KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi

Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di 8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan sejak tanggal 14 – 25 Oktober 2024

KSB.LombokJournal.com ~ Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB membentuk Desa Anti Korupsi dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5 komponen penilaian Desa Anti korupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB, yaitu yaitu Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Loka

Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di 8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan pada tanggal 14 – 25 Oktober 2024.

Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa, seperi Dana Desa, Pendapatan Desa, Alokasi Dana Pusat atau Daerah dan bantuan keuangan untuk masyarakat mengakibatkan rentannya terjadi tindakan korupsi.

Modus korupsi dana desa beragam, seperti pengelembungan anggaran (mark up), kegiatan atau prooyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran.

Sebelumnya telah dilakukan observasi lapangan untuk menentukan satu nama desa dari masing – masing Kabupaten dan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik Provinsi NTB.

Kabupaten Sumbawa Barat diwakili oleh Desa Sermong, Kecamatan Taliwang. Kabupaten Sumbawa diwakili Desa Pamanto, Kecamatan Empang. Kabupaten Dompu diwakili Desa Kadindi, Kecamatan Pekat.

Kabupaten Bima diwakili Kecamatan Sape, Desa Naru Barat, Kabupaten Lombok Timur diwakili Kecamatan Lenek Desa Lenek Daye, Kabupaten Lombok Barat diwakili Kecamatan Gerung, Desa Beleke dan Kabupaten Lombok Utara diwakil Kecamatan Gangga, Desa Bentek.

Tahapan pemilihan Percontohan Desa Antikorupsi (DAK) dilaksanakan dalam 10 tahap, yaitu:

(1). Provinsi menyusun renaksi dan koordinasi ke Pemkab,

(2). Pemkab melakukan pemetaan calon percontohan DAK,

(3). Kabupaten mengusulkan calon percontohan DAK kepada Provinsi,

(4). Provinsi menetapkan desa yang akan diobervasi

(5). Observasi desa,

(6). Pemilihan Desa,

(7). Kick Off,

(8). Bimbingan teknis,

(9). Penilaian dan

(10) Pencanangan.

Terdapat 5 komponen penilaian Desa Anti korupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB, yaitu yaitu Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal.

“Kegiatan pemilihan desa anti korupsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi,” jelas Muhariyadi Kurniawan, S.SOS.,ME. selaku Ketua Tim Penilai.

Ini merupakan pelaksanaan tahun kedua. Pada tahun pertama tim KPK turun langsung melakukan penilaian.

Pada tahun kedua yakni tahun ini, pola kegiatan diubah dengan membentuk tim penilai tingkat provinsi dari unsur Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik.

Hasil penilaian ini akan diputuskan 3 desa terbaik untuk dinilai langsung oleh tim KPK”. ***

MotoGP 2024 Siap Sukses, Pemprov NTB Gelar Rakor

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendukung gelaran MotoGP 2024 agar bergjalan labcar dan sukses

MATARAM.LombokJournal.com ~ Untuk mensukseskan event ini bersama, Provinsi NTB selaku tuan rumah telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) persiapan dukungan MotoGP 2024, pada Senin (19/08/24) bertempat di Ruang Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Sirkuit Internasional Mandalika kembali terpilih untuk menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan kompetisi balap motor internasional MotoGP 2024, pada 27 – 29 September mendatang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Fathul Gani memimpin langsung rakor tersebut dan menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipersiapkan. Mulai urusan akomodasi, transportasi, penataan dan kebersihan kawasan, hingga publikasi serta kesiapan personil pendukung kegiatan.

“Walaupun pelaksanaan tahun ini maju satu bulan dibandingan dengan tahun sebelumnya, kita optimis pelaksanaan tahun ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Malady melaporkan kesiapan dukungan dalam opening ceremony yang akan melibatkan ratusan pelaku seni.

Tidak hanya itu, di areal sirkuit Mandalika juga akan diramaikan dengan Lombok Sumbawa Nusantara Fair yang akan diikuti oleh seluruh Provinsi se-Indonesia.

