Arahan dari KPK, Tim Satgas tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan aset di Gili Trawangan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tidak ada aset Pemprov NTB di Gili Trawangan yang diperjual belikan, melainkan aset tersebut dikerjasamakan dengan pihak lain.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Lalu Rudy Gunawan, menjelaskan terkait aset Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Pariwisata NTB ke Depan Makin Dikenal Dunia

Tidak benar Pemprov NTB bekerjasama dengan warga negara asing. Tapi Pemprov NTB melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan warga negara asing. 

“Sekalipun ada nama warga negara asing, tetapi dalam perjanjian pemanfaatan tanah, yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang berbadan hukum indonesia, bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selain itu, Pemprov NTB bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki suami/istri warga negara asing,” jelasnya, Rabu (15/03/23).. 

Pemprov NTB akan memberikan prioritas kepada masyarakat dan pengusaha untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun, dapat diperpanjang dan diperbarui. 

Dalam proses kerjasama, Tim Satgas mendapatkan arahan dari KPK agar tidak bekerjasama dengan oknum masyarakat yang sudah menyewakan/memperjual belikan lahan di Gili Trawangan. Terkait hal ini pihak Kejaksaan Tinggi NTB telah melakukan penyidikan. 

BACA JUGA: Sukseskan Eco-Marathon 2023 di Mandalika

“Oleh karena itu, Tim Satgas mengikuti arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi NTB, sehingga perjanjian kerjasama dilakukan langsung dengan pengusaha atau orang yang menyewa dari oknum masyarakat,” tuturnya.

Khusus untuk Investor yang sebelumnya sudah ada atau pernah melakukan perjanjian kerjasama, akan dicarikan bentuk atau formula kerjasama yang tepat yang tidak melanggar ketentuan hukum.

Sehingga Investor dengan masyarakat lokal dapat tetap bekerjasama mengelola usaha secara bersama, yang tentunya tetap berada di bawah pengawasan Pemprov NTB.

BACA JUGA: Strategi Pemprov NTB agar Event Internasional Meriah 

Dalam waktu dekat ini Ka. UPT Gili Tramena bersama dengan Biro Hukum dