Pemprov NTB merespon bendera putih yang dikibarkan ratusan pedagang kaki lima (PKL) di eks pelabuhan Ampenan dengan memberikan sejumlah bantuan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, Dinas Koperasi dan Baznas NTB, mendatangi PKL yang ada di Bangsal Ampenan (eks pelabuhan), Senin (02/08/21).

Kedatangan rombongan, ini, guna merespon ratusan PKL yang mengibarkan bendera putih, dengan menggelontorkan sejumlah bantuan berupa sembako, modal usaha dan penundaan pembayaran cicilan bank dari 103 pedagang.

“Mudah mudahan bisa membantu meringankan kesulitan para pedagang tapi juga tetap mematuhi kebijakan pemerintah selama pandemi agar selamat dari ancaman virus covid-19”, jelas Zulkieflimansyah.

Bantuan langsung yang diberikan berupa paket sembako dan uang tunai sebesar Rp. 200 ribu dari Baznas dan bantuan pinjaman qordoh hasanah melalui mesjid sebesar Rp 3 juta, untuk tiap pedagang.

Bank NTB Syariah melalui program Mawar Emas juga menyalurkan pinjaman syariah sebesar Rp 1 juta per pedagang dan Dinas Koperasi melalui bantuan UMKM memberikan bantuan Rp 1 juta per pedagang.

Sedangkan OJK berjanji akan melakukan mediasi ke bank bank yang memberikan pinjaman para pedagang.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Melayu Bangsal, Sumini mengatakan, bahwa pengibaran bendera putih yang dilakukan oleh para pedagang sebagai tanda menyerah. Pasalnya, selain tak mendapatkan pemasukan memadai selama pandemi juga mengalami tekanan dari pihak bank dan koperasi sebab tak membayar angsuran pinjaman.

Sebagai pejabat lingkungan, ia telah memberikan surat rekomendasi yang menjamin bahwa para pedagang akan membayar angsuran pinjamannya jika situasi sudah normal kembali. Namun tetap saja pihak pemberi pinjaman memaksa para pedagang untuk membayar angsuran.

“Menurut saya sudah sangat berlebihan dan merasa pihak bank dan koperasi tidak mau tahu kondisi kami karena berkurangnya penghasilan”, ujar Sumini.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, Era Baru yang Mesti diadaptasi Organisasi

Sedangkan Indari, ketua asosiasi pedagang, menjelaskan, sejak PPKM berlaku para pedagang yang berjualan mulai pukul 5 sore, dipaksa harus menutup lapaknya jam 7 malam. Kondisi ini membuat para pedagang menyerah sebab jam bukanya singkat dan sepi pembeli.

Mewakili para pedagang, Indari mengucapkan terima kasih atas kunjungan pemprov NTB dengan memberikan sejumlah bantuan yang dapat meringankan beban hidup di masa pandemi. Ia juga mengingatkan kepada para pedagang agar tidak hanya menuntut haknya tapi juga melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan bantuan berupa pinjaman yang baru saja diberikan.

“Saya juga menghimbau para pedagang agar menaati aturan antar pedagang dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan”, tuturnya.

jm

Bantuan sembako dari TP PKK Provinsi NTB dapat meringankan beban ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini menurut sejumlah pedagang dan warga lansia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ridwan, seorang pedagang gerabah di pasar Banyumulek, Lombok Barat, mengatakan bahwa paket sembako yang berikan TP PKK NTB sangat membatu di saat sekarang ini yang turun pendapatannya.

“Akhir-akhir ini pembeli sepi pak, dibanding sebelum Covid-19,” ujar pria paruh baya ini.

Inaq Nurmah, pedagang sayur di Pasar Sesaot berterima kasih atas pembagian paket Sembako. Diakuinya sejak Covid, daya beli masyarakat mengalami penurunan.

“Setiap hari kadang sepi, kadang ramai yang membeli sayur,”ungkapnya.

Begitulah pendapat sejumlah warga dan pedagang yang mendapatkan bantuan paket sembako dari TP PKK NTB. Mereka bersyukur sebab bantuan tersebut bisa meringankan kebutuhan sehari-hari dan berharap kegiatan seperti ini dilakukan terus selama PPKM.

Bantuan paket Sembako sembako ini menyasar 100 penerima manfaat, dengan prioritas kepada pedagang dan warga yang lanjut usia (lansia), di wilayah kota Mataram dan kabupaten Lombok Barat.

Paket sembako yang dibagikan secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini,  berupa beras, minyak kelapa, gula, telur, abon dan mie instan.

