Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam kunjungannya ke Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,pada Jumat (13/03/26), mengungkapkan konsep Desa Berdaya.
Diungkapkannya, Desa Berdaya merupakan solusimenyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa hingga dusun, termasuk kemiskinan ekstrim.
“Semua harus bottom up, berbasis identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Desa berdaya hadir, sebagai sebuah program solutif yang miliki dua karakter, yakni orkestratifdan kolaboratif,” jelas Iqbal.
Memaksimalkan potensi desa juga menjadi fokus Desa Berdaya. Gubernur Iqbal menilai potensi Sumbawa Barat sangat melimpah untuk menjadi motor penggerak ekonomi.
Diharapkan, sebagai roda penggerak desa beserta sumber dayanya harus memaksimalkan potensinya secara kolektif.
Pendekatannya kolaboratifantara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat sehingga fondasi ekonomi berbasis lokal semakin kuat.
Arahnya, melalui Desa Berdaya kita intervensi persoalan tingkat desanya Dan juga intervensi persoalan di tingkat KK.
“Sehingga harapannya setiap KK dalam setahun ke depan sudah punya mandiri sudah punya income,” katanya.
Gubernur Iqbal juga mengungkapkan, insentif seperti bantuan modal usaha juga tetap diberikan kepada warga yang memiliki usaha kecil. Ini sebagai dukungan keberlanjutan kegiatan ekonomi keluarga.
Dukungan melalui Desa Berdaya diharapkan dapat memperkuat usaha yang dijalankan. Dapat meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan harus lebih tepat sasaran. Baik dalam bentuk bantuan konsumtif bagi warga yang tidak berdaya, maupun bantuan produktif bagi masyarakat yang masih memiliki potensi usaha.
Target melalui Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan.
“Tapi memastikan masyarakat dapat berdaya dan hidup lebih sejahtera,” tutupnya. Rab/her…
Mudik Gratis Bagi Pelajar dan Mahasiswa, Ayo Manfaatkan
Program mudik gratis ini, para mahasiswa dan pelajar yang berada di wilayah Pulau Lombok dapat memanfaatkan fasilitas transportasi gratis
MATARAM.LombokJournal.com ~Bagi yang ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Program Mudik Gratisbagi pelajar dan mahasiswa.
Program mudik gratis ini merupakan bentuk komitmen Pemprov NTB dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan terjangkau.
Hal ini sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas serta meminimalisir risikoperjalanan khususnya bagi mahasiswa dan pelajar yang melakukan perjalanan mudik.
Melalui program mudik gratis ini, para mahasiswa dan pelajar yang berada di wilayah Pulau Lombok dapat memanfaatkan fasilitas transportasi gratis menuju beberapa daerah tujuan di Pulau Sumbawa.
Dilansir Instagram Dinas Perhubungan NTB, rute mudik gratis: Mataram – Kabupaten Sumbawa, Mataram – Kabupaten Sumbawa Barat, Mataram – Kabupaten Dompu, Mataram – Kabupaten Bima, dan Mataram – Kota Bima.
Tanggal keberangkatan, Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 09.00 WITA dengan titik keberangkatan di Kantor Dinas Perhubungan NTB
Sedangkan periode pendaftaran dibuka pada tanggal 9 – 11 Maret 2026 pukul 08.00 – 15.00 WITA atau sampai kuota terpenuhi.
Registrasiulang akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2026 pukul 08.00 – 15.00 WITA.
Untuk meminimalisir adanya pergantian penumpang pada saat hari keberangkatan, maka akan dilakukan pengecekan KTP dan tiket sebelum keberangkatan
Program mudik gratis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses transportasi bagi mahasiswa dan pelajar, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan penyelenggaraan Angkutan Lebaran yang tertib dan berkeselamatan di Nusa Tenggara Barat. dan
Sekretaris Daerah ke XIV NTB, Siapa?
