Publik diminta tak risaukank kembalinya Dwifungsi ABRI, Rachmat Hidayat: Revisi UU TNI Sama Sekali Tak Memberi Celah

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPR RI H Rachmat Hidayat memastikan pengesahan revisi UU TNI dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025 lalu, sama sekali tidak menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata).

Sebaliknya, revisi tersebut justru telah memperkuat supremasi sipil dan menjadikan TNI lebik baik.

BACA JUGA : Gubernur Miq Iqbal, Bukber Jadi Kickoff Bangun Daerah

Rachmat Hidayat mengaku jadi korban langsung dari Dwifungsi ABRI di masa Pemerintahan Orde Baru. Karenanya, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan akan menjadi orang pertama yang menentang revisi UU TNI tersebut sekiranya benar dijadikan alat mengembalikan Dwifungsi ABRI.

“Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah Dwifungsi ABRI. Sebagai korban langsung Dwifungsi ABRI, saya yang pertama akan berdiri menentang revisi UU TNI jika itu membuka jalan bagi kembalinya militerisme di ranah sipil,” tandas Rachmat di Jakarta, Selasa (25/03/25).

Politisi kharismatik Bumi Gora tersebut menegaskan, sebagai anggota Panja Revisi UU TNI, tak sekalipun dirinya pernah absen, dan melewatkan pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI ini.

Pembahasan dilakukan Panja dengan sangat kritis. Sangat ketat dan detail. Bahkan sampai penempatan titik dan koma dalam setiap frasa.

”Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan. Seluruh fraksi juga memiliki komitmen yang sama untuk menutup jalan dan celah kembalinya Dwifungsi ABRI,” ucap Rachmat.

Wakil rakyat dari Bumi Gora ini menekankan, tidak ada yang harus dicemaskan publik menyusul pengesahan revisi UU TNI tersebut. Sejarah kelam Dwifungsi ABRI tidak akan terulang. Revisi UU TNI benar-benar berjalan dalam koridor dan semangat reformasi.

Rachmat menuturkan, dahulu, ketika Dwifungsi ABRI diberlakukan Orde Baru, gaya pemerintahan benar-benar militeristik. Militer merasuk dalam setiap sendi kehidupan bernegara.

Di lembaga legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, militer memiliki Fraksi ABRI yang anggotanya ditunjuk, alih-alih dipilih melalui pemilu. 

Gubernur dan bupati, wajib berasal dari tentara atau yang direstui tentara. Pimpinan partai politik di daerah juga berasal dari tentara. 

Bahkan sampai kendali pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seperti lurah dan kepala desa, juga berasal dari tentara.

Di masa Orde Baru, kata Rachmat, militer memiliki peran besar dalam politik dan birokrasi. Konsep Dwifungsi ABRI membuat militer tidak hanya bertugas dalam pertahanan. Tapi juga berperan dalam pemerintahan dan ekonomi. 

BACA JUGA : BAPPEDA akan Jadi Backbone Pemerintah NTB

Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terstruktur, dengan militer sebagai pilar utama. Hasilnya, hari-hari, pengawasan ketat terhadap masyarakat diberlakukan, serta pendekatan represif untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan.

Kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat juga diterapkan. Pers dibatasi melalui sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. 

Alhasil, media massa bisa dibredel jika mengkritik pemerintah. Oposisi juga ditekan. Aktivis dan mahasiswa yang vokal akan mengalami penangkapan.

Rachmat tak akan pernah lupa, bagaimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cikal bakal PDI Perjuangan saat ini, menjadi korban langsung gaya pemerintahan militeristik Orde Baru tersebut. Rachmat mengalami sendiri, bagaimana ketika mengikuti acara Rakernas PDI di Condet, Jakarta Timur, harus diuber-uber aparat keamanan. 

Padahal, Rakernas tersebut hanyalah agenda tahunan rutin sebuah organisasi partai politik.

Pada Pemilu tahun 1987, PDI mencatatkan prestasi gemilang dengan memperoleh enam kursi di DPRD Lombok Timur. Menjadikan PDI kala itu harusnya berhak atas kursi pimpinan. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Militer yang masih memiliki Fraksi ABRI di DPRD tak rela. Pun Bupati Lombok Timur yang kala itu juga berasal dari tentara tak terima. 

Mereka bergerak. PDI ditelikung. Kursi pimpinan justru menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan, yang perolehan kursinya berada di bawah PDI.

Rachmat menegaskan, PDI tentu tak tinggal diam. Perlawanan yang tersedia melalui jalur konstitusional dilakukan. Dirinya yang saat itu menjadi pimpinan partai di daerah menjadi motor penggerak untuk melakukan perlawanan tersebut. 

Puncaknya, pada tahun 1996, Rachmat dilengserkan oleh konspirasi oligarki kekuasaan dari kursi legislatif. Semua karena Rachmat memilih teguh mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai. 

Bukan mendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI yang kala itu diidentikkan sebagai boneka penguasa.

Rachmat menekankan, mengungkapkan kembali hal pahit yang pernah dialaminya sebagai pribadi maupun secara kelembagaan tersebut bukanlah untuk mengungkit luka lama. 

Atau juga untuk menggiring kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Namun, semata demi pembelajaran bagi bangsa dan juga generasi penerusnya.

Karena itu, kata Rachmat, gaya pemerintahan militeristik ala Orde Baru tersebut cukuplah menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia, dan tak akan terulang kembali. 

Itu sebabnya, politisi lintas zaman ini terpanggil untuk meluruskan situasi manakala saat ini sejumlah elemen bangsa menggelar aksi protes dan demonstrasi, karena merasa bahwa revisi UU TNI yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret lalu mengembalikan Dwifungsi ABRI..

”Revisi UU TNI itu memastikan bahwa era militeristik Orde Baru tak akan kembali. Tidak ada celah Dwifungsi ABRI. Reformasi terus berjalan dan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi kita,” tandas Rachmat.

Politisi kharismatik ini mengungkapkan, selama RUU TNI tersebut dibahas di Panja, Utut Adianto, politisi PDI Perjuangan yang merupakan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja, memberi kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pandangannya. 

Tak satupun fraksi menghendaki agar Dwifungsi ABRI kembali. Pembahasan pun dilakuikan dengan sangat saksama.

Anggota DPR RI yang senior seperti dirinya kata Rachmat, yang pernah punya pengalaman langsung hidup semasa pemerintahan yang militeristik di Orde Baru, juga dimintai tanggapan secara langsung oleh Ketua Panja. 

Semua dengan kesepahaman bahwa revisi UU TNI tersebut memerlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan, yang semuanya diletakkan dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara.

Anggota Panja yang berasal dari mantan perwira TNI juga dimintai pandangan. Salah satunya kata Rachmat, adalah Mayor Jenderal TB Hasanuddin, politisi PDI Perjuangan, yang semasa berdinas pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden.

Rachmat yang dalam setiap pembahasan di Panja duduk bersebelahan dengan TB Hasanuddin, mengetahui persis, bagaimana seorang Anggota Panja yang mantan perwira juga tak terbersit sama sekali keinginannya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI.

Memang revisi UU TNI ini dilakukan saat ini, kata Rachmat, karena memang untuk menjawab tantangan yang sudah jauh berbeda dibanding dengan tantangan saat UU TNI tersebut disahkan dua dekade silam.

Karena itu, revisi UU TNI ini hanya mencakup tiga koridor. Pertama, menjadikan bagaimana TNI bisa memperkuat kerja sama TNI dengan masyarakat. Kedua, TNI memiliki kepastian terkait tugas prajurit di ranah sipil atau di luar tugas militer. 

BACA JUGA : Uang Beredar Januari 2025

Ketiga, terkait perubahan batas usia pensiun TNI, yang akan membantu prajurit dan keluarga mereka dalam memaksimalkan sumber daya.

”Tidak perlu ada kekhawatiran Dwifungsi ABRI setelah revisi UU TNI ini disahkan. Militerisme dalam politik telah menjadi bagian dari sejarah. Dengan revisi UU TNI, kita justru menegaskan bahwa pemerintahan tetap berada di tangan sipil, sesuai prinsip demokrasi,” tegas Rachmat. (*)

 Dengan membuang limbah radio aktif ke laut, Rachmat Hidayat menyebut Perusahaan Listrik Tokyo (TEPCO) dan Pemerintah Jepang telah melakukan tindakan egois

MATARAM.LombokJournal.com ~ Di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, suara protes terhadap keputusan Perusahaan Listrik Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Jepang membuang limbah radio aktif ke laut terus berkumandang.

BACA JUGA : Apel Hari Otonomi Daerah untuk Penguatan Komitmen Pemda 

Kali ini datang dari Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat. Rachmat menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggapnya sebagai tindakan egois dan tidak ilmiah yang dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada ekosistem laut.

TEPCO memulai pembuangan limbah radioaktif ke laut untuk kelima kalinya pada 19 April, sebagai dampak dari gempa bumi dan tsunami tahun 2011 yang menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. 

Rachmat Hidayat menekankan bahwa langkah ini akan merugikan kesehatan masyarakat Jepang dan kepentingan langsung masyarakat negara tetangga.

