Proses mencari Sekretaris Daerah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Proses rekrutmen  Sekreraris Daerah (Sekda) Provinsi NTB tengah berlangsung. 10 kandidat berjuang menjemput takdir. Ikhtiar menjadi yang terbaik. Untuk ditetapkan menjadi Sekda XIV di Provinsi NTB.

Proses seleksi diumumkan secara terbuka. Melalui portal nasional SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara).  

BACA JUGA :  Desa Berdaya, NTB Tangani 106 Desa Prioritas

Mekanisme mencari Sekretaris Daerah ini memberi kesempatan yang luas kepada semua ASN untuk berkarier secara terbuka. Baik calon internal maupun  eksternal.  Bila memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Mekanisme Open Management ini diharapkan  meningkatkan transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan tinggi ASN.

Dalam seleksi,  selain proses administrasi, kandidat Sekretaris Daerah juga harus melewati test kompetensi.

Seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kemudian  dilakukan assesmen kompetensi yang lebih mendalam.

Seperti psikotes, pembuatan dan presentasi “visi-misi’,  leaderless group discussion atau wawancara berbasis kompetensi.

Secara normatif tujuan utama dari proses mencari Sekretaris Daerah ini adalah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dengan sistem meritokrasi, pengangkatan dan promosi jabatan ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Bukan pada faktor politik atau nepotisme. 

Proses seleksi Sekretaris DaERAH, selalu menjadi perhatian publik. 6 tahun lalu, kompetisi mencari  Sekda XIII Prov NTB diwarnai isu dan spekulasi bernada pesimistis. Seakan hasil  seleksi sudah ada sebelum kompetisi itu dimulai. 

BACA JUGA : Cuaca Ekstrem, BPBD NTB Pimpin Komando Terpadu

Yang akan terpilih adalah calon Sekda yang memiliki kedekatan dan ikatan emosional formal – infornal paling kuat dengan  “user” ( baca : Gubernur – Wakil Gibernur ). Proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Fakta akhir berbicara lain.

Kini,  narasi isu dan spekulasi bergeser. Spekulasi yang menyeruak kepermukaan, apakah Sekda XIV Prov NTB  mendatang, produk lokal ataukah barang import ? 

Diksi ini dalam mekanisme open managemen seharusnya tidak boleh ada lagi. Karena semua ASN dimanapun tempat pengabdiannya berhak mengikuti kontestasi mengisi jabatan tinggi ASN itu. 

Buku the world is flat karya Thomas L Friedman, setidaknya menginspirasi kehidupan kini dan mendatang bahwa dunia sudah datar ( Sasaq : dunie wah asah ).  Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan memungkinkan orang-orang berkompetisi secara global.

Namun faktanya, tidak sedikit aspirasi tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis pergerakan yang memperjuangkan bahwa Sekretaris Daerah bukan petugas administrasi pembangunan daerah belaka. Sekda adalah representasi dan  simbolisme rasa dan semangat kedaerahan. Karenanya, harus ada affirmative action untuk putra daerah.

Lalu bagaimana dan siapakah kira-kira yang akhirnya terpilih menjadi Sekda XIV Prov NTB ke depan ?

Peran Sekretais Daerah (Sekda)

Sekda adalah sosok penting di balik layar pemerintahan daerah. Sekda bukan hanya mengurus administrasi. Sekda juga memainkan peran vital sebagai Stabilisator, Eksekutor, Komunikator, Dinamisator, dan Akselerator ( SEKDA ) pembangunan daerah. 

6 tahun lalu, ketika menyampaikan “visi misi” saya mencoba memaparkan makna Sekda yang SEKDA ini. Sebagai Stabilisator, Sekda bertugas menjaga stabilitas dan keseimbangan organisasi. Sekda memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan lancar dan efektif, serta mengatasi potensi konflik atau gangguan yang mungkin timbul. 

Konflik bisa terjadi di internal organisasi misal antara Gubernur dengan Wakil Gubernur, konflik ego sektoral OPD, Konflik Pimpinan OPD dengan staffnya dan sebagainya. Konflik eksternal berpotensi terjadi antara pemerintah provinsi dengan organisasi diluarnya seperti Forkopimda, DPRD,  Instansi vertikal di daerah, pemerintah Kabupaten / kota, Pers, LSM, Ormas, Orpol bahkan juga dengan masyarakat terkait suatu kebijakan publik. Potensi konflik ini harus mampu di deteksi dini, dikanalisasi dan dicarikan solusinya yang terbaik.

BACA JUGA : Manajemen Usaha Masyarakat Adat (KUMA)

Sebagai Eksekutor, Sekda bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Sekda  mengkoordinasikan berbagai instansi dan memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana. Sekda sebagai Ketua TAPD, sebagai Ketua Baperjakat, anggota BOC di BUMD, ketua DPKP, dan berbagai jabatan penting lainnya,  bertanggung jawab merancang / menyiapkan, melaksanakan keuangan daerah, penataan dan pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan asset, tata laksana, tata kerja hal-hal terkait unsur-unsur managemen ( man, money, methode, material, machine )

Sebagai Komunikator, Sekda menjadi jembatan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sekda berkewajiban  menyampaikan informasi, mendengarkan aspirasi, dan membangun hubungan baik. Sekda menjadi ventilasi keluar masuknya informasi publik yang sehat, segar,  mencerdaskan dan mencerahkan

Sebagai Dinamisator, Sekda memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Sekda menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Sekda tidak hanya bekerja dalam konteks sebagai unsur government tapi berada dalam spektrum collaborative governance. Kolaborasi hexa helix ( pemerintah, akademisi, bisnis, media, masyarakat, NGO dll ) harus benar-benar mampu diramu dengan baik demi kemajuan pembangunan daerah.

