Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023
Sebanyak 134 inovasi, baik digital maupun non digital, dilakukan NTB yang tersebar di berbagai aspek pemerintahan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Inovasi dankeunggulan NTB Mall dan 99 Desa Wisata dipaparkan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi sebagai inovasi unggulan Provinsi NTB.
Pemaparan inovasi itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB di acara presentasi Kepala Daerah Nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 pada klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal dan daerah perbatasan, di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Lt.3 Kemendagri dan Ruang Multimedia Gedung B Lt. 2) Jakarta, Senin (25/09/23).
Hingga tahun 2023 Provinsi NTB memiliki 134 inovasi, baik digital maupun non digital yang tersebar di berbagai aspek pemerintahan.
Miq Gite memaparkan inovasi dan keunggulan NTB Mall yang diluncurkan pada 17 Agustus 2020 yang lalu.
Peluncuran inovasi dan program unggulan itu berdasarkan regulasi Peraturan Gubernur NTB No 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Bela dan Beli Produk Lokal.
Dijelaskan Miq Gite, NTB Mall mampu merambah pasar nasional dan mancanegara dengan membuka outlet di ibu kota negara DKI Jakarta dan di Malaysia.
Selain itu masyarakat seluruh dunia dapat mengakses produknya melalui aplikasi yang telah tersedia.
NTB Mall mampu menampung seluruh produk UMKM lokal, sehingga UMKM tak perlu lagi memikirkan pemasarannya.
“Hingga saat ini terdapat total 5.215 UMKM yang sudah bermitra dengan NTB Mall,” jelas Miq Gite.
Di sisi lain, inovasi program unggulan 99 Desa Wisatamengantar Desa Wisata di NTB melalang buana dan diakui dunia.
Desa Wisata menjadi ikhtiar Pemprov NTB memaksimalkan potensi sumber daya alam serta mempromosikan unsur tersebut dengan menampilkan keaslian pedesaan didukung aktivitas sosial budaya masyarakat.
Seiring pembangunan Desa Wisata, infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan pengelolaan lingkungan dan persampahan dapat ditingkatkan.
Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat bisa terus melaju, seiring semakin terkenalnya dan digandrunginya desa wisata di NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy menjelaskan rincian inovasi yang terdapat di NTB.
Di antaranya, terdapat 44 inovasi digital dan 90 non digital. Adapun bentuk inovasi daerah lainnya yakni; sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahsebanyak 30 inovasi, inovasi pelayanan publik sebanyak 93 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 11 inovasi.
“Provinsi NTB dari waktu ke waktu terus meningkatkan berbagai inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. ***
Apel Perdana Pj Gubernur NTB Bersama ASN Provinsi
Dalam apel perdana Pj Gubernur NTB bersama ASN lingkup Provinsi, lagu mars NTB Gemilang dinyanyikan tiap apel pagi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, memberikan arahanpada ASN muda saat memimpin apel perdana bersama seluruh ASN lingkup Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/09/23).
Saat apel itu, Miq Gite sapaan Pj Gubernur berpesan pada para ASN muda untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, tetap menunjukkan loyalitas, dan menjaga integritas.
Menurut Pj Gubernur, para ASN muda masih memiliki waktu panjang, sekaligus sebagai pelanjut estafet kepemimpinan di masa depan.
“Tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai target yang telah ditentukan. Apalah arti saya, tanpa dukungan dan support teman-teman semua,” pesan Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB.
Pada kesempatan apel itu, Pj Gubernur, Miq Gite memerintahkan agar lagu Mars NTB Gemilang dinyanyikan pada tiap apel pagi.
Ajakan pada alumni UB itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi saat membuka acara Karya Bakti yang diselenggarakan di Lombok Epicentrum Mall Mataram oleh para AlumniMalang Raya bertajuk “Brawijaya Tampil Gemilang”, Minggu (24/09/23).
Miq Gite berharap kepada kawan kawan alumni Malang yang tengah mengemban amanah di pemerintahan, agar bersama sama menjadikan NTB yang Maju dan Melaju. Demi keberlanjutan tongkat estafet pembangunan yang lebih progresif.
“Semoga dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat NTB, bersama bercita cita besar kita bisa terwujud,” harap Miq Gite yang juga merupakan alumni UB.
Pj Gubernur kelahiran Puyung Lombok Tengah tersebut, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara Karya Bakti para alumni UB ini.
“Acara ini merupakan ajang silaturahmisambung rasa atau reunian para alumni malang sekaligus sebagai rangkaian rasya syukur atas telah dilantiknya salah satu Alumni Brawijaya sebagai Pj. Gubernur NTB, untuk melanjutkan visi misi NTB gemilang yang sedang di amanahkan agar NTB semakin maju dan melaju,” ucap Miq Gita.
Kegiatan temu alumni tersebut turut dirangkaikan dengan bakti sosial cek Kesehatan, donor darah, berbagi sembako dan di isi beberapa kegiatan talk show hingga malam hari.***
Pj Gubernur NTB Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tiap Tiga Bulan
Kinerja dievaluasi tiap tiga bulan, Ruslan Turmuzi ingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB agar jangan terbawa euforia dan bekerja dengan skala prioritas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan H Ruslan Turmuzi, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, agar jangan terbawa euforia berlebihan terhadap amanah yang tengah dipercayakan di pundak mantan Sekda NTB.
Ruslan menegaskan, kinerja Pj Gubernur akan dievaluasitiap tiga bulan.
“Kita mengingatkan jangan sampai terlalu euforia. Kinerja Pj Gubernur itu dievaluasi tiga bulan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ruslan di Mataram, Minggu (24/09/23).
Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB ini, kalau Pj Gubernur NTB terbawa euforia berlebihan, bisa mengganggu pengambilan keputusan yang rasional dan efektif.
Politisi senior asal Lombok Tengah ini menjelaskan, sikap euforia Pj Gubernur NTB dikhawatirkan melahirkan keputusan impulsif yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang.
“Bahkan, terlalu euforia juga dapat mengabaikan keterlibatan publik dan pendapat masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada legitimasi dan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah Pusat menetapkan Pj Gubernur NTB dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Pj Gubernur dievaluasi tiap tiga bulan.
Sesuai Undang Undang, Pj Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi, performanya bagus atau tidak.
Karena itu kata Ruslan, Pj Gubernur dituntut bekerja dengan profesional.
Ketika membuat kebijakan, Pj Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut, seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Pj Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategisnasional.
“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.
Skala Prioritas
Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritasdalam jangka pendek yang harus didahulukan Pj Gubernur.
Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.
Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.
Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan.
Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.
“Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kita ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut,” tandas Ruslan.
Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.
Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.
“Kita minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tata Kelola Birokrasidan bagaimana NTB Maju dan Melaju,” kata Ruslan menyinggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi.
Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.
Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Pj Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien.
Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.
Tentu saja kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor,” kata Ruslan.
Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan. Yaitu tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu.
Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.
“Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” imbuh Ruslan.***
Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB
Pj Gubernur NTB mendorong adanya kesepakatan dan kerjasama antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara
MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang berbasis kepulauan, perlu mengembangkan industri dirgantara, mulai dari konektifitas sampai pelibatan UKM dalam industri pesawat terbang.
Pentingya pengembangan industri dirgantara itu disampaikan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi saat membuka seminar internasional dan pameran kedirgantaraan di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (23/09/23).
“Saya berharap ada kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan baik antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara kita,” ujar Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.
Kenapa industri perlu, karena moda transportasiudara daerah kepulauan merupakan pasar potensial bagi penyedia layanan penerbangan.
Industri yang mulai dikembangkan di NTB, dapat berkontribusi dalam penyediaan suku cadang pesawat terbang dalam negeri yang saat ini dipegang PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Pengembangan kedirgantaraan NTB dapat dengan menyiapkan sumber daya manusia di sektor kedirgantaraan. Seperti diinisiasi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB.
Dalam kegiatan ini, UNU NTB menandatangani MoU dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan PT DI.
Hal senada disampaikan pula oleh Rektor UNU NTB, Baiq Muliyanah yang menggarisbawahi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan keagamaan.
Sementara itu, KH Ahmad Mun’im DZ dari komunitas NU Dipantara Aerospace mengatakan, pesawat N219 buatan PT DI didesain untuk 19 penumpang dan mempunyai kelebihan sebagai jenis pesawat ringan yang sangat bisa dioperasikan di daerah perintis.
Pesawat ini memiliki dua buah mesin turboprop yang dikembangkan oleh PTDI.
Komunitas Nahdliyin NU yang tergabung dalam Dipantara Aerospace (DAS) dan PT Karya Logistik Indotama telah membeli 11 unit pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebesar 80,5 juta dollar AS atau sekitar Rp1,3 triliun tahun lalu.
“Ini langkah awal untuk pengembangan kedirgantaraan di NTB tidak saja bisnis dan pasar penerbangan tapi juga pendidikan dan penelitian dalam teknologi dirgantara,” ucap Kyai Mun’im.
Ia berharap, kedirgantaraan di NTB terutama industri dirgantara dan penerbangan di NTB semakin maju dengan inovasi yang dilakukan nahdliyin NU maupun produksi pesawat terbang dalam negeri.
Hadir pula Direktur PT DI, Direktur PT KLI, BRIN, pejabat Pemprov Asisten III, para Kepala OPD, Brida NTB dan pengurus NU NTB se kabupaten/ kota serta diaspora nahdlyin NU yang bekerja di beberapa perusahaan penerbangan asing melalui daring.***
Pj Gubernur NTB Sosialisasikan RPD 2024-2026
Pj Gubernur NTB menekankan, agar OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota
MATARAM.LombokJournal.com ~Pj Gubernur NTB menekankan, agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kinerja (Renja) OPD sebagai pedoman.
Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan arahan itu saat sosialisasiRPD tahun 2024-2026 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Jum’at (22/09/23).
Menurut Pj Gubernur NTB yang mengusung tagline NTB Maju Melaju, minta Kepala OPD mempedomani dokumen RPD. Dan Kepala OPD diminta terus bersinergi dan kompak mengawal dan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Miq Gita sapaan Pj Gubernur NTB juga minta OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Hal itu penting untuk penyelarasan arah dan gerak pembangunan, agar tercapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Hal ini dilakukan dengan membangun kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk melaksanakan semua agenda pembangunan nasional maupun daerah,” pesan Pj Gubernur NTB.
Untuk mewujudkan NTB Maju Melaju, perangkat daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Daerah melalui pengembangan inovasi. Dan peningkatan investasi dan daya saing daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Selain itu, penguatan Fiskal Daerah perlu dilakukan. Seluruh Perangkat Daerah diminta memaksimalkan penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya dan menggali potensi-potensi baru /diversifikasi.
Untuk Transparansi Pengelolaan Keuangan, Miq Gita berpesan untuk memperhatikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, setiap pembangunan anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah.
Selanjutnya implementasiyang berhasil, seluruh program dan kegiatan yang tertera dalam RPD 2024-2026 diminta diimplementasikan dengan benar. Agar semua target dan sasaran yang disebutkan dalam dokumen RPD berhasil dicapai.
Terakhir, Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, berbagai rekomendasi atau hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, agar tercapai program pembangunan semakin tepat.
Miq Gita juga turut mengajak keterlibatan masyarakat agar semua kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.***
Pj Gubernur NTB Disambut Antusias Masyarakat Puyung
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa masyarakat Puyung di kediaman pribadinya
LOTENG,LombokJournal.com ~ Masyarakat Puyung menyambut antusiasPenjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di kediaman pribadinya, Gedeng Gede yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (21/09/23).