BACA JUGA : Musrenbang NTB, Miq Gite Optimis Menuju NTB Emas 2045

Meskipun Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memberikan lampu hijau untuk langkah tersebut, banyak pihak, termasuk Rachmat, menyoroti keraguan akan keamanan limbah radioaktif tersebut. 

Mereka mempertanyakan evaluasi independen terkait keamanannya.

Rachmat menegaskan bahwa laut bukanlah tempat pembuangan sampah, dan menyerukan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Jepang dan TEPCO untuk menjaga laut yang merupakan warisan seluruh umat manusia.

Selain masalah limbah radioaktif, Rachmat juga menyoroti kompleksitas masalah lingkungan laut yang meliputi pencemaran plastik, perubahan iklim, overfishing, dan penambangan laut. Dia menegaskan bahwa solusi untuk perlindungan lingkungan laut membutuhkan kerja sama global dan kesadaran bersama dari individu, industri, dan pemerintah.

BACA JUGA : Potensi Pasangan MOFIQ Menang dalam Pilkada Sumbawa 2024

Rachmat menyimpulkan bahwa perlindungan laut dan kesejahteraan manusia saling terkait, dan upaya menjaga laut yang sehat adalah penting untuk masa depan planet ini.

Ada Sahabat yang menderita Lumpuh di Lombok Timur, Rachmat Hidayat datang bawakan  kursi roda elektrik

MATARAM.LombokJournal.com ~ H Rachmat Hidayat menjalankan panggilan hati untuk membantu dan berbagi kebahagiaan bersama lansia. 

Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat, benar-benar menjadi sandaran dan harapan bagi warga Pulau Seribu Masjid yang menderita lumpuh dan yang mengalami mobilitas terbatas .

Rachmat Hidayat memberi bantuan kursi roda elektrik untuk H Lalu Adil, warga Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (10/2/2024) siang, 

BACA JUGA : Awas CUrah Gujan Tinggi! Pemprov NTB Sigap Kordinasi dengan Kabupaten/Kota se NTB

Dua tahun sudah, salah seorang tokoh masyarakat Desa Sakra tersebut, ditemui Rachmat Hidayat hanya bisa beraktivitas di sekitar tempat tidur.

”Ini bukan kegiatan politik. Ini adalah panggilan hati untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan,” ucap Rachmat Hidayat.

Kepada Lalu Adil, Rachmat Hidayat menyerahkan langsung bantuan kursi roda elektrik tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan NTB itu mendatangi kediaman Lalu Adil di Jalan Raya Sakra Induk, di Kecamatan Sakra, untuk membesuk sekaligus menyerahkan bantuan kursi roda elektrik yang harga satu unitnya kini mencapai Rp 30 juta. 

Bantuan tersebut merupakan program aspirasi Rachmat Hidayat melalui Kementerian Sosial, salah satu mitra kerja Rachmat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI.

Dalam penyerahan bantuan kursi roda elektrik ini, Rachmat Hidayat didampingi sejumlah tim advance-nya. Di antaranya, Bung Ayat dan Ahmad Amrullah, politisi muda PDI Perjuangan Lombok Timur yang lagi naik daun.

Di usianya yang kini 74 tahun, Lalu Adil tidak lagi leluasa bergerak. Dua tahun lalu, tubuhnya tertabrak pintu kendaraan roda empat. Hasil diagnosa dokter, tabrakan pintu kendaraan itu telah merusak jaringan syaraf di pinggang tokoh kelahiran 1950 tersebut. 

BACA JUGA : Pemilu dalam Negara Demokrasi

Semenjak itu, dua kaki Lalu Adil tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Jika dipaksakan berdiri, tak sampai 30 detik, badannya sudah langsung limbung dan terjatuh.

Lalu Didik, putra sulung Lalu Adil, menyongsong kedatangan Rachmat di gerbang rumah dan menyalami politisi senior Bumi Gora ini dengan takzim. 

Digamitnya tangan Rachmat, lalu diajak langsung masuk rumah untuk menemui sang ayahanda. Rachmat mendapati Lalu Adil tengah berbaring di ranjang ruang tengah yang disulap menjadi kamar tidur.

Mengetahui yang datang Rachmat Hidayat, sontak Lalu Adil bangkit dari pembaringan. Rachmat bergegas dan segera merangkulnya. Sesaat keduanya bersalaman, lalu seperti dua orang yang sudah lama tidak bersua, keduanya langsung berpelukan hangat.

Hanya kaki yang sudah sulit digerakkan, secara fisik, Lalu Adil masih terlihat segar. Dia masih berbicara dengan lantang. 

Dia bisa bertutur dengan fasih. Ingatannya terhadap peritiwa-peristiwa masa lampau juga masih begitu kuat. Tangannya juga masih leluasa bergerak dengan cekatan. Namun begitu, tubuhnya memang terlihat kurus.

Dari pertemuan itulah, diketahui Rachmat dan Lalu Adil, sesungguhnya adalah dua sahabat karib. Rachmat yang berasal dari Desa Rumbuk, Lombok Timur, menempuh pendidikan bangku SMP dan SMA di tempat yang sama dengan Lalu Adil. Lalu Adil satu tahun di atas Rachmat.

Saat di sekolah, Rachmat menyebut Lalu Adil sebagai pelindungnya. Terutama tatkala dirinya mendapat aksi perundungan dari teman-teman sekolah maupun kakak kelas. 

Sementara di luar sekolah, Lalu Adil adalah sahabat dan teman bermain sekaligus kawan karib tempat berbagi suka dan duka.

BACA JUGA : Dukungan Makin Tebal, Insan Pariwisata Positif ke Ganjar-Mahfud

Satu hari sebelumnya, seseorang menghubungi Rachmat melalui sambungan telepon dan mengabarkan kondisi Lalu Adil. Mendapati kabar tersebut, Rachmat sangat terkejut. 

Tanpa ba bi bu lagi, politisi lintas zaman ini pun langsung menyiapkan kursi roda elektrik untuk sang sahabat, dan memilih mengantarkannya secara langsung.

”Bersahabat itu bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan. Tetapi juga tentang saling menopang saat kesedihan datang. Kebersamaan itu mampu mengubah setiap beban menjadi ringan,” kata Rachmat.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini memang begitu. Jangankan seorang sahabat. Siapapun yang mendapatkan kemalangan, manakala diberi tahu, maka dengan segala daya dan upaya, Rachmat akan berusaha membantu.

Pekan lalu misalnya. Rachmat juga baru saja memberikan bantuan kursi roda elektrik untuk H Lalu Nasib, Dalang Wayang Sasak, yang diposisikan Rachmat sebagai penjaga maruah budaya masyarakat Sasak. 

Sebelumnya, puluhan kursi roda juga disebar dan diberikannya kepada warga lanjut usia dan penderita lumpuh layu di tiga kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Tengah.

Begitu banyaknya jejak-jejak tempat Rachmat berbagi kursi roda elektrik di Pulau Lombok, menyebabkan politisi yang sudah delapan periode menjadi anggota parlemen tersebut dijuluki ”Rachmat Elektrik”. Saking banyaknya penyandang disabilitas yang telah tibantu, khalayak juga menjuluki Rachmat sebagai ”Bapak Penyandang Disabilitas Bumi Gora”.

Tak Cuma itu. Jejak Rachmat juga tercatat pada ratusan rumah tidak layak huni yang telah dipugar menjadi rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok. Menyebar pula bantuan dari Rachmat untuk pembangunan tempat ibadah. 

Juga ruang-ruang kelas dan fasilitas untuk berbagai pondok pesantren. Termasuk juga menggelontorkan miliaran dana tunai untuk modal usaha produktif bagi pelaku usaha mikro di tingkat desa.

Toh, meski begitu, Rachmat menyebut, apa yang dilakukannya sebagai tindakan kecil belaka. Rachmat mengungkapkan, hanya ingin mewakafkan dirinya untuk kebaikan masyarakat Pulau Lombok. Rachmat ingin membawa dan menghadirkan berkah untuk sesama. Terutama mereka yang sulit untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Rachmat berharap, tindakan kecil yang dilakukannya tersebut, dapat turut membantu memperbaiki kualitas hidup mereka yang telah dibantu, dan memberikan sedikit kebahagiaan untuk mereka.

Dikatakan, bantuan kursi roda elektrik dan bantuan lainnya tersebut, diharapkan dapat membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Politisi lintas zaman ini menekankan, dengan sedikit usaha dan kepedulian, sesungguhnya kita semua dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Maka, tak berbilang jumlah apresiasi dan ucapan terima kasih yang datang untuk Rachmat. Politisi lintas partai pun angkat topi. 

Penghormatan tinggi diberikan kepada Rachmat, mengingat komitmennya yang sangat tinggi untuk bersedia menjadi tangan yang membantu, bahu yang menopang, dan hati yang mengerti saat warga di Pulau Lombok mengalami kesulitan dalam hidup mereka.

Dan jangan tanya, bagaimana bersyukur dan berterima kasihnya Lalu Adil, yang mendapat bantuan kursi roda elektrik dari Rachmat. Di usianya yang sudah senja, Lalu Adil mengungkapkan, kursi roda elektrik itu akan menemaninya dalam aktivitas ibadah. 

Dengan kursi roda elektrik tersebut, Lalu Adil kini bisa secara mandiri pergi ke Masjid untuk menunaikan Salat Jumat, dan salat berjamaah lima waktu, dan ikut kajian-kajian keagamaan.

