Diskominfotik NTB Lakukan Sosialisasi Program Asta Cita

Terdapat delapan program Asta Cita yang disosialisasikan di lingkungan Diskominfotik NTB untuk mendukung program pemerintah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Program “Asta Cita” yang merupakan bagian dari visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, disosialisasikan di lingkungan Diskominfotik Provinsi NTB.

Sosialisasi itu disampaikan oleh Penjabat Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Yasrul saat memimpin apel pagi di lingkungan Diskominfotik Provinsi NTB, Selasa (12/11/24).

Terdapat delapan program Asta Cita yang disosialisasikan di lingkungan Diskominfotik NTB — Kepala Diskominfotik NTB

Yasrul menjelaskan bahwa program Asta Cita berisi delapan misi utama yang mengarah pada pencapaian visi pemerintahan yang berkeadilan dan berkemakmuran.

Berikut ini adalah poin-poin utama dari program Asta Cita:

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk menambah nilai produk dalam negeri.
Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Mendorong Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam arahannya, Yasrul juga menegaskan pentingnya profesionalisme dalam bekerja serta menjaga kepercayaan dari pimpinan. Ia mengingatkan seluruh staf untuk terus berkomitmen pada kinerja terbaik.

BACA JUGA :

“Mari kita bekerja dengan cara yang profesional, tetap menyemangati diri agar selalu dalam performa terbaik. Jaga kepercayaan pimpinan dengan bekerja sebaik-baiknya dan buktikan bahwa kita bisa diandalkan,” ujar Yasrul dalam arahannya.

Dengan sosialisasi program Asta Cita ini, diharapkan seluruh staf Diskominfotik NTB mampu mendukung program pemerintah dengan optimal dan menjaga semangat kerja profesional demi kemajuan bersama.. ***

Perlindungan Para Pekerja di NTB, Masifkan Sosialisasi Jamsostek

Perlindungan para pekerja formal dan informal merupakan langkah strategis yang menjadi tanggung jawab bukan hanya negara

MATARAM.LombokJournal.com ~ Untuk perlindungan para pekerja di NTB, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB dan seluruh stake holder terkait diminta memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), bertempat di Hotel Prime Park Mataram, Senin (11/11/24).

Karena perlundungan para pekerja, sebagai kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai undang-undang yang berlaku.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur NTB Hassanudin saat menghadiri dan membuka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Dan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Selain itu, adanya Jamsostek juga menjadi langkah preventif pemerintah dan seluruh mitra kerja untuk perlindungan para pekerja secara menyeluruh, baik bagi pekerja informal maupun pada sektor formal.

“Ini bukan hanya tanggungjawab negara, tapi langkah strategis perlindungan para pekerja formal dan informal untuk memperoleh perlindungan yang memadai,” jelas Hassanudin.

Melalui gelaran monitoring dan evaluasi ini, Pj Gubernur berharap program Jamsostek di Provinsi NTB dapat dievaluasi penyelenggaraannya.

Selain itu, ajang ini juga diharapkan menjadi tempat berbagi bersama, mencari solusi dari setiap permasalahan, dan memetakan kebutuhan para pekerja di Nusa Tenggara Barat.

“Saya mengajak kita semua untuk terus berkolaborasi bersinergi mewujudkan BPJS tenaga kerja yang lebih inklusi,” ungkap Hassanudin.

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. memaparkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024. Jumlah angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan signifikan.

Total angkatan kerja pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Peningkatan jumlah angkatan kerja ini seiring dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat meningkat sebesar 3,92 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk NTB yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Tingginya jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB diharapkan juga dapat diikuti oleh tingginya pemberian perlindungan para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ada perusahaan yg belum memberilan perlindungan. Ini akan menjadi loment kita memberikan edukasi yang masif,” ungkap Kadis.

Berbagai upaya Pemprov NTB memberi perlindungan para pekerja di wilayahnya, diapresiasi Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2024 dari Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin.

Provinsi NTB meraih penghargaan Paritrana Award 2024 dalam kategori Pemerintah Provinsi, dan PT Bank NTB Syariah dalam kategori Badan Usaha. Dan Kabupaten Lombok Tengah juga mendapat penghargaan Kabupaten/Kota terbaik. nov/opk

Sosialisasi LPSK, Perlindungan Inklusif untuk Saksi dan Korban

Kegiatan sosialisasi LPSK merupakan sebuah langkah edukatif yang memberikan penyegaran hukum terhadap saksi dan korban

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi apreasiasi kegiatan sosialisasi dan desiminasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kegiatan sosialisasi dan desiminasi itu bertemakan, “Sinergi LPSK dan Masyarakat Sipil : Membangun Sistem Perlindungan Yang Inklusif Untuk Saksi dan Korban”, digelar di Hotel Astoria Mataram. Kamis (24/10/24)

Miq Gita sapaan akrab Sekda NTB, menyampaikan terimakasih kepada lembaga LPSK yang memilih NTB sebagai tuan rumah sosialisasi LPSK.

Menurut Miq Gita, kegiatan yang digelar oleh LPSK merupakan sebuah langkah edukatif yang memberikan penyegaran hukum terhadap saksi dan korban.

Keluar dalam bayang-bayang dan intimidasi oleh oknum atau pikiran-pikiran yang menakutkan dan lain sebagainya. Saksi dan korban mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara

“Benar bahwa saksi dan korban pada satu posisi akhirnya membutuhkan suasana keamanan, kenyamanan dan hak-hak hidup sebagaimana warga lainnya. Negara dengan menghadirkan LPSK ini tentu sebuah supremasi penghargaan akan hak asasi manusia,” terang Miq Gita

Miq Gita berharap setelah sosialisasi LPSK ini di tingkat daerah, dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, tersampaikan sebagai sebuah apresiasi penghargaan

Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, S.H., LL.M., mengatakan, kerja-kerja perlindungan di NTB secara umum pada tahun 2024 Januari hingga September LPSK sudah menerima 766 permohonan perlindungan dari korban dan saksi

“Sedangkan pada 2023 di NTB, kami sudah menerima 210 permohonan dan 2024 LPSK hingga bulan Agustus sudah menerima 104 permohonan perlindungan,” kata Sri Suprayati

Sri Suprayati juga mengatakan bahwa pada tahun 2024 pada semester 1 sudah sebanyak 131 orang, berdasarkan asal permohonan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di tahun 2023,

“Permohonan tertinggi berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 179 permohonan,” kata Sri Suprayati

Dalam kegiatan sosiali LPSK itu, pendiri Lokataru Fundations ini mengatakan tingginya permohonan perlindungan korban kasus TPPO asal Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diungkapkan institusi kepolisian.

Pihak kepolisian memperoleh pengaduan masyarakat dan melakukan upaya pencegahan keberangkatan korban ke Australia yang ditampung di penginapan di tempat yang berbeda.

“Apresiasi juga untuk pihak Kepolisian. Juga salah satu yang sangat memprihatinkan di NTB adalah memang maraknya kasus dispensasi pernikahan, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama NTB pada tahun 2023 tercatat 723 kasus, dan paling tinggi pada tahun tahun 2021 mencapai 70 persen,” katanya. Uba/her

Calon Gubernur Bisa Kehilangan Dukungan Pemilih Potensial

Kandidat atau calon gubernur yang terlalu lama hanya melakukan “testing the water” mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun dukungan awal

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 menyambut baik munculnya berbagai poros yang menampilkan pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur NTB tahun 2024.

Namun, Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, mengingatkan para pasangan kandidat atau pasangan calon gubernur itu agar tidak hanya membangun opini di kalangan elit. Ia menekankan bahwa terlalu lama “testing the water” dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti kehilangan momentum, Sabtu (13/04/24).

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 kini telah memasuki tahap resmi. Awal Mei, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka penyerahan dokumen kandidat perseorangan, sementara pendaftaran resmi kandidat akan berlangsung pada 27-29 Agustus 2024.