Sebagai Akselerator, Sekda mempercepat proses pembangunan daerah dengan mengidentifikasi peluang, mengatasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi. Sekda secara tehnis harus mampu memilih dan memilah skala prioritas kebijakan dan program untuk  mendukung tugas fungsi Gubernur / wakil gubernur yang secara politik berjuang memajukan pembangunan daerah dan mesejahterakan masyarakat sesuai janji kampanyenya.

Untuk menjadi Sekda sebagai pembantu Gubernur – Wakil Gubernur yang baik, diperlukan kemampuan manajerial, komunikasi, dan kepemimpinan yang kuat, serta integritas dan komitmen tinggi. 

Menakar Peluang

Dari 10 kandidat yang berkompetisi saat ini siapakah yang  berpeluang menjadi Sekda difinitif ?

Lepas dari pro – kontra diksi lokal atau import dan ibarat pemain sepakbola, siapakah  calon sekda dari 7 pamain lokal ( dari lingkup pemprov NTB ), 1 pemain debutan promosi ( dari Kabupaten ), 1 pemain naturalisasi (  berkiprah di pusat – pulang kampung membela / membangun daerahnya ) dan 1 orang pemain asing yang akan terkontrak ( pejabat karier di BPKP ) yang akan menjadi sekda difinitif ? 

Bicara kemungkinan, tentu semua calon memiliki peluang kemungkinan yang sama untuk menjadi Sekda difinitif. 7 orang pemain lokal ini adalah pejabat yang sudah malang melintang di berbagai posisi penugasan.

7 pemain lokal ini saya kenal dengan baik. Saya tahu keunggulan, kelebihan dan juga kekurangannya. Mereka adalah pimpinan OPD Pemprov NTB ketika saya sebagai Sekda NTB sejak 19 Desember 2019 hingga 24 juni 2025.  

Keunggulan pemain lokal,  tentu sudah sangat paham dengan anatomi pemerintah provinsi NTB. Mereka secara empirik sudah sangat  paham dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan ( baca : SWOT ) membangun NTB. Mereka tidak perlu berlama-lama melakukan orientasi tugas. Tinggal mengikuti dan menyesuaikan diri dengan style kepemimpinan dan direktif Gubernur – Wakil Gubernur. 

Sebagai senior tentu saya bangga dan bahagia bila yang terpilih adalah salah satu dari tujuh pemain lokal ini. Ibarat seorang guru,  akan bangga bila murid-muridnya bisa berprestasi bahkan jauh melampaui capaian prestasi gurunya.

Bila 7 pemain lokal belum beruntung, saya berpesan agar tetap tunjukkan kinerja terbaik. Jangan lelah untuk mengabdi demi NTB.  Terus cintai dan kawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi NTB. 

Atau membuka opsi baru ?  Kembangkan karier di pusat. Bukankah Dr. Najamudin misalnya, pernah berkeinginan untuk hijrah ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat ? Demikian juga dengan yang lainnya. 

Segera susul Ir. Julmansyah MSc yang sebentar lagi mungkin promosi menjadi salah seorang Dirjen di Kementerian Kehutanan. Dalam proses akselerasi pembangunan, NTB butuh banyak aktor / agen yang memiliki akses langsung  dengan dan atau berada didalam struktur pemerintah pusat.

Calon Sekda Taufik ST MT ( Kepala Bappeda Kab. Bima ), laksana pemain transfer debutan baru dari kabupaten yang akan promosi ke tingkat provinsi. Ia tentu kandidat yang potensial. Jika terpilih, butuh  waktu untuk memahami spektrum tugas sebagai Sekda Provinsi. Butuh waktu  orientasi yang lebih lama untuk memahami anatomi pemerintahan di tingkat provinsi dengan segala dinamika dan problematikanya. Kalaulah gagal, ini momentum baik untuk segera hijrah mengisi eselon 2 di Pemprov NTB sebagai bekal kontestasi Sekda berikutnya.

Dr. Ahmad Saufi, junior saya di SMANSA Mataram, mantan pegawai Bappeda NTB.  Kalo boleh saya analogikan sebagai pemain naturalisasi dalam sepak bola. Latar belakang pendidikan S2 di Australia dan S3 di Jerman dan kiprahnya 

menjadi eselon 2 di kemenko PMK, tentu modalitas yang kuat untuk membangun NTB kedepan. Net working nasional dan internasional sudah dimilikinya.

Tapi andai gagal,  ini asset NTB untuk terus berkiprah di pusat. Semoga segera menjadi Deputy, Dirjen bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi orang sasak pertama yang duduk di kabinet di masa-masa mendatang. 

Abul Chair AK,  Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Saya sudah tahu tapi saya belum kenal calon Sekda  kelahiran Sumenep ini. 

Saya sempat bertanya dalam hati, apakah calon Sekda ini anak cucu atau punya tautan darah dengan R. Ruslan Tjakraningrat – Gubernur pertama NTB yang juga berasal dari  Sumenep ? Sehingga terobsesi ingin ikuti jejak pengabdian pendahulunya di Bumi Gora ini ?

