Pencapaian WTP bukan tujuan akhir, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan,  pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir. Melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik

Hal itu disampaikannya menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024, di Auditorium Bima, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali,  Selasa (15/04/25) 

BACA JUGA : Dinas Kebudayaan, Agar Seni Budaya Lebih Diperhatikan

Wagub dalam acara yang menandai dimulainya proses pemeriksaan LKPD itu, didampingi Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, 

Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan LKPD.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir bersama beberapa kepala daerah dari wilayah 6. Ia mengapresiasi kehadiran langsung salah satu Anggota VI BPK RI yang memberikan arahan penting untuk dijadikan bahan evaluasi.

“Alhamdulillah hari ini kami bersama beberapa gubernur dalam wilayah 6 menghadiri kegiatan ini di BPK Bali yang dihadiri langsung oleh salah satu anggota 6 BPK RI dan tentunya banyak arahan, penyampaian dan masukan yang menjadi bahan evaluasi kita bersama,” ujar Wagub.

Wagub juga mengungkapkan harapannya agar Provinsi NTB kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. 

BACA JUGA : Kuota dan Peningkatan Jumlah Pendaki Gunung Rinjani 

Ia menekankan bahwa pencapaian WTP bukan sekadar tujuan akhir, melainkan wujud nyata dari komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga tata kelola administrasi keuangan yang baik.

“Tentunya saya berharap Nusa Tenggara Barat akan kembali mempertahankan WTP-nya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa WTP bukan tujuan akhir, tetapi merupakan komitmen dari seluruh aparatur yang bekerja untuk mempertahankan tata kelola administrasi keuangan yang baik,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Wagub berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala, tidak hanya sebagai ajang evaluasi, tetapi juga sebagai ruang silaturahmi dan pertukaran ide antardaerah.

BACA JUGA : Event PGAWC 2025 di Skylancing Lombok, Gratis

“Tentunya kami semua berharap agar acara seperti ini dapat terus terlaksana sekaligus sebagai bahan silaturahmi dan saling memberikan masukan antara provinsi yang hadir pada kesempatan acara ini,” katanya. ***.

Penerapan KKPD ini dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama PT. Bank NTB Syariah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama dengan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo tanggal 30 Oktober lalu.

BACA JUGA : P3PD Mengakselerasi Pembangun Desa di NTB

Hari ini penandatanganan PKS dan uji coba pelaksaan KKPD dilakukan dengan dua OPD, yakni BPKAD NTB dan BKD NTB. 

Kedua OPD ini, sebagai pilot projek dalam penerapan KKPD di Lingkup Pemprov NTB. Penandatanganan PKS yang juga dirangkaikan dengan sosialisasi penggunaannya digelar di Gedung Utama Bank NTB Syariah, Senin (04/11/24) 

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB Ervan Anwar mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kepercayaan PT Bank NTB Syariah. 

Hal ini dijelaskan Ervan Anwar sebagai langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan daerah di era digital. 

BACA JUGA : BCG Matrix, Mengelola Portofolio Bisnis yang Efektif dan Efisien

“Diharapkan dengan KKPD ini kedepannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, Ervan Anwar juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTB mendukung penuh dan sangat mengapresiasi KKPD ini nantinya untuk diterapkan di seluruh OPD. 

Di tahun 2025 nanti direncanakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan menerapkannya secara bersama-sama. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo Kukuh menerangkan bahwa pada tahun lalu Bank NTB Syariah berinisiasi mengembangkan produk untuk bisa melayani Pemerintah Daerah. 

BACA JUGA : Mendagri Tito Pimpin Rakor Antisipasi Isu PHK 

Harapannya bisa memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat NTB. Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu, bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional. novita/opik