Pejabat administrator dapat memiliki kapabilitas yang baik, kemampuan dalam berkolaborasi, berinovasi, serta memiliki akuntabilitas kinerja

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan sarana bagi peserta untuk membuka dan mengembangkan perspektif kepemimpinan manajerial.

Ia mengatakannya saat membuka PKA Angkatan I  Tahun 2021 Provinsi NTB, di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB, Selasa (09/03/21).

Kegiatan PKA tujuannya membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin taktikal dan inovatif, pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  di instansinya.

Para ASN yang menjabat posisi pejabat administrator dapat memiliki kapabilitas yang baik, kemampuan dalam berkolaborasi, berinovasi, serta memiliki akuntabilitas kinerja.

32 orang peserta PKA yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi NTB dan KPU Provinsi NTB ini, diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Diklat ini penting, kita harus sama-sama memastikan protokol kesehatan Covid-19 harus tetap diterapkan” tegasnya.

Ketua Panitia Arifin, SH., MH selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial akan menilai, efektifitas penyelenggaraan pelatihan PKA tersebut dengan melakukan evaluasi kepada peserta, widyaiswara maupun terhadap penyelenggara.

Evaluasi terhadap peserta akan dilakukan oleh widyaiswara dan penyelenggara terhadap aspek akademik atau  penguasaan materi maupun aspek sikap dan perilaku yang meliputi integritas, etika kedisiplinan.

“Adapun evaluasi terhadap widyaiswara dan penyelenggara akan dilakukan oleh para peserta dengan cara mengisi kuisioner yang akan kami sebarkan kepada peserta. hasil evaluasi ini akan kami gunakan sebagai bahan untuk peningkatan kualitas pengelolaan pelatihan selanjutnya,” kata Arifin.

DiskominfotikNTB

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Gubernur NTB menandatangani MoU Bidang Kekayaan Intelektual

MATARAM.lombokjournal.com —

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.menekankan pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap suatu inovasi maupun suatu hasil produk. Hal itu menjadi prasyarat mutlak agar bisa bersaing pada kompetisi pasar global.

Persaingan di era digitalisasi saat ini, banyak terjadi pengklaiman terhadap hasil karya yang memiliki inovasi maupun kekayaan Intelektual,  suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

Jika HAKI ini tidak dijaga sangat merugikan orang-orang yang betul-betul menggagas dan menciptakan inovasi. Sebaliknya, jika perlindungan HAKI dijaga sangat membantu menjaga keberlangsungan inovasi, dan masyarakat bisa meraup keuntungan.

“Pencipta atau pemilik produk dapat memiliki hak untuk mematenkan karya atau produknya dan memperoleh keuntungan secara ekonomi dari hasil kreativitas,” kata Lalu Gita.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan penandatanganan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Gubernur NTB di Bidang Kekayaan Intelektual, di Hotel Aruna, Senggigi, Kamis (04/03/21).

Dikatakan, banyak produk-produk baik itu jasa, budaya, kesenian dan jenis lain yang dihasilkan masyarakat NTB, belum terdaftar pada HAKI. Dikhawatirkan produk-produk tersebut diklaim pihak-pihak lain, danmengkomersialisasikannya secara masif.

“Masyarakat kita harus difasilitasi dan dibimbing supaya memahami tentang pentingnya kekayaan intelektual ini,” harap Miq Gite sapaan Sekda.

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Kemenkum HAM NTB. Dengan banyaknya HAKI yang terdaftar, menjadi modal berharga bersaing dipasar global.

Pemrov. NTB menyampaikan apresiasi, di tengah pandemi Covid-19, sudah mengingatkan masyarakat untuk berbenah untuk segera melakukan kerja-kerja administrasi, mendaftarkan karya-karya intelektual yang dimiliki.

“Sehingga begitu Covid berlalu, sudah siap bertempur dalam kompetisi ekonomi global di masa yang akan datang,” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB,  Haris Sukamto, menegaskan, ia  tidak ingin warga NTB kecewa di kemudian hari, ketika apa pun yang dimiliki diklaim atau dipatenkan hak intelektualnya oleh daerah lain atau negara lain.

“Jangan sampai kita baru tergopoh-gopoh, saat orang lain mematenkan karya tersebut. Kenapa itu ada disana sedangkan itu milik kita,” tegasnya.