Ataukah inisiatif sendiri 

berani mencoba peruntungan karier di NTB ? Atau alasan-alasan subyektif lainnya. 

Publik lalu mereka-reka.mencermati ciri-ciri dan cara-cara pengisian jabatan di beberapa tempat strategis yang sudah terjadi di rezim  sekarang ini seperti pengisian di jajaran komisaris dan direksi Bank NTB Syariah maupun inspektur Provinsi, bisa jadi peluang Abul Chair cukup besar untuk menjadi Sekda difinitif.

Bila ia yang akhirnya jadi Sekda definitif, pengalamannya sebagai pejabat yang selama ini  berjibaku dengan urusan pengawasan keuangan dan pembangunan  tentu akan dimanfaatkan oleh “user” untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Dengan menekan anomali administrasi keuangan. Agar tidak terjadi praktek koruptif yang berujung di APH.

User bisa jadi juga berharap agar ruang fiskal NTB yang terbatas, dibawah pengelolaan dan pengawasan yang baik akan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta fokus mengawal visi NTB Makmur Mendunia.

Kalaulah nanti terpilih, Abul Chair tidak hanya harus mampu menunjukkan  kepiawaiannya dalam mengawal dan mengeksekusi ( Eksekutor ) keuangan daerah tapi harus segera membaur menjalankan peran kesekdaan lainnya sebagai stabilisator, komunikator, dinamisator dan akselerator pembangunan daerah. 

Panggilan tugas mengabdi ke NTB tentu bukanlah hadir untuk bertahta di menara gading kesekdaan. Dibutuhkan pembuktian dan kerja keras bahwa sebagai pemain import ia memang layak terpilih karena jejak kompetensi, kapasitas dan integritas diri yang terbaik.

Bagi kandidat Sekretaris Daerah yang belum beruntung, bila persyaratan usia masih memungkinkan,  tunggu dan siapkan diri untuk ikuti kompetisi kembali 2 atau 3 tahun mendatang. Anggaplah kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda.

Selamat tahun baru. Selamat datang Sekda baru dengan harapan, peluang dan  tantangan baru.

Puyung, 1 Januari 2026.

Penguatan sinergi dan kolaborasi sangat penting agar berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan optimal, termasuk percepatan penurunan stunting

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pertemuan  Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pejabat defenitif Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, menjadi momentum penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan BKKBN dalam berbagai program kependudukan dan keluarga berencana.

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov NTB Serap Aspirasi Warga 

Sekda NTB yang akrab disapa  Miq Gita menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi dan BKKBN, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, pencegahan stunting, serta pemberdayaan keluarga.

“Apapun kita harus kolaborasi, lanjutkan program stunting, revitalisasi Posyandu  penilainnya bagus, terus di kawal,” ujar Miq Gita di ruang Sekda, Kamis, (06/02/25).

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si menyampaikan berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan termasuk upaya percepatan penurunan stunting untuk terus mendampingi sampai usia dua  tahun. 

Atau sampai tidak terindikasi stunting, Posyandu Keluarga, dan Genting (Gerakan orang tua asuh cegah stunting). 

Dia menjelaskan, perlunya dukungan dari berbagai pihak agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif.

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

“Stunting menjadi program prioritas, ciri khas NTB belum ada di daerah lain, Bhakti stunting menjadi program yang sangat positif.” jelas Kepala Perwakilan BKKBN NTB. 

Selain membahas program strategis, pertemuan tersebut  juga menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi kendala di lapangan. 

Miq Gita menegaskan, bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya mendukung dan memfasilitasi berbagai program BKKBN agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat NTB.

Di akhir pertemuan, Miq Gita mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat 

Miq Gita menegaskan penguatan sinergi dan  Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai hasil yang lebih optimal demi masa depan generasi NTB yang lebih sehat dan sejahtera,” tutupnya.pnd/her

Sekda NTB menyampaikan harapan berbagai event sport tourism bisa mendongkrak ekonomi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si menyampaikan bahwa berbagai event sport tourism di Provinsi NTB harus menjadi momentum pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Data Statistik, Provinsi NTB dari tahun 2021 – 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi 7,76 persen.

“Salah satu andil daripada pencapaian ini adalah terselenggaranya event MotoGP, serta berbagai Event pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, dan kita akan menyambut event  MXGP Samota yang akan berlangsung 26 Juni mendatang, secara perlahan tapi pasti sudah dilakukan,” tutur Sekda NTB.

Ia menyampaikan itu saat menyampaikan sambutan acara Launching Bank NTB Syariah 10K Samota di Atrium Lombok Epicentrum Mall (LEM) Mataram, Selasa (17/05/22).

BACA JUGA: Wisatawan Mulai Berdatangan ke Obyek Wisata Senaru

Miq Gite panggilan akrab Sekda NTB, juga memberikan apresiasi kepada Bank NTB Syariah karena telah menyelenggarakan event lomba larok 10k dan  sekaligus menyambut event Motocross Grand Prix (MXGP) Samota. 

“Atas nama pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan apresiasi kepada Bank NTB ini yang menyelenggarakan event 10k Samota,” ucapnya.

Launching Bank NTB Syariah 10K Samota dihadiri oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB Farid Ghozali, Atlet Atletik andalan NTB Ridwan serta Komandan Lapangan Motocross Grand Prix (MXGP) Samota Sumbawa, Ir. H. Ridwan Syah, MTP.

Ketua Pasi NTB, Farid Ghozali menjelaskan, tujuan utama dari lomba lari Bank NTB Syariah 10K Samota yaitu mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan MXGP Samota. Serta Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan peduli kesehatan. 

Lomba lari ini sekaligus m,empromosikan potensi pariwisata di NTB dan meningkatkan pertumbuhan masyarakat.

Menggali potensi atlet

“Peserta dibuka secara berjenjang mulai dari pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA hingga jenjang Internasional,” tuturnya. 

Total hadiah Bank NTB SYARIAH 10K Samota sebesar Rp 1 miliyar, dan doorprize menarik lainnya. 

BACA JUGA: Generasi Sasak, Orisinalitas dan Kemajuan Berjalan Seiring

Mulai dari sepeda motor hingga hadiah umrah untuk 5 orang yang beruntung. Rute Start dan Finish di area jembatan Samota menuju area sirkuit MXGP yang akan dimulai dari pukul 06.30 – selesai.

Diharapkan, seluruh komponen masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyukseskan NTB Syariah 10k Samota dan bisa mendaftar secara online maupun offline.

“Untuk peserta sendiri nanti bisa mendaftar secara online maupun offline. Nah untuk offline ini kami buka di beberapa tempat seperti di LEM dan beberapa tempat di Pulau Sumbawa.” ungkap Farid. ***

Pelantikan pejabat fungsional untuk menghadirkan sosok ASN yang secara kelembagaan kecil, lincah dan poduktif

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sebanyak 605 orang pejabat fungsional di lingkup pemerintah Provinsi NTB, terdiri dari pejabat eselon III pengawas dan eselon IV administrator yang telah dialihkan menjadi pejabat fungsional, dilantik Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, Kamis (30/12/21).

Pelantikan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

“Direktif kebijakan bapak Presiden RI, Joko Widodo untuk menghadirkan sosok ASN yang secara kelembagaan kecil, lincah dan produktif dengan memperbanyak, memperkaya jabatan – jabatan fungsional yang harus diisi oleh ASN – ASN yang kompeten dan profesional kedepannya,” tutur Miq Gite sapaan akrabnya saat memberikan sambutan pada acara pelantikan yang berlangsung di Kantor BKD Provinsi NTB, Kamis.

Miq Gite mengatakan, ke depan birokrasi akan lebih efektif.

Namun bagi para ASN yang mengalami proses migrasi dari jabatan struktural menuju jabatan fungsional, secara teoritis jabatan fungsional bukan terminal akhir dalam proses pengembangan karir ASN, sesuai kapasitas , kompetensi dan kebutuhan organisasi.

BACA JUGA: Sambut Kapolda Baru, Gubernur Ingatkan Pentingnya Kekompakan

“Ini adalah langkah awal, dari sebanyak 605 orang pejabat masih ada beberapa kurang lebih 50  orang datanya masih berkesesuaian dan masih akan dilakukan pesetujuan pernyetaraan, masih ada gelombang–gelombang pengukuhan,” kata Gita.

Selaras dengan Miq Gite, Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. Muhammad Nasir mengatakan, seharusnya dilantik sebanyak 742 orang pejabat, namun ada beberapa jabatan yang masih perlu di konfirmasi kembali.

“Beberapa jabatan yang harus dikonfirmasi dan pada akhirnya  semua akan kita lakukan pernyetaraan,” pungkasnya.

BACA JUGA: Program Zero Waste di Sekolah Membentk Karakter Siswa

Nasir juga mengungkapkan, dengan pengangkatan sebagai fungsional ini sangat luar biasa, tidak perlu lagi ada uji kompetensi dalam pengangkatan tetapi semua sudah disetarakan, sehingga nanti angka kredit yang akan disesuaikan. ***

Kirab Pataka atau lambang daerah NTB tahun 2021 merupakan rangkaian refleksi terbentuknya NTB, apa yang sudah kita lakukan kegagalan dan keberhasilan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Optimisme terus menebarkan semangat di tengah situasi NTB yang sedang dilanda berbagai musibah, dilakukan dengan kirab lambang daerah atau Pataka NTB tahun 2021

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. L. Gita Ariadi, mengungkapkan semangat optimisme harus terus digalakkan, meski tiap tahun muncul berbagai musibah.

“Kita harus mampu selalu sesuai misi pertama, yakni NTB Tanggguh dan Mantap. Rakyat tetap Tangguh di tengah musibah yang terjadi, dan kita jadikan pelajaran,” kata Sekda.

Hal itu disampakan Lalu Gita usai melakukan upacara penyerahan Pataka NTB ke Kabupaten Bima yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD tingkat Provinsi NTB,  di Lapangan Bumi Gora NTB, Jum’at (10/12/21).

BACA JUGA: Sekda Dukung Program Duta Konservasi 100.000 Pohon

“Kita dilanda berbagai musibah, sejak tahun 2018 terjadi gempa bumi, tahun 2019 proses recovery, 2020 adanya wabah virus Covid-19, tahun 2021 tepatnya di akhir tahun pergantian cuaca terjadinya  banjir, longsor dan sebagainya,” tuturnya.