Analis politik yang akrab disapa Didu memperingatkan kandidat untuk tidak terlalu lama hanya melakukan “testing the water” karena mereka bisa kehilangan kesempatan membangun dukungan awal dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Poros kandidat calon gubernur dan wakil gubernur sudah mulai muncul di publik. Misalnya, ada Poros Tengah yang mengusung nama-nama besar dari Lombok Tengah, Poros yang menempatkan Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi sebagai magnet utama, dan berbagai kombinasi lainnya.

Didu menyarankan agar para kandidat atau calon gubernur segera memulai sosialisasi ke masyarakat, mendengar aspirasi mereka, dan melakukan kegiatan sosial. Dia juga menyarankan kandidat untuk memperkuat nama mereka di benak pemilih dan membangun tim pemenangan yang kuat.

Selain itu, kandidat harus memanfaatkan strategi kampanye jangka pendek dan panjang yang terstruktur. Mereka perlu hadir di acara masyarakat, memperkenalkan diri kepada pemilih, dan membangun konektivitas emosional dengan mereka. Kandidat yang bertemu langsung dengan masyarakat dapat mendengar masalah mereka dan menunjukkan empati, membangun ikatan yang kuat.

Sosialisasi langsung juga membantu kandidat memperkuat citra autentik mereka dan menciptakan pengalaman berkesan bagi pemilih. Ini dapat membedakan kandidat dari pesaing dan meningkatkan kesan positif yang mempengaruhi pemilih saat pemilihan berlangsung.

Didu menekankan pentingnya momentum dalam politik. Mereka yang memanfaatkan momentum akan menguasai panggung politik dan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilihan. ***

Bunda Lale: Terus Sosialisasikan Kendaraan Listrik

Bunda Lale berharap agar terus disosialisasikan karena banyak yang belum memahami pemanfaatan kendaraan listrik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Ketua TP – PPK Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang akrab disapa Bunda Lale, menerima audiensi dari PT. PLN UIW NTB dan Dinas ESDM Provinsi NTB, terkait peresmian SPKLU di Kantor Gubernur NTB, Jum’at (20/10/23).

Bunda Lale menghimbau agar sosialisasi kendaraan listrik kepada masyarakat terus dilakukan, mengingat banyak masyarakat yang masih belum memahami pemanfaatan dari kendaraan listrik lebih lanjut.

“Perlu terus disosialisasikan untuk penggunaan motor listrik, mungkin masih banyak pertanyaaan untuk penggunaan biaya dan kemanfaatannya, kelebihan dan kekurangan daripada kendaraan listrik dibandingkan motor biasa,” tutur Bunda Lale.

Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi NTB Niken mengatakan, kegiatan tersebut juga mendukung misi dari NTB. Pada tahun 2050 ditarget mencapai NTB Net Zero Emission atau nol emisi.

“Sesuai dengan target NTB, nol emisi pada tahun 2050, mengurangi kendaraan BBM dengan kendaraan listrik,” ujarnya.

Rencananya dilangsungkan launching Komunitas Sade atau Srikandi Elektrik yang merupakan komunitas motor listrik Srikandi, dalam waktu dekat.

Sebagaimana diketahui, konversi kendaraan konvensional ke kendaraan elektrik telah dicanangkan pemerintah, sebagai upaya pemerintah, dalam hal pengurangan emisi karbon bagi pelestarian lingkungan. ***

Sosialisasi Desa Peduli Penyiaran, Ini Pesan Bang Zul

Kegiatan sosialisasi peduli penyiaran harus membuat masyarakat bisa menikmati siaran yang sehat dan bebas hoax

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sosialisasi Desa Peduli Penyiaran (DPP) harus mampu memberikan feedback yang positif. Sehingga masyarakat bisa menikmati siaran dan berita yang sehat dan lain sebagainya.

Pesan itu disampaikan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul, saat menyampaikan sambutan sosialisasi itu.

Kata Bang Zul, sosialisasi Desa Peduli Penyiaran harus memberi manfaat bagi desa

Sosialisasi Desa Peduli Penyiaran diikuti oleh 175 Kepala Desa perwakilan dari 8 Kabupaten se NTB di Hotel Lombok Raya, Senin (19/06/23).

