Program SKALA NTB menjadi berkah bagi daerah karena telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program-program strategis
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi Program SKALA sebagai mitra strategisdalam menjalankan program-program penting pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Komite yang dirangkaikan dengan lokakarya penyusunan rencana kerja tahunan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (14/05/24).
Pj Sekda menyampaikan terima kasih atas kontribusi, karena selama 10 tahun terakhir SKALA telah mendukung pelayanan dasar pemerintahan di NTB.
“Berbagai program strategis yang dibantu SKALA NTB menjadi berkah bagi daerah karena SKALA telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut,” jelas Ibnu Salim.
Pelaksanaan program-programnya merupakan inisiatif Pemerintah Australia, bertujuan mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, dengan meningkatkan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.
Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas tatakelola layanan dasar melalui penguatan regulasi/kebijakan, pengelolaan keuangan publik, pengelolaan data pendukung pembangunan.
Serta partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam menjalankan program-programnya bekerja sama erat dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut novita/opik
Surat Edaran Pemprov NTB untuk Penyesuaian Sistem Kerja ASN
Pemberlakuan surat edaran penyesuaian sistem kerja ini, Pj Gubernur berharap tidak mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat
MATARAM.LombokJournal.com ~Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 32 Tahun 2024, tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
SE menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 01 Tahun 2024.
Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa Pemprov NTB akan menyesuaikan sistem kerja ASN melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) selama dua hari, yaitu Selasa-Rabu, 16-17 April 2024.
Instansi terkait diharapkan membuat jadwal dan membagi jumlah ASN yang bekerja WFO dan WFH sesuai ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
Layanan pemerintahan di bidang perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi, serta layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan diinstruksikan menjalani WFH sebanyak 50 persen, sedangkan WFO menyesuaikan persentase.
Sementara itu, layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas diinstruksikan untuk bekerja WFO 100 persen.
“Penyesuaian sistem kerja ini diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Miq Gite, sapaan Pj Gubernur.
Selama masa pemberlakuan surat edaran ini, Pemprov NTB akan memantau dan mengawasi pemenuhan serta pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.
Pemprov juga akan menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan dan membuka media komunikasi online untuk konsultasi serta pengaduan. Selain itu, Pemprov akan memastikan output dari pelayanan daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. ***
Pantau Layanan Mudik, Pemprov NTB Libatkan Semua Pihak
Untuk pantau layanan mudik di terminal, pelabuhan dan bandara internasional, Pemprov NTB melibatkan para kepala dinas terkait termasuk otoritas perusahaan angkutan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik Lebaran tahun ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Upaya ini melibatkan kolaborasisemua pihak terkait untuk pantau layanan mudik, termasuk transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, seperti yang diamati pada Kamis (04/04/24).
H Fathul Gani, Asisten II Setprov NTB, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur untuk pemantauan di pelabuhan Lembar, Lombok Barat.
“Arus mudik adalah rutinitas tahunan. Namun demikian, seluruh stakeholder harus tetap waspada dan memastikan pelayanan maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Kegiatan pemantauan di terminal utama, pelabuhan, dan bandara internasional melibatkan para kepala dinas terkait, otoritas perusahaan angkutan, keamanan, dan asuransi.
Mereka memantau aspek keamanan, kenyamanan, kelancaran pelayanan, harga tiket, serta ketersediaan armada transportasi, dengan dukungan dari TNI dan Polri.
Pengecekan kesehatan, narkoba, dan kelaikan kendaraan dilakukan di seluruh titik keberangkatan dan kedatangan penumpang, sebagai bagian dari skenario operasional arus mudik.
“Asisten menyatakan, “Ini merupakan upaya Pemprov NTB dalam mendukung kesiapan dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat.”
H-6 menjelang Lebaran, arus penumpang masih dalam kondisi normal di terminal Mandalika, pelabuhan Lembar dan Kayangan, serta bandara BIZAM.
Untuk pantau layanan mudik di posko mudik Lebaran menyediakan layanan informasi, kesehatan, tiket, dan angkutan terusan dengan petugas yang siap melayani.
Skenario puncak kepadatan memang telah disiapkan mengingat naiknya arus mudik tahun ini sebesar lima persen dari tahun sebelumnya.
Secara umum, lalu lintas dan pengaturan di area terminal dan pelabuhan masih dalam kondisi normal.
Agus Djoko Trianto, General Manager Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Lembar, mengatakan soal kapasitas bandara.
“Kapasitas bandara untuk 19 ribu orang hanya digunakan oleh lima ribuan orang,” katanya.
Pemantauan layanan mudik juga dilakukan otoritas bandara yang terus memantau harga tiket dan potensi keterlambatan pesawat selama musim mudik. ***
Perjuangan Pemprov NTB Mengembangkan Portal NTB Satu Data
Perjuangan Provinsi NTB berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Bali
MATARAM.LombokJournal.com ~ Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, yang akrab dipanggil Doktor Najam, memaparkan perjuangan Pemprov NTB dalam mengembangkan Portal NTB Satu Data.
Upaya Pemprov NTB itu dipaparkan Dr Najam itu dalam acara Lokakarya Pemetaan Kebutuhan dan Perumusan Rencana AksiIntegritas Data SPM ke Portal Satu Data NTB di Mataram, Rabu (03/04/24).
Dalam lokakarya yang diadakan oleh SKALA, Doktor Najam merincikan upaya Pemprov NTB dalam meningkatkan Nilai SPBE Provinsi NTB yang mengalami fluktuasisetiap tahun.
Meskipun demikian, perjuangan Provinsi NTB berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Bali.
“Meskipun perjuangan ke Portal Satu Data menghadapi kendala, NTB tetap pada jalur yang baik dan berhasil mencapai posisi di atas target RPJMN 2024,” ujar Doktor Najam.
Selain itu, Doktor Najam juga menyoroti peningkatan jumlah kunjungan ke Portal NTB Satu Data dari tahun ke tahun. Ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola datadi NTB.
Bahkan, jumlah kunjungan ke portal tersebut berhasil mengalahkan pengaruh dari para influencer di NTB.
Melalui kebijakan NTB Satu Data, Pemprov NTB berhasil meraih Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tertinggi ke-3 secara nasional dan menerima penghargaan Aninditha Wistara Data.
“Tingginya IPS NTB menunjukkan bahwa tata kelola NTB Satu Data telah memadai untuk memenuhi kebutuhan data dalam pembangunan di Provinsi NTB,” jelas Kadis.
Selain itu, Kadis Kominfotik NTB juga mencatat prestasi hasil perjuangan mengembangkan NTB Satu Data. Antara lain: menjadi Provinsi dengan IPS tertinggi ke-3 di Indonesia pada tahun 2023, meraih poin penuh pada Innovative Government Awards 2022-2023.
Pemprov NTB juga menjadi inovatordalam Open Government Partnership (OGP) tingkat internasional, serta masuk dalam 10 besar nasional pada Assessment Sekretariat Satu Data Indonesia 2022.
“Dalam pengakuan internasional, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diundang untuk menghadiri OGP Summit Award 2023 di Estonia bersama dengan 4 kabupaten/kota lainnya. Namun, karena masalah visa yang tidak terselesaikan, saya tidak dapat berangkat,” tambah Doktor Najam. novita/her
Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi
Renaksi di NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB telah menggelar rapat penyusunan rencana aksi (Renaksi) terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor UPTD Pusat Layanan Digital Kominfotik NTB, Jum;at (01/03/24), yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP.,M.M.
Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah dan tahapan untuk optimalkan aplikasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal.
Dalam keterangan resmi, Kepala UPTD menjelaskan bahwa penyusunan Renaksi memiliki tujuan sebagai panduan dalam menyelenggarakan langkah-langkah dan tahapan optimalisasi penggunaan SP4N Lapor, demi mencapai layanan optimal strategis nasional.