Rona kegembiraan terlihat begitu terpancar dari wajahnya. Dengan cepat pula, Lalu Adil belajar mengoperasikan kursi roda yang digerakkan oleh tenaga baterai bertenaga listrik tersebut. 

Tak butuh waktu lama, ia pun sudah begitu mahir. Ucapan terima  kasih juga datang dari sang putra sulung, Lalu Didik. Saking terharunya atas bantuan kursi roda elektrik untuk sang ayahanda, mata Lalu Didik terlihat berkaca-kaca.

Sebelum pamit, bapak dan anak tersebut dirangkul dalam pelukan sekali lagi oleh Rachmat. Dengan senyum dan lambaian tangan, Lalu Adil dan keluarganya melepas Rachmat yang hendak melanjutkan agenda lainnya sebagai Anggota DPR RI di Gumi Patuh Karya.

”Sahabat adalah harta kita yang tak akan pernah ternilai harganya,” kata Rachmat (*)

. 

Menjawan aspirasi umat Hindu yang ingin lebih dekat dengan Wakilnya, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat hadiri simakrama di dua lingkungan di Kota Mataram

MATARAM.LombokJournal.com ~ H Rachmat Hidayat, hadir dalam simakrama Umat Hindu di Kota Mataram. Simakrama digelar hari Minggu (04/02/24) di Lingkungan Karang Tulamben, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara.

Selain itu Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat itu juga menghadiri simakrama dan di Lingkungan Baturujung Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram.

BACA JUGA : Apel Kesiapan Pengamanan Logistik Suara Pemilu 2024

Masyarakat dari 13 banjar yang hadir dalam simakrama itu menyambut hangat dan meriah Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat  yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dalam Pemilu 2024 itu. 

Simakrama PDI Perjuangan tersebut dihadiri para Ketua dari 13 banjar,  tokoh agama Umat Hindu, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan anak-anak muda generasi milenial. 

Dalam simakrama itu Rachmat Hidayat didampingi anggota DPRD NTB dan DPRD Kota Mataram,  I Made Slamet , I Gde Wiska dan I Wayan Wardana. 

Didaulat menyampaikan orasi dalam simakrama tersebut, Rachmat Hidayat menjelaskan, bagaimana sejarah dan pertautan antara PDI Perjuangan dengan masyarakat dari Umat Hindu yang sudah terjalin dalam kurun waktu lebih dari lima dekade semenjak tahun 1973.

Rachmat menuturkan, bagaimana Umat Hindu di NTB begitu mencintai PDI Perjuangan. Rachmat tahu persis sejarah itu, bahkan semenjak hari pertama dirinya bergabung dengan PDI Perjuangan tahun 1977. 

Politisi senior NTB ini menceritakan bagaimana ketika Orde Baru berkuasa dengan otoriter dan tidak bersahabat dengan partai di luar pemerintahan, masyarakat dari Umat Hindu tetap berada di belakang PDI Perjuangan dan memberikan dukungan.

”Besarnya partai ini adalah sumbangsih yang luar biasa dari saudara-saudara kami dari kalangan Umat Hindu,” kata Rachmat.

BACA JUGA : Relawan Big Bro Dirikan Puluhan Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di NTB

Tokoh kharismatik Bumi Gora yang sudah delapan periode menjadi Anggota Legislatif ini pun secara runut menuturkan satu per satu tokoh-tokoh dari kalangan Umat Hindu yang bahu membahu untuk turut membesarkan PDI Perjuangan di NTB dalam empat dekade terakhir. terutama di Kota Mataram.

Dukungan dari Umat Hindu di Kota Mataram itu pun kata Rachmat tercermin dari komposisi Anggota DPRD Kota Mataram dari PDI Perjuangan saat ini. Dari lima wakil rakyat dari PDI Perjuangan, sebanyak empat orang merupakan wakil dari umat Hindu.

Karena itu, Rachmat Hidayat pun mengingatkan kepada seluruh calon Anggota Legislatif dari Dapil Cakranegara dan juga Dapil Mataram, saat mereka mendapat kepercayaan dari masyarakat Umat Hindu untuk duduk di lembaga wakil rakyat, tak sekalipun mereka boleh lupa kepada masyarakat pemilihnya.

Rachmat pun menyampaikan, lima Anggota DPDR Kota Mataram dari PDI Perjuangan yang kini sedang menjabat, ibarat sudah menjadi modal awal yang besar untuk masyarakat. 

Dengan dukungan dari Umat Hindu, Rachmat pun yakin, jumlah kursi keterwakilan masyarakat dari PDI Perjuangan bisa bertambah dalam Pemilu 2024 ini di DPRD Kota Mataram.

Rachmat melanjutkan, menjadi komitmen para calon Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan di Kota Mataram untuk berkontribusi dalam menyiapkan Tanah Pelaba untuk pura. Menyiapkan diri untuk membantu banjar dan juga aktivitas masyarakat dari kalangan Umat Hindu.

”Kalau Bapak Ibu ingin Tanah Pelaba semakin ditingkatkan, maka jalan terbaiknya adalah memperbanyak wakil bapak ibu dari PDI Perjuangan. Semakin banyak wakil Bapak Ibu, maka Bapak Ibu semakin sejahtera,” imbuh Rachmat.

Dalam Simakrama yang juga menjadi ajang untuk menyerap aspirasi bagi Rachmat dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI, digelar dialog secara langsung. 

Di Kelurahan Cakranegara Timur, muncul aspirasi dari masyarakat,  di antaranya, ada masyarakat yang ingin berjumpa dengan Rachmat secara langsung dengan mereka dikunjungi di lingkungannya masing-masing.

Terhadap hal tersebut, Rachmat menegaskan kesiapannya. Politisi senior Bumi Gora otu mengungkapkan komitmennya untuk menemui masyarakat. Sebab, tugas Anggota DPR RI bukan selesai di gedung parlemen, namun harus pula berada di tengah-tengah masyarakat.

“Setiap pertemuan dengan masyarakat itu adalah kesempatan emas untuk memastikan wujud kehadiran nyata kita bagi mereka,” imbuh Rachmat.

BACA JUGA : Dalang Wayang Sasak Legendari, Lalu Nasib Dibantu Kursi Roda Elektrik oleh Rachmat Hidayat

Di tempat yang sama, mengemuka pula aspirasi masyarakat yang menyampaikan kondisi infrastruktur di lingkungan mereka. Misalnya ada masyarakat yang menginginkan ada pembenahan saluran air di lingkungan mereka yang selama ini menjadi biang keladi terjadinya banjir setiap musim hujan, akibat salah penanganan dan treatment. 

Terhadap hal ini, Rachmat memerintahkan agar Anggota DPRD dari PDI Perjuangan di DPRD Kota Mataram menindaklanjuti hal tersebut sesegera mungkin.

Dalam Simakrama di Kelurahan Pagutan Barat, didominasi kehadiran Ibu-Ibu. Rachmat pun memberi apresiasi terhadap kehadiran mereka secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, Ibu-Ibu tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Rachmat. Antara lain yang mereka usulkan adalah pentingnya bantuan permodalan untuk menopang usaha-usaha mikro milik mereka.

Rachmat pun menegaskan kesanggupannya terhadap hal tersebut. Di banyak daerah di Pulau Lombok, sebelumnya Rachmat memang telah menyalurkan sejumlah bantuan modal tunai untuk usaha produktif. Hal yang mana juga akan menyasar masyarakat di Kota Mataram.

Rachmat pun pada kesempatan tersebut mengingatkan agar Ibu-Ibu tersebut datang ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya dalam Pemilu 14 Februari nanti.

”Ibu-Ibu jangan Golput ya…,” kata Rachmat yang disambut koor kesanggupan para Ibu-Ibu tersebut.

Rachmat juga menyampaikan, pentingnya program untuk membuat para perempuan berdaya. Karena itu, selain bantuan modal usaha, para kaum perempuan juga akan disiapkan pelatihan-pelatihan. Dengan begitu, berbekal pengetahuan dari pelatihan-pelatihan tersebut, usaha mereka bisa naik kelas.

Baik di Kelurahan Cakranegara Timur maupun Kelurahan Pagutan Barat, Rachmat pun memberikan bantuan untuk banjar-banjar dan Pura. Bantuan untuk modal usaha mikro yang dikelola warga juga turut disalurkan pada saat yang sama.

”PDI Perjuangan hadir untuk menyejahterakan dan mendukung kehidupan umat,” kata Rachmat menekankan. me

Dalang senior Wayang Sasak Lalu Nasib AR sudah empat tahun kesulitan berjalan, Rachmat Hidayat pun turun tangan beri bantuan kursi roda elektrik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalang kondang wayang Sasak asal Gerung Lombok Barat, H. Lalu Nasib yang kini tak kuasa lagi berjalan sempurna, mendapat bantuan kursi roda dari Rachmat Hidayat. 

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat, akhir-akhir tampak konsisten menebar kebahagiaan dan membantu mereka yang menderita lumpuh dan mengalami mobilitas yang terbatas akibat penyakit di Pulau Lombok. 

BACA JUGA : Relawan Big Bro Dirikan Puluhan Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud di NTB

Bantuan politisi kharismatik asal Lombok Timur itu berupa kursi roda elektrik kini menyasar Lalu Nasib AR, Dalang Wayang Sasak, yang nyaris seluruh hidupnya diwakafkan menjaga nilai dan budaya seni pertunjukan Wayang Sasak.

Lalu Nasib kini berusia 82 tahun, tidak lagi leluasa bergerak akibat penyakit yang dideritanya. Mungkin salah satu penyebabnya, selama lima puluh tahun ia duduk bersila berjam-jam dalam saat mendalang, yang membuat lutut dan kakinya kini sulit digerakkan. 

Kini, mobilitas tokoh budaya Sasak kelahiran tahun 1941 itu sangat terbatas dan harus bergantung bantuan tongkat.

Rachmat Hidayat yang lama mengenal Lalu Nasib mengantar langsung bantuan kursi roda elektrik tersebut  ke rumah dalang legendaris itu, Minggu (04/02/24) siang. 

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB itu mendatangi kediaman Lalu Nasib di Dusun Perigi, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, membesuk sekaligus menyerahkan bantuan kursi roda elektrik seharga Rp 30 juta. 

Bantuan itu berasal dari program aspirasi Rachmat Hidayat melalui Kementerian Sosial, salah satu mitra kerja Rachmat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI.

BACA JUGA : Bunda Lale Ajak Awasi Bersama Makanan dan Obat Berbahaya

Saat datang ke rumah dalang kesohor itu, keluarga dan anak-anak cucu Lalu Nasib menyongsong kedatangan Rachmat Hidayat dan menyalaminya dengan takzim. 

Dengan tertatih-tatih, Lalu Nasib bangkit dari pembaringan dan berjalan menuju teras rumah untuk menyambut kedatangan Rachmat. Keduanya bersalaman dengan erat, lalu berbincang dengan penuh hangat.

”Bantuan kursi roda elektrik ini adalah bantuan kecil. Tak akan pernah sebanding dengan dedikasi dan pengabdian besar Kak Nasib untuk menjaga marwah seni dan budaya masyarakat Sasak,” ucap Rachmat.

Anggota DPR RI tiga periode tersebut, sebelumnya memang sama sekali tak memberi tahu kedatangannya kepada sahibulbait. Maka, jadilah silaturahmi itu menjadi sebuah kejutan yang menghadirkan kegembiraan luar biasa.

Tak butuh waktu lama. Informasi kehadiran Rachmat Hidayat di kediaman HL Nasib AR pun dengan cepat menyebar. 

Sejumlah tokoh di Desa Gerung Selatan pun turut merapat dan meriung yang membuat pertemuan dadakan selama lebih dari dua jam tersebut berlangsung gayeng dan banyak diwarnai gelak tawa.

Bagi Rachmat, Lalu Nasib AR, adalah figur penjaga marwah budaya Sasak yang hidupnya didedikasikan untuk menjaga pilar keberlanjutan identitas kolektif masyarakat Suku Sasak. Menjaga keaslian dan keunikan warisan budaya, terutama seni pertunjukan Wayang Sasak.

”Figur Lalu Nasib AR, bukan hanya pengawas nilai-nilai dan tradisi seni pertunjukan Wayang Sasak. Tetapi juga garda terdepan yang memastikan warisan budaya tersebut diteruskan dengan penuh kehormatan dan kepedulian kepada generasi penerus,” ucap Rachmat.

Rachmat dan Lalu Nasib AR, adalah kawan karib. Persahabatan keduanya sudah terjalin semenjak Rachmat masih menempuh pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas. 

Semua bermula, tatkala Lalu Nasib AR sedang menggelar pertunjukan Wayang Sasak di Desa Rumbuk, Lombok Timur, kampung halaman Rachmat Hidayat. 

Semenjak itu, persahabatan keduanya tak pernah putus. Musabab Lalu Nasib berusia lebih tua, Rachmat pun menyematkan panggilan ”Kakak” untuknya.

Sehari sebelum membesuk Lalu Nasib untuk membawakan bantuan kursi roda elektrik, dalang legendaris itu datang bersilaturahmi ke rumah Rachmat di Jalan Panji Masyarakat, Kota Mataram, yang didampingi mantan Anggota DPRD Lombok Barat, Lalu Sahdan Bahdiaktar.

Dari pertemuan itulah, Rachmat mengetahui persis kondisi sahabat karibnya tersebut. Dalam beberapa tahun belakangan, komunikasi intens keduanya memang lebih banyak hanya melalui sambungan telepon dan aplikasi perpesanan. 

Frekuensi pertemuan fisik menjadi berkurang, terutama setelah pandemi Covid-19 merebak.

BACA JUGA : Selewengkan Demokrasi Indonesia, Alumni Unram Desak Presiden Jokowi Mundur

Lalu Nasib AR sendiri, memang tidak banyak berbagi cerita tentang kondisi fisiknya secara detail kepada para sahabat. 

Namun begitu, sahabatnya tahu kondisi fisiknya memang sudah tidak sebugar dahulu, mengingat usia yang sudah lebih dari delapan dekade.

Meski dengan kondisi tak sebugar dulu, dedikasi Lalu Nasib terhadap seni pertunjukan Wayang Sasak, tidak kendor sedikit pun. 

Ketika berbicara ssehari-hari, kadang suaranya juga terbata-bata. Intonasi suaranya memang masih terdengar sangat lantang, namun sejumlah kata yang terlontar juga kadang terdengar tidak terucap dengan jelas.

Tapi tidak ketika mendalang. Di hadapan Rachmat dan para tetamu, Lalu Nasib memainkan sejenak satu lakon Wayang Sasak. Tangan kanannya menggenggam wayang Jayengrane, sementara tangan kirinya menggengam wayang Umar Maye. 

Dimainkannya begitu sempurna lakon tersebut dan membius semua tetamu yang hadir. Tak ada suara terbata-bata. Tak ada terdengar pelafalan kata yang tidak tepat. Apalagi yang tidak jelas.

Karena itu, di tengah kondisi fisiknya yang terbatas, Lalu Nasib masih tetap memenuhi undangan pertunjukan Wayang Sasak. 

Minggu malam misalnya, jadwal pentasnya pun sudah tersusun. Lalu Nasib akan mendalang di Desa Kumbung, Narmada, memenuhi undangan pementasan wayang dari masyarakat desa setempat.

Demikian besarnya dedikasinya Lalu Nasib untuk menjaga marwah budaya seni pertunjukan Wayang Sasak, menyebabkan Rachmat tak pernah ragu menyematkan gelar ”Pahlawan Budaya Tanpa Tanda Jasa” kepada sahabatnya itu. 

Bagi Rachmat, melalui pengorbanan dan dedikasi Lalu Nasib, masyarakat Sasak bisa terus menghargai akar sejarah yang memancarkan kebanggaan dan identitasnya.

Di tengah gempuran teknologi seni pertunjukan yang sudah sedemikian maju dan pesat, Lalu Nasib dinilainya tidak hanya merupakan figur yang menghidupkan kembali kenangan masa lalu. Tetapi juga membuka jendela masa depan. 

Dari tangan Lalu Nasib, kata Rachmat, warisan budaya bukan hanya menjadi kenangan, tetapi menjelma menjadi peta menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, sebagai masyarakat Suku Sasak.

”Kak Nasib mengajarkan kita bahwa kepedulian terhadap budaya adalah kunci untuk memahami dan menghormati perjalanan sejarah kita sebagai masyarakat Suku Sasak,” ucap Rachmat.

Kepada Rachmat Hidayat, Lalu Nasib pun menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas bantuan kursi roda elektrik untuknya. Dia meneguhkan, kursi roda elektrik itu, akan selalu menemaninya dalam setiap aktivitas. Termasuk saat memenuhi undangan di tengah-tengah masyarakat untuk mendalang dan mementaskan Wayang Sasak.

Tak cuma itu. Kursi roda itu juga akan menemaninya dalam aktivitas ibadah. Dengan kursi roda elektrik tersebut, Lalu Nasib kini bisa secara mandiri pergi ke Masjid dekat rumahnya, untuk menunaikan salat berjamaah lima waktu.

Setelah mendapat sedikit tutorial tentang penggunaan kursi roda tersebut, di hadapan Rachmat, dengan ”gaya”, dalang kebanggaan masyarakat Suku Sasak itu pun segera menunjukkan bagaimana dirinya sudah begitu mahir mengendarai kursi roda tersebut. Hal yang menghadirkan gelak tawa dari para tamu.

Rachmat menegaskan, apa yang dilakukannya untuk membantu Lalu Nasib, sepenuhnya adalah aksi kemanusiaan belaka. Tak ada kaitannya dengan politik sama sekali. Rachmat mengungkapkan, hanya ingin mewakafkan dirinya untuk kebaikan masyarakat Pulau Lombok. Rachmat ingin membawa dan menghadirkan berkah untuk sesama.

“Sangat penting bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya saudara kita yang sulit untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari,” katanya.

Rachmat menekankan, apa yang dilakukannya ini adalah tindakan secuil. Namun, dia berharap, tindakan secuil tersebut, dapat turut membantu memperbaiki kualitas hidup mereka yang telah dibantu, dan memberikan sedikit kebahagiaan untuk mereka.

Dikatakan, bantuan kursi roda elektrik tersebut pun diharapkan dapat membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Politisi lintas zaman ini menekankan, dengan sedikit usaha dan kepedulian, sesungguhnya kita dapat memberikan kebahagiaan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

”Berbagi dan memberi perhatian kepada sesama itu akan selalu mengingatkan diri kita bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk peduli dan membantu orang lain,” ucap Rachmat. (*)

Berdayakan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pedesaan, Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial Rp 4,9 Miliar di Lombok Timur

LOTIM.LombokJournal.com ~ Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali menggelontorkan 

Penyaluran bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk Masyarakat secara tunai senilai Rp 4,9 miliar untuk masyarakat di Lombok Timur. Bantuan sosial tersebut diterima sebanyak 91 kelompok masyarakat di Gumi Patuh Karya.

Penyaluran bantuan sosial itu bersumber dari program aspirasi dan wasilah Rachmat Hidayat di Kementerian Sosial tersebut, dipusatkan di tiga lokasi yakni Kantor Camat Sikur, Kantor Camat Labuhan Haji, dan Kantor Desa Tanjung Luar, Kamis (25/01/24).

“Menjadi komitmen saya pribadi, bahwa tanggung jawab anggota DPR RI itu tidak hanya selesai di dalam gedung parlemen. Tapi harus terlihat dalam aksi nyata dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Inilah yang kita lakukan hari ini,” ucap Rachmat Hidayat.

BACA JUGA : Suryadi Jaya Purnama, Apakah Pembangunan Infrastruktur NTB Sudah Memenuhi Standar

Politisi kharismatik Bumi Gora ini menegaskan, penyaluran bantuan sosial tunai senilai lebih dari Rp 4,9 miliar tersebut, bukan semata sebagai asistensi finansial kepada masyarakat Pulau Lombok yang membutuhkan. 

Penyaluran bantuan sosial itu didasari pemahaman terhadap realitas kehidupan masyarakat di Pulau Seribu Masjid. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial ini pun menjadi tepat sasaran.

Terkait penyaluran yang memilih dilakukan di Kantor Camat dan Kantor Desa, hal tersebut kata Rachmat, untuk mempermudah akses kelompok masyarakat mendapatkan langsung bansos dimaksud, dan juga dengan sepengetahuan dan koordinasi Camat dan Kepala Desa, dihajatkan penyaluran bantuan sosial ini memenuhi aspek akuntabiltias.

Penyaluran bantuan sosial tunai ini dimulai Rachmat dari Kantor Camat Sikur. Di tempat ini, nilai bantuan sosial pemberdayaan ekonomi yang disalurkan Rachmat sebesar Rp 1.9 miliar. Mereka yang menerima bantuan antara lain tergabung dalam kelompok masyarakat pelaku UMKM yang berasal dari Kecamatan Sikur, Terara, dan Masbagik. Total ada 30 Kelompok Masyarakat pelaku UMKM yang mendapat bantuan dengan berbagai jenis usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (Kube), Kelompok Ternak, Pedagang Bakulan, Kelompok Tani Madu Trigona, Kelompok Peternak Kambing, dan Kelompok Budi Daya Ikan Alma. Penyaluran bantuan tunai ini pun dilakukan di hadapan Kepala Desa dan pejabat dari Pemkab Lombok Timur. 

“Masing-masing Kelompok Masyarakat mendapatkan dana sesuai dengan proposal yang diajukan melalui supervisi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ujar Rachmat.

BACA JUGA : Caleg PKS, H Karman Didukung Guru Senior Pompes Nurul Hakim

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat meminta Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi itu, membelanjakannya sesuai dengan ketentuan. Dalam prosesnya, Kelompok Masyarakat akan didampingi Kepala Desa dan tim Program Keluarga Harapan (PKH) agar alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku untuk bahan laporan penggunaan kepada Kemensos.

“Saya tidak ingin nantinya penerima bantuan hibah ini bermasalah secara hukum gara-gara urusan teknis belanja barang yang tidak sesuai aturan dan laporan keuangan yang tidak cermat,” tandas Rachmat.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini melanjutkan, dirinya menyalurkan dana bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat tersebut tanpa ada pemotongan sepeserpun. Dengan demikian, tak ada hak penerima manfaat yang dikurangi sedikitpun. 

“Untuk itu perlu saya ingatkan pergunakan uang bantuan sosial itu dengan benar. Jangan dipakai untuk keperluan lain. Nanti satu bulan setelah terima bantuan, akan ada tim monitoring dan evaluasi dari Kemensos untuk mengecek dan melihat bukti bantuan sosial apakah sudah dibelanjakan dan hasilnya seperti apa,” pesan Rachmat. 

Rachmat ingin agar bantuan sosial yang diberikan tersebut, berhasil menggeliatkan perekonomian di desa dan menumbuhkan wirausaha-wirausaha dari desa yang pada gilirannya akan memeratakan kesejahteraan di masing-masing desa tersebut.

“Jika bantuan sosial ini dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan bidang usaha yang dikerjakan secara kelompok akan menjadi trigger bagi pemerataan kesejahteraan di desa,” kata Rachmat sembari menegaskan, dirinya berjanji akan memberikan bantuan sosial lagi jika pengelolaan bantuan sosial berjalan dengan baik dan tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.

Dalam serah terima bantuan sosial di kecamatan Sikur ini, hadir Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H Suroto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Salmun Rahman beserta Sekdis PMD Hj Marta, Camat Sikur Saharuddin, serta sejumlah Kepala Desa dan Tenaga Ahli DPR RI Komisi VIII, Wiwi Yuniarti.

Pantauan di lapangan, sejumlah pejabat yang hadir terlihat memberikan supervisi singkat kepada Para Kades dan Kelompok Masyarakat tentang tata kelola penggunaan dana hibah bansos pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat tersebut.

“Prinsipnya sistem pelaporannya sama seperti penggunaan alokasi dana desa,” ucap Hj Marta.

Rp 315 Juta di Kecamatan Labuhan Haji

Usai menyerahkan bantuan sosial di Kecamatan Sikur, Rachmat Hidayat dengan didampingi Kadis Sosial Lombok Timur dan Kadis PMD, bergerak menuju Kantor Camat Labuhan Haji untuk menyerahkan bantuan sosial serupa untuk masyarakat setempat. 

Di Kantor Camat Labuhan Haji, terlihat sejumlah tim Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kepala Desa telah mendampingi Kelompok Masyarakat yang mendapatkan bantuan Tunai. Total bantuan tunai yang diserahkan di Kantor Camat ini sebesar Rp 315,298 juta.

BACA JUGA : Bunda Lale : Terus Sosialisasikan Kendaraan Listrik

Dalam sambutannya, Rachmat mengaku kaget lantaran di wilayah Kecamatan Labuhan Haji yang menerima bantuan sosial pemberdayaan ekonomi ini, jumlahnya sedikit. Belakangan diketahui, kalau hal tersebut didasarkan pada jumlah proposal yang masuk dan disupervisi oleh Pemkab Lombok Timur sebelum diajukan ke pihaknya.

Rachmat pun berjanji, apabila dirinya mendapat amanah kembali sebagai Anggota DPR RI, akan membantu pengembangan dan perluasan UMKM di wilayah Kecamatan Labuhan Haji agar merata. 

“UMKM di desa harus diberdayakan dan dikuatkan dengan cara diberikan insentif penguatan kapasitas modal agar mampu mengembangkan unit usahanya,” tutur Rachmat. 

Dalam kesempatan tersebut, Camat Labuhan Haji, Baiq Lian Krisna Yutarti menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan sosial yang diberikan kepada warganya guna mengembangkan usaha kelompok yang sudah dirintis.

“Dengan adanya bantuan sosial pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat ini, setidaknya dapat menggeliatkan perekonomian dan sekaligus menggenjot perputaran arus ekonomi produktif di desa. Pada akhirnya kelak akan tercipta enklave-enklave dan sentra-sentra usaha maju di desa,” kata Baiq Lian Krisna Yutarti.

Rp 2,721 Miliar di Tanjung Luar

Dari Kantor Camat Labuhan Haji, Rachmat Hidayat dan tim kemudian bergerak menuju Kantor Desa Tanjung Luar untuk membagikan secara tunai bantuan sosial. Di sana, total bantuan tunai yang diserahkan sebesar Rp 2,721 miliar.

Kedatangan Rachmat dan rombongan di Tanjung Luar disambut Camat Keruak Jumasih dan beberapa Kepala Desa seperti, Kepala Desa Tanjung Luar Daeng Saifurahman dan beberapa kades lainnya serta puluhan kelompok penerima manfaat, termasuk masyarakat Tanjung Luar. 

Prosesi Penyerahan Dana Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat di kantor desa ini berlangsung meriah, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan untuk mempermudah proses penyerahan dan administrasi masing-masing kelompok masyarakat penerima manfaat, diminta menandatangi di atas bukti kuitansi bermaterai terkait jumlah dana yang diterima.

Tidak lupa pula, Tim Advance Rachmat Hidayat, Ahmad Amrullah dan Wiwi Yuniarti, membuat plang penerimaan uang di atas kertas karton yang dicetak tebal, yang mencantumkan nilai nominal bantuan yang diterima oleh masyarakat. 