“Ini merupakan salah satu side event yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2024,” jelas Kadispar NTB.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh. Faozal turut hadir pada rapat tersebut melaporkan kesiapan dukungan dari sisi konektivitas.

Akan ada tambahan penerbangan sebanyak delapan kali per hari, di luar penerbangan reguler mulai dari h-7 hingga h+7 event MotoGP 2024.

“Shuttle bus dari Bangsal di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan sebaliknya juga akan kami siapkan untuk mengatisipasi pergerakan penonton MotoGP 2024 yang masuk melalui jalur kapal cepat dari Bali,” ungkapnya.

Di akhir rapat koordinasi tersebut, H. Fathul Gani mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk mematangkan persiapan-persiapannya.

“Mulai akhir minggu ini mari kita kerahkan personil untuk lakukan pembersihan mulai dari kawasan BIZAM hingga Sirkuit Mandalika” tandasnya. panda/her

Seminar Nasional Ikatan Notaris Didukung Pemprov NTB

Terselenggaran seminar nasional para notaris diharapkan ada perspektif sama pendampingan hukum kepada para notaris

MATARAM.LombokJournal.com ~ Seminar Nasional Ikatan Notaris Indonesia NTB di Mataram, Sabtu (27/07/24), dihadiri Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, yang datang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur NTB.

Asisten I dalam sambutannya menyatakan Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuhpenyelenggaraan seminar bagi para notaris di NTB Hal itu diungkapkan Asisten I dalam sambutannya.

Seminar tersebut bertajuk ‘Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik dan Optimalisasi Perlindungan serta Pendampingan Hukum terhadap Jabatan Notaris’.

“Pemerintah Provinsi NTB mendukung terselenggaranya seminar ikatan notaris,” ungkapnya.

Dirinya berharap dengan diselenggarakannya seminar nasional ini, ada persektif yang sama dalam perlindungan dan pendampingan hukum kepada para notaris dalam menjalankan tugasnya bisa dilakukan dengan maksimal.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kaprodi MKN Edward Boyosili, Ketua Umum Pengwil INI NTB Lalu Mulyadi, SH., MK.n, unsur FKPD Provinsi NTB, serta para narasumber pusat. nov/dyd

Misi Dagang NTB bertemu Perkumpulan Pengusaha Johor Bahru

Dalam menjalankan misi dagang ini, pihak NTB juga mempresentasikan potensi ekspor dari provinsi tersebut, termasuk produk-produk lokal NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB, bersama Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, mengadakan lawatan misi dagang ke Kantor KJRI Johor Bahru. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat kerjasama perdagangan antara Provinsi NTB, Indonesia, dengan Johor Bahru, Malaysia, Selasa (25/06/24).

Dalam menjalankan misi dagang ini, pihak NTB juga mempresentasikan potensi ekspor dari provinsi tersebut, termasuk produk-produk lokal NTB

Acara misi dagang dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Konjen RI Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Koordinator Fungsi Ekonomi Andreza Sethia Dasuki, dan perwakilan dari Perkumpulan Pengusaha Johor Bahru Malaysia serta UKM, yang berjumlah 15 perwakilan dari berbagai sektor usaha.

Dari pihak NTB, hadir Kadiskop UMKM NTB, Direksi Bank NTBS, Kadis Kominfotik NTB, Tim Disdag, NTB Mall, dan Tim Dikbud NTB.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dr. H. Aidy Furqon mengungkapkan harapannya agar kerja sama perdagangan antara NTB dan Johor Bahru dapat diperkuat. Dia juga menyoroti pentingnya NTB Mall di Strand Mall Malaysia sebagai platform untuk mempromosikan produk-produk UMKM NTB.

Ditambahkan bahwa adanya penerbangan langsung dari Lombok ke Malaysia diharapkan dapat mempermudah kerjasama dagang antara kedua wilayah tersebut.

Dalam menjalankan misi dagang ini, pihak NTB juga mempresentasikan potensi ekspor dari provinsi tersebut, termasuk produk-produk seperti kopi, manggis, vanili organik, sedotan bambu, tas rotan, buah kering, mutiara, udang, ikan segar, vanili organik, jagung, dan teh kelor.

Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti menyambut baik kemungkinan kunjungan pengusaha Johor Bahru ke NTB untuk menjalin kerja sama lebih lanjut dalam perdagangan.

Dengan demikian, harapan mereka adalah agar pertemuan dalam misi dagang ini dapat memperkuat hubungan perdagangan antara Provinsi NTB dan Johor Bahru Malaysia, serta mendorong kunjungan dan kolaborasi lebih lanjut di masa depan. novita

Program SKALA Diapresiasi Pemprov NTB

Program SKALA NTB menjadi berkah bagi daerah karena telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program-program strategis

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi Program SKALA sebagai mitra strategis dalam menjalankan program-program penting pemerintah daerah.

BACA JUGA : Rakerprov KONI NTB tAHUN 2024 Dibuka

Pj Sekda berterima kasih atas kontribusi Program SKALA selama 10 tahun terakhir dalam mendukung pelayanan dasar pemerintahan di NTB

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Komite yang dirangkaikan dengan lokakarya penyusunan rencana kerja tahunan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (14/05/24).

Pj Sekda menyampaikan terima kasih atas kontribusi, karena selama 10 tahun terakhir SKALA telah mendukung pelayanan dasar pemerintahan di NTB.

“Berbagai program strategis yang dibantu SKALA NTB menjadi berkah bagi daerah karena SKALA telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut,” jelas Ibnu Salim.

Pelaksanaan program-programnya merupakan inisiatif Pemerintah Australia, bertujuan mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, dengan meningkatkan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas tatakelola layanan dasar melalui penguatan regulasi/kebijakan, pengelolaan keuangan publik, pengelolaan data pendukung pembangunan.

Serta partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam menjalankan program-programnya bekerja sama erat dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut novita/opik

Surat Edaran Pemprov NTB untuk Penyesuaian Sistem Kerja ASN

Pemberlakuan surat edaran penyesuaian sistem kerja ini, Pj Gubernur berharap tidak mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 32 Tahun 2024, tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

SE menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 01 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa Pemprov NTB akan menyesuaikan sistem kerja ASN melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) selama dua hari, yaitu Selasa-Rabu, 16-17 April 2024.

Instansi terkait diharapkan membuat jadwal dan membagi jumlah ASN yang bekerja WFO dan WFH sesuai ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

Layanan pemerintahan di bidang perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi, serta layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan diinstruksikan menjalani WFH sebanyak 50 persen, sedangkan WFO menyesuaikan persentase.

Sementara itu, layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas diinstruksikan untuk bekerja WFO 100 persen.

“Penyesuaian sistem kerja ini diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Miq Gite, sapaan Pj Gubernur.

Selama masa pemberlakuan surat edaran ini, Pemprov NTB akan memantau dan mengawasi pemenuhan serta pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

Pemprov juga akan menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan dan membuka media komunikasi online untuk konsultasi serta pengaduan. Selain itu, Pemprov akan memastikan output dari pelayanan daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. ***

Pantau Layanan Mudik, Pemprov NTB Libatkan Semua Pihak

Untuk pantau layanan mudik di terminal, pelabuhan dan bandara internasional, Pemprov NTB melibatkan para kepala dinas terkait termasuk otoritas perusahaan angkutan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik Lebaran tahun ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemprov NTB kolaborasi dengan semua pihak pantau layanan mudik

Upaya ini melibatkan kolaborasi semua pihak terkait untuk pantau layanan mudik, termasuk transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, seperti yang diamati pada Kamis (04/04/24).

H Fathul Gani, Asisten II Setprov NTB, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur untuk pemantauan di pelabuhan Lembar, Lombok Barat.

“Arus mudik adalah rutinitas tahunan. Namun demikian, seluruh stakeholder harus tetap waspada dan memastikan pelayanan maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan pemantauan di terminal utama, pelabuhan, dan bandara internasional melibatkan para kepala dinas terkait, otoritas perusahaan angkutan, keamanan, dan asuransi.

Mereka memantau aspek keamanan, kenyamanan, kelancaran pelayanan, harga tiket, serta ketersediaan armada transportasi, dengan dukungan dari TNI dan Polri.

