Komisi Disabilitas Daerah inisiasi pemberian pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjalani proses hukum

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah akan  memberikan fasilitas pendampingan hukum pada penyandang disabilitas. 

BACA JUGA : Mendagri Tito Pimpin Rakor Antisipasi Isu PHK

Pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung agar dapat memenuhi hak hak para disabilitas. 

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin menyambut baik langkah Komisi Disabilitas Daerah (KDD) dalam pendampingan proses hukum penyandang disabilitas. 

“Kami pemerintah provinsi siap bekerja sama dan memfasilitasi kebutuhan para disabilitas,” ujar Pj. Gubernur di Kantor Gubernur NTB. 

Seperti diungkapkan Kepala DInas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, sesuai kebutuhan akan diberikan pendampingan psikolog, penerjemah bahasa isyarat dan lainnya.

BACA JUGA : Capacity Building TPID Provinsi Bengkulu ke NTB

“Maksudnya, agar proses hukum bisa berjalan dengan memenuhi hak kelompok disabilitas yang sedang menjalani proses atau tersangkut kasus hukum,” jelas Ahsanul Khalik, Kamis (31/10/24). 

Dikatakannya, kerja sama antara kepolisian dan Pemerintah Provinsi yang diinisiasi oleh Komisi Disabilitas Daerah ini sebelumnya hanya berupa prosedur standar pelaksanaan pemeriksaan bagi disabilitas. 

Namun saat ini telah dikuatkan dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. 

Komisi Disabilitas Daerah yang merupakan lembaga non struktural bersifat ad hoc ini bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

Komisi Disabilitas Daerah dibentuk tahun 2023 silam, lembaga ini bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

BACA JUGA : Bahasa Ibu Harus Digunakan dengan Bangga

Pada pertemuan tersebut hadir pula Ditreskrimum Polda NTB dan pejabat terkait Pemprov NTB. jm/her

 Ribuan pelamar CPNS Pemprov NTB  yang lulus seleksi administrasi, kemudian mengikuti seleksi kompetensi dasar

MARARAM.LombokJournbal.com ~ Ribuan peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Asrama Haji Mataram, Minggu (27/10/24).

BACA JUGA : Festival Rinjani 2024, Dorong Individu Kelola Lingkungan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi saat membuka seleksi kompetensi itu memberikan semangat kepada seluruh peserta

“Semoga kalian tetap semangat dan semoga semuanya menjadi orang yang sukses ke depannya,” ungkap Miq Gita sapaan akrabnya .

Pesan Miq, panggilan akrab Sekda, kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti dengan maksimal seluruh rangkaian proses seleksi tersebut. Setelah itu mengabdi dengan integritas yang tinggi kepada pemerintah jika nanti terpilih dan lolos pada tahap seleksi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Yusron Hadi menjelaskan, sebanyak 3.612 pelamar CPNS Pemprov NTB yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti seleksi Kompetensi Dasar itu di asrama haji, mulai dari 27 sampai dengan 29 Oktober 2024.

BACA JUGA : Sosialisasi LPSK, Perlindungan Inklusif untuk Saksi dan Korban

“Para peserta akan mengikuti masing-masing sesi ujian, setiap sesi ujian akan diikuti oleh 400 peserta yang terbagi dalam 10 sesi ujian,” jelasnya.

Bagi pelamar yang berdomisili di daerah NTB, seleksi kompetensi CPNS Pemprov NTB akan dilaksanakan pada 27 – 29 Oktober 2024 bertempat di Asrama Haji NTB. 

Kemudian bagi pelamar yang berdomisili di luar daerah NTB, pelaksanaan tes SKD CPNS dilaksanakan pada 20 Oktober dan 2 November 2024.

Sedangkan bagi pelamar CPNS Pemprov NTB yang berdomisili di luar negeri, tes seleksi kompetensi dasar dilaksanakan pada 22 Oktober 2024 bagi yang mengambil titik lokasi di Polandia dan Hongkong. 

BACA JUGA : Badan Publik Informatif di NTB Meningkat

Sementara pelamar yang mengambil titik lokasi tes di Ankara, Turki, tes seleksi kompetensi CPNS Pemprov NTB itu dilaksanakan pada 23 Oktober 2024. 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) NTB berada pada peringkat 7 hasil IKIP 2024 dengan score 81,71

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Komisi Informasi Pusat (KIP) melaunching Indeks  Keterbukan Informasi Publik (IKIP) 2024, diikuti oleh 34 Badan Publik dari 34 Provinsi se Indonesia, Kementerian, Lembaga, BUMN dan Badan Publik pusat lainnya, Kamis (17/10/24). 