“Penyusunan Renaksi ini merupakan acuan untuk melaksanakan langkah-langkah dan tahap optimalisasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal strategis nasional,” tuturnya.
Kepala UPTD juga menyatakan bahwa penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik. Khususnya dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Sasaran strategis nasional dalam Road Map pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sekitar 90 persen, menjadi target yang hendak dicapai.
Kepala UPTD berharap dengan penyusunan Renaksi ini, Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah selanjutnya dengan menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelolaan Pengaduan. Sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2015, aplikasi SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai sarana pengaduan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait di jajaran Pemprov NTB, termasuk DLHK NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Inspektorat NTB, Disnakertrans NTB, serta Biro Hukum Setda NTB.
Seluruh jajaran Pemprov NTB menegaskan komitmen bersama untuk optimalkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB melalui langkah-langkah konkret seperti penyusunan Renaksi. ssn/dyd
Pj Gubernur NTB minta jajajannya melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan padai tahun 2024 mengalami perubahan
MATARAM.LombokJourmal.com ~ Catatan penting hasil pengawasan dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola pemerintahan, akan menjadi panduan perbaikan penyusunan perencanaan pembangunan di awal tahun ini.
Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan itu saat menerima laporan rutin semester kedua tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat dari Kepala BPKP NTB di kantor Gubernur, Rabu (31/01/24).
Laporan BPKP itu terdiri dari lima klaster, yakni tentang infrastruktur, pariwisata, kualitas hidup, kemandirian daerah dan fiskal.
Atas laporan BPKP itu, Pj. Gubernur meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan mendatang di tahun 2024 mengalami perubahan.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa catatan yang dibahas berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Salah satunya pembangunan Smelter PT Amman Mineral di kabupaten Sumbawa Barat yang masih membahas mekanismepembebasan lahan dan rencana pengelolaan Smelter tersebut yang telah rampung delapan puluh persen lebih.
Pembahasan lintas pemangku kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bisa segera dilakukan aksinya dalam tahun ini juga.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Sidi Purnomo menjelaskan, pembangunan smelter termasuk dalam klaster infrastruktur yang masif dilakukan selain serahterima pekerjaan jalan (Keruak -Sunggung).
Catatan BPKP adalah alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur yang belum maksimal serta perbaikan database jalan dan jembatan.
Terkait data, lanjutnya, BPKP juga mencatat pentingnya perencanaan dan data bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lain yang membutuhkan peningkatan capaian.
Adapun dalam kemandirian daerah, BPKP mendorong komitmen penggunaan produk lokal dan membatasi produk impor.
Sedangkan kemandirian fiskal, BPKP masih mencatat ada potensi anggaran yang tidak efektif dan potensi pendapatan asli daerah yang belum maksimal digali.
“Soal tata kelola saja dan peningkatan komitmen dalam manajemen resiko,” rincinya. jm/her
Pemprov Siap Dukung Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Provinsi NTB
Upaya penanggulangan HIV-AIDS didukung Pemprov NTB, mengingat banyaknya event nasional dan internasional di NTB yang dikhawatirkan meningkatkan penularan HIV-AIDS
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan dukungan bagi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) NTB, untuk mencegah demi mencegah dan penanggulangan HIV-AIDS di masyarakat.
.Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si dalam rapat koordinasikemitraan, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS tingkat Provinsi, yang diselenggarakan oleh KPAP NTB, pada Rabu (18/10/23).
Dalam penanggulangan HIV-AIDS di NTB, diharapkan dikoordinasikan ke Pemerintah Daerah.
Fathurrahman berharap KPAP NTB berserta pemangku kepentingan lainnya bekerjasama dalam mencarikan solusi sebagai pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.
“Kalau hal itu sifatnya perlu difasilitasi oleh kami Pemerintah Daerah, nanti bisa langsung dikoordinasikan,” ungkap Sekda.
Pj Sekda berharap agar seluruh pihak bisa bekerja sama dalam melakukan deteksi awaluntuk penanggulangan HIV-AIDS, agar virus ini bisa dikendalikan penyebarannya.
