Sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak ditegaskan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB, Sinta Agathia.

Ditegaskannya, dalam pencegahan perkawinan anak itu penting melibatkan suara anak dan remaja secara langsung dalam upaya pencegahan perkawinan anak. 

BACA JUGA : Sekretaris Daerah NTB ke XIV, Siapa?

Sinta Agathia mengatakan, anak-anak kerap memiliki pemahaman yang lebih jujur dan mendalam mengenai realitas perkawinan anak yang terjadi di lingkungan mereka.

Hal itu disampaikan Bunda Sinta saat hadir dalam kegiatan Youth Consultation dengan tema pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan Plan International Indonesia di Mataram, Rabu (18/02/26).

Diungkapkannya, TP-PKK telah terjun langsung selama satu tahun terakhir, dan menyadari bahwa masih ada pendekatan yang belum tepat sasaran.  

“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dari anak-anak dan remaja agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif,” ungkap Ketua Tim TP-PKK NTB..

Bunda Sinta menekankan pentingnya setiap keluarga untuk memahami bahwa perkawinan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Justru menambah beban baru dalam kehidupan keluarga. 

Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan. “Agar remaja dapat menikmati masa mudanya melalui kegiatan yang produktif dan positif,” katanya..

Lebih lanjut dijelaskan, permasalahan perkawinan anak di NTB sangat kompleks dan penanganannya. Tidak bisa diseragamkan antara wilayah Lombok dan Sumbawa.

“Sering kali adat disalahkan, padahal faktanya kasus serupa juga terjadi di wilayah lain. Ini adalah persoalan sistemik yang saling berkaitan, seperti mata rantai, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga migrasi tenaga kerja,” ujarnya.

Dirinya, juga mengapresiasi adanya pendekatan di luar jalur pengadilan, yang dinilai lebih persuasif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak dan keluarga. 

Bahkan, sejumlah pemerintah kabupaten telah menunjukkan komitmen dalam pencegahan perkawinan anak itu. 

Salah satunya dengan percepatan pengesahan peraturan bupati terkait pencegahan perkawinan anak. Serta keberhasilan menggagalkan sejumlah permohonan dispensasi nikah.

Hal itu dilakukan melalui edukasi dan pendampingan melalui program khususnya gerakan Sahabat Pengadilan dan Program Gemercik (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak) yang diinisiasi oleh Yayasan Plan International Indonesia. 

Prioritas Utama

Dalam kesempatan sama, Sabaruddin, projek manager Yayasan Plan International Indonesia menyampaikan, pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu prioritas utama selama sepuluh tahun terakhir.

BACA JUGA : Cuaca Ekstrem, BPBD NTB Pimpin Komando Terpadu

Program itu dijalankan melalui berbagai program, seperti Yes I Do!, Let’s Talk!, dan GEMERCIK (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak). Program GEMERCIK sendiri menitikberatkan pada pelibatan anak dan remaja, penguatan kapasitas satuan tugas, serta kolaborasi lintas sektor, termasuk pengadilan agama dan keluarga.

Plan bekerjasama dengan Kabupaten Lombok Utara mencetuskan program Gemercik dengan melakukan intervensi peningkatan kapasitas satgas perkawinan anak yang ada di Lombok Utara. 

Program ini menggabungkan anak remaja dan sahabat pengadilan sebagai wadah dalam berpartisipasi untuk melakukan edukasi kepada anal dan keluarga,” jelas Sabaruddin. A

Berdasarkan data yang dihimpun, NTB masih mencatat angka perkawinan anak yang tinggi, dengan sebagian besar permohonan dispensasi nikah disetujui oleh pengadilan agama. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih kuat sejak hulu, terutama melalui edukasi keluarga dan remaja.

Sabaruddin menegaskan bahwa perkawinan anak bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan hasil dari sistem yang masih memiliki banyak celah untuk diperbaiki. 

Melalui forum konsultasi anak muda ini, diharapkan lahir rekomendasi dan aksi nyata pencegahan perkawinan anak yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. nov/her

 

Upaya yang bisa dilakukan untuk cegah perkawinan anak bisa dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik kepada anak maupun orang tua. Itu dikatakan Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Rini Handayani, saat kegiatan Media Talk KemenPPPA di Jakarta, Jumat (12/05/22).

Kegiatan Itu merupakan upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang serius menyikapi maraknya kasus perkawinan anak. Misalnya, dengan mengintervensi di hulu melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berupa edukasi. 

BACA JUGA: NTB Bertekad Selesaikan 5 Pilar Sanitasi

“Perkawinan anak merupakan tantangan dalam pembangunan SDM dikarenakan memiliki dampak yang multiaspek dan lintas generasi. Selain itu, perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menghambat dalam mendapatkan hak-haknya secara optimal,” ujar Rini seperti dikutip di laman kemenpppa.go.id..

Perkara dispensasi kawin mengalami penurunan setiap tahunnya. Data penurunan itu tercatat di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang 2020-2022.  

Ada 52.095 perkara dispensasi kawin yang masuk di tahun 2022, sebanyak 50.748 diputuskan. 

Jumlah perkara yang masih tergolong besar itu menunjukkan, perkawinan anak masih banyak terjadi dilihat dari jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan.

“Meskipun data prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan setiap tahunnya, masih banyak perkawinan anak dan remaja yang terjadi  tidak dapat dicatatkan karena tidak membawa perkara dispensasi kawin ke pengadilan. Diperlukan upaya sistemik dan terpadu dalam menekan angka perkawinan anak untuk mencapai target 6,94 persen pada tahun 2030,” tutur Rini.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Turunkan Angka Stunting dan AKIB di NTB

Ada banyak faktor yang ditengarai berkontribusi dalam perkawinan anak. Di antaranya faktor kemiskinan, geografis, pendidikan, ketidaksetaraan gender, masalah sosial, budaya, dan agama. Serta minimnya akses layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif. 

Rini menegaskan, edukasi kesehatan reproduksi menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai perkawinan anak di Indonesia. Baik anak maupun orang tua harus mengerti, perkawinan anak memiliki dampak yang begitu besar bagi anak.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan berlanjut sampai kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Menurutnya, tren perkawinan anak di Indonesia, penyebabnya bukan hanya kurangnya pemahaman bahaya serta ancaman dari perkawinan anak. Tapi juga dampak gerusan pergaulan bebas di kalangan anak dan remaja, yang beresiko pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

“Edukasi terkait perkawinan anak yang dimulai dari kesehatan reproduksi menjadi penting dan perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Anak-anak perlu mengetahui bagian-bagian penting dari tubuh dan sistem reproduksi yang berdampak pada masa depannya,” jelas Rini.

Perkawinan anak merupakan isu bersama yang pencegahannya pun harus diselesaikan secara multi sektoral, holistik, komprehensif, terpadu, dan melibatkan banyak orang. 

BACA JUGA: Wagub NTB Jelaskan Upaya Mencapai Desa Gemilang

Komplikasi medis 

Kepala Bagian Staf Medik Fungsional Ginekologi Onkologi Rumah Sakit Kanker Dharmais, dr. Widyorini Lestari Hardjolukito Hanafy SpOG.Subsp.Onk menjelaskan, perkawinan dan kehamilan anak memiliki risiko komplikasi medis. Baikterhadap ibu maupun anak yang dilahirkan itu.

“Anatomi tubuh anak perempuan belum siap menjalani proses mengandung dan melahirkan,” jelasnya.

Hal ini berisiko mengalami komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Obstetric Fistula sebagai kasus komplikasi medis persalinan usia anak yang sering terjadi. 

Obstetric Fistula merupakan kerusakan pada organ intim perempuan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. 

“Perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun rentan mengalami Obstetric Fistula dan dapat terjadi akibat hubungan seksual di usia anak,” jelas Widyorini.

Dijelaskan, perkawinan anak yang kerap kali terjadi karena KTD diakibatkan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan risiko yang dihadapi. 

BACA JUGA: Wamenag Ajak Elit Bangsa Jadi Negarawan

Pencegahan KTD dapat dimulai dari edukasi kesehatan reproduksi, baik itu kontrasepsi dan ancaman penyakit menular seksual hingga kanker serviks, edukasi gizi, dan peran orang tua serta pendidikan formal. ***