BACA JUGA : Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional di Sky Lancing, Lombok Tengah 

Launching ini dibuka Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro dan dihadiri seluruh Komisioner KI Pusat dan Sekretariat KI Pusat.

Melalui kanal Youtube milik Komisi Informasi, Sekretariat PPID Utama Provinsi NTB melaporkan, Wakil Ketua KI Pusat Gde Narayana dalam pemaparan sekaligus mengumumuman pemeringkatan IKIP 2024. 

Provinsi NTB berada pada peringkat 7 hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan score 81,71. Dengan score ini NTB kini berada di atas atau berhasil mengungguli Provinsi Aceh yang tahun sebelumnya Aceh berada pada peringkat I Nasional. 

Pemeringkatan NTB berada dibawah provinsi Jabar, Jatim, Kaltim, Sulteng, Sumut dan Kalbar. 

Berikutnya dibawah NTB ada provinsi Aceh di peringkat 8, Riau peringkat 9 dan Kalsel puas pada peringkat 10. 

Berikut urutan hasil lengkap perolehan score dan pemeringkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik  2024:

1.   Provinsi Jawa Barat:  85.22
2.   Jatim: 83,83
3.   Kaltim: 82,25
4.   Sulteng: 82,16
5.   Sumut: 82,07
6.   Kalbar: 81,97
7.   NTB: 81,71 
8.   Aceh: 81,33
9.   Riau: 81,25
10. Kalsel: 81,22

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65 meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. 

Meski peningkatannya tidak signifikan, namun menunjukkan progres yang baik. 

BACA JUGA : DPRD Harus Punya Orientasi Kesejahteraan Masyarakat

“IKIP 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65. Hasil ini meningkat apabila dibandingkan pelaksanaan IKIP 2023 dengan skor 75,4,” ujarnya saat peluncuran IKIP 2024 dimaksud.

Menurutnya, awal digelarnya IKIP pada 2021, terjadi peningkatan skor yang konsisten selama empat tahun berturut-turut. Pada 2021, skor nasional IKIP berada pada angka 71,37, naik menjadi 74,43 pada 2022 dan terus naik hingga 2024.

“Peningkatan juga diikuti dengan kenaikan skor di sejumlah provinsi yang menunjukkan sudah ada upaya hadirnya keterbukaan informasi publik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,” terangnya.

KI Pusat disebut Dony, bahwa sejatinya dengan pelaksanaan IKIP 2024, ingin memotret tiga kewajiban generik negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik.

Ia menambahkan, bahwa penyusunan IKIP oleh Komisi Informasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran indeks keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan Nasional.

BACA JUGA : Jilbab Ijo Rohmi-Firin, akan Kembangkan Perikanan dan Kelautan

Donny menjelaskan, IKIP disusun berdasarkan 20 indikator dari tiga lingkungan yang diukur, yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum dengan melibatkan 340 informan ahli daerah yang berasal dari 10 informasi di setiap provinsi dan 17 informan ahli tingkat nasional.

Ia mengingatkan, pelaksanaan Indeks KIeterbukaan Informasi Publik (iKIP) 2024 menjadi sarana bagi KIP untuk mendorong komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, baik melalui ketersediaan regulasi maupun melalui kebijakan anggaran yang memadai. her

Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di  8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan sejak  tanggal 14 – 25 Oktober 2024

KSB.LombokJournal.com ~ Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB membentuk Desa Anti Korupsi dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

BACA JUGA : Meningkat Nilai Ekspor NTB, Nilai Impor Menurun

Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di  8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan pada tanggal 14 – 25 Oktober 2024. 

Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa, seperi Dana Desa, Pendapatan Desa, Alokasi Dana Pusat atau Daerah dan bantuan keuangan untuk masyarakat mengakibatkan rentannya terjadi tindakan korupsi.

Modus korupsi dana desa beragam, seperti pengelembungan anggaran (mark up), kegiatan atau prooyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. 

Sebelumnya telah dilakukan observasi lapangan untuk menentukan satu nama desa dari masing – masing Kabupaten dan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik Provinsi NTB.

BACA JUGA : Pariwisata Lombok, Ummi Rohmi; Harus Berdayakan Masyarakat

Kabupaten Sumbawa Barat diwakili oleh Desa Sermong, Kecamatan Taliwang. Kabupaten Sumbawa diwakili Desa Pamanto, Kecamatan Empang. Kabupaten Dompu diwakili Desa Kadindi, Kecamatan Pekat. 