Sehingga masyarakat NTB dan generasi penerusnya bisa diselamatkan.
“Bagaimana masyarakat kita dan generasi kita yang akan datang, bisa kita jaga, kita selamatkan!” tandasnya. ***
Ayo Gempur Rokok Ilegal, Ini Ajakan Pemprov NTB
Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Perekonomian Setda Pemprov NTB mengajak masyarakat menggempur peredaran rokok ilegal
MATARAM.LombokJournal.com ~Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Biro Perekonomian Setda NTB bersama kantor Bea Cukai Mataram terus berupaya menggempur peredaran rokok ilegal.
H Wirajaya
Tidak hanya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) namun juga melakukan sosialisasikepada masyarakat luas untuk bersama sama menggempur peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs.H. Wirajaya Kusuma, MH menghimbau agar masyarakat harus ikut menjadi garda terdepan dalam memutus peredaran rokok ilegal dengan tidak menjual hingga memproduksi rokokyang tanpa cukai.
“Tentu harapan kami masyarakat harus menjadi ujung tombak dalam pemberantasan rokok ilegal ini, dengan tidak menggunakan, menyimpan menjual apalagi membelinya,” ungkap Wirajaya.
Ia mensosialisasi gempur rokok ilegal itu dirangkai dengan senam massal di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (25/08/23).
Ditambahkan Wirajaya, maraknya peredaran rokok ilegal, akan berdampak pada pendapatan daerah serta merugikan negara.
Ia berharap setelah kegiatan tersebut, semua pihak harus merapatkan barisan dalam upaya menghempur peredaran rokok ilegal.
“Tahun ini daerah mendapatkan sekitar 400 miliar melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBCHT), saya harap dengan kolaborasi bersama tahun depan akan meningkat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama perwakilan Bea Cukai Mataram Adi Cahyono menjelaskankan, beberapa tips agar masyarakat mengenali rokok tak ber cukai atau ilegal. Ia menyebut salah satu ciri rokok ilegal yang mudah dikenali yakni tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai bekas/palsu dan terakhir menggunakan pita cukai beda.
“Biasanya akan ketahuan dari jumlah isi batang, proses pembuatan tidak menggunakan sigaret kretek tangan ( SKT) melainkan Sigaret Kretek Mesin(SKM), serta tidak tercantum perusahaan yang memproduksi,” jelas Adi.
Selain itu Adi juga menambahkan dari sisi perusahaan yang memproduksi rokok yang legalharus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
“Sudah jelas, harapannya nanti ketika ada yang coba menawarkan maka kita semua bisa menjawab dengan alasan yang tepat melalui ciri-ciri yang telah dijelaskan,” ungkap Adi.
Selain senam massal, kegiatan tersebut juga menggelar bazzar pangan murah, hingga kuis dengan berbagai doorprize. ***
Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78
Penyelenggaraan upacara bendera HUT Ke-78 Kemerdekaan RI mencerminkan semangat bersama terus melanjutkan perjuangan
MATARAM.LombokJournal.com ~Pemerintah Provinsi NTB menggelar Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia bertajuk “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju” yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/08/23).
“Tema ini mencerminkan semangat kita bersama untuk terus melanjutkan perjuangan berbuat berkarya berprestasi menghadapi tantangan dan rintangan untuk mencapai kemajuan bagi negeri yang kita cintai,” tuturnya.
Selain Itu, Danrem menyatakan, teknologi informasi dan komputer, telah mengajak masyarakat ke era yang sangat dinamis.
Mengukur era informasiseperti sekarang ini, keterbukaan akses sangat mudah dan luas, sehingga sangat berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. ***
Tagih Utang Pemprov NTB, Kontraktor Kirim Karangan Bunga
Para kontraktor kirim karangan bunga dan kue untuk Gubernur NTB, karena hutang Pemprov NTB tahun 2022 kepada krontraktor belum dibayar
MATARAM.LombokJournal.com ~Sejumlah kontraktor di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Kontraktor Bersatu mempersembahkan karangan bunga kepada Gubernur Zulkieflimansyah, Selasa (15/08/23).
Hal tersebut sebagai salah satu bentuk kekesalan para kontraktor kepada Gubernur NTB karena proyek mereka tak kunjung dibayar.
Karangan bunga yang dikirim kontraktor ke Gubernur NTB
Dalam aksi teatrikal tersebut, para kontraktor nampak membawa karang bunga bertuliskan ‘Purna Bakti Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah Hutang Pemprov NTB Tahun 2022??? Selamat untuk NTB Gemilang’.
Selain itu, para kontraktorjuga membawa kue ulang tahun yang bertuliskan ‘2 TH Hutang Pemprov’.
Menurut salah satu kontraktor Ahmad Amrullah menyebutkan, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan para kontraktor yang sampai hari ini pekerjaan mereka belum dibayar.
Amrul sapaannya mengaku, sejak tahun 2022 utang proyek Pemprov NTB ini sama sekali tidak pernah ada kejelasan kapan akan terbayar.
“Ini merupakan sejarah pertama bagi para kontraktor terkait peninggalan utang. Kalau orang dulu meninggalkan sejarah, kalau ini (Zulkieflimansyah) meninggalkan utang,” kata Amrul, di Mataram Selasa malam.
Amrul mengatakan, karangan bunga dan kue ulang tahun tersebut sebagai kenang-kenangan bagi Zulkieflimansyah dan Wakilnya Sitti Rohmi Djalilah di akhir kepemimpinannya.
Diakui Amrul, para kontraktor saat ini sangat merasa dirugikan dengan sikap buruk pengelolaan anggaran dari kepemimpinan Zul-Rohmi ini.
“Kami sangat dirugikan dan merasa terzolimi. Mungkin itu maksud dari karangan bunga ini,” paparnya.
Selain itu, para kontraktor juga meminta kepada Penjabat (PJ) Gubernur NTB mendatang agar segera menyelesaikan soal utang tersebut.
Mereka juga berharap agar PJ Gubernur NTB ini dapat mengatasi masalah pembayaran proyek tersebut pada APBD perubahan 2023.
“Mohon untuk PJ Gubernur ini bisa mengatasi masalah kondisi ekonomi Pemprov yang sekarang agar pelaksanaan anggaran 2023 ini bisa diselesaikan dengan PJ Gubernur,” imbuhnya.
Amrul menjelaskan, para kontraktor ini sudah sangat jenuh dengan sikap Pemprov NTB yang selama dua tahun belakangan ini selalu dihitung.
“Karena kontraktor ini sudah jenuh dihutangi terus selama dua tahun berturut-turut,” ucapnya.
Amrul tidak bisa menyebutkan secara rinci jumlah seluruh utang Pemprov NTB kepada para kontraktor ini.
Hanya saja kata dia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini bakal meninggalkan kesan buruk di akhir masa kepemimpinannya bagi para kontraktor.
“Jumlahnya kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi total keseluruhan sangat banyak,” katanya.
Di sisi lain, Amrul juga menawarkan solusi kepada Zulkieflimansyah dengan cara membuat surat Akta Pengakuan Utang (APU) kepada kontraktor agar menjadi jaminan bagi PJ Gubernur mendatang.
“Kami juga mendesak Gubernur untuk membuat pengakuan utang untuk APBD perubahan Pemprov 2022 ini,” ujarnya.
Di tempat sama, kontraktor lainnya Rahmatullah menyebutkan persentase jumlah kontraktor yang belum dibayar jauh lebih banyak faripada yang sudah terbayar.
“Walaupun dibayar, itu teman-teman juga dikasih dengan dicicil. Kalau dihitung persentase yang sudah terbayar itu kami tidak hafal. Tetapi yang jelas belum banyak,” katanya.
Dalam waktu dekat lanjut Rahmat, para kontraktor ini bakal ramai-ramai untuk mengirim karangan bunga ke kantor Gubernur NTB.