Pengecekan kesehatan, narkoba, dan kelaikan kendaraan dilakukan di seluruh titik keberangkatan dan kedatangan penumpang, sebagai bagian dari skenario operasional arus mudik.

“Asisten menyatakan, “Ini merupakan upaya Pemprov NTB dalam mendukung kesiapan dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat.”

H-6 menjelang Lebaran, arus penumpang masih dalam kondisi normal di terminal Mandalika, pelabuhan Lembar dan Kayangan, serta bandara BIZAM.

Untuk pantau layanan mudik di posko mudik Lebaran menyediakan layanan informasi, kesehatan, tiket, dan angkutan terusan dengan petugas yang siap melayani.

Skenario puncak kepadatan memang telah disiapkan mengingat naiknya arus mudik tahun ini sebesar lima persen dari tahun sebelumnya.

Secara umum, lalu lintas dan pengaturan di area terminal dan pelabuhan masih dalam kondisi normal.

Agus Djoko Trianto, General Manager Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Lembar, mengatakan soal kapasitas bandara.

“Kapasitas bandara untuk 19 ribu orang hanya digunakan oleh lima ribuan orang,” katanya.

Pemantauan layanan mudik juga dilakukan otoritas bandara yang terus memantau harga tiket dan potensi keterlambatan pesawat selama musim mudik. ***

Perjuangan Pemprov NTB Mengembangkan Portal NTB Satu Data

Perjuangan Provinsi NTB berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Bali

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, yang akrab dipanggil Doktor Najam, memaparkan perjuangan Pemprov NTB dalam mengembangkan Portal NTB Satu Data.

Upaya Pemprov NTB itu dipaparkan Dr Najam itu dalam acara Lokakarya Pemetaan Kebutuhan dan Perumusan Rencana Aksi Integritas Data SPM ke Portal Satu Data NTB di Mataram, Rabu (03/04/24).

Dalam lokakarya yang diadakan oleh SKALA, Doktor Najam merincikan upaya Pemprov NTB dalam meningkatkan Nilai SPBE Provinsi NTB yang mengalami fluktuasi setiap tahun.

Meskipun demikian, perjuangan Provinsi NTB berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Bali.

“Meskipun perjuangan ke Portal Satu Data menghadapi kendala, NTB tetap pada jalur yang baik dan berhasil mencapai posisi di atas target RPJMN 2024,” ujar Doktor Najam.

Selain itu, Doktor Najam juga menyoroti peningkatan jumlah kunjungan ke Portal NTB Satu Data dari tahun ke tahun. Ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola data di NTB.

Bahkan, jumlah kunjungan ke portal tersebut berhasil mengalahkan pengaruh dari para influencer di NTB.

Melalui kebijakan NTB Satu Data, Pemprov NTB berhasil meraih Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tertinggi ke-3 secara nasional dan menerima penghargaan Aninditha Wistara Data.

“Tingginya IPS NTB menunjukkan bahwa tata kelola NTB Satu Data telah memadai untuk memenuhi kebutuhan data dalam pembangunan di Provinsi NTB,” jelas Kadis.

Selain itu, Kadis Kominfotik NTB juga mencatat prestasi hasil perjuangan mengembangkan NTB Satu Data. Antara lain: menjadi Provinsi dengan IPS tertinggi ke-3 di Indonesia pada tahun 2023, meraih poin penuh pada Innovative Government Awards 2022-2023.

Pemprov NTB juga menjadi inovator dalam Open Government Partnership (OGP) tingkat internasional, serta masuk dalam 10 besar nasional pada Assessment Sekretariat Satu Data Indonesia 2022.

“Dalam pengakuan internasional, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diundang untuk menghadiri OGP Summit Award 2023 di Estonia bersama dengan 4 kabupaten/kota lainnya. Namun, karena masalah visa yang tidak terselesaikan, saya tidak dapat berangkat,” tambah Doktor Najam. novita/her

Optimalkan Layanan Publik, Pemprov NTB Siapkan Renaksi

Renaksi di NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB telah menggelar rapat penyusunan rencana aksi (Renaksi) terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Rapat tersebut dilaksanakan di Kantor UPTD Pusat Layanan Digital Kominfotik NTB, Jum;at (01/03/24), yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Layanan Digital, Ari Wahyuddin, S.STP.,M.M.