Miq Gite menceritakan, 63 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1958 Provinsi Bali, NTB dan NTT resmi dibentuk melalui Undang – Undang Dasar No. 64 Tahun 1958.

“Hari Ulang tahun itu maknanya dua, adalah forum refleksi apa yang sudah kita lakukan kegagalan dan keberhasilan, kalau musibah bagaimana kiprah–kiprah kita dalam mengelola alam.

“Bencana ini terjadi apakah semata dari atas, atau ada kesalahan kita dalam mengelola alam,” kata Sekda.

Menurutnya, hal itu harus dijadikan bahan refleksi sekaligus bahan antisipasi kita terus berjalan ke depan.

“Bagaimana menyiapkapkan  diri untuk NTB Gemilang,” tuturnya.

BACA JUGA: Wagub Apresiasi 26 OPD Informatif di Pempov NTB

Kirab Pataka NTB merupakan rangkaian HUT NTB yang melambangkan kesatuan Kabupaten Kota sebagai bagian dari Provinsi NTB.

Miq Gite mengatakan, Kirap Pataka ke 63 akan menebarkan semangat optimisme di seluruh Kabupaten/Kota se – NTB.

“Kewilayahan NTB sebanyak 10 Kabupaten/Kota dan semangat optimisme harus membara di masyarakat NTB,” tutur Miq Gite.

Mas

Hasil pendapatan di NTB betul betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah, bukan hanya disimpan di bank

MATARAM.lombokjornal.com ~ Evaluasi serapan anggaran Provinsi NTB tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), sisi pendapatan NTB  sedikit di bawah rerata nasional (74 persen).

Di sisi pembelanjaan terhadap pendapatan,  Provinsi NTB di posisi ke 9 nasional dengan ratio 95,05 persen.

Dan pembelanjaan bersama seluruh kabupaten/kota, juga berada di posisi 9 nasional dengan ratio 92,75 persen.

Itu artinya apa?

“Artinya hasil pendapatan di NTB betul betul dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah, bukan hanya disimpan di bank,” jelas Sekertaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Ukir Sejarah, Catat Juara Baru WSBK

Lalu Gita mengatakan itu bersama TAPD saat mengikuti evaluasi serapan anggaran 2021 oleh Kemendagri dan Kemenkeu, Senin (22/11/21).

Selain itu, Sekda menjelaskan Kota Mataram berada di posisi 13 dari seluruh kota di Indonesia.  Untuk kategori kota, Kota Bima berada di urutan ke 8, dan Kota mataram urutan ke 10.

BACA JUGA: Jelang MotoGP 2022, Ini Masukan Positif Dari Penonton

“Hasil evaluasi ini cukup baik namun harus terus dimaksimalkan. Agar pendapatan daerah bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tutur Miq Gite.

Ast

Diskominfotikntb

Setelah sukses meraih prestasi sembilan besar di PON XX di tanah Papua, Gubernur NTB mulai canangkan target masuk lima besar tahun 2028, bila NTB jadi tuan rumah PON XXII

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rasa syukur, bangga dan bahagia terlihat jelas di raut wajah Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc dan ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati SE MSc.

Ekspresi yang sama juga tampak di wajah Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah MPd, anggota Forkopimda Provinsi dan semua yang hadir pada acara penyambutan kepulangan atlet PON XX.

Penyambutan para ksatria olahraga yang sukses berlaga di PON XX di tanah Papua itu, diadakan hari Minggu (17/10/21) di halaman Kantor Gubernur NTB.

Dalam suasana euforia, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para atlet, pelatih dan official yang semuanya sudah berjuang maksimal. Capaian 15 emas, 11 perak dan 12 perunggu serta berada di peringkat 9 nasional adalah sebuah capaian yang patut disyukuri dan dibanggakan.

BACA JUGA: Selamat Datang Sang Juara

Selain apresiasi, 3 point penting juga disampaikan Gubernur dalam sambutannya.

Pertama, bonus untuk atlet. Kedua, perhatikan masa depan atlet. Ketiga, canangkan target masuk 5 besar nasional bila kelak tahun 2028, NTB bernasib jadi tuan rumah PON XXII.

Memang Pemerintah Propinsi NTB saat ini sedang berjuang keras menjadi tuan rumah kembar bersama NTT atau bersama Pemprov Sunda Kecil – Provinsi Bali, NTB dan NTT.

Setelah PON XX Papua, PON berikutnya akan diadakan di Propinsi Atjeh dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Mengingat tahun 2024 tahun politik momentum penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak, bisa jadi PON XXI diundur ke tahun 2025.

Seperti halnya PON XX Papua mestinya dilaksanakan tahun 2020. Berhubung tahun 2020 Republik ini dilanda Covid 19 maka pesta olahraga nasional empat tahunan itu ditunda ke tahun 2021.

Lalu apa yang harus dilakukan pasca suka cita penyambutan atlet PON XX Papua?

Terkait pemberian bonus, Pemerintah Provinsi NTB sedang berjuang keras memenuhinya sebagai apresiasi atas perjuangan yang dilakukan para atlet. Para patriot olahraga memang luar biasa. Mereka sudah tunjukkan wirage, wirase, wirame yang prima.

Pertama, mereka berjuang mengendalikan emosi diri agar tetap tampil penuh konsentrasi. Kedua, berjuang mengalahkan musuh di depan mata. Ketiga, berjuang melawan Covid-19 atau di-‘covidkan’. Keempat, berjuang melawan takut adanya ancaman gangguan keamanan di tanah papua.