Kabupaten Bima diwakili Kecamatan Sape, Desa Naru Barat, Kabupaten Lombok Timur diwakili Kecamatan Lenek Desa Lenek Daye, Kabupaten Lombok Barat diwakili Kecamatan Gerung, Desa Beleke dan Kabupaten Lombok Utara diwakil Kecamatan Gangga, Desa Bentek.

Tahapan pemilihan Percontohan Desa Antikorupsi (DAK) dilaksanakan dalam 10 tahap, yaitu:

(1).  Provinsi menyusun renaksi dan koordinasi ke Pemkab, 

(2).  Pemkab melakukan pemetaan calon percontohan DAK, 

(3).  Kabupaten mengusulkan calon percontohan DAK kepada Provinsi, 

(4).  Provinsi menetapkan desa yang akan diobervasi 

(5).  Observasi desa, 

(6).  Pemilihan Desa, 

(7).  Kick Off, 

(8).  Bimbingan teknis,

(9).  Penilaian dan 

(10) Pencanangan. 

Terdapat 5 komponen penilaian Desa Anti korupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB, yaitu yaitu Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal.

“Kegiatan pemilihan desa anti korupsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi,” jelas Muhariyadi Kurniawan, S.SOS.,ME. selaku Ketua Tim Penilai.  

Ini merupakan pelaksanaan tahun kedua. Pada tahun pertama tim KPK turun langsung melakukan penilaian. 

BACA JUGA : HUT Lombok Tengah ke 79, “Dalam Visi Bersatu Jaya”

Pada tahun kedua yakni tahun ini, pola kegiatan diubah dengan membentuk tim penilai tingkat provinsi dari unsur Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik. 

Hasil penilaian ini akan diputuskan 3 desa terbaik untuk dinilai langsung oleh tim KPK”. ***

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendukung gelaran MotoGP 2024 agar bergjalan labcar dan sukses 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Untuk mensukseskan event ini bersama, Provinsi NTB selaku tuan rumah telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) persiapan dukungan MotoGP 2024, pada Senin (19/08/24) bertempat di Ruang Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Sirkuit Internasional Mandalika kembali terpilih untuk menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan kompetisi balap motor internasional MotoGP 2024, pada 27 – 29 September mendatang.

BACA JUGA : Deklarasi Pilkada Damai 2024, NTB Harus Jadi Role Model Nasional

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Fathul Gani memimpin langsung rakor tersebut dan menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipersiapkan. Mulai urusan akomodasi, transportasi, penataan dan kebersihan kawasan, hingga publikasi serta kesiapan personil pendukung kegiatan.

“Walaupun pelaksanaan tahun ini maju satu bulan dibandingan dengan tahun sebelumnya, kita optimis pelaksanaan tahun ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar,” jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Malady melaporkan kesiapan dukungan dalam opening ceremony yang akan melibatkan ratusan pelaku seni. 

Tidak hanya itu, di areal sirkuit Mandalika juga akan diramaikan dengan Lombok Sumbawa Nusantara Fair yang akan diikuti oleh seluruh Provinsi se-Indonesia.

“Ini merupakan salah satu side event yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2024,” jelas Kadispar NTB.

BACA JUGA : Job Fair oleh Depnakertrans Diapresiasi Sekda Miq Gita

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Moh. Faozal turut hadir pada rapat tersebut melaporkan kesiapan dukungan dari sisi konektivitas. 

Akan ada tambahan penerbangan sebanyak delapan kali per hari, di luar penerbangan reguler mulai dari h-7 hingga h+7 event MotoGP 2024.

“Shuttle bus dari Bangsal di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan sebaliknya juga akan kami siapkan untuk mengatisipasi pergerakan penonton MotoGP 2024 yang masuk melalui jalur kapal cepat dari Bali,” ungkapnya.

Di akhir rapat koordinasi tersebut, H. Fathul Gani mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk mematangkan persiapan-persiapannya.

BACA JUGA : Hari Anak Nasional 2024, Pj Gubernur NTB Layani Anak-anak

 “Mulai akhir minggu ini mari kita kerahkan personil untuk lakukan pembersihan mulai dari kawasan BIZAM hingga Sirkuit Mandalika” tandasnya. panda/her

Terselenggaran seminar nasional para notaris diharapkan ada perspektif sama pendampingan hukum kepada para notaris

MATARAM.LombokJournal.com ~ Seminar Nasional Ikatan Notaris Indonesia NTB di Mataram, Sabtu (27/07/24), dihadiri Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman,  yang datang mewakili Penjabat (Pj)  Gubernur NTB. 