Proses mencari Sekretaris Daerah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi
Penulis : Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah XIII Prov NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Proses rekrutmen Sekreraris Daerah (Sekda) Provinsi NTB tengah berlangsung. 10 kandidat berjuang menjemput takdir. Ikhtiar menjadi yang terbaik. Untuk ditetapkan menjadi Sekda XIV di Provinsi NTB.
Proses seleksi diumumkan secara terbuka. Melalui portal nasional SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara).
Mekanisme mencari Sekretaris Daerah ini memberi kesempatan yang luas kepada semua ASN untuk berkarier secara terbuka. Baik calon internal maupun eksternal. Bila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Mekanisme Open Management ini diharapkan meningkatkan transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan tinggi ASN.
Dalam seleksi, selain proses administrasi, kandidat Sekretaris Daerah juga harus melewati test kompetensi.
Seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kemudian dilakukan assesmen kompetensi yang lebih mendalam.
Seperti psikotes, pembuatan dan presentasi “visi-misi’, leaderless group discussion atau wawancara berbasis kompetensi.
Secara normatif tujuan utama dari proses mencari Sekretaris Daerah ini adalah untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dengan sistem meritokrasi, pengangkatan dan promosi jabatan ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas. Bukan pada faktor politik atau nepotisme.
Proses seleksi Sekretaris DaERAH, selalu menjadi perhatian publik. 6 tahun lalu, kompetisi mencari Sekda XIII Prov NTB diwarnai isu dan spekulasi bernada pesimistis. Seakan hasil seleksi sudah ada sebelum kompetisi itu dimulai.
Yang akan terpilih adalah calon Sekda yang memiliki kedekatan dan ikatan emosional formal – infornal paling kuat dengan “user” ( baca : Gubernur – Wakil Gibernur ). Proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Fakta akhir berbicara lain.
Kini, narasi isu dan spekulasi bergeser. Spekulasi yang menyeruak kepermukaan, apakah Sekda XIV Prov NTB mendatang, produk lokal ataukah barang import ?
Diksi ini dalam mekanisme open managemen seharusnya tidak boleh ada lagi. Karena semua ASN dimanapun tempat pengabdiannya berhak mengikuti kontestasi mengisi jabatan tinggi ASN itu.
Buku the world is flat karya Thomas L Friedman, setidaknya menginspirasi kehidupan kini dan mendatang bahwa dunia sudah datar ( Sasaq : dunie wah asah ). Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan memungkinkan orang-orang berkompetisi secara global.
Namun faktanya, tidak sedikit aspirasi tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis pergerakan yang memperjuangkan bahwa Sekretaris Daerah bukan petugas administrasi pembangunan daerah belaka. Sekda adalah representasidan simbolisme rasa dan semangat kedaerahan. Karenanya, harus ada affirmative action untuk putra daerah.
Lalu bagaimana dan siapakah kira-kira yang akhirnya terpilih menjadi Sekda XIV Prov NTB ke depan ?
Peran Sekretais Daerah (Sekda)
Sekda adalah sosok penting di balik layar pemerintahan daerah. Sekda bukan hanya mengurus administrasi. Sekda juga memainkan peran vital sebagai Stabilisator, Eksekutor, Komunikator, Dinamisator, dan Akselerator ( SEKDA ) pembangunan daerah.
6 tahun lalu, ketika menyampaikan “visi misi” saya mencoba memaparkan makna Sekda yang SEKDA ini. Sebagai Stabilisator, Sekda bertugas menjaga stabilitas dan keseimbangan organisasi. Sekda memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan lancar dan efektif, serta mengatasi potensi konflik atau gangguan yang mungkin timbul.