BACA JUGA: PPKM, Pedagang Lansia Dapat Bantuan Sembako Dari TP PKK NTB

edy

TP PKK NTB membagikan 100 paket sembako kepada pedagang, khususnya lanjut usia (lansia), di masa perpanjangan PPKM.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, membagikan langsung paket sembako bagi para pedagang dan sejumlah warga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sabtu (31/7).

100 paket sembako yang berisikan beras, minyak kelapa, gula, telur, abon dan mie instan, tersebut, dibagikan langsung di beberapa titik di wilayah kota Mataram.

“Pembagian paket sembako kepada pedagang yang berusia lanjut ini, untuk meringankan beban ekonomi mereka akibat pelaksanaan PPKM,” ujar Hj. Niken.

Ia berharap, masyarakat dapat tetap sejahtera dan tidak merasakan kekurangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Oleh sebab itu, jangan sampai ada orang di sekitar kita merasa kekurangan bahkan kelaparan di masa pandemi.

Hj, Niken mengajak seluruh TP PKK di kabupaten/kota hingga tingkat desa serta warga masyarakat untuk terus memiliki semangat gotong royong dan kepedulian terhadap warga lain dalam masa pandemi.

“Setidaknya peduli terhadap keadaan sekitar dan mau membantu masyarakat yang tidak mampu di masa pandemi ini,” tuturnya.

Selain itu, Hj. Niken menghimbau para pedagang lansia untuk terus bersabar dan tetap patuhi protokol kesehatan serta menjaga kesehatan.

BACA JUGA: Bantuan Sembako Meringankan Beban Hidup Lansia di Masa PPKM

Gotong royong dalam menangani pandemi Covid-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dibutuhkan di saat terjadinya lonjakan kasus.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Sitti Rohmi Djalillah, mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 yang sedang melanda. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi PPKM Mikro dan Penanganan Covid-19, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (26/7).

Sitti Rohmi menegaskan bahwa penanganan pandemi bukan hanya tugas sektor kesehatan, TNI/Polri dan pemerintah saja, namun harus ada tanggung jawab moral bersama termasuk dari masyarakat.

“Baik itu Alim Ulama, Tokoh Agama, Akademisi dan semua komponen lainnya untuk ikut serta bersama bergotong royong hadapi Virus Corona, ini,” tegasnya.

Pemerintah saat ini bekerja dengan semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat, agar segala aktifitas dan kehidupan berjalan normal serta produktif. Kesadaran secara kolektif untuk membangun kebersamaan dan empati harus terus digelorakan.

Berbagai upaya mencegah penyebaran covid, dengan penerapan PPKM Mikro yang membatasi aktifitas masyarakat semata untuk melindungi masyarakat. Bila semua taat prokes dan aturan serta himbauan, maka semua kegiatan dan aktifitas tidak akan diperketat dan dibatasi.

“Begitupun dengan disiplin menjaga prokes pada semua bentuk kegiatan maka pandemi ini akan segera berakhir,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Distribusi Oksigen Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, menambahkan bahwa keberhasilan penanganan kasus Covid-19 harus dengan sinergitas semua pihak untuk bekerjasama dengan pemerintah.

Salah satu ikhtiar untuk mencegah Covid adalah dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap taat mengikuti Prokes pada setiap kegiatan masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam mensukseskan PPKM Berbasis Desa.

“Selain itu, kerjasama dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota juga harus diperkuat,” ujarnya.

Lalu Gita juga mengingatkan jajaran OPD Pemprov NTB agar memberikan contoh kepada masyarakat tentang pemberlakuan PPKM Mikro.

edy

Distribusi oksigen ke seluruh Kabupaten/Kota harus dibagi secara merata dan juga lebih selektif dalam penggunaanya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengungkapkan hal ini saat mengunjungi ketersediaan oksigen di PT. Bayu Bangun Sakti (BBS) berlokasi di Loang Balok, Mataram dan PT. Samabayu Mandala yang berlokasi di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Senin (26/07/21).

“Pendistribusian oksigen harus secara merata di kabupaten/kota,” tutur Sitti Rohmi yang didampingi Asisten I , dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Siti Rohmi juga menegaskan agar seluruh fasilitas kesehatan dapat lebih selektif dalam menggunakan oksigen.

“Saya harus mengantisipasi dan menyakinkan betul agar bagaimana caranya efektivitas penggunaan oksigen di NTB dapat maksimal,” ujarnya.

Untuk diketahui, bahwa ketersediaan oksigen di PT. BBS kapasitas maksimal 220 ton/bulan. Menurut Max, owner PT. BBS, mengatakan, sudah saatnya seluruh fasilitas kesehatan mengurangi atau meminimalisir penggunaan alat Nasal Kanul, sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan oksigen.

“Kebijakan Nasal Kanul yang begitu masif, meminimalisir menggunakan alat, sehingga untuk keperluan yang perlu-perlu saja dalam penggunaan alat,” jelasnya.