Sukamto mengajak merubah pola pikir, betapa pentingnya  melindungi kekayaan intelektual, guna mewujudkan kemajuan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual komunal maupun personal.

Seperti perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk pembangunan nasional khususnya di wilayah NTB.

“Sehinga penyebarluasan informasi di bidang kekayaan intelektual, untuk pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual, perlindungan hukum KI, pertukaran informasi dan data inventarisasi intelektual komunal dan personal dapat terlaksana dengan baik ,” tutupnya

Kegiatan ini dihadiri, Assisten I dan Asisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas dan Kepala Biro lingkup Pemprov. NTB, Direktur KI Kemenkum HAM NTB dan pejabat lingkup Kemenkum HAM NTB serta perwakilan kabupaten/kota se-NTB.

edy-Gery/Rr

Rencana pembangunan KIHT ini akan dibangun di lahan eks Pasar Paok

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB siap membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di lahan eks Pasar Paok Motong, Kecamatan Masbagik Lombok Timur.

Selain itu,  Pemprov juga segera membangun Terminal angkutan tipe B, untuk angkutan antar kabupaten dalam propinsi. Kedua rencana pembangunan infrastruktur pada tahun ini dinilai sangat strategis untuk pengembangan ekonomi.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi terkait kepastian pembangunan kedua fasilitas ini,  prosesnya sedang dikerjakan bersama Pemkab Lotim.

“Tinggal menyelesaikan administrasi aset karena anggarannya sudah ada untuk KIHT,” ujar Sekda di Kantor Gubernur di Mataram, Kamis (25/02/21).

Pemkab Lotim melalui Kabid Aset Pemkab Lotim mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan ini mengingat Lotim sebagai daerah penghasil tembakau terbesar penyumbang PAD. Dan lokasi penyeberangan Kayangan yang tepat berdampingan dengan Terminal tipe B.

Rencana semula terminal akan dibangun di Pringgabaya namun usulan agar dekat dengan pelabuhan Kayangan dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi terpadu di masa depan. Begitupula dengan pembangunan KIHT yang dapat meningkatkan produksi 41 UKM tembakau Lotim.

Rencana pembangunan KIHT ini akan dibangun di lahan eks Pasar Paok Motong yang dinilai berdampak baik untuk pendapatan daerah dan stabilitas pasar tembakau.

Asisten II, Ridwansyah menjelaskan, anggaran 15 miliar untuk KIHT tinggal digunakan dan harus terbangun tahap pertama tahun ini jika telah sesuai dengan aturan.

Terkait lokasi terminal, Ridwansyah menyarankan lokasi harus sesuai dengan manajemen transportasi agar termanfaatkan dengan maksimal.

jm

Untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing-masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya

MATARAM.lombokjournal.com –

Meskipun sempat tertunda, Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Provinsi NTB, akan dilaksanakan pada akhir Februari 2021 ini.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB L. Gita Aryadi penundaan pelantikan pejabat daerah yang sejatinya akan dilaksnakan pada 17 Februari mendatang ditunda, karena adanya keputusan dari pusat yakni dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekda mengataka, Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang bagaimana melaksanakn pelantikan ditengah pandemi.

“Hingga kini kita masih terua melakukan koordinasi dengan pusat, yakni tentang bagaiman mekanisme pelantikan atau tentang pemilihan pelaksna harian ( PLH )yang akan memimpin daerah sementara agar tidak terjadi kekosongan menjelang pelantikan” ujarnya, Selasa (16/02/21)

Menurut Sekda ,terkait dengan PLH itu opsi yang harus disiapkan juga, yakni untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing- masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya.

“Bila SK pelantikan belum keluar maka PLH yang akan bertugas, agar di tiap daerah tidak terjadi kekosongan pemimpin,” terangnya

Sudah diantisipasi PLH Sekda setempat,,namun demikian ada poin-poin yang harus dikonsultasikan sesuai dengan kondisi di daerah. Sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

Aya

Setelah ada surat penetapan tersangka dari Kejati, baru akan diusulkan Plt Kadistanbun ke Gubernur

MATARAM.lombokjournal.com –

Setelah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, Ir. HF ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan benih jagung oleh Kejaksaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum menunjuk pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadistanbun NTB.

