Dalam konferensi pers Sekda NTB , Lalu Gita Ariadi menegaskan, validasi data P3KE  untuk mengetahui  kesejahteraan masyarakat disertai informasi by name by address

MATARAM.lombokjournal.com ~. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi memberikan klarifikasi terkait mispersepsi informasi data mengenai jumlah angka kemiskinan ekstrem melalui Konferensi Pers di Ruang Rapat Sekda NTB pada Senin (02/01/23).

BACA JUGA: Validasi Data Jadi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di NTB

“Untuk mempertajam sasaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB melalui BAPPEDA bekerjasama dengan BPS dan BKKBN NTB akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 1,8 juta jiwa,” kata Miq Gita sapaan Sekda.

Menurutnya, kegiatan verifikasi dan validasi basis data P3KE  untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat disertai dengan informasi by name by address. 

Diketahui, kebijakan menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia dicanangkan Pemerintah Pusat tahun 2024, melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022.

Sebagai implementasi kebijakan itu, Pemprov NTB melalui BAPPEDA NTB melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di NTB. 

Rakor bertujuan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menghilangkan kantong kemiskinan. Sehingga intervensi program untuk menghapus kemiskinan betul-betul tepat sasaran.

Data kemiskinan ekstrem

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs. Wahyudin, M.M. menyampaikan, data kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan oleh BPS maupun Bappeda konsepnya sama.

Perlu diketahui, rentan kemiskinan dibagi dalam Desil 1-10. 

Desil 1 atau 10 persen masuk kelompok kemiskinan ekstrem.

Desil 2 atau 20 persen masuk dalam kelompok miskin dan sebagian lainnya masuk dalam kelompok hampir miskin.

“Jadi, data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan 1,8 Juta jiwa lebih penduduk NTB tersebut, merupakan bagian secara keseluruhan dari kemiskinan ekstrem sampai dengan kelompok miskin dan hampir miskin,” ucapnya.

Berdasarkan data pada Maret Tahun 2021 jumlah individu miskin ekstrem di Provinsi NTB sebesar 4,78 persen atau 252.048 jiwa. 

Pada Maret Tahun 2022 sebesar 3,29 persen atau 176.003 jiwa. Artinya, dari periode Maret Tahun 2021 s.d. Maret Tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTB sebesar 1,49 persen.

“Terkait hal tersebut, memang tidak bisa langsung menyasar 176.003 individunya, karena begitu ada gejolak seperti kenaikan harga BBM, inflasi dan lainnya, kemungkinan yang ada di luar kategori miskin ekstrem akan jatuh juga ke potensi kemiskinan ekstrem tersebut,” ungkap Wahyudin.

Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi, M.Si., turut menjelaskan, kemiskinan tidak hanya bertambah atau berkurang oleh orang yang memang teridentifikasi miskin, tetapi juga orang yang berpotensi miskin.

Terkait anggaran yang mengintervensi kemiskinan, sumbernya ada dari Pusat, Daerah dan Lembaga Masyarakat. 

Secara konkrit, ada penerimaan bantuan PBI JK, PKH, sebagai bentuk-bentuk penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN. 

BACA JUGA: Pemilahan Sampah Mendukung Pertanian dan Kesehatan

Sedangkan dari Pemprov NTB ada bantuan sosial, hibah, serta bantuan lembaga masyarakat dengan APBD sekitar 1,2 Triliun.

“Tugas kita melakukan pemutakhiran agar yang menerima bantuan tersebut sesuai data sebagai basis dalam mengintervensi dan kita pastikan yang paling prioritas itu di desil 1 yang merupakan kelompok kemiskinan ekstrem,” jelas Iswandi. ***

Wagub  NTB dalam penganggulangan kemiskinan di NTB mengajak melakukan validasi data guna menurunkan kemiskinan 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Validasi data merupakan first priority dalam menanggulangi kemisikinan di Provinsi NTB, dengan validasi data maka angka kemiskinan dapat turun dengan signifikan.

