Ribuan sembako berbentuk paket kembali dibagikan oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada warga kota Mataram yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Adapun sembako yang dibagikan kepada masyarakat oleh Satpol PP dan Dinas Sosial NTB, tersebut, sebanyak 500 paket dengan lokasi pembagian, di Pasar Sindu dan Pasar Sayang-Sayang, kecamatan Cakranegara.

Sedangkan, Dinas Perhubungan NTB menyerahkan sebanyak 200 paket sembako di Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan. Dan Asisten II Setdaprov NTB bersama OPD lainnya menyerahkan sebanyak 500 paket sembako di kecamatan Sekarbela dan Pasar Mandalika, kecamatan Sandubaya.

Asisten II Ekonomi Pembangunan Setdaprov NTB, H. Ridwansyah, mengatakan, hari ini, Rabu (21/7), pemprov kembali menyerahkan 1.200 paket sembako kepada warga Kota Mataram. Sebelumnya, Senin (19/7) lalu, pemprov juga menyerahkan sebanyak 1.300 paket sembako. Dengan demikian jumlah keseluruhan sembako yang sudah diserahkan sebanyak 2.500 paket.

“Dalam pembagian paket sembako ini kami sasar masyarakat di sekitar kota Mataram seperti; Ojek Online (Ojol), kusir cidomo, seperti yang ada di Terminal Mandalika dan masyarakat pinggiran yang terdampak oleh PPKM. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini sebagai bentuk kepedulian dari Pemprov NTB kepada masyarakat yang tidak mampu,” ujar Ridwansyah.

BACA JUGA: APBD 2021, Pemprov NTB Optimis Pendapatan Bisa Optimal

diskominfotik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  membagikan 1300 paket sembako kepada masyarakat terdampak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Paket sembako yang dibagikan kepada ojol (ojek online), pedagang asongan, kaki lima dan masyarakat miskin lainnya, tersebut, berupa beras dan kebutuhan harian lain.

“Hari ini di seputaran Pondok Prasi, Ampenan bagi keluarga nelayan”, ujar Asisten III, Nurhandini Ekadewi, di Mataram, Senin (19/7).

Nurhandini mengatakan, kegiatan ini inisiatif spontan dari para kepala OPD yang peduli dengan cara mengumpulkan dana. Selama masa PPKM banyak sektor ekonomi yang terdampak terutama bagi mereka yang harus mencari nafkah harian.

Asisten II, Ridwansyah didampingi beberapa kepala OPD saat menyerahkan bantuan mengatakan agar bantuan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya.

“Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan”, ucap Ridwansyah.

Sementara itu, Hamdan, juru parkir Pasar Kebon Roek, mengaku senang dengan bantuan yang diterimanya. Sedangkan, ibu Nafiah, pedagang ikan di Pondok Prasi, menghimbau agar bantuan bisa merata diperoleh warga lain.

“Masih banyak yang belum dapat. Mudah mudahan besok bisa dikunjungi lagi”, ujarnya.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19; Melihat dengan Mata Lebah Atau Lalat

jm

Sejak 12 Juni, Laboratorium RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berafiliasi dengan Kementerian Kesehatan untuk hasil tes PCR, mengawasi delapan laboratorium lainnya di kabupaten/ kota pulau Lombok dan Sumbawa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hasil tes PCR dari laboratorium kabupaten/kota tersebut diawasi dengan dilakukan pendampingan prosedur sebelum data dikumpulkan dan dilaporkan ke pusat melalui NAR yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi Kemenkes di masa pandemi Covid 19.

“Jadi untuk pelaporan New All Record (NAR) ke kementerian itu kita mengawasi dan berkoordinasi dengan delapan laboratorium lainnya di pulau Lombok dan Sumbawa”, jelas dr. Herman Mahaputra, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (13/7).

Kepala Dinas Kesehatan NTB, H. Lalu Hamzi Fikri menyebutkan, delapan laboratorium yang masuk dalam KMK 4642 yakni Laboratorium RSUD NTB, Laboratorium RS Unram, Laboratorium Sumbawa Techno Park (STP), Laboratorium RSUD Kota Mataram, Laboratorium RSUD dr. Soedjono Selong, Laboratorium RSAD 162/WB, Laboratorium RS Bhayangkara Mataram, dan Laboratorium RSUD Praya.

Sedangkan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram dan Laboratorium RSUD Bima belum masuk KMK 4642, karena izin operasionalnya baru terbit pada Juni 2021.

Sementara itu, Kemenkes menyatakan, Pemerintah Indonesia hanya mengakui hasil tes PCR dari sebanyak 742 laboratorium yang terafiliasi sebagai syarat perjalanan atau penerbangan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk memastikan keamanan setiap penumpang dalam bepergian serta menekan laju penyebaran virus corona penyebab Covid-19.