Pemprov  masih menunggu surat penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Pemprov memastikan pelayanan publik di instansi tersebut tetap berjalan.

“Tentu ada mekanisme-mekanisme internal yang menjamin dan memastikan bahwa apa pun yang terjadi di suatu instansi, tidak akan mempengaruhi kinerja pelayanan publik,” kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi pada Kamis (11/02/21)

Sekda mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah agar program dan kegiatan di Distanbun NTB tetap berjalan.

“Tentu kami sudah menyiapkan jurus-jurusnya. Antara lain, harus ada tetap menjadi komando pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Gita mengatakan, pihaknya memberikan dukungan semangat kepada Kepala Distanbun NTB yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan bantuan benih jagung tahun 2017.

Sehingga, yang bersangkutan diminta berkonsentrasi menghadapi persoalan hukum yang sedang dijalani.

“Sebagai ungkapan simpati dan memberikan dukungan semangat kepada kolega kami. Tentu kami akan mendorong beliau berkonsentrasi menyelesaikan permasalahannya,” kata Gita.

Sekda berkomunikasi intens dengan Ir. HF, dan yang bersangkutan menyampaikan, apa yang menjadi temuan kerugian negara dalam kasus tersebut sudah dikembalikan oleh penyedia jasa.

“Itu laporan yang beliau sampaikan ke saya. Dan saya terus berkomunikasi sebelum-sebelum ini (ditetapkan sebagai tersangka). Dan memesankan juga hal-hal administratif, proses itu disimpan, dilengkapi. Dan saya tanya, beliau mengatakan sudah ada,” tutur Sekda.

Ketika ditanya apakah Pemprov akan memberikan bantuan hukum? Sekda mengatakan, sebagai bentuk empati untuk menguatkan semangatnya untuk fokus menyelesaikan permasalahan dihadapi.

“Dan selama ini kami koordinasi. Beliau melaporkan kepada kami dan kita diskusikan berbagai langkah-langkah,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan, setelah ada surat pemberitahuan mengenai penetapan tersangka dari Kejati, baru pihaknya akan mengusulkan Plt Kadistanbun ke Gubernur.

“Kami minta surat penetapan (tersangka) dari Kejati dulu. Baru kami usulkan calon pejabatnya (Plt) ke pimpinan,” katanya

Aya

Perbankan diajak membeli produk UMKM sebanyak-banyaknya

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM, agar produk UMKM NTB siap menyambut dan mengisi potensi pasar dari perhelatan event internasional MotoGP 2021.

Salah satunya melalui Bazar UMKM untuk pengenalan NTB Mall yang dirangkai dengan Window Shopping kalangan perbankan NTB, Sabtu, (06/02/21) di halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengungkapkan, kegiatan bazar dapat memantik UMKM lebih siap, baik dari segi kualitas dan kuantitas produk.

“Ajang ini merupakan pemanasan untuk melihat prodak-prodak UMKM kita, apakah layak tampil, memiliki daya saing dan siap untuk menyambut perhelatan besar MotoGP2021 atau tidak, sambil terus dievaluasi,” ungkap Miq Gite panggilan akrabnya saat membuka bazar.

Diingatkan Sekda, UMKM juga harus mau terus belajar meningkatkan kualitas dan hasil produk.

Menurutnya, tantangan UMKM adalah bagaimana bisa membaca potensi serta bisa memenuhi permintaan pasar dengan kualitas terbaik.

Miq Gite mengajak pihak perbankan, BUMN dan BUMD serta lembaga lain, bersama-sama dengan pemerintah juga dapat menunjukan keberpihakan dan dukungannya terhadap UMKM dengan membeli produk lokal NTB.

“Kegiatan ini sebagai wujud dari komitmen kita mendukung UMKM di daerah. Kita harus lakukan langkah-langkah progresif membantu UMKM. Sehingga spirit “Bela Beli Produk Lokal” dapat menggeliatkan ekonomi masyarakat di tengah wabah Covid-19,” ajak orang Miq Gite.

Perbankan belI produk UMKM

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, Heru Saptaji, mengatakan, perbankan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB akan mendukung  program bela beli produk UMKM lokal yang dicanangkan Pemprov NTB.

“Inilah bentuk keberpihakan perbankan terhadap UMKM,” kata Heru.