Pemberian bonus juga bisa bermakna stimulus agar ke depan, atlet terus termotivasi menunjukkan prestasi terbaiknya. Pèmberian bonus kepada atlit, tiap daerah berbeda-beda. Tèrgantung kemampuan keuangan masing-masing. Pemberian bonus mempedomani berbagai ketentuan yang ada. Termasuk merujuk Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Inonesia nomor 21 tahun 2020 atau ketentuan lainnya.

BACA JUGA: Membanggakan, NTB Meraih Peringkat 9 STQ XXVI di Maluku

Menyangkut masa depan atlet, Gubernur memberi atensi khusus. Atlet harus memiliki masa depan yang bagus. Jangan sampai atlet dipuja bagai dewa kala jaya tapi merana dihari tua. Karenanya Gubernur berjanji memfasilitasi atlet ke dunia kerja baik di jajaran Pemerintah Daerah, BUMD maupun institusi lain.

Beberapa atlet bahkan ada yang langsung minta dan siap bergabung menjadi KOWAD maupun Polwan. Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK MH dan Danrem 162 Wirabhakti, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani langsung merespon dengan sigap untuk diprioritaskan.

Selanjutnya, pasca PON XX apa yang harus disiapkan? Menghadapi PON XXI mau tidak mau kita harus mulai persiapan sejak tahun 2022. Mengapa demikian ?

Pertama, banyak atlet kita yang “Peak Performance” nya sudah lewat dan bisa jadi prestasi terakhirnya di PON XX. Secara alamiah kemampuan fisik dan mental atlet akan menurun. Atlet yang akan pensiun harus dicari gantinya.

Misalnya untuk bola voli putri, akan terjadi regenerasi. Ajang pencarian bibit atlet muda berbakat harus segera di lakukan dan ditangani dengan baik. Kejuaraan dan pertandingan singleevent dan multievent secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus diagendakan dan terjadwal dengan baik.

Kini pengurus Cabor harus kerja keras mengangkat atlet lapis junior menjadi tumpuan melalui pelatda terprogram dalam 3 tahun ini.

Kedua, harus segera dilakukan evaluasi yang cermat untuk proyeksi target ke depan. PON XX memberi pesan kuat ada cabor yang tetap produktif sebagai langganan medali emas seperti volly pantai, tinju, atletik.

Ada cabor yang memberi kejutan baru yang tidak terlalu diunggulkan sebelumnya yaitu Balap Motor. Ada pula cabor yang dulunya selalu jadi pundi-pundi medali emas tapi di PON Papua tak mampu berbuat sebagaimana diharapkan.

Pencak silat misalnya. Dulu menjadi cabor andalan. Kini nyaris tak terdengar. Dulu kita berhasil melahirkan pesilat-pesilat tangguh seperti Maryati, Milasari, Mardiansyah, Nurhidayati, Syaiful, Wahyu dan lain sebagainya.

Kini kenapa cabor Pencak Silat melempem? Apa yang terjadi dengan IPSI? Tampaknya dinamika internal IPSI perlu diatensi. Sejatinya cabor ini pernah berjaya dan langganan medali emas.

Medali emas Balap motor punya makna tersendiri. Cabor ini bila ditangani sungguh-sungguh akan memiliki prospek bagus sekaligus bisa jadi anak tangga untuk lahirkan pembalap berkelas dunia. Hal ini relevan dengan icon pariwisata sport tourism MotoGP kita yang telah memiliki Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok Tengah. Dari IMI NTB harus mampu lahirkan Valentino Rossi baru di masa datang.

Ketiga, bila ada cabor yang tidak lagi efektif, konflik internal yang tak berkesudahan, harus ada keberanian untuk segera perbaikan total agar atlet tidak dirugikan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, Ketua KONI dan segenap pengurus Cabor harus mampu berkomunikasi dan konsolidasi yang baik agar target-target medali yang sudah ditentukan dapat diraih dengan baik. Ego dan konflik dalam kepengurusan Cabor harus dihentikan karena sungguh merugikan atlet dan juga daerah.

Keempat, kita harus fokus menentukan cabor unggulan yang potensial merebut medali emas. Tinju, Tarung Derajat, Kempo, Karate, Muathay dan olahraga keras lainnya bisa jadi ladang emas yang potensial, terutama pada mata lomba yang tidak kental penilaian subyektifnya.

Cabor Atletik masih jadi primodona. Di Atletik tidak kurang ada peluang 40 an Medali Emas. Pengurus PASI harus tetap solid. Pelatih harus bekerja keras lahirkan atlet tangguh seperti Lalu Zohri.

Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) yang merupakan wadah pembinaan dan pelatihan atlet berbakat dan potensial untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi, harus terkelola dengan baik sebagai embrional lahirkan atlet unggul. Bakat alam yang dimiliki banyak atlet kita bagaimanapun harus mendapatkan sentuhan managemen olahraga modern.

Kelima, Cabor dan nomor pertandingan peraih medali emas perak dan perunggu segera ditetapkan sebagai cabor Unggulan melalui pelatda jangka panjang dengan pelatih kaliber nasional. Dengan pelatih yang handal skill atlet akan meningkat. Try out untuk menimba pengalaman dan mengasah mental agar tidak demam panggung menjadi sesuatu yang penting. Pemberian gizi yang memadai, latihan fisik, pendampingan psikologi, dokter khusus selama pelatda adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Kesemuanya membutuhkan dukungan anggaran yang tidak bisa dibilang kecil. Karena nya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus bersinergi mendukung atlet untuk fokus ke upaya peningkatan prestasi.

