ekspor dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Provinsi NTB, yang dihadiri oleh Stafsus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama dan Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Alexander Yahya Datok dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah beserta jajarannya.

Dan pelepasan ekspor secara simbolis itu akan dipimpin oleh Presiden RI secara virtual di 14 kota terpilih.

Wakil Gubernur mengatakan, momen ini adalah momen kebangkitan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19 yang bias menyerap produk-produk lokal.

“Ini sangat luar biasa, di masa pandemi ini justru harus berlipat-lipat lagi untuk meningkatkan ekspor kita,” terang Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengatakan,  ini merupakan suatu langkah konkret oleh Kementerian Perdagangan RI dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ekspor non tambang.

Kegiatan ini sekaligus memotivasi pelaku usaha di daerah untuk tetap meningkatkan ekspor di masa sulit, meningkatkan peran UKM ekspor, menjaga pelanggan setia serta mendorong peningkatan investasi dan menumbuhkan ekonomi nasional di tahun 2021 mendatang.

“Sekarang kita butuh bersama-sama bergotong royong bagaimana supaya ekspor kita maksimal,” ungkapnya.

Ke depan, diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan aktivitas ekspor di daerah NTB, yang diindikasikan oleh peningkatan nilai ekspor yang signifikan dan penambahan variasi jenis komoditas yang diekspor secara langsung dari Provinsi NTB.

Presiden pangkas birokrasi yang menghambat

Sebelumnya, Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengatakan, sudah saatnya melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan mempermudah sistem administrasi dalam birokrasi yang dirasa cukup panjang.

“Satu persatu persoalan yang menghambat kerja ekspor, kita cermati kita carikan solusinya, regulasi yang rumit, sudah saya sampaikan segera kita sederhanakan, prosedur birokrasi yang menghambat, segera kita pangkas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepada pihak yang memiliki kewenangan perdagangan luar negeri untuk segera mempercepat perjanjian-perjanjian ekonomi dengan negara lain yang memiliki potensi untuk ekspor barang Indonesia.

Ia juga mengingatkan, agar kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial belak. Namun dilanjutkan dengan program-program lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekspor produk-produk Indonesia.

“Terakhir saya menginginkan agar kegiatan pelepasan ekspor seperti ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi momentum yang berkelanjutan, menghasilkan nilai ekspor yang terus meningkat,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan foKus, sehingga  arah pembangunan industri di Provinsi NTB dapat berjalan efektif dan efisien, dan smampu mencapai sasarannya

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III tahun 2020, di Ruang Rapat Gedung DPRD NTB, Jumat (04/12/20).

Rapat Paripurna tersebut dalam rangka penjelasan Badan Pembentukan  Perda terhadap 6 (enam) buah raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB, Penjelasan Gubernur NTB terhadap 1(satu) buah raperda prakarsa Gubernur NTB tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040, serta saran dan pendapat Badan Pembentukan Perda terhadap 1 (satu) buah raperda Prakarsa Gubernur NTB tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040.

Dalam kesempatan itu, Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan, Raperda yang diajukan merupakan tuntutan kebutuhan dinamika pembangunan daerah di Provinsi NTB.

Dan alasan yang mendasari diajukannya raperda tersebut karena industrialisasi berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Selain itu, untuk menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas daerah, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Serta menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah dan memberikan dampak sosial yang positif.

Umi Rohmi menjelaskan, beberapa poin penting terhadap raperda di antaranya, yakni peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan.

Dan dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan  pengembangan wilayah.

Dengan demikian, Provinsi NTB telah memiliki peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI tentang peta panduan (road map) pengembangan industri unggulan Provinsi NTB.

Kemudian panduan tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan industri provinsi.

“Dalam RTRW Provinsi NTB, arahan pengembangan industri di NTB adalah dibentuknya kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTB,” katanya.

Menurut Umi Rohmi, Provinsi NTB memiliki potensi industri yang cukup besar. Dan dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat investor yang tinggi.

Memperhatikan potensi yang ada, perlu dilakukan perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan foKus. Agar arah pembangunan industri di Provinsi NTB dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasarannya.

Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian.

“Maka sudah selayaknya pemerintah Provinsi NTB menyusun kebijakan mengenai pembangunan industri yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di NTB,” ungkapnya.

Wagub berharap semoga proses pembahasan raperda ini dapat berjalan lancar kedepannya dan berguna bagi pembangunan di NTB.

“Semoga dalam pembahasannya nanti dapat berjalan dengan lancar, sesuai harapan kita bersama untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pembangunan di daerah kita tercinta di NTB,” tutupnya.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi NTB, H. Makmun mengatakan pembangunan industri mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah dan berkembangnya sektor industri diharapkan dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Selanjutnya H. Makmun menyampaikan bahwa raperda tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dapat dibahas pada tingkat selanjutnya.

Rr/HmsNTB