Konflik bisa terjadi di internal organisasi misal antara Gubernur dengan Wakil Gubernur, konflik ego sektoral OPD, Konflik Pimpinan OPD dengan staffnya dan sebagainya. Konflik eksternal berpotensi terjadi antara pemerintah provinsi dengan organisasi diluarnya seperti Forkopimda, DPRD, Instansi vertikal di daerah, pemerintah Kabupaten / kota, Pers, LSM, Ormas, Orpol bahkan juga dengan masyarakat terkait suatu kebijakan publik. Potensi konflik ini harus mampu di deteksi dini, dikanalisasi dan dicarikan solusinya yang terbaik.
Sebagai Eksekutor, Sekda bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Sekda mengkoordinasikan berbagai instansi dan memastikan implementasiprogram berjalan sesuai rencana. Sekda sebagai Ketua TAPD, sebagai Ketua Baperjakat, anggota BOC di BUMD, ketua DPKP, dan berbagai jabatan penting lainnya, bertanggung jawab merancang / menyiapkan, melaksanakan keuangan daerah, penataan dan pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan asset, tata laksana, tata kerja hal-hal terkait unsur-unsur managemen ( man, money, methode, material, machine )
Sebagai Komunikator, Sekda menjadi jembatan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sekda berkewajiban menyampaikan informasi, mendengarkan aspirasi, dan membangun hubungan baik. Sekda menjadi ventilasi keluar masuknya informasi publik yang sehat, segar, mencerdaskan dan mencerahkan
Sebagai Dinamisator, Sekda memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Sekda menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif. Sekda tidak hanya bekerja dalam konteks sebagai unsur government tapi berada dalam spektrum collaborative governance. Kolaborasi hexa helix ( pemerintah, akademisi, bisnis, media, masyarakat, NGO dll ) harus benar-benar mampu diramu dengan baik demi kemajuan pembangunan daerah.
Sebagai Akselerator, Sekda mempercepat proses pembangunan daerah dengan mengidentifikasi peluang, mengatasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi. Sekda secara tehnis harus mampu memilih dan memilah skala prioritas kebijakan dan program untuk mendukung tugas fungsi Gubernur / wakil gubernur yang secara politik berjuang memajukan pembangunan daerah dan mesejahterakan masyarakat sesuai janji kampanyenya.
Untuk menjadi Sekda sebagai pembantu Gubernur – Wakil Gubernur yang baik, diperlukan kemampuan manajerial, komunikasi, dan kepemimpinan yang kuat, serta integritas dan komitmen tinggi.
Menakar Peluang
Dari 10 kandidat yang berkompetisi saat ini siapakah yang berpeluang menjadi Sekda difinitif ?
Lepas dari pro – kontra diksi lokal atau import dan ibarat pemain sepakbola, siapakah calon sekda dari 7 pamain lokal ( dari lingkup pemprov NTB ), 1 pemain debutan promosi ( dari Kabupaten ), 1 pemain naturalisasi ( berkiprah di pusat – pulang kampung membela / membangun daerahnya ) dan 1 orang pemain asing yang akan terkontrak ( pejabat karier di BPKP ) yang akan menjadi sekda difinitif ?
Bicara kemungkinan, tentu semua calon memiliki peluang kemungkinan yang sama untuk menjadi Sekda difinitif. 7 orang pemain lokal ini adalah pejabat yang sudah malang melintang di berbagai posisi penugasan.
7 pemain lokal ini saya kenal dengan baik. Saya tahu keunggulan, kelebihan dan juga kekurangannya. Mereka adalah pimpinan OPD Pemprov NTB ketika saya sebagai Sekda NTB sejak 19 Desember 2019 hingga 24 juni 2025.
Keunggulan pemain lokal, tentu sudah sangat paham dengan anatomi pemerintah provinsi NTB. Mereka secara empirik sudah sangat paham dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan ( baca : SWOT ) membangun NTB. Mereka tidak perlu berlama-lama melakukan orientasi tugas. Tinggal mengikuti dan menyesuaikan diri dengan style kepemimpinan dan direktif Gubernur – Wakil Gubernur.