“Ini kami lakukan agar masyarakat luas tahu nilai bantuan yang diterima masing-masing kelompok. Selain ini agar masyarakat dapat juga mengawasi kelompok masyarakat penerima manfaat ini,” ujar Ahmad Amrullah. 

Sementara itu Camat Keruak, Jumasih, mengatakan, bahwa mereka yang tergabung dalam berbagai ketua kelompok tani, sudah mengajukan proposal kepada Rachmat Hidayat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, dan dia sangat bersyukur hari ini, bantuan tersebut telah dicairkan.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Hidayat di hadapan seluruh hadirin menjelaskan, bahwa dirinya saat ini Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok. Total ada 91 proposal Kelompok Masyarakat dari Lombok Timur yang diajukan kepada dirinya, dan penyaluran batuan tersebut pun telah tuntas dilaksanakan kepada 91 kelompok masyarakat dimaksud. 

“Sebelumnya secara langsung saya bertemu dengan Bu Menteri Sosial untuk meminda dana bantuan Rp 5 miliar untuk kelompok masyarakat di Lotim yang mau berusaha dan maju,” kata Rachmat.

Rachmat melanjutkan, usulannya disetujui Menteri Sosial. Adapun teknis penerimaan bantuan sosial ini, nantinya masing-masing ketua kelompok masyarakat akan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan bantuan tersebut.

”Tapi uang bapak ibu sekalian, akan diterima lewat Kepala Desa masing-masing kelompok sesuai domisili dan tempat tinggal desanya. Kenapa uang bantuan tersebut harus diterima lewat Kepala Desa? Saya tidak ingin nanti bermasalah. Karena uang ini harus dipertanggung-jawabkan,” kata Rachmat.

Nantinya,. 

Pantauan dilapangan, penyerahan bantuan sosial di Kantor Desa Keruak berlangsung tertib dan teratur tanpa ada permasalahan. Rachmat Hidayat kemudian mengajak kelompok penerima manfaat berfoto bersama dengan membawa tanda terima penerimaan dana bantuan tunai sesuai nominalnya.

Dengan penyerahan di Tanjung Luar tersebut, bantuan sosial Rp 4,9 miliar yang merupakan program aspirasi Rachmat Hidayat tersebut telah seluruhnya disalurkan langsung secara tunai dan transparan kepada para penerima. Rachmat pun meminta agar bantuan itu secepatnya dibelanjakan dan digunakan. 

Laporan administrasi keuangan dan belanja barang juga diingatkan harus sesuai dengan spek dan kriteria.

“Bantuan ini bukan hanya memberikan keberlanjutan finansial kepada kelompok masyarakat di desa, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari desa,” ucap Rachmat.(*)

Di sela-sela Resmikan Gedung Serba Guna Desa, Rachmat Hidayat berikan sumbangan tunai untuk beberapa elemen masyarakat Pringgabaya Utara. 

LOTIM.LombokJournal.com ~ Melalui Wasilah dan perjuangan Rachmat Hidayat, anggota DPR RI dapil Lombok, masyarakat Pringgabaya Utara memiliki Gedung Serba Guna bantuan dari Kemensos RI.

Rachmat Hidayat kembali menorehkan catatan baik, mempercepat bantuan  fasilitas umum agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. 

Hari Kamis, 12 Oktober 2023, pekan lalu, Rachmat Hidayat disambut suka cita oleh ratusan warga Desa Pringgabaya Utara, disertai alunan gendang belek dan lagu lagu tradisional  menyambut kedatangan ‘robin hood masyarakat desa’. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Orasi Simakrama Kebangsaam

Gedung itu bisa dipakai untuk aneka keperluan kegiatan sosial dan keagamaan warga desa pringgabaya Utara. 

Sehingga tak heran jika kehadiran Rachmat Hidayat di Kantor Desa Pringgabaya Utara meresmikan dan serah terima Gedung Serba Guna berlangsung meriah. Masyarakat antusias menyaksikan jalannya acara  dengan suka cita. 

Tampak Hadir dalam acara ini 4 Kepala Desa Tetangga yakni Taufik, SH (Kades Anggareksa, Kecamatan Pringgabaya) , Haji Idris ( Kades Poh Gading Timur ), Wira Made ( Kades Kromut ).Selain itu tampak pula puluhan Kader dan Fungsionaris PDIP Lombok Timur. 

Sementara itu  di meja depan para tamu, tampak dipamerkan berbagai penganan khas olahan warga Desa Pringgabaya Utara seperti Manisan Tomat, Bumbu Tabur Berbahan Jagung, Sirup khas Pringgabaya dan beberapa kerajinan dari tembikar. 

Rachmat Hidayat yang juga Ketua DPD PDIP NTB dalam sambutannya mengatakan, Gedung Serba Guna Desa Pringgabaya ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama bagi Ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) di wilayah tersebut. 

BACA JUGA: Penonton MotoGP Mandalika Pecahkan Rekor Tahun Lalu

“Bapak Ibu sekalian, Mudah-mudahan ruangan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, terutama bagi Ibu PKK. Di sini (Gedung Serba Guna) Ibu-ibu bisa ngobrol, arisan. Karena namanya serba guna,” kata Rachmat di hadapan masyarakat. 

Selain itu, tokoh Gumi Gora ini juga menjelaskan, ikatan batin antara PDIP dengan masyarakat Pringgabaya sudah terjalin sejak lama. Bahkan sejak tahun 1987 silam, saat itu PDIP pertama kali mendapatkan 2 kursi DPRD kabupaten dari dapil Pringgabaya. 

“Waktu itu PDIP dapat kursi dua orang dari Kecamatan Pringgabaya. Jadi kalau saya kasih yang begini-gini ini masih tak seberapa, masih kurang, jauh (dari apa yang diberikan masyarakat),” ujarnya. 

Tak hanya itu, Rachmat juga berjanji kepada masyarakat Pringgabaya akan menggelontorkan seluruh aspirasinya kepada 4 desa yang ada di Kecamatan tersebut. 

“Ke depan, pokir- pikir saya bagikan merata untuk empat desa yang hadir hari ini,” ujar Rachmat memerintahkan Wakil Ketua II DPC PDIP Lombok Timur yakni Ahmad Amrullah yang akrab disapa Am. 

Di sisi lain, Rachmat juga meminta kepada anggota DPRD PDIP dapil 5, agar tidak hanya fokus pada basisnya yang ada satu desa saja, ia menyarankan agar desa-desa yang lain juga dapat diprioritaskan. 

BACA JUGA: Pj Gubernur Dukung Kerja Sama Bidang Perbankan

“Jangan hanya Sambalia aja kamu perhatikan. Tetapi juga desa-desa yang lain ini juga diperhatikan di Pringgabaya ini,” terangnya. 

Menurut Rachmat, kedekatan dirinya dengan masyarakat Pringgabaya hampir tidak ada jarak. Jadi tak heran jika tokoh karismatik NTB itu memberikan hal yang lebih di sana. 

“Jadi Pringgabaya ini sesungguhnya cuman saya tidak lahir saja saya di sini. Saya besar di sini dengan Mamiq Emok (sahabatnya),” imbuhnya. 

Tidak hanya itu, Rachmat juga menyebutkan banyak jenis bantuan dari Pemerintah Pusat yang bisa dikucurkan kepada masyarakat. Mulai dari bantuan jaminan kesehatan dari BPJS, bantuan UMKM, dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang disebut sebagai rumah sehat. 

“Jadi di Kemensos itu ada yang namanya Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional) namanya. Itu nanti ada jatahnya masing-masing ibu UMKM bisa dapat Rp 5 juta satu orang. Begitu juga dengan rumah sehat, jadi siap rumahnya kurang bagus bisa kita berikan untuk rehab rumahnya Rp 20 juta,” ungkap Rachmat. 

“Dan itu semua untuk Pringgabaya semua. Nanti itu akan diberikan kepada 4 desa di Pringgabaya. Kalau misalnya dapat Rp 200 juta sama-sama 50 rumah” sambungnya. 

Pentingnya Jaminan Kesehatan 

Tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Haji Suroto mengatakan, sebetulnya, Dinas Sosial ini memiliki fungsi sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

Di sana kata Suroto, banyak hal yang perlu ditangani oleh pemerintah. Mulai dari pakir miskin, orang terlantar, lansia terlantar, disabilitas, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan kesehatan masyarakat. 

“Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian datang ke kantor bupati. Salah satu kantor yang paling rame sampai sore ya Dinas Sosial. Karena nangani paling banyak,” katanya. 

Kendati demikian, Suroto menjelaskan bahwa seluruh masyarakat pasti bakal difasilitasi namun tentu dengan melihat kondisi keuangan daerah. 

“Kalau tidak bisa kita tangani di daerah, kita ajukan ke Provinsi dan ke pusat. Dan terbukti yang kami ajukan ke pusat selalu direspon berkat komunikasi dengan DPR RI Pak Rachmat Hidayat, Alhamdulillah,” ujarnya. 

Menurut dia, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat Lombok Timur saat ini adalah persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga program tersebut saat menjadi prioritas oleh pemerintah kabupaten. 