Keenam, sarana prasarana latihan atlet harus segera dibenahi. Disinilah makna strategis perjuangan dan keuntungan menjadi tuan rumah. Akan terbangun sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional/internasional. Karenanya bidding tuan rumah PON XXII tahun 2028 mendatang harus dipersiapkan dengan baik.

Bila berhasil menangkan bidding sebagai tuan rumah kembar bersama provinsi tetangga, kita harus canangkan Tri Sukses PON. Pertama, sukses penyelenggaraan. Semua peserta puas. Sportivitas terjaga. Sillaturrahmi nasional lewat olahraga tercipta.

Kedua, sukses prestasi dengan indikator masuk ranking 5 besar nasional dengan koleksi medali emas yang meningkat signifikan didukung atlet handal berlevel nasional dan internasional. Ketiga, sukses ekonomi dan promosi daerah.

Dengan menjadi tuan rumah, orang dari berbagai penjuru akan datang banjiri daerah kita. Sektor perdagangan dan jasa menggeliat. Hotel restourant terisi, cinderamata terbeli, taxi ojek wira wiri. Aneka transaksi terjadi, potensi dan peluang investasi terealisasi. Bidding jadi tuan rumah PON XXII harus terbukti. Vini vidi vici.***

Jaringan telekomunikasi di Mandalika sudah mumpuni, dan siap  menjadi tuan rumah WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan

MATARAM.lombokjournal.com ~

Operator seluler sehingga Telkomsel, XL dan operator lainnya, sudah menyuplai berbagai layanan internet 4G dengan menyediakan lebih dari 300 Base Transceiver Station (BTS) layanan jaringan 3G dan sebanyak 393 BTS untuk layanan jaringan internet 4G.

Dengan demikian, ketersediaan sinyal telekomunikasi di kawasan Mandalika sudah sangat mumpuni.

“Layanan telekomunikasi dengan kualitas prima di kawasan Mandalika sudah siap jadi tuan rumah event WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan,” kata Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Achmad Latif.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

Hal itu diungkapkannya pada roadshow program sisialiasasi BAKTI di Mandalika dengan dengan tema “Menuju Indonesia Digital 2024: BAKTI bangun Negeri” secara virtual, Kamis (16/09/21).

Dijelaskanya, saat ini terdapat 55 BTS yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Sedangkan tahun ini, Bakti sedang dalam tahapan pembangunan 35 BTS dengan layanan jaringan internet 4G. Diantara 35 BTS tersebut, terdapat sembilan BTS yang dibangun di kawasan Mandalika.

Selain pembangunan BTS 4G di Mandalika, Bakti juga menyiapkan layanan WIFI atau akses internet gratis di 176 lokasi baru yang melengkapi 575 titik badan publik di seluruh NTB.

Layanan itu akan menggunakan teknologi kabel serat optik, super WiFi dengan jarak 500 meter jangkauan bahkan sebagian besar menggunakan akses langsung dari satelit.

“Jadi totalnya, kami akan menyiapkan sebanyak 751 titik layanan internet gratis yang diperuntukkan bagi layanan publik seperti sekolah, kesehatan, kantor pemerintahan, kantor pos TNI Polri dan sebagainya,” ungkapnya.

Jaringan telekomunikasi ditingkatkan

Dalam kesempatan itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengakui, laju pembangunan infrastruktur dari kementerian dan lembaga untuk mendukung event-event internasional di NTB terus ditingkatkan.

Baik percepatan pembangunan infrastruktur jalan, aksesibilitas jaringan telekomunikasi, sarana prasarana serta berbagai fasilitas mendukung lainnya.

“Tentu hal ini akan membangkitkan semangat kami sebagai tuan rumah untuk menyambut WSBK pada 12-14 November tahun ini,” jelas Sekda.

Miq Gita berharap, adanya jaringan internet yang mumpuni yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti dan operator seluler lainnya, masyarakat berharap tidak ada lagi area blank spot di seluruh pelosok NTB.

BACA JUGA: Menteri ESDM Resmikan 17 Penyalur BBM 1 Harga, Termasuk NTB

“Karena kami yakin, para wisatawan tidak hanya menonton WSBK atau MotoGP. Tetapi mereka juga akan menikmati keindahan alam dan budaya yang tersebar di seluruh pelosok NTB,” harapnya.

Manikp

@kominfo

Posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen, karena itu penerapan PPKM Mikro harus terkoordinasi hingga ke desa

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan penyebaran Covid berbasis desa atau kelurahan sangat efektif menghadapi Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. mengatakan itu pada rapat koordinasi (Rakor) percepatan dan evaluasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rakor itu dilakukan bersama Satgas Covid Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, secara offline dan online, Sabtu (10/07/21) di Ruang Rapat Utama (RRU), di Kantor Gubernur NTB.

“Selama ini, PPKM Mikro berbasis desa cukup efektif untuk penanganan covid hingga tingkat Dusun dan RT,” kata Wagub.