BACA JUGA:

• Nakes Puskesmas Santong Positif Covid-19, Layanan Dipindahkan
• Gotong Royong dan Taat Prokes Bisa Putus Mata Rantai Covid

Sementara itu, Kepala Filling Pengisian Oksigen PT. Samabayu Mandala, Yasim, mengungkapkan, dengan kondisi lonjakan Covid-19 yang cukup tinggi, maka membutuhkan pembagian pendistribusian.

PT. Samabayu Mandala menghasilkan sebanyak 300-400 tabung per-hari dan liquid oksigen yang dapat menghasilkan oksigen dalam bentuk tabung.

“Kami melakukan pembagian suplay kepada beberapa rumah sakit (RS), seperti RS HK, RS. Siloam, RS UNRAM, RS Bhayangkara, dan RS Yatofa, sehingga dapat secara merata,” ujarnya.

ser

Gubernur meminta masyarakat tidak cemas dan panik, sebab pemerintah menjamin ketersediaan oksigen dan obat-obatan untuk pasien Covid-19.

MATARAM.lombok.com ~ Untuk memastikan ketersediaan oksigen aman dan tercukupi di masa pandemi Covid-19, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengunjungi 2 lokasi produsen oksigen, Jumat (23/7).

“Masyarakat diharapkan tenang. Insya Allah di NTB tidak ada kelangkaan oksigen,” ujar Zulkieflimansyah, saat melihat pengemasan dan persiapan proses pengiriman oksigen ke pulau Sumbawa, oleh CV. Bayu Bangun Sakti (BBS Oxygen), di Jalan Lingkar Selatan, Mataram.

Pada kesempatan itu gubernur menegaskan, demi menjaga stok yang aman di NTB, hasil produksi oksigen sepenuhnya guna memenuhi kebutuhan daerah, sehingga untuk sementara perusahaan tidak memenuhi permintaan dari provinsi lain.

“Ketersediaan oksigen yang diproduksi oleh CV. Bayu Bangun Sakti Mataram dan PT. Samator Gas di Gerung, Lombok Barat, sangat cukup. Bahkan permintaan dari provinsi lain tidak dilayani, demi menjaga stok yang aman bagi NTB,” jelasnya.

BACA JUGA: Pemda KLU Harus Aktifkan Kembali Satgas Covid-19 Satu Pintu 

Sementara itu, owner CV. Bayu Bangun Sakti, Max Suparta, mengaku bahwa stok oksigen untuk provinsi NTB, aman dan terkendali. Saat ini kapasitas produksi bulanannya sebanyak 220 ton oksigen, sedangkan kebutuhan sebelum pandemi hanya 80 ton oksigen.

“Artinya ada peningkatan hingga 50 persen,” kata Max.

Terkait adanya isu kelangkaan oksigen di Pulau Sumbawa, Max membantah bukan karena tidak ada stok oksigen, tetapi sebab proses pendistribusiannya. Pengiriman oksigen ke Bima, Dompu dan Sumbawa membutuhkan waktu tempuh yang agak lama.

BACA JUGA: Oksigen Untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

Menurut Max, hingga kini harga oksigen tetap stabil, tidak ada kenaikan, masih dengan harga Rp. 16.500/kg. Untuk Rumah Sakit (RS) yang menggunakan liquid tidak terjadi kelangkaan, karena kontinuitas stoknya terjaga, terutama di Pulau Lombok.

Guna menjaga ketersediaan pasokan di RSUD se-Pulau Sumbawa, pihaknya juga akan memasang tangki penyimpan oksigen Microbulk sistem oksigen cair di RS H.L. Manambai Abdulkadir yang berkapasitas 3 ton, RSUD Kota Bima 1 ton, dan RSUD Asy-Syifa 2 ton.

diskominfotikntb

Masalah muncul lebih pada pendistribusian oksigen ke kabupaten/kota di luar Pulau Lombok yang membutuhkan waktu, jadi bukan stoknya mengalami kelangkaan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Informasi kelangkaan oksigen muncul dan menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis (22/7).

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa ketersediaan dan stok oksigen untuk kebutuhan terapi pasien Covid-19 di Provinsi NTB masih aman.

“Saya baru cek ketersediaan oksigen, Insya Allah tersedia cukup. Kita tidak kekurangan,” ujar Zulkieflimansyah.

Menurutnya, persoalan pendistribusian ke wilayah Kabupaten/Kota terutama yang berada di pulau Sumbawa sedikit membutuhkan waktu.

“Ini semata bukan karena kelangkaan, tapi karena persoalan distribusi yang memerlukan waktu, karena jarak tempuhnya,” tegas gubernur.