Sebagai senior tentu saya bangga dan bahagia bila yang terpilih adalah salah satu dari tujuh pemain lokal ini. Ibarat seorang guru, akan bangga bila murid-muridnya bisa berprestasi bahkan jauh melampaui capaian prestasi gurunya.
Bila 7 pemain lokal belum beruntung, saya berpesan agar tetap tunjukkan kinerja terbaik. Jangan lelah untuk mengabdi demi NTB. Terus cintai dan kawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi NTB.
Atau membuka opsi baru ? Kembangkan karier di pusat. Bukankah Dr. Najamudin misalnya, pernah berkeinginan untuk hijrah ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman Rakyat ? Demikian juga dengan yang lainnya.
Segera susul Ir. Julmansyah MSc yang sebentar lagi mungkin promosi menjadi salah seorang Dirjen di Kementerian Kehutanan. Dalam proses akselerasi pembangunan, NTB butuh banyak aktor / agen yang memiliki akses langsung dengan dan atau berada didalam struktur pemerintah pusat.
Calon Sekda Taufik ST MT ( Kepala Bappeda Kab. Bima ), laksana pemain transfer debutan baru dari kabupaten yang akan promosi ke tingkat provinsi. Ia tentu kandidat yang potensial. Jika terpilih, butuh waktu untuk memahami spektrum tugas sebagai Sekda Provinsi. Butuh waktu orientasi yang lebih lama untuk memahami anatomi pemerintahan di tingkat provinsi dengan segala dinamika dan problematikanya. Kalaulah gagal, ini momentum baik untuk segera hijrah mengisi eselon 2 di Pemprov NTB sebagai bekal kontestasi Sekda berikutnya.
Dr. Ahmad Saufi, junior saya di SMANSA Mataram, mantan pegawai Bappeda NTB. Kalo boleh saya analogikan sebagai pemain naturalisasi dalam sepak bola. Latar belakang pendidikan S2 di Australia dan S3 di Jerman dan kiprahnya
menjadi eselon 2 di kemenko PMK, tentu modalitas yang kuat untuk membangun NTB kedepan. Net working nasional dan internasional sudah dimilikinya.
Tapi andai gagal, ini asset NTB untuk terus berkiprah di pusat. Semoga segera menjadi Deputy, Dirjen bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi orang sasak pertama yang duduk di kabinet di masa-masa mendatang.
Abul Chair AK, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Saya sudah tahu tapi saya belum kenal calon Sekda kelahiran Sumenep ini.
Saya sempat bertanya dalam hati, apakah calon Sekda ini anak cucu atau punya tautan darah dengan R. Ruslan Tjakraningrat – Gubernur pertama NTB yang juga berasal dari Sumenep ? Sehingga terobsesi ingin ikuti jejak pengabdian pendahulunya di Bumi Gora ini ?
Ataukah inisiatif sendiri
berani mencoba peruntungan karier di NTB ? Atau alasan-alasan subyektif lainnya.
Publik lalu mereka-reka.mencermati ciri-ciri dan cara-cara pengisian jabatan di beberapa tempat strategis yang sudah terjadi di rezim sekarang ini seperti pengisian di jajaran komisaris dan direksi Bank NTB Syariah maupun inspektur Provinsi, bisa jadi peluang Abul Chair cukup besar untuk menjadi Sekda difinitif.
Bila ia yang akhirnya jadi Sekda definitif, pengalamannya sebagai pejabat yang selama ini berjibaku dengan urusan pengawasan keuangan dan pembangunan tentu akan dimanfaatkan oleh “user” untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Dengan menekan anomali administrasi keuangan. Agar tidak terjadi praktek koruptif yang berujung di APH.
User bisa jadi juga berharap agar ruang fiskal NTB yang terbatas, dibawah pengelolaan dan pengawasan yang baik akan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta fokus mengawal visi NTB Makmur Mendunia.