“Dan hari ini itu sebagai prioritas Pj Bupati tahun ini bercita-cita 90 persen. Maunya 100 tetapi yang mampu ya diharapkan bayar sendiri, dan yang tidak mampu akan menjadi tanggungan pemerintah,” ungkapnya. 

Suroto menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat telah memberikan sebanyak 736 ribu layanan. Kemudian pada bulan depan pihaknya bakal mendapatkan jatah lagi sebanyak 1 persen sehingga sisa yang belum tercover BPJS tinggal 2 persen. 

“2 persen itu jumlahnya 26 ribu, dan di daerah siap untuk mengeluarkan anggaran. Tetapi akan lebih baik kami akan meminta bantuan kepada Ayahandanya (Rachmat Hidayat) yang 26 ribu itu mudah-mudahan ada pengurangan dari pemerintah pusat sehingga kabupaten sisanya sesuai dengan kemampuan,” imbuhnya. 

Dengan begitu, seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur akan terlayani semua dengan jaminan kesehatan dari pemerintah. 

“Minimal masyarakat punya BPJS, agar tidak perlu nunggu sakit yang penting sudah punya duluan. Agar tidak sekarang sakit baru buat,” katanya. 

Ibu-ibu PKK Sulap Tomat jadi Permen

Kepala Desa Pringgabaya Utara Zulkarnaen menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rachmat Hidayat yang telah konsen membantu masyarakatnya. 

“Kami dari masyarakat Desa Pringgabaya Utara kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda,” katanya. 

Menurut Zulkarnaen, sudah banyak hal yang telah diberikan oleh Rachmat Hidayat kepada Desa Pringgabaya Utara. Bahkan dalam hal remeh temeh pun beliau ikut.

Dia memberikan contoh pada saat pembebasan lahan Bumdes Pringgabaya Utara, Rachmat Hidayat kata dia ikut melobi Bupati Lombok Timur sehingga mau tandatangan. 

“Bahkan itu nilainya tidak sedikit, tapi Alhamdulillah berkat beliau Bupati tandatangan. Dan InsyaAllah ke depan ini ada lapangan,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Zulkarnaen menjelaskan, Gedung Serba Guna ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pringgabaya Utara. Gedung tersebut nantinya bakal dikelola langsung oleh Bumdes agar dapat membawa keuangan bagi desa. 

“Nanti di sini akan ada tempat Ibu-ibu yang akan membuat tomat menjadi permen, dan produk itu akan kita buatkan sertifikat halal,” imbuhnya. 

Dengan begitu, masyarakat Pringgabaya Utara akan merasakan kesejahteraan dengan tidak lagi mengandalkan uang kebutuhan dapur dari suaminya. 

“Jadi besok itu sudah tidak perlu lagi Ibu-ibu minta ke suami. Jadi kami sangat bersyukur sekali ada bantuan Gedung Seba Guna ini,” terangnya. 

Di sisi lain, Zulkarnaen berharap bantuan berupa Gedung itu tidak menjadi pemberian terakhir dari Rachmat Hidayat. Dia meminta kepada masyarakatnya sama-sama mendoakan Ketua DPD PDIP NTB itu agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Swt.

“Karena hanya beliau wakil rakyat yang benar-benar memikirkan kita. Semoga Pak Rachmat kembali terpilih dan dapat melanjutkan apa yang sudah diberikan sekarang ini,” harapnya. 

Ucapan Terimakasih dari Tokoh Perempuan 

Kemudian seperti biasa, tokoh yang dijuluki Robin Hood ini selalu memberikan kesempatan kepada para tokoh perempuan di setiap desa yang dikunjungi.

Saat itu, salah satu pelaku UMKM Pringgabaya, Iin Noviani terima kasih kepada Rachmat Hidayat yang telah konsen membantu masyarakat di Lombok Timur. 

Menurut Iin, sebelumnya para UMKM di Pringgabaya Utara hanya mendapatkan bantuan dari perusahaan saja, namun itu dalam jumlah yang tidak terlalu besar. 

“Kayaknya itu tidak maksimal juga bantuannya, kami minta bantuan yang mungkin lebih bisa menjamin untuk kesejahteraan ibu-ibu ini,” katanya.

Oleh karena itu, Iin sangat berharap silaturahmi antara masyarakat Pringgabaya dengan Rachmat Hidayat tak ada putusnya. Ia mengakui bahwa baru kali ini ada anggota DPR RI yang konsen kepada masyarakat desa.

Sementara itu selepas acara peresmian dan serah terima gedung serba guna , Rachmat Hidayat nampak memberikan sumbangan tunai yang nominal jutaan rupiah kepada beberapa elemen warga desa pringgabaya Utara seperti bantuan untuk kegiatan BPD desa Pringgabaya Utara, bantuan untuk pemuda/ wirausaha desa dan bantuan untuk kaum perempuan UMKM . 

“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat  mendukung berbagai kegiatan bapak ibu sekalian untuk memacu semangat gotong royong di desa Pringgabaya Utara ini,” imbuh Rachmat. ***

Pj Gubernur NTB harus segera tancap gas, anggota DPR RI H Rachmat Hidayat Ingatkan benahi Tata Kelola Birokrasi dan Keuangan Daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) segera tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. 

Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat, Rabu (04/09/23).

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Rehabilitasi Mental di NTB

 Menurut Rachmat, kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang, sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.

“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek bagi Pj Gubernur. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib. 

Pj Gubernur NTB juga akan disibukkan penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perhelatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.

BACA JUGA: Studium Generale di IAIH NW Lombok Timur

Tata Kelola Birokrasi

Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.

Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.

“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.

Secara struktur, Ketua DPD PDIP NTB ini melanjutkan, rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik. Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.

“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.

Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif. Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasi di era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen. 

Sehingga kalau dirata-ratakan, kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap lima tahun.

“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata per tahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.

Contoh lain tidak efektifnya kinerja birokrasi di era kepemimpinan Zul-Rohmi juga diungkapkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB dua periode ini. Hal tersebut terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek. 

Rachmat membeberkan data E-Monev Provinsi NTB dimana dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan. 

Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.

“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pengelolaan anggaran daerah 

Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun. Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD hanya 43,11%. 

Hal ini belum termasuk karut marut belanja APBD NTB. Misalnya soal utang Pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD.

“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi? 

Sami mawon (sama saja) itu. Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara. Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.

Dengan potret yang sama sekali tidak membanggakan tersebut, artinya, kata Rachmat, ada pekerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi. 

Karena itu, duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman yang kini sedang menunggu hari pelantikan, harus dilakukan secara serius dan penuh kerja keras.

“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN yang ada,” ujarnya.

Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB. Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.

“Prinsip-prinsip cleant government and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.

Rachmat juga menjelaskan, Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.

“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubernur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.

Dalam isu ekonomi misalnya, Rachmat menjelaskan bagaimana inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur. 

Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat. Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.

“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubernur NTB demi pembangunan daerah,” kata Rachmat Hidayat. (*)

Pj Bupati Lotim dan Pj Wali Kota Bima usai dilantik langsung beramah tamah di rumah politis senior NTB, Rachmat Hidayat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai dilantik, Selasa (26/09/2023), di Hotel Lombok Raya Mataram, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum, langsung bertolak ke rumah politikus senior PDIP Rachmat Hidayat di Panji Tilar, Mataram. 

Dalam acara ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat itu, hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy bersama istri dan Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bersama istri.

BACA JUGA: Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan

Di rumah anggota DPR RI itu hadir sejumlah pejabat dan politisi NTB, di antaranya Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, Dandim Lombok Timur Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta sejumlah politikus lintas Partai Politik di NTB. 

Juani Taofik bersama istri tiba lebih dahulu, kemudian menyusul Muhammad Rum. Acara di rumah Rachmat Hidayat berlangsung santai dan penuh kehangatan. 

Rumah Rachmat Hidayat tampak menjadi rumah perjumpaan bersama bagi semua pihak. 

Diwawancara di sela-sela acara, Rachmat Hidayat mengaku kegiatan di rumah jalan Panji Masyarakat itu sengaja digelar sebagai rasa syukur hadirnya dua orang penjabat Kepala Daerah baru di NTB.

BACA JUGA: Pj GUbernur Diingatkan, Kinerjanya Dievaluasi tiap Tiga Bulan

“Ini sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan mereka. Saya pesankan terutama untuk menyejahterakan rakyatnya, memperhatikan anak miskin dan kaum terlantar,” jelas Rachmat 

Politisi Kharismatik Bumi Gora itu juga menyampaikan agar Taofik dan Rum bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat. 

Rachmat juga menekankan agar Taofik dan Rum dapat menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. 

Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat yang dimaksud, misalnya pemilihan umum (pemilu) 2024 baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di akhir 2024. 

Kemudian upaya memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045. 

“Jangan ada yang main-main proyek, membawa kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kebijakan yang transaksional, mengikat leher orang. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, masih banyak perilaku seperti itu di NTB,” jelasnya.

Terakhir, Rachmat berharap dua Pj Bupati-Wali Kota itu dapat menjaga kamtibmas masyarakat terutama menyongsong pemilu 2024. Dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kapolres dan Dandim.

“Saya jadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas adalah adanya keamanan saat pemilu dan pilkada. Saya berharap, Pak Taofik dan Rum bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan itu,” jelasnya. 