Kepala UPTD Diskominfotik NTB menyatakan penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB untuk optimalkan pelayanan publik

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah dan tahapan untuk optimalkan aplikasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal.

Dalam keterangan resmi, Kepala UPTD menjelaskan bahwa penyusunan Renaksi memiliki tujuan sebagai panduan dalam menyelenggarakan langkah-langkah dan tahapan optimalisasi penggunaan SP4N Lapor, demi mencapai layanan optimal strategis nasional.

“Penyusunan Renaksi ini merupakan acuan untuk melaksanakan langkah-langkah dan tahap optimalisasi SP4N Lapor guna mencapai layanan optimal strategis nasional,” tuturnya.

Kepala UPTD juga menyatakan bahwa penyusunan Renaksi di tingkat daerah NTB bertujuan optimalkan pelayanan publik. Khususnya dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan memanfaatkan SP4N Lapor secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Sasaran strategis nasional dalam Road Map pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sekitar 90 persen, menjadi target yang hendak dicapai.

Kepala UPTD berharap dengan penyusunan Renaksi ini, Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah selanjutnya dengan menyusun dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelolaan Pengaduan. Sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 dan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2015, aplikasi SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai sarana pengaduan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait di jajaran Pemprov NTB, termasuk DLHK NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Inspektorat NTB, Disnakertrans NTB, serta Biro Hukum Setda NTB.

Seluruh jajaran Pemprov NTB menegaskan komitmen bersama untuk optimalkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB melalui langkah-langkah konkret seperti penyusunan Renaksi. ssn/dyd

Evaluasi BPKP, Jajaran Pemprov NTB Diminta Lakukan Perbaikan Signifikan

Pj Gubernur NTB minta jajajannya melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan padai tahun 2024 mengalami perubahan

MATARAM.LombokJourmal.com ~ Catatan penting hasil pengawasan dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola pemerintahan, akan menjadi panduan perbaikan penyusunan perencanaan pembangunan di awal tahun ini.

Pj Gubernur NTB menerikan BPKP NTB

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan itu saat menerima laporan rutin semester kedua tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat dari Kepala BPKP NTB di kantor Gubernur, Rabu (31/01/24).

Laporan BPKP itu terdiri dari lima klaster, yakni tentang infrastruktur, pariwisata, kualitas hidup, kemandirian daerah dan fiskal.

Atas laporan BPKP itu, Pj. Gubernur meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan progres perbaikan signifikan, agar laporan mendatang di tahun 2024 mengalami perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa catatan yang dibahas berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Salah satunya pembangunan Smelter PT Amman Mineral di kabupaten Sumbawa Barat yang masih membahas mekanisme pembebasan lahan dan rencana pengelolaan Smelter tersebut yang telah rampung delapan puluh persen lebih.

Pembahasan lintas pemangku kebijakan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bisa segera dilakukan aksinya dalam tahun ini juga.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Sidi Purnomo menjelaskan, pembangunan smelter termasuk dalam klaster infrastruktur yang masif dilakukan selain serahterima pekerjaan jalan (Keruak -Sunggung).

Catatan BPKP adalah alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur yang belum maksimal serta perbaikan database jalan dan jembatan.

Terkait data, lanjutnya, BPKP juga mencatat pentingnya perencanaan dan data bantuan sosial, penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan program prioritas lain yang membutuhkan peningkatan capaian.

Adapun dalam kemandirian daerah, BPKP mendorong komitmen penggunaan produk lokal dan membatasi produk impor.

Sedangkan kemandirian fiskal, BPKP masih mencatat ada potensi anggaran yang tidak efektif dan potensi pendapatan asli daerah yang belum maksimal digali.

“Soal tata kelola saja dan peningkatan komitmen dalam manajemen resiko,” rincinya. jm/her