Wakil Gubernur NTB,. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskannya saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2022, di Hotel Golden Palace, Mataram, Kamis (29/12/22).

BACA JUGA: Presiden Jokowi Resmikan Huntap Korban Banjir di Bima

“Saya minta untuk serius melakukan validasi data dengan sebaik-baiknya. Bila perlu kita turun langsung untuk hal tersebut, jika hal ini berhasil maka bukan hal yang mustahil angka kemiskinan kita turun dengan signifikan,” ucap Wagub. 

Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengatakan, Provinsi NTB telah melakukan hal yang seharusnya dalam hal penanggulangan kemiskinan. 

Dengan adanya program-program unggulan yang dimiliki, data yang tepat serta sinergi antar 10 Kabupaten/Kota di NTB, seluruh permasalahan akan segera dapat diatasi.

“Saat ini kita sudah on the right track, dengan program-program yang bagus juga. Seandainya data kita sudah tepat, sinergi dan kolaborasi kita baik, maka saat ini kita bisa mengatasi apapun permasalahan masyarakat hingga di tingkat desa hingga dusun,” terangnya.

Wagub menekankan, dengan data yang tepat by name by addres maka penerimaan segala jenis bantuan tidak akan salah dan tepat sasaran.

Salah satu pintu dalam hal menangangi penanggulanan kemiskinan telah terdapat pada program unggulan Posyandu Keluarga.

Posyandu Keluarga sebagai pusat layanan edukasi berbasis dusun, sehingga masyarakat dapat mendapatkan berbagai edukasi melalui posyandu. 

Tak hanya mengenai kesehatan namun masalah pendidikan, lingkungan hingga perekonomian ada di dalamnya.

“Kami menjadikan Posyandu tersebut sebagai pusat edukasi berbasis dusun. Kami mengedukasi masyarakat tidak hanya mengenai masalah kesehatan, tetapi juga masalah lainnya seperti lingkungan, literasi, ekonomi, kebencanaan. Lebih dari 7600 posyandu di NTB, kami revitalisasi menjadi Posyandu Keluarga. Tidak hanya melayani ibu dan anak, tapi Posyandu di NTB juga melayani remaja dan orang tua,” katanya.

Ia berharap dengan adanya Rakor ini akan menciptakan banyak masukan dari seluruh Kabupaten/Kota. Selanjunya untuk segera capaian/output tersebut dapat untuk dieksekusi langsung.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi. M.Si dalam laporannya mengatakan, sesuai target RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB mengenai penurunan kemiskinan berada di angka 11,92 persen. Saat ini masih berada di posisi 13,86 persen. 

BACA JUGA: Aksi Bersih-bersih di Pantai Kembali Dimasifkan

“Dengan harapan besar Gubernur dan Wagub kami yakin jika kita dapat fokus menanggulangi kemiskinan dengan data yang valid mestinya kita bisa, pada tahun 2023 angka kemiskinan dibawah 10 persen,” kata Iswandi.

Ia mengajak kepala seluruh stakeholders terkait, agar pemberian program bantuan penanggulangan kemiskinan harus  mengacu pada data kemiskinan atau data Pensasaran Percepatan penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). 

Ditambahkan, data P3KE memuat data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi, dan di-cross check dengan berbagai sumber data yang sudah ada.

Dari data yang dimiliki Bappeda Provinsi NTB, masih terdapat 477.954 KK dan 1.864.812 individu yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem. 

Mantan Kepala Bappenda Provinsi NTB ini menghimbau kepada seluruh stakeholders, agar dapat berfokus dalam hal penanggulangan penghapusan kemiskinan ekstrem ini.

“Nanti kami akan menyusun kebijakan dan regulasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan, kita fokus menggunakan data ini, sehingga progress NTB meninggkat dan dapat mewujudkan NTB yang Gemilang,” tutupnya. ***