Di tengah pandemi, dengan keberpihakan inilah dapat memberikan harapan UMKM untuk terus berkarya. Ia mengajak perbankan untuk membeli produk UMKM sebanyak-banyaknya.

“Karena di tengah pandemi, inilah bentuk empati, kepedulian dan perhatian kita semua untuk menjaga kondisi perekonomian agar bisa tumbuh dan segera pulih dari keterpurukan,” harap Heru.

Apalagi, Provinsi NTB telah ditunjuk sebagai salah satu daerah yang dipilih untuk penyelenggaraan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Maret di Mandalika, Lombok Tengah

“Ini kesempatan bagi kita untuk menujukan produk buatan lokal, baik secara offline dan online kepada dunia,” kata Heru.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M,Si. Menjelaskan, kegiatan ini untuk pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19, dan sosialisasi keberadaan serta peran NTBMall.

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB pertama kali menyelenggarakan acara ini. Pengunjung yang dari gabungan perbankan langsung melakukan aksi beli produk di tempat.

“Ini merupakan salah satu cara kita mempromosikan UMKM NTB, karena tanpa aksi kita tidak maksimal,” kata Kadis Perdagangan.

Diakuinya, NTBMall sejak awal memang dihajatkan untuk mewadahi UMKM dengan berbagai varian produknya. Sehingga interaksi pelaku UMKM dan pembeli serta masyarakat pada umumnya lebih cepat dan mengetahui keberadaan Marketplace milik NTB.

“Dipastikan produk yang ada di NTBMall adalah asli hasil karya UMKM lokal di NTB,” tegasnya.

Begitu pun kualitas dan kuatitas produk sangat diperhatikan. Selama ini Dinas Perdagangan terus bersinergi dengan OPD dan lembaga lain untuk membina UMKM agar memiliki produk yang berdaya saing.

Bazar UMKM ini juga akan menghadirkan 161 UKM yang produknya telah ditampilkan di NTB Mall offline store, dan tambahan 23 UMKM yang menempati stand untuk display produk.

edy-fitrah@diskominfotik_ntb

Penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi tentang  Covid-19 dan vaksinasi terus dilakukan

MATARAM.lombokjournal.com —

Percepatan pembeian Vaksinasi yang tengah berlangsung menjadi harapan untuk menekan penyebaran Covid- 19, di tengah kian meningkatnya jumlah kasus positif baru.

Tentu saja, selain pemberian vaksinasi terus ditekankan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Hal itu terungkap dari rapat evaluasi pencegahan dan penanganan Covid 19 yang digelar Satuan Tugas Pemerintah Provinsi NTB bersama Satgas Kabupaten/Kota.

“Karena itu, diperlukan percepatan atau akselerasi pemberian vaksinasi di semua daerah di NTB”, ujar Kepala Dinas Kesehatan, H Lalu Hamzi Fikri, di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (04/02/21).

Dijelaskannya, untuk mempercepat vaksinasi, Pemerintah Daerah akan menambah vaksinator sejumlah 3000 orang dari 1800 yang sudah ada di lapangan untuk tiga juta penduduk NTB.

Upaya lain mengantisipasi lonjakan kasus baru adalah dengan melakukan tracing contact menggunakan rapid test antigen.

Seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan NTB, sasarannya lebih banyak dalam penanganan Orang Tanpa Gejala dan memiliki akurasi cukup tinggi. Ini bisa menjadi kebijakan strategis Satgas di daerah.

Dengan melonjaknya angka kasus baru, angka kematian karena terpapar Covid 19 di NTB sebesar 4,4 persen, berada di atas rata-rata nasional 2,8 persen dan 2,2 persen angka kematian global.

Demikian juga dengan realisasi kontak erat NTB juga tinggi sebesar 7,8 persen dari angka ideal 2 persen. dr. Fikri panggilan Kadikes menyarankan tracing contact antigen, karena korelasinya sangat erat mempengaruhi data lainnya terkait penanganan dan pencegahan.

“Saat ini situasi pandemi yang meningkat belum menunjukkan trend puncak, apalagi menurun,” jelas dr. Fikri.