BACA JUGA: Pandemi Masih Mengancam, Harus Bijaksana Menghadapinya

Menurut Wagub, tidak akan mungkin Provinsi atau Kabupaten saja yang fokus menghadapi pandemi ini. Jadi harus melibatkan semua komponen dari tingkat desa atau kelurahan.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro berbasis desa telah dilaksanakan selama ini. Apalagi, keberadaan posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen.

Menurut Wagub, keberadaan Posko ini dapat proaktif dan dimaksimalkan perannya.

Ia menyadari peran Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Penerapan dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan dapat benar-benar diikuti oleh masyarakat. Termasuk membangun kesadaran betapa pentingnya vaksinasi.

“Untuk itu sinergi dan koordinasi Satgas Covid Kabupaten/Kota dengan kecamatan hingga desa harus terjalin dengan baik,” harapnya.

Ummi Rohmi mengingatkan, masuknya virus corona varian delta, maka penerapan protokol kesehatan harus ditegakkan dengan benar. Penyediaan faskel serta sarana dan fasilitas lainnya harus sudah teratasi dengan baik.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, jajarannya telah menginisiasi adanya kampung sehat hingga ke desa atau kelurahan.

“Dimana peran serta semua komponen dari kepala desa, aparat TNI/Polri dan masyarakat untuk membiasan diri hidup sehat dan tetap menjaga prokes hadapi covid, “tuturnya.

Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Covid harus tangani dari lingkungan terkecil dulu seperti keluarga, desa, kecamatan ke atas hingga negara.

Jajaran TNI/Polri siap mendukung penuh semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kabupaten/kota hingga desa harus bersinergi dengan semua steakhokder hingga babinsa babinkamtibmas di desa maupun kelurahan,” katanya.

Asisten Administrasi Umum,dr. Nurhandini Eka Dewi yang memimpin rakor,  juga membahas persiapan Kota Mataram menerapkan PPKM Darurat, mulai tanggal 12 Juli hingga 21 Juli 2021.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Mikro di 15 Daerah di Luar Jawa Bali Mulai 12 Juli

Peserta rapat diikuti oleh Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Walikota Mataram, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Kantor Kemenag Provinsi NTB, Kepala BPBD, Kasat Pol PP, Kepala Dikes, Kapala Dinas Kominfotik, Kadis Dikbud, Dirut RSUP,  beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov. NTB dan Satgas Covid Kota Mataram.

Dalam Rakor itu, diikuti secara online Kapolres, Komandan Kodim dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

edy

Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama

MATARAM.lombokjournal.com –

Fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para peternak sapi NTB muai terwujud.

Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah untuk menghadirkan kemitraan bagi peternak sapi.

Sinergi ini diwujudkan dengan pola, PT. Manggala Jaya Utama Sampali selaku perusahaan yang siap menyuplai bibit sapi kepada peternak, sekaligus akan membeli hasil sapi yang siap dijual. Pihak Bank Sinarmas selaku penyalur KUR kepada para peternak.

Secara spesifik pola kemitraannya sebagai berikut, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah sebagai penyalur KUR, PT. Mandala sebagai penjamin dan masyarakat sebagai plasma.

Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi kepada PT. Manggala Jaya Utama Sampali dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dalam mendukung terwujudnya salah satu misi dari visi NTB Gemilang, yakni NTB Sejahtera dan Mandiri.

“Program ini sangat relevan dengan salah satu misi NTB Gemilang yakni NTB Sejahtera dan Mandiri dalam konteks perekonomian,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si

Sekda mengungkapkannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Peternak Sapi Binaan, di Hotel Aston Inn, Mataram, Rabu (31/03/21).

Miq Gite sapaan akrab Sekda mengungkapkan, pada program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan NTB pada saat itu ditetapkan fokus pada pada sektor pertanian dan pariwisata.

Salah satunya program peternakan yang dilaksanakan adalah NTB Bumi Sejuta Sapi ( NTB BSS).

Saat ini, Pemprov NTB juga tengah menggagas food estate berbasis peternakan yang berada di Pelampang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Rumah Potong Hewan yang berada di Banyumulek Lombok Barat.

Sehingga gagasan dan program dari berbagai stakeholders seperti ini menjadi hal yang sangat diapresiasi.

“Pertanian dalam arti luas, maka disini kami pernah menggagas bahwa NTB adalah Sejuta Sapi, Ikhtiar kami menjadikan NTB dengan potensi peternakan sebagai ikon ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Miq Gita.

Komisaris Utama PT. Manggala Jaya Utama Sampali, Muh. Idris S. Sos., melihat potensi ternak sapi di NTB sangat luar biasa.

Populasi ternak sapi harus dipertahankan jangan sampai berakhir hanya sebuah nama.

“Kami terus berusaha agar konsep Pemerintah mengenai sejuta sapi tersebut dapat teruwujud, dan berharap agar peternak lebih sejahtera,” tutur Muh. Idris.

Mengenai penyaluran KUR, Direktur Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah, Halim, mengungkapkan, Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah akan mendukung program pemberdayaan ekonomi di daerah berbasis kerakyatan.

“Melalui Sinergi ini diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga tercipta literasi keuangan yang berkesinambungan,” ungkap Halim.

Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah melalui Yayasan Muslim Sinar Mas juga menyalurkan Wakaf 500 mushaf Al-Quran kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memberikan beasiswa kepada santri di beberapa pesantren di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ser

@Diskominfotik