BACA JUGA : Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Anak di Dompu

Asisten I dalam sambutannya menyatakan Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuhpenyelenggaraan  seminar bagi para notaris di NTB  Hal itu diungkapkan Asisten I dalam sambutannya. 

Seminar tersebut bertajuk ‘Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik dan Optimalisasi Perlindungan serta Pendampingan Hukum terhadap Jabatan Notaris’. 

BACA JUGA : Media Diminta Sosialisasikan Berita Positif

“Pemerintah Provinsi NTB mendukung terselenggaranya seminar ikatan notaris,” ungkapnya. 

Dirinya berharap dengan diselenggarakannya seminar nasional ini, ada persektif yang sama dalam perlindungan dan pendampingan hukum kepada para notaris dalam menjalankan tugasnya bisa dilakukan dengan maksimal.

BACA JUGA : Syamsul Luthfi Siap Bertarung di Pilbup Lombok Timur

Turut hadir dalam acara tersebut, Kaprodi MKN Edward Boyosili, Ketua Umum Pengwil INI NTB Lalu Mulyadi, SH., MK.n, unsur FKPD Provinsi NTB, serta para narasumber pusat. nov/dyd

Dalam menjalankan misi dagang ini, pihak NTB juga mempresentasikan potensi ekspor dari provinsi tersebut, termasuk produk-produk lokal NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB, bersama Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, mengadakan lawatan misi dagang ke Kantor KJRI Johor Bahru. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat kerjasama perdagangan antara Provinsi NTB, Indonesia, dengan Johor Bahru, Malaysia, Selasa (25/06/24). 

BACA JUGA : Mendagri Apresiasi Konerja Miq Gite dan Bunda Lale

Acara misi dagang dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Konjen RI Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Koordinator Fungsi Ekonomi Andreza Sethia Dasuki, dan perwakilan dari Perkumpulan Pengusaha Johor Bahru Malaysia serta UKM, yang berjumlah 15 perwakilan dari berbagai sektor usaha. 

Dari pihak NTB, hadir Kadiskop UMKM NTB, Direksi Bank NTBS, Kadis Kominfotik NTB, Tim Disdag, NTB Mall, dan Tim Dikbud NTB.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dr. H. Aidy Furqon mengungkapkan harapannya agar kerja sama perdagangan antara NTB dan Johor Bahru dapat diperkuat. Dia juga menyoroti pentingnya NTB Mall di Strand Mall Malaysia sebagai platform untuk mempromosikan produk-produk UMKM NTB.

BACA JUGA : PKBI NTB dan Unichef Indonesiasia Diapresiasi Dikes NTB 

Ditambahkan bahwa adanya penerbangan langsung dari Lombok ke Malaysia diharapkan dapat mempermudah kerjasama dagang antara kedua wilayah tersebut. 

Dalam menjalankan misi dagang ini, pihak NTB juga mempresentasikan potensi ekspor dari provinsi tersebut, termasuk produk-produk seperti kopi, manggis, vanili organik, sedotan bambu, tas rotan, buah kering, mutiara, udang, ikan segar, vanili organik, jagung, dan teh kelor.

Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti menyambut baik kemungkinan kunjungan pengusaha Johor Bahru ke NTB untuk menjalin kerja sama lebih lanjut dalam perdagangan.

BACA JUGA : PKL Punya Posisi Tawar yang Kuat dalam Pilgub NTB 2024

Dengan demikian, harapan mereka adalah agar pertemuan dalam misi dagang  ini dapat memperkuat hubungan perdagangan antara Provinsi NTB dan Johor Bahru Malaysia, serta mendorong kunjungan dan kolaborasi lebih lanjut di masa depan. novita

 Program SKALA NTB menjadi berkah bagi daerah karena telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program-program strategis

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi Program SKALA sebagai mitra strategis dalam menjalankan program-program penting pemerintah daerah.

BACA JUGA : Rakerprov KONI NTB tAHUN 2024 Dibuka

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Komite yang dirangkaikan dengan lokakarya penyusunan rencana kerja tahunan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (14/05/24). 

Pj Sekda menyampaikan terima kasih atas kontribusi, karena selama 10 tahun terakhir SKALA telah mendukung pelayanan dasar pemerintahan di NTB. 

“Berbagai program strategis yang dibantu SKALA NTB menjadi berkah bagi daerah karena SKALA telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut,” jelas Ibnu Salim. 