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, sebelumnya telah resmi dilantik sebagai Pj Gubernur NTB oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn.), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, Ph.D.di Kantor Kemendagri RI di Jakarta, 18 September lalu.
Penyambutan Pj Gubernur NTB kelahiran 1 oktober 1965, di Desa Puyung Lombok Tengah tersebut diikuti para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan warga setempat.
Miq Gite menyampaikan Terimakasih yang sangat besar karena penyambutan masyarakat yang luar biasa.
Miq Gite juga menyampaikan rasa syukurnya kepada yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena sampai saat ini masih dipercayakan untuk mengemban amanah dalam membangun Provinsi NTB. ***
Mendagri Lantik Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi
Usai melantik Pj Gubernur NTB, Mendagri menekankan, tugas utama Pj Gubernur yaitu mensinkronkan program kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Melantik Penjabat (Pj) Gubernur, HL Gita Ariadi, MSi, Menteri Dalam Negeri, Dr H Tito Karnavian berpesan agar pembangunandi Nusa Tenggara Barat terus berlanjut.
“Agar roda pemerintahan tetap berjalan, tetap bangun komunikasi dengan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama untuk melanjutkan program yang strategis,” ujar Mendagri usai pelantikan Pj Gubernur NTB di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/09/23).
Dalam rangkaian serahterima jabatan, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tugas utama Pj Gubernur adalah menyinkronkan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Suhajar juga memberikan atensi khusus agar Pj Gubernur agar menyukseskan agenda besar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Semoga Pak Lalu Gita bisa mengawal hal-hal tersebut,” kata Suhajar.
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengaku bakal berusaha melakukan yang terbaik atas amanah baru yang diemban.
“Dari yang telah kami lakukan selama ini, dengan amanah yang baru. Kami ingin berbuat yang terbaik bagi negara dan masyarakat NTB. Kami akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirintis dengan baik oleh Gubernur-Wakil Gubernur dan menjadi atensi pemerintah pusat. Baik dalam jangka pendek maupun menengah,” kata Miq Gita sapaan akrab Lalu Gota Ariadi.
Hadir pula dalam upacara pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018 – 2023, Forkopimda dan pejabat Pemprov NTB. ***
Gubernur-Wagub Serahterima Jabatan dengan Pj Gubernur NTB
Gubernur Dr H Zulkieflimansyah, SE, MSc dan Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd serah terima jabaTan dengan Pj Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, MSi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, MSi melakukan serahterima jabatanusai pelantikan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/09/23).
Serahterima jabatan itu berlangsung antara Gubernur Dr H Zulkieflimansyah, SE, MSc dan Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd dengan Pj Gubernur, HL Gita Ariadi, MSi.
Usai menyerahkan jabatan ke Pj Gubernur, mantan Gubernur NTB Bang Zul menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik selama perkhidmatan 2018-2023.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda, DPRD dan semua pihak yang selama ini bekerjasama dan mendukung kerja pemerintah provinsi. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau selama ini dalam berinteraksi terdapat hal hal yang kurang berkenan,” ujar Bang Zul didampingi Umi Rohmi yang disaksikan Pj Gubernur NTB.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, MSi menyampaikan pula dalam sambutan singkatnya untuk berkomitmen melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya untuk masyarakat NTB.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan kembali beberapa poin tugas dan wewenang Pj Gubernur yang telah disampaikan Mendagri.
“Beberapa poin yang disampaikan Mendagri sesungguhnya bukan tidak boleh tapi harus seizin Mendagri,” jelasnya.
Beberapa poin tersebut diantaranya, tidak boleh membatalkan perjanjian kerjasama luar negeri, mutasipejabat struktural Pemprov dan merubah kebijakan strategis Gubernur sebelumnya.