Kata Bang Zul, di era digitalisasi KPID harus lebih maju, bagaimana menyuguhkan program yang kreatif dan inovatif.

“Dan bermanfaat bagi desa, tentunya bisa menikmati siaran yang sehat dan tidak hoax,” kata Bang Zul.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy menyampaikan apresiasi kepada KPID NTB atas penyelenggaraan sosialisasi DPP.

Sehingga para Kepala Desa bisa bertemu dengan pimpinan lembaga penyiaran dan stakeholder lainnya.

Diceritakan Bang Najam sapaan akrab Kadis Kominfotik, selama mendampingi Gubernur, sejak di Biro Humas dalam kunjungan-kunjungan untuk menyapa masyarakat dusun hingga desa dari ujung Sape, terdapat banyak potensi untuk dikembangkan.

“Bila potensi-potensi desa yang dimiliki tidak disiarkan, hanya akan diketahui oleh segelintir masyarakat. Karenanya harus mengajak lembaga-lembaga penyiaran untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk kebaikan ekonomi dan pariwisata,” jelasnya.

Bang Najam menambahkan, dalam fungsi-fungsi pengawasan penyiaran supaya siarannya informatif edukatif sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat.

“Kenapa pentingnya para kepala desa ini karena lembaga penyiaran itu ada di wilayah masing-masing desa dari 70 lembaga penyiaran di NTB,” ungkapnya.

Pengawasan lembaga penyiaran

Dalam laporannya, Ketua KPID NTB, Ajeng Roslinda Motimori menyampaikan, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran tidak cukup dilakukan oleh KPID dan pemantau yang sudah ditempatkan diseluruh kabupaten/kota.

Pada era digitalisasi dan peralihan TV Analog menjadi TV digital banyak melahirkan lembaga-lembaga penyiaran baru.

“Berangkat dari itu, KPID membuat terobosan baru melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipan yang baru berbasis desa sehingga KPID mengeluarkan pedoman Desa Peduli Penyiaran yang pertama di Indonesia,” jelasnya.

Turut hadir Kepala Balmon Mataram, Kepala Beacukai, Direktur Penyiaran tv dan radio se NTB, Kadis Kominfotik kabupaten/kota, Tim Penyusun Desa Peduli Penyiaran dan tamu undangan lainnya.***

Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 ke Dusun Rumbuk, Lingsar

PPS Desa Batu Mekar langsung sosialisasi menemui warga, sesuai arahan Komisi Pemilihan Umum Lobar

LOBAR.LombokJournal.com `~ Sosialisasi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, ke tokoh masyarakat (Tomas) Dusun Rumbuk, Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar, hari Minggu (28/05/23).

Materi sosialisasi tahapan pemilu, antara lain Daftar Pemilih Sementara

Ketua PPS Desa Batu Mekar, Nursaid menyampaikan, materi sosialisasi seperti memutakhirkan data pemilih awal, hingga perbaikan data yang saat ini sudah menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

PPS perlu turun langsung menemui warga, sesuai arahan langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar.

Selain sosialisasi terkait kepemiluan, hal lain yang disampaikan yakni perlunya warga mengenal siapa saja anggota PPS Desa Batu Mekar. Sehingga warga tahu ke mana melapor bila namanya tidak masuk Daftar Pemilih.

Pemilu 2024 nanti terdiri dari Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Secara bersamaan dilaksanakan pula Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden Indonesia 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Terkait hal tersebut, Nursaid menjelaskan agar Tomas Dusun Rumbuk menyiapkan kader terbaik yang memiliki fisik kuat guna disiapkan jadi calon anggota KPPS.

Fisik yang kuat dirasa perlu agar ‘tahan banting’ menyelenggarakan Pemilu 2024 yang banyak menguras waktu, tenaga dan pikiran.

Selain Tomas PPS Desa Batu Mekar rencana mengunjungi para pemuda Dusun Rumbuk. Hal tersebut penting dilakukan mengingat 60 persen pemilih pada Pemilu 2024 nanti adalah pemilih baru yang sering disebut pemilih milenial.

Karena itu, sosialisasi ke pemuda menjadi hal penting yang harus dilaksanakan. ***