“Pesan saya juga untuk masyarakat NTB ke depan agar lebih pandai dalam memilih pemimpin,” sambungnya.

Di tempat yang sama Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik mengaku agenda sowan ke kediaman Rachmat Hidayat guna menunjukkan etika politik yang baik kepada masyarakat NTB. 

BACA JUGA: Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023 

Menurutnya, Rachmat Hidayat merupakan figur ‘guru’ politik di NTB. 

“Kak Tuan Rachmat Hidayat politisi yang paling senior di NTB saat ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kami yang di bawah generasi beliau untuk meminta petunjuk dan wejangan dalam menjalankan kepemimpinan ke depan,” jelasnya.

“Beliau juga kan merupakan anggota DPR. Beliau juga tadi satu-satunya anggota DPR yang hadir di pelantikan. Jabatan Pj ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Kami ini simbol Pemerintah Pusat yang merupakan mitra kerja beliau,” jelasnya. 

Bangun Lombok Timur yang Berkemajuan

Dalam masa kepemimpinannya di Lombok Timur, Juaini Taofik mengusung tagline ‘Lombok Timur yang Berkemajuan’. Dikatakan dia, jargon itu diambil menjadi motto kepemimpinannya agar selaras dengan motto Penjabat Gubernur NTB yang mengusung tagline ‘NTB Maju Melaju’.

Dijelaskan dia, pada masa kepemimpinannya, dia akan berfokus untuk melakukan pembenahan program-program yang masih kurang maksimal direalisasikan di masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA) selama lima tahun terakhir.

“Pastinya selaku Penjabat Bupati, kami akan mempurnakan beberapa program yang masih perlu dilanjutkan di RPJMD 2018-2023 di massa SUKMA. Semua itu sudah tertuang di RPJMD Transisi yang sudah disetujui oleh DPRD dan itu menjadi panduan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan,” katanya seusai pelantikan.

Masih kata dia, dirinya pun tentu akan melakukan berbagai macam terobosan strategis. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem birokrasi dengan mengedepankan sistem meritokrasi.

Selain itu, dia juga mengatakan ada dua hal pokok lain yang menjadi skala prioritasnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan, yakni menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen dan meraih predikat UHC pada Desember 2023.

“Kami akan mengejar target UHC, dan itu adalah langkah awal kita bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan IPM Lombok Timur,” ucapnya.

Skala prioritas kedua yang menjadi fokusnya dalam waktu dekat adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Timur. Dikatakan dia, dengan keberadaan MPP, maka proses perizinan akan satu pintu dan secara langsung hal itu akan mendongkrak arus investasi di Lombok Timur.

“Di MPP itu nanti semua model perizinan satu pintu, sehingga proses penerbitan izin mudah dan arus investasi akan masuk dengan cepat di Lombok Timur. Pastinya secara langsung akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Dari itu, dia menegaskan selaku pemimpin eksekutif nantinya dia berkomitmen untuk menjalin sinergi yang intensif dengan lembaga eksekutif. Agar lompatan dan target capaian kerja dirinya yang tertuang di RPJMD Transisi bisa tercapai dengan maksimal.

BACA JUGA: Alumni Brawijaya Diajak Ikut Memajukan Daerah

“Praktis karena kami tidak punya wakil, maka kami akan membangun kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang maksimal,” tandasnya.

Taofik dan Rum Resmi Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk nama sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima, NTB. 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tahun 2023 tentang pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur. Kemudian SK Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tentang pengangkatan Pj Wali Kota Bima.

Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, dan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi,  SE dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, S.H masa Bakti 2018-2023, Pj. Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si melantik Drs. H. Juani Taofik, M.AP sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan Ir. H. Muhammad Rum sebagai Penjabat Walikota Bima.

Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Selasa 26 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Forkopimda Provinsi NTB.***

Rachmat Hidayat resmikan pembangunan Kubah Masjid Darussalam, Desa Dasan Makmur, ornamennya dikagumi wisatawan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Peresmian kubah masjid Masjid Darussalam Dusun Dasan Makmur, desa Aikdarek,  Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, Jumat (15/09/23), dihadiri langsung legislator NTB dan Lombok Tengah.

Direktur Eksekutif NU Care LazisNU, Drs. Qohari Cholil, Kepala Desa Dasan Makmur serta masyarakat penerima manfaat, ikut hadir dalam peremian itu.

BACA JUGA: Lalu Gita Ariadi Siap Dilantik Sebagai Pj Gubernur NTB

Pembangunan kubah Masjid Darussalam itu berdasarkan wasilah atau aspirasi Rachmat Hidayat  melalui anggaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI. Pengerjaan pembangunan kubah masjid itu dikerjakan NU Care/LazisNU.

Sungguh tidak terduga masjid yang dulunya kecil dan hanya beralas lantai tanpa keramik, kini menjadi masjid yang megah. Hal itu diungkapkan penerima manfaat, H. Zununul Masri mengatakan tidak

“Kami masyarakat di sini tidak pernah menduga, tidak pernah memikir tiba-tiba masjid yang dulunya kecil, yang dulunya berhampar lantai kini menjadi masjid yang sangat megah untuk standar yang ada di daerah ini,” katanya.

Zununul menceritakan, banyak wisatawan mancanegara yang berhenti di depan masjid hanya untuk mengambil foto bangunan masjid. Mereka sangat tertarik dengan arsitektur kubah masjid dengan ornamen-ornamen yang indah.

BACA JUGA: Wagub NTB Bakti Stunting di Srmbalun, Lotim

“Sampai wisatawan mancanegara berhenti di sisi jalan untuk mengambil gambar masjid. Mereka tertarik dengan arsiteknya, kubahnya sangat megah. Ornamennya indah,” ujarnya.

Dia mengapresiasi kepedulian Rachmat Hidayatyang merawat dan membesarkan masjid. Dia mendoakan pahala yang terus mengalir bagi setiap orang yang membangun rumah Allah SWT.

“Pahala dan doa orang yang sembahyang di sini mengalir ke bapak/ibu. Bapak Rachmat Hidayat, mudah-mudahan dengan kehadiran bapak Allah terus memberikan kesehatan, kemuliaan dan kebahagian sehingga pertemuan ini mengalir terus sampai kita bertemu di surganya Allah SWT,” katanya.

“Allah mengutus seseorang rahmatan yaitu Bapak Rachmat yang menjadi penghubung, yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita menyaksikan momen yang sangat membahagiakan hari ini,” ujarnya.

Direktur Eksekutif NUCare Drs Qohari Cholil mengatakan, NUCare hanya sebagai pelaksana untuk membangun kubah masjid tersebut. Bantuan anggaran berasal dari BPKH melalui wasilah atau aspirasi DPR, yaitu Rachmat Hidayat.

“Kita hanya pelaksana saja, jaminan duit BPKH dan wasilahnya DPR. Mudah-mudahan bantuan ini membawa kemaslahatan dan barokah untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara Kepala Divisi Registrasi dan Analisis Kemaslahatan BPKH RI, Agung Sri Hendarsa melalui zoom meeting mengatakan sangat berterimakasih kepada LazisNU yang telah menjadi perpanjangan tangan BPKH. Juga kepada Rachmat Hidayat yang menjadi wasilah pembangunan kubah tersebut.

“Kami berterima kasih LazisNU yang telah menjadi perpanjangan tangan membantu masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Rachmat Hidayat yang telah memberikan informasi mengenai titik yang akan dibantu, sehingga kita bisa lihat bersama serah terima pembangunan kubah Masjid Darussalam,” katanya.

BACA JUGA: Kolaborasi dan Tata Kelola Kunci Destinasi Kelas Dunia

Dana Umat

Terakhir, Anggota DPR RI Komisi VIII,  H. Rachmat Hidayat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB dalam sambutannya mengatakan, sumber dana pembangunan sebenarnya bukan berasal dari dana haji secara implisit. Tapi merupakan dana abadi umat yang disimpan di bank dan menjadi bunga. 

Dari bunga bank tersebut dipakai untuk membangun kebutuhan umat seperti madrasah, al-quran, masjid dan lainnya.

“Perlu saya jelaskan uang haji kita dipakai oleh Pak Jokowi membuat jalan, membuat jalan tol, membuat gedung mewah. Sebenarnya itu bukan uang haji, dana umat abadi disimpan di bank, bunga bank itulah yang dipakai untuk membangun,” ujar politisi lintas zaman ini. 

Rachmat juga berjanji akan membangun paving blok masjid yang memiliki luas sekitar 13 are. Dia juga memerintahkan Anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi untuk membangun pagar masjid, dan Anggota DPRD Lombok Tengah Suhaimi untuk membangun kamar mandi sekaligus tempat wudhu. 

Tidak sampai di sana, Rachmat akan mengikhtiarkan untuk membangun ruang kelas di pondok sekitar masjid.

“Kalau ruang kelas pondok nanti saya mintakan ke BPKH juga,” imbuhnya.

Di akhir acara, Rachmat Hidayat dan Rombongan dari BPKH dan NU Care-Lazis NU meninjau langsung Kubah Masjid Darussalam dengan menaiki tangga darurat setinggi 8 meter lebih. 

Selain itu Rachmat juga membagikan dua dus besar yang berisi Al Qur’an untuk untuk masjid Darussalam dan warga dusun Dasan Makmur. (*)