Kalaulah nanti terpilih, Abul Chair tidak hanya harus mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam mengawal dan mengeksekusi ( Eksekutor ) keuangan daerah tapi harus segera membaur menjalankan peran kesekdaan lainnya sebagai stabilisator, komunikator, dinamisator dan akselerator pembangunan daerah.
Panggilan tugas mengabdi ke NTB tentu bukanlah hadir untuk bertahta di menara gading kesekdaan. Dibutuhkan pembuktian dan kerja keras bahwa sebagai pemain import ia memang layak terpilih karena jejak kompetensi, kapasitas dan integritas diri yang terbaik.
Bagi kandidat Sekretaris Daerah yang belum beruntung, bila persyaratan usia masih memungkinkan, tunggu dan siapkan diri untuk ikuti kompetisi kembali 2 atau 3 tahun mendatang. Anggaplah kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda.
Selamat tahun baru. Selamat datang Sekda baru dengan harapan, peluang dan tantangan baru.
Puyung, 1 Januari 2026.
Darurat Sampah, Sudah Disepakati Solusinya
Pemprov NTB, Pemkab Lobar, dan Pemkot Mataram bekerjasama dalam menemukan solusi masalah darurat sampah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Adanya permasalahan darurat sampah yang tengah terjadi di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat akibat penuhnya TPA Kebon Kongok, diatensi dengan cepat dan tanggap oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Rapat pun digelar dengan dipimpin langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Rapat itu dihadiri Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Asisten 2 Setda Kota Mataram mewakili Pemkot Mataram, Asisten 2 Setda NTB, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfotik, Plt Kepala Dinas LHK, dan stake holder terkait lainnya, bertempat di ruang kerja Gubernur, Senin (05/05/25).
Dalam rapat tersebut Pemprov NTB, Pemkab Lobar, dan Pemkot Mataram bekerjasama dalam membahas solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menangani permasalahan darurat sampah yang tengah terjadi.
Untuk menanggulangi masalah landfill-2 pada 31 Maret 2023 yang telah melebihi kapasitas, pemerintah telah menemukan lokasi baru sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sembari menunggu Optimalisasi landfill-2 Zona 2B selesai dikerjakan.
“Tadi untuk solusi jangka pendek, kita sudah sepakat. Kita menemukan lokasi baru tempat pembuangan sementara untuk tiga empat bulan ke depan, sembari kita menyelesaikan landfill 2 B yang sekarang kita akan mulai kerjakan. Begitu landfillnya selesai tiga-empat bulan kedepan nanti yg di tempat baru akan dihentikan, dan kembali mulai fokus ke landfill 2 B,” jelas Miq Iqbal seusai rapat digelar.
Sementara itu, untuk solusi jangka menengah disampaikan oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, bahwa pihaknya kini tengah melakukan uji coba pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
“Alhamdulillah saya sedang uji coba juga bersama akademisi, mengolah sampah 20 ton per hari bisa menghasilkan kompos dan pupuk cair organik dan sisanya kurang lebih 30 persen akan dibawa ke TPA,” jelasnya.
Asisten 2 yang mewakili Pemerintah Kota Mataram pun menyambut baik kesepakatan hari ini.
“Terima kasih atas kesepakatan yang di capai hari ini dan kami berharap persoalan sampah yang ada di TPST Sandubaya Kota Mataram pun segera terurai” ungkapnya.
Untuk penanganan darurat sampah jangka panjang, Miq Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Pemkot dan Pemkab memanfaatkan sampah yang ada di TPA dengan mengedepankan prinsip Waste to energy (WtE), atau yang juga dikenal sebagai energi dari limbah.
WtE ini adalah proses di mana limbah yang tidak dapat didaur ulang atau diproses kembali, dikonversi menjadi energi yang dapat digunakan, seperti panas, listrik, atau bahan bakar.
Kedepan, pihaknya berharap agar permasalahan sampah ini bisa segera terselesaikan dengan baik.