Strategi lainnya, ia mengingatkan Satgas kabupaten/ kota terkait kebijakan konversi kamar rumah sakit sebesar 30 persen untuk ruang isolasi. Begitu pula dengan protokol Kesehatan, ditekankan untuk menghindari, mengurangi dan membatasi kerumunan.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Korem 162/WB berharap, rapid antigen bisa dilakukan sampai ke warga desa melalui Satgas Covid-19 kelurahan/desa.

Dari rapat evaluasi tersebut, baru Satgas Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat yang mengakui telah mendorong Pemerintah Desa untuk penganggaran pembentukan Satgas desa sesuai PerMenDes.

Sosialisasi ditingkatkan

Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengingatkan, agar penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi tentang  Covid-19 dan vaksinasi terus dilakukan.

Begitu pula dengan surat edaran Gubernur tentang pembatasan kegiatan masyarakat untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

“Kita tetap berharap ada langkah strategis baru yang bisa segera mengeluarkan kita dari pandemi, selain upaya dan ikhtiar yang sudah kita lakukan selama ini”, ujar Sekda.

Dalam rapat evaluasi tersebut, seluruh perwakilan Satgas kabupaten/ kota yang mengikuti melalui video

Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur diminta mengantisipasi kegiatan Bau Nyale pade Maret mendatang, agar tidak menimbulkan kerumunan warga masyarakat saat melakukan tradisi tahunan tersebut.

jm@DiskominfotikNTB

Masyarakat diharap tidak paranoid dan menganggap vaksin ini berbahaya

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengungkapkan, Pemprov akan menjadi garda terdepan dan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai vaksin Covid-19.

“Apa yang kita lakukan adalah wujud negara hadir sebagai garda terdepan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat kita mengambil peran perdana untuk melakukan vaksin covid-19 ini,” tutur Sekdan yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Forkopimda, Pejabat Teknis yang menangani Kesehatan dan Tokoh Agama atau Tokoh masyarakat akan divaksin Covid-19.

Rencananya vaksinasi ini akan dilakukan di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB pada Rabu, 14 Januari 2020, sambil menunggu BPOM menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) yang sesuai kaidah akademis dan standar WHO.

Komitmen keseriusan ini dinyatakan (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam rapat persiapan pelaksanaan pemberian vaksin perdana yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Provinsi NTB, Senin (11/01/21).

Miq Gita sapaan akrabnya berharap, agar masyarakat tidak paranoid dan menganggap vaksin ini berbahaya. Terlebih dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI tentang kehalalan dan kesuciannya, sambil menunggu izin penggunaan dari BPOM.

Menurutnya, melalui vaksinasi perdana ini diharapkan masyarakat dapat percaya tentang keamanan vaksin Sinovac serta yakin tentang pentingnya vaksinasi mengingat pandemi Covid-19 sudah memasuki gelombang kedua.

Sehingga ia menghimbau agar berbagai informasi hoax dan tidak benar dapat diminimalisir agar tidak menimbulkan ketakutan.

“Agar kita perangi hoax-hoax ini agar tidak diterima begitu saja oleh masyarakat,” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., memaparkan kesiapan teknis vaksinasi perdana.

Menurutnya, sebelum dilakukan vaksinasi akan dilakukan proses skreening terlebih dahulu.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik, karena sebagaimana penjelasan Kadis Kesehatan, ada 15 penyakit yang jika seseorang memilikinya, maka ia tidak dapat diberikan vaksin Covid-19.

“Kita betul – betul akan melakukan cek up awal agar tidak terjadi mis” jelas dr. Eka.

Beberapa kondisi masyarakat yang tidak bisa  diberikan vaksin covid-19, yakni Pernah terkonfirmasi menderita covid-19, ibu hamil dan menyusui, menjalani terapi jangka Panjang terhadap penyakit kelainan darah, penderita penyakit jantung, penderita penyakit autoimun, penderita penyakit saluran pencerna kronis, penderita penyakit hipertiroid, penderita penyakit kanker, penderita diabetes melitus, penderita HIV dan penderita penyakit turberkulosis.

Eka juga menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan 400 vaksinator dari tenaga kesehatan yang berasal dari RSU Provinsi NTB, RSAD , RS Bhayangkara dan Puskesmas Mataram.

“Persiapan vaksinator yang dilatih, hari ini sudah masuk ke pelatihan ke – 2 sampai tanggal 13 sudah selesai pelatihannya,” jelas dr. Eka.

Sher@Diskominfotikntb