“Untuk lab-lab yang belum memasukkan data ke NAR, mulai 12 Juli 2021 hasil swab PCR/antigennya tidak berlaku untuk penerbangan atau perjalanan,” ujar Menkes Budi dalam siaran tertulis di laman resmi Kemenkes, Senin (12/7).

Daftar 742 Lab Pemeriksa yang berada di bawah Kemkes itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19.

Jenis Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 itu terdiri atas laboratorium klinik, laboratorium yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan daerah, balai atau balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, balai besar laboratorium kesehatan, laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta laboratorium riset di lingkungan perguruan tinggi atau institusi mandiri nonperguruan tinggi.

Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikit Standar Laboratorium Bio Safety Level 2 (BSL-2) serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan validasi pemeriksaan Covid-19.

jm

Semua pihak harus membantu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama dari sisi penyebarluasan informasi tentang hal-hal yang diatur dalam surat edaran gubernur.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, berharap agar informasi terkait aturan dalam PPKM Mikro harus benar-benar sampai ke masyarakat. Sitti Rohmi menyarankan Dinas Kominfotik NTB terus memantau aktivitas media sosial melalui aplikasi NTB Care.

Sitti Rohmi juga menyarankan Komisi Informasi (KI) NTB, yang memiliki peran sangat signifikan dalam mengawal keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi, agar ikut menyebarluaskan surat edaran dari pemerintah provinsi.

“Kita harus cepat dan tepat dalam upaya menyebarkan edaran ini, dan saya harap kerja sama kemudian koordinasi yang harus dimantapkan,” ujar Sitti Rohmi, dalam kegiatan Webinar bertema PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi serta Sosialisasi Prokes, yang digelar Komisi Informasi NTB, Selasa (13/7).

PPKM dilakukan sebab adanya penyebaran Covid-19 yang semakin masif terjadi di Indonesia. Oleh karena itu semua pihak, dalam hal ini pemerintah daerah akan senantiasa terus berupaya dengan sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di NTB.

BACA JUGA: Telemedicine sebagai Fast Respon saat Penerapan PPKM di NTB

Telemedicine dapat diterapkan untuk Fast Respon atau kecepatan dalam merespon setiap kasus Covid-19, yang kini menjadi fokus pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) saat penerapan PPKM Mikro.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Kegiatan Dialog Webinar Dengan Tema “PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Serta Sosialisasi Prokes”, yang digelar Komisi Informasi (KI) NTB, Selasa, (13/7).

Untuk memberikan fast respon, Sitti Rohmi mengharapkan layanan Telemedicine dapat diterapkan, baik di di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Telemedicine adalah sebuah program Kementrian Kesehatan (Kemenkes), yang bekerja sama dengan 11 platform, untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien isolasi mandiri.

“Pemerintah jangan sekali-kali late respon dalam menangani setiap kasus Covid-19. Jangan sampai orang meninggal karena lamban merespon. Kami harapkan fast respon jadi fokus pemerintah saat ini,” tegas Sitti Rohmi.

Ada 11 Platform Telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes, yaitu; Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.

“Kita harus mendorong agar Telemedicine ini bisa ada di setiap kabupaten dan kota,” desak Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Untuk diketahui, bahwa selama ini Pemprov melalui kerjasama Dinas Kominfotik dan RSUP NTB, telah mengaktifkan layanan TeleKonsultasi yang memberikan layanan serupa melalui pesan whatsapp di nomor 08170001919.

Layanan tersebut sebagai salah satu bentuk fast respon yang dapat dihubungi masyarakat pada pukul 08.00-24.00 wita. Di sini, dokter dan paramedis akan memberikan konsultasi yang tepat terkait isolasi mandiri, obat-obatan, dan berbagai perihal terkait pandemi Covid-19.

diskominfotikntb

Aplikasi NTBelib adalah layanan membaca, berupa perpustakaan digital, yang disiapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tengah pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Julmansyah, menjelaskan, salah satu dampak dari PPKM adalah terhentinya seluruh proses pendidikan, tak terkecuali terhadap kegiatan membaca di perpustakaan.

Sehingga terdapat hambatan dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan para pelajar dan mahasiswa di tengah pandemi.

“Kami berusaha hadir secepatnya dalam menjawab kondisi ini. Alhamdulillah, kami telah menyediakan layanan perpustakaan digital yang diberi nama NTBelib,” ujar Julmansyah, saat diwawancarai di kantornya, Selasa (13/7).

Menurut Julmansyah, inovasi dalam bidang perpustakaan, ini, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di tengah pandemi, serta di era digital saat ini mengharuskan semua layanan instansi pemerintah maupun dunia bisnis, memanfaatkan teknologi informasi.