BACA JUGA : Literasi Keuangan Digital untuk Pejabat

Pelaksanaan program-programnya merupakan inisiatif Pemerintah Australia, bertujuan mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, dengan meningkatkan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas tatakelola layanan dasar melalui penguatan regulasi/kebijakan, pengelolaan keuangan publik, pengelolaan data pendukung pembangunan. 

BACA JUGA : Poros Tengah Bubar, DSU Optimis Kalahkan Zul-Rohmi

Serta partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam menjalankan program-programnya bekerja sama erat dengan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut novita/opik

Pemberlakuan surat edaran penyesuaian sistem kerja ini, Pj Gubernur berharap tidak mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 32 Tahun 2024, tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H. 

SE menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 01 Tahun 2024.

BACA JUGA : Calon Gubernur Bisa Kehilangan Pemilih Potensial

Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa Pemprov NTB akan menyesuaikan sistem kerja ASN melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) selama dua hari, yaitu Selasa-Rabu, 16-17 April 2024. 

Instansi terkait diharapkan membuat jadwal dan membagi jumlah ASN yang bekerja WFO dan WFH sesuai ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

Layanan pemerintahan di bidang perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi, serta layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan diinstruksikan menjalani WFH sebanyak 50 persen, sedangkan WFO menyesuaikan persentase.

BACA JUGA : Industri Kreatif Berkembang, NTB Jadi Tuan Rumah Event BBI

Sementara itu, layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas diinstruksikan untuk bekerja WFO 100 persen.

“Penyesuaian sistem kerja ini diharapkan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Miq Gite, sapaan Pj Gubernur.

Selama masa pemberlakuan surat edaran ini, Pemprov NTB akan memantau dan mengawasi pemenuhan serta pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. 

BACA JUGA : Mengajar untuk Memotivasi, Pengajaran KMHDI di Sumbawa

Pemprov juga akan menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan dan membuka media komunikasi online untuk konsultasi serta pengaduan. Selain itu, Pemprov akan memastikan output dari pelayanan daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. ***

Untuk pantau layanan mudik di terminal, pelabuhan dan bandara internasional, Pemprov NTB melibatkan para kepala dinas terkait termasuk otoritas perusahaan angkutan  

MATARAM.LombokJournal.com ~ Memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik Lebaran tahun ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

BACA JUGA : Perjuangan NTB Mengembangkan Portal NTB Satu Data

Upaya ini melibatkan kolaborasi semua pihak terkait untuk pantau layanan mudik, termasuk transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, seperti yang diamati pada Kamis (04/04/24).

H Fathul Gani, Asisten II Setprov NTB, yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur untuk pemantauan di pelabuhan Lembar, Lombok Barat. 

“Arus mudik adalah rutinitas tahunan. Namun demikian, seluruh stakeholder harus tetap waspada dan memastikan pelayanan maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan pemantauan di terminal utama, pelabuhan, dan bandara internasional melibatkan para kepala dinas terkait, otoritas perusahaan angkutan, keamanan, dan asuransi. 

BACA JUGA : Apel Siaga Amankan Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan di NTB

Mereka memantau aspek keamanan, kenyamanan, kelancaran pelayanan, harga tiket, serta ketersediaan armada transportasi, dengan dukungan dari TNI dan Polri.

Pengecekan kesehatan, narkoba, dan kelaikan kendaraan dilakukan di seluruh titik keberangkatan dan kedatangan penumpang, sebagai bagian dari skenario operasional arus mudik.

“Asisten menyatakan, “Ini merupakan upaya Pemprov NTB dalam mendukung kesiapan dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat.”

H-6 menjelang Lebaran, arus penumpang masih dalam kondisi normal di terminal Mandalika, pelabuhan Lembar dan Kayangan, serta bandara BIZAM. 

Untuk pantau layanan mudik di posko mudik Lebaran menyediakan layanan informasi, kesehatan, tiket, dan angkutan terusan dengan petugas yang siap melayani.

Skenario puncak kepadatan memang telah disiapkan mengingat naiknya arus mudik tahun ini sebesar lima persen dari tahun sebelumnya. 

Secara umum, lalu lintas dan pengaturan di area terminal dan pelabuhan masih dalam kondisi normal.

Agus Djoko Trianto, General Manager Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Lembar, mengatakan soal kapasitas bandara.

“Kapasitas bandara untuk 19 ribu orang hanya digunakan oleh lima ribuan orang,” katanya. 

BACA JUGA : HW Musyafirin, Potret Calon Kuat Pemilihan Gubernur NTB 2024

Pemantauan layanan mudik juga dilakukan otoritas bandara yang terus memantau harga tiket dan potensi keterlambatan pesawat selama musim mudik. ***