Sehingga Provinsi NTB dapat mengikuti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang telah menegaskan bahwa tidak ada pembangunan TPA baru di seluruh Indonesia mulai tahun 2030 mendatang. nov/opk
Rotasi Dilakukan sebagai Langkah Penyegaran
Gubernur NTB melakukan rotasi atau mutasi horizontal agar semua pejabat memiliki kesempatan menduduki posisi yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi job fit
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal melakukan rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) dan pejabat administrator (Eselon III) lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (30/04/25).
Saat itu juga berlangsung pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang dilantik. Jumlah pejabat yang dilatik sebanyak 72 orang, terdiri dari 26 Eselon II dan 46 Eselon III.
Prosesipelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, dan dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., serta Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Muzihir.
Gubernur menyadari bahwa dalam penempatan jabatan baru, tidak semua orang akan merasa puas. Ada yang merasa bidang barunya sesuai dengan kemampuan dan minat, namun ada pula yang merasa sebaliknya.
Ia menekankan bahwa keputusan diambil dengan pertimbangan matang, menggunakan “otak terbaik dan hati paling sensitif” demi memilih secara objektif.
“Meski saya berusaha seobjektif mungkin, saya juga manusia biasa yang tentu memiliki subjektivitas. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang, karena undang-undang juga memahami bahwa yang diatur adalah manusia,” ungkapnya.
Pada pelantikan pejabat yang kena rotasi putaran pertama ini, ditegaskan tidak ada pejabat yang dinonjobkan. Ia lebih memilih melakukan rotasi agar semua pejabat memiliki kesempatan menduduki posisi yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi job fit, yang telah dipelajarinya secara mendalam tanpa dipengaruhi opini luar.
Keputusan juga diambil setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta para pejabat eselon II yang dilantik untuk menghadirkan pasangan mereka. Ia menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat juga sangat ditentukan oleh peran pasangan di belakangnya.
“Peran ibu-ibu sangat penting. Keberhasilan seorang suami dalam jabatan ini juga karena hebatnya peran seorang istri. Begitu pula sebaliknya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa dalam birokrasi, tidak ada posisi yang bersifat permanen. Rotasi menjadi langkah penting untuk penyegaran dan mencari talenta terbaik di posisi yang paling tepat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan rakyat NTB, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak/Ibu di posisi sebelumnya. Provinsi NTB berutang kepada Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya. ***
Pencairan bonus atlet ini merupakan apresiasi cepat Pemprov dan akan menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan bonus atlet NTB berupa uang bagi atlet NTB peraih medali di PON Aceh-Sumut 2024 lalu.
Penyerahan bonus itu dilakukan oleh Gubernur Dr H L Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur, Ketua KONI dan Kadis Dispora di kantor Gubernur, Rabu (27/03/25).
“Ini bentuk komitmen Pemprov kepada atlet agar terus memperbaiki prestasidengan investasi pembinaan yang baik”, ujar Gubernur.
Dikatakannya, regenerasi dan menciptakan juara baru membutuhkan pelatih dan ekosistem olahraga yang memperhatikan setiap kelemahan dan potensi yang ada.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi mengungkapkan syukur bahwa pencairan bonus ini merupakan apresiasi cepat Pemprov dan akan menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih untuk memperbaiki prestasi di masa depan.
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pemberian bonus ini mencapai Rp 31 miliar. Pemprov memberikan bonus sebesar Rp 350 juta bagi atlet yang meraih medali emas. Selain itu, untuk medali perak sebesar Rp250 juta dan medali perunggu sebesar Rp150 juta. Tidak saja atlet, bonus juga akan diberikan kepada para pelatih.
Dalam PON XXI tahun lalu, sebanyak 54 cabang olahraga mendapatkan medali selain dari event olahraga yang serangkai dengan PON yakni Porwanas bagi wartawan olahraga dan Peparnas bagi penyandang disabilitas. jm/her
Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat
Atasi banjir bandang di Bima, BPBD NTB lakukan upaya pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, serta siapkan makanan siap saji
MATARAM.LombokJournal.com ~ Respon cepat dilakukan Pemprov NTB atasi banjir bandangyang menimpa dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.