“NTBelib menyediakan bahan bacaan bagi siswa SD, SMP serta SMA dan SMK. Aplikasi ini bisa didownload di playstore bagi yang memiliki android dan sebentar lagi juga akan rilis di App Store bagi pengguna Apple,” jelasnya.

Dalam aplikasi ini terdapat koleksi bacaan buku pelajaran sekolah yang dapat dipinjam, dengan rincian fiturnya, yaitu; SMP BSE (sekitar 227 koleksi), SD BSE (350 koleksi), dan SMA BSE (111 koleksi). Sementara untuk bacaan umum sudah tersedia 395 koleksi, dengan masing-masing judulnya terdapat 4 copy.

“Ke depan kami akan terus memberi fasilitas layanan koleksi yang sesuai dengan era-nya. Kami hadir menjangkau anak SD dan SMA, dan masyarakat desa terpencil sekalipun, sejauh ada sinyal,” tutur Julmansyah.

BACA JUGA:

• Sinergi dengan BPK demi Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik
• Telemedicine sebagai Fast Respon saat Penerapan PPKM di NTB

Perpustakaan Digital, ini, diharapkan membentuk budaya gemar membaca dan meningkatkan indeks literasi, hingga akhirnya memacu literasi untuk kesejahteraan. Selain itu, NTBelib cukup interaktif, terdapat fitur yang pengguna dapat menulis gagasannya, kemudian dapat disimpan dan bisa dikirim ke berbagai platform media sosial.

“Untuk menjadi anggota NTBelib, sangat mudah, cukup daftar dengan nama dan alamat email ketika registrasi,” tegas Julmansyah.

manikp@kominfotikntb

Selama PPKM diberlakukan, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta untuk diperhatikan sejumlah hal penting.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi memastikan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, 5 hingga 20 Juli, aktivitas perkantoran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemprov NTB berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan.

Lalu Gita menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur, no: 180/07/Kum/Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi NTB, ada beberapa atensi yang harus diperhatikan oleh masing-masing kepala OPD lingkup pemprov, antara lain:

Pertama, seluruh kepala OPD agar memperhatikan pedoman tentang Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) dengan tetap memperhatikan tugas-tugas wajib yg harus segera diselesaikan, seperti; persiapan APBD-P, APBD 2O22, penyerapan DAU-DAK, Percepatan lelang PBJ, SAKIP, Inovasi Daerah dan hal penting lainnya.

“Komunikasikan dengan baik dan cermat dengan memperhatikan kondisi kesehatan karyawan dan kondisi keluarganya dengan tetap menerapkan protokol covid yg ketat. Membuat forum sillaturrahmi virtual internal secara rutin atau berkala untuk saling memonitor kondisi baik yg WFH maupun yg WFO,” tegas Sekda, saat meninjau aktivitas perkantoran di beberapa OPD, Senin (12/07).

Ke-2, kepala OPD agar selalu menginformasikan kondisi kesehatan diri, keluarga dan karyawannya sebagai laporan ke gubernur dan wakil gubernur, agar dapat dilakukan langkah penanganan selanjutnya.

Ke-3, kepala OPD yang harus berhadapan dan berada pada garda terdepan, agar lebih waspada, jangan lalai untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri yg memadai seperti, masker, sarung tangan, hand sanitizer, minyak angin dan pelindung lainnya. Perhatikan asupan gizi dengan tambahan vitamin, jangan diforsir, lakukan pergantian waktu tugas dengan baik.

Ke-4, Kepala OPD agar rutin melaporkan situasi tempat kerja kepada pihak BPBD, untuk dilakukan disinfektasi bila ada karyawan yg positif covid.

Ke-5, selama WFH dihimbau kepada karyawan untuk tetap di rumah dengan memperbanyak membaca Kitab Suci Al Qur’an (muslim) atau Kitab Suci lainnya (non muslim).

Ke-6, jika mengalami kondisi darurat segera menginformasikan dengan hot line hubungi Sekda, Asisten 1,2,3, Kadis Kesehatan, Ka BPBD dan Kasat Pol PP, supaya kondisinya lebih cepat ditangani oleh pihak terkait.

“Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi perlindungan dan pertolongan kepada kita semua sehingga kita tetap dalam kondisi aman dan selamat dari musibah wabah ini,” tutur Sekda.