Misalnya untuk mendistribusikan tabung oksigen dari kota Mataram ke kabupaten Bima, kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat, cukup memakan waktu. Selain itu, juga adanya keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga terampil yang bisa melakukan pengisian tabung oksigen.

Untuk itu diharapkan bupati dan walikota, beserta tim satgas termasuk TNI/Polri harus terus memonitoring, mengawasi pasokan dan ketersediaan oksigen maupun obat-obatan medis di masa PPKM untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Masyarakat diharapkan tenang, tetap ikuti prokes dan jaga kesehatan,” tutur gubernur.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di Masa PPKM

edy

Presiden Jokowi sudah mengingatkan untuk memprioritaskan kesehatan dan menjaga ekonomi masyarakat di masa PPKM darurat saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk menyeimbangkan kedua sektor ini di masa PPKM darurat bukanlah hal mudah, maka dibutuhkan sinergi dari semua pemerintah kabupaten dan kota.

“Jangan sampai roda perekonomian masyarakat mati selama masa PPKM, terutama ekonomi masyarakat kecil agar tidak terganggu. Untuk itu, mudah-mudahan prokes Covid-19 dapat ditingkatkan lagi,” tegas Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (22/07).

Menurut Zulkieflimansyah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi selama masa PPKM darurat adalah memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bukan hanya uang tunai, tapi juga dalam bentuk beras yang diambil dari petani lokal. Dengan harapan, harga yang tak diserap oleh Bulog dapat diserap oleh pedagang-pedagang kecil dan disalurkan kepada seluruh ASN lingkup Provinsi NTB.

“Dengan langkah itu, semoga kita dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama para petani lokal. Tunjangan beras bagi ASN direncanakan akan mulai 1 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

Dalam rakor, ini, Zulkiefkimansyah juga mengajak seluruh bupati dan walikota se-NTB untuk menyerap gabah petani melalui pemberdayaan UMKM lokal, dengan membeli beras kemasan untuk tunjangan beras bagi ASN.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal

manikp@kominfo

Gubernur NTB mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM darurat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Langkah ini, menurut Gubernur NTB, H. Zulkiefkimansyah, sebagai upaya bersama untuk melindungi perekonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.

“Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal,” ajak gubernur saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (22/7).

Dihadapan seluruh bupati walikota yang hadir, Zulkieflimansyah menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya Virus Corona.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di masa PPKM

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas, sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.

“Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insyaallah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang” tutur gubernur.

BACA JUGA: PPKM Basis Desa, Cegah Tumpukan Masalah di Kabupaten/Kota

manikp@kominfo

Pemerintah NTB menerapkan PPKM berbasis desa, mulai 21 Juli 2021, sebagai upaya menanggulangi penyebaran Covid–19 yang kini sudah mencapai 18.147 kasus.

MATARAM.lombokjournal.com ~

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menegaskan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Desa harus benar–benar disukseskan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan permasalahan di kabupaten dan kota.

“Jika dimulai dari desa, maka semua sudah mulai difilter, disediakannya posko PPKM, Rumah Isolasi Mandiri di setiap desa yang ditangani oleh pemerintah desa, Babinsa, Babinkantibmas, yang kemudian tertangani dengan baik, maka insya Allah terus menerus memberikan edukasi protokol covid–19 kepada masyarakat,” jelas Sitti Rohmi, dalam laporannya saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis (22/7).

PPKM dibagi menjadi 4 level, yakni level 1 (new normal), level 2 (tarnsisi 1), level 3 (transisi 2) dan level 4. Pada level 1 adalah new normal, level 2 dan 3 adalah tahap transisi untuk memastikan proses relaksasi dan pengetatan secara bertahap dan memastikan pemerintah memiliki persiapan yang cukup.

“Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat mengetahui berada di level manakah daerahnya,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menegaskan bahwa pengetatan pada PPKM Level 4 memiliki konsekuensi yang cukup besar, di mana beberapa sektor harus mengikuti aturan–aturan yang berlaku.

“Level 4 memiliki konsekuensi yang cukup besar, dari sisi kegiatan masyarakat, WFO dan WFH nya juga yang harus dipatuhi dengan sebaik–baiknya.” ujarnya.

Level PPKM Kabupaten Kota se-NTB adalah sebagai berikut; Kota Mataram berstatus level 4, Lombok Barat berstatus level 3, Lombok Tengah berstatus level 2, Lombok Utara berstatus level 3, Lombok Timur berstatus level 2, Sumbawa Barat berstatus level 3, Sumbawa berstatus level 3, Dompu berstatus level 3, Bima berstatus level 3 dan Kota Bima berstatus level 3.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal

ser@diskominfotikntb