Pj. Gubernur NTB mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan penanganan bencana banjir di Bima, baik ketersedian makanan, air bersih, penanganan kesehatan dan listrik, Senin (03/02/25) di ruang rapat Pendopo Gubernur NTB.
Berdasarkan Laporan Kalak BPBD Provinsi NTB, bahwa akibat banjar bandang itu di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi terdapat 3 Desa yang terdampak. Laporan terakhir, korban terdampak 9 orang, dan 7 orang masih dalam pencarian.
Sementara itu kerusakan 12 Rumah, rusak berat 7 rumah dan rusak ringan 5 rumah. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas dan gedung sekolah, jembatan dan beberapa fasilitas umum lainnya.
“BPBD sudah berkoordinasi dengan BPBD Kab. Bima, dan sudah dilakukan assement, dan upaya yang akan dilakukan adalah pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, makanan siap saji, beras, mesin pembersih rumah dan air bersih,” ujar Ahmadi, Kepala BPBD Provinsi NTB.
Merespon dampak banjir bandang tersebut Pj. Gubernur NTB mengarahkan OPD terkaut untuk segera dilakukan pendataan menyeluruh warga yang terdampak serta keluhannya.
“Lakukan pendataan menyeluruh, lakukan pembersihan sisa banjir bandang, pastikan ketersediaan air bersih, konsumsi dan penerang (Listrik),” katanya.
Sementara itu Dinas kesehatan diinstruksikan untuk memastikan kesehatan masyarakat,
“BPBD untuk menyiapkan logistik, dan lakukan koordinasi dengan bupati dan pemerintah setempat, pastikan tidak ada masyarakat yang terisolir,” tutupnya.
Pada rapat merespon banjir bandang di Bima itu dihadiri Asisten Gubernur NTB, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kalak BPBD, Kadis Perkim, Karo Kesra, Karo Adpim, Plt. Kadis PUPR, Plt. Kadis LHK, Plt. Kadis Perpustakaan. ALif_IKP
Hari Bela Negara Diperingati Pemprov NTB
Peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan komitmen memperkuat persatuan bangsa Indonesia
LOBAR.LombokJournal.com. ~ Hari Bela Negara ke-76 Tahun 2024 diperingati Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) di halaman Kantor BRIDA Provinsi NTB, Senin, (23/12/24).
KORPRI dalam peringatan Hari Bela Negara
Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hasanuddin selaku Inspektur Upacara, membacakan pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam amanat dijelaskan bahwa upacara tersebut bertujuan mengenang peristiwa perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara dari peristiwa angresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember 1948.
“Para pahlawan dengan gigih untuk merebut kembali ibukota negara Yogyakarta, kota tersebut pada waktu itu sebagai simbol pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata HasSanudin dalam amanat Presiden.
Peringatan tersebut merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen semua pihak bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia.
Sesuai dengan peringatan kali ini Tema peringatan bela negara ke 76 tahun 2024 yakni, “Gelora Hari Bela Negara Untuk Indonesia Maju”.
“Tema ini mengandung makna bahwa, seluruh bangsa Indonesia agar terus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju,” ungkapnya.
Dalam amanat Presiden juga mengungkapkan perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikanterhadap keamanan global.
Ketegangan antar negara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang siber dan perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional.
“Oleh karenanya, diperlukan antisipasi, penyelarasan, updating kebijakan pertahanan, dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang tepat. Hal tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka penerapan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), “tegasnya.
Sishankamrata merupakan strategi pertahanan negara yang terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah penduduk dan wilayah nusantara yang terluas dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
”Bela negara bukan hanya milik kementerian pertahanan, TNI, dan polri, akan tetapi tugas seluruh elemen bangsa Indonesia. Dengan semangat bela negara, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa. “pungkasnya
Upacara peringatan Hari Bela Negara berlangsung khidmat, dikuti Sekda NTB, Staf Ahli Gubernur, Pimpinan OPD, TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi NTB. Alf/Opik
Siaga Darurat Bencana NTB 2024, Komitmen Lindungi Masyarakat
Sebagai daerah rawan bencana mulai bencana alam, gempa bumi, banjir, longsor, Pemprov NTB harus selalu siaga darurat bencana
MATARAM.LombokJournal.com ~ Apel siaga darurat bencana yang dilakukan Pemprov NTB untuk mengecek kesiapsiagaan penanggulangan bencana Provinsi NTB. Hal itu merupakan komitmen Pemprov NTB untuk melindungi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menyampaikan itu saat menjadi inspektur upacara apel siaga darurat bencana tahun 2024, di Lapangan Umum Taman Sangkareang Mataram, Senin (25/11/24).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu di wilayah NTB ini,” ujarnya.
Menurutnya, Provinsi NTB merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana. Mulai dari bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, longsor, hingga potensi bencana vulkanik maupun bencana non-alam. Karena itu diperlukan kordinasi kesiapan atau siaga darurat bencana menghadapi dampak bencana.
NTB sering menghadapi berbagai tantangan tersebut sehingga memerlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di daerah NTB.
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa NTB merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana. Karena itu saya mengajak seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah kita ini,” tambah Miq Gita.
Miq Gita juga menekankan Pemprov NTB bukan hanya berfokus pada kesiapan fisik namun juga kesiapan mental dan emosional dalam memberikan pertolongan dan melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana.
“Saat ini kita tidak hanya berfokus pada siaga darurat bencana sebatas kesiapan fisik. Tapi juga kesiapan mental dan emosional dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat ketika terjadi bencana.” tegasnya.
Sebelum memulai apel dirinya memeriksa dan mengecek kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang terdiri dari kendaraan, tenda, peralatan memasak, dan toilet.
Peserta apel terdiri dari Komandan Korem 162/WB, Danlanut, Danlanal, Kalat BPBD, Pejabat Utama Pemprov NTB, ASN Lingkup NTB, para relawan, dan pers. pnd/opk
Penyandang Disabilitas Dapat Fasilitas Pendampingan Hukum
Komisi Disabilitas Daerah inisiasi pemberian pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjalani proses hukum
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah akan memberikan fasilitas pendampingan hukum pada penyandang disabilitas.
Pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung agar dapat memenuhi hak hak para disabilitas.
Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin menyambut baik langkah Komisi DisabilitasDaerah (KDD) dalam pendampingan proses hukum penyandang disabilitas.
“Kami pemerintah provinsi siap bekerja sama dan memfasilitasi kebutuhan para disabilitas,” ujar Pj. Gubernur di Kantor Gubernur NTB.
Seperti diungkapkan Kepala DInas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, sesuai kebutuhan akan diberikan pendampingan psikolog, penerjemah bahasa isyarat dan lainnya.
“Maksudnya, agar proses hukum bisa berjalan dengan memenuhi hak kelompok disabilitas yang sedang menjalani proses atau tersangkut kasus hukum,” jelas Ahsanul Khalik, Kamis (31/10/24).
Dikatakannya, kerja sama antara kepolisian dan Pemerintah Provinsi yang diinisiasi oleh Komisi Disabilitas Daerah ini sebelumnya hanya berupa prosedur standar pelaksanaan pemeriksaan bagi disabilitas.
Namun saat ini telah dikuatkan dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya.
Komisi Disabilitas Daerah yang merupakan lembaga non struktural bersifat ad hoc ini bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Komisi Disabilitas Daerah dibentuk tahun 2023 silam, lembaga ini bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.