BACA JUGA: Premium 169, Beras NTB yang Diolah Cara Modern dan Industri

manikp@kominfotikntb

Dalam penerapan PPKM, pemerintah telah menyiapkan 4000 dosis rapid Antigen gratis bagi para sopir dan pembantu sopir angkutan logistik yang menyeberang melalui Pelabuhan Lembar dan Gilimas.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), DR. H. L. Hamzi Fikri, menjelaskan, sesuai Surat Edaran Gubernur, nomor 180/07/Kum/Tahun 2021 tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berbasis Mikro di Provinsi NTB menetapkan bahwa aturan Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah NTB dapat mengikuti ketentuan di antaranya;

Pertama, masyarakat yang masuk NTB melalui jalur udara harus menunjukkan keterangan negatif Antigen (H-1) disertai barcode dan harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

“Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 5 hingga 20 Juli 2021. Regulasi ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 bagi orang yang masuk NTB. Namun, untuk jalur udara ada wacana akan diberlakukan PCR,” ungkap Lalu Hamzi, dalam acara Bincang Gemilang, bertema “Penguatan Kolaborasi dan Sinergi Perhubungan menuju Transformasi Gemilang, di halaman kantor Dinas Perhubungan NTB, Jumat (09/07).

BACA JUGA: Penerapan PPKM Darurat di 15 Daerah Luar Jawa-Bali Mulai 12 Juli 

Kemudian yang ke-dua, masyarakat umum yang masuk melalui jalur darat dan laut melalui Pelabuhan Lembar, baik yang datang dari Bali dan Jawa diwajibkan menunjukkan keterangan negatif antigen (H-1) disertai barcode dan harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Namun, khusus pengemudi dan pembantu pengemudi logistik tidak diwajibkan menunjukan kartu vaksin pertama, mereka hanya diwajibkan menunjukkan keterangan negatif antigen (H-1).

“Pemerintah sudah menyiapkan 4000 dosis rapid Antigen gratis bagi para sopir dan pembantu sopir logistik yang menyeberang melalui Pelabuhan Lembar dan Gilimas di kabupaten Lombok Barat. Kita juga sudah menempatkan tenaga vaksinator di bandara dan pelabuhan,” jelasnya.

Sedangkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dari Lombok ke Sumbawa atau sebaliknya, tidak diberlakukan regulasi ini, sebab masih berada dalam wilayah NTB. Regulasi ini hanya diterapkan di pintu-pintu masuk wilayah NTB.

manikp@kominfotikntb

Mendagri melihat adanya pengawasan kegiatan masyarakat dalam skala kecil, bukan hanya pada penanganan Covid-19, sampai pada aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com —

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian berharap Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi model dalam penanganan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. “Saya sampaikan penghargaan tinggi, semoga sukses, kalau sukses bisa menjadi model,” kata Mendagri didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Sabtu (24/4/2021).

Kampung yang asri dan digadang-gadang bukan sekedar tangguh dari Covid-19, ini, juga disebut telah memiliki skenario dalam pengendalian Covid. Atas dasar itu, Mendagri mengapresiasi gotong royong Provinsi NTB dan Pemda Kab/Kota bersama stakeholder dalam menginisiasi langkah tersebut.

“Saya terus terang, menyampaikan penghargaan yang tinggi, ini kita lihat kegotongroyongan terjadi sampai skala kecil, tentu apresiasi yang sangat tinggi untuk semua stakeholder, masyarakat,” pujinya.

Saat meninjau Program Kampung Sehat di Kelurahan Dasan Cermen Kota Mataram, Mendagri melihat adanya pengawasan kegiatan masyarakat dalam skala kecil, bukan hanya pada penanganan Covid-19, sampai pada aktivitas ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dalam tinjauannya, Mendagri juga melihat betapa tata kelola lingkungan dijalankan dengan apik di kampung ini, dari mulai keberadaan tanaman, peternakan, hingga pengelolaan sampah yang menjadi persoalan lain di dunia.

BACA JUGA: Apresiasi JPS Gemilang, Mendagri Puji Penanganan Covid-19 di NTB

Mendagri juga melihat adanya ketersediaan tempat karantina, Puskesdes (Pusat Kesehatan Desa) yang dilengkapi dengan ruang isolasi, oksigen, dan tempat perawatan tahap pertama.

“Ini bukan hanya penanganan Covid, karena penanganan Covid kan harus seimbang juga dengan kelestarian dan kebersihan lingkungan, kemudian ekonominya, ini satu paket semua ada di sini,” bebernya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini adalah mengedepankan skala mikro. Bukan hanya ke tingkat kampung, namun juga melibatkan hingga satuan kecil pemerintahan seperti RT/RW agar penanganan Covid-19 terkendali.

Hadirnya Kampung Sehat di Dasan Cermen diharapkan mampu berkontribusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yang dapat diikuti Kampung lainnya, dengan melibatkan kegotongroyongan dan kearifan lokal setempat. “Kuncinya jangan sampai lelah saja, kita jangan lengah, perkuat betul terus menerus,” pesan Mendagri Tito.

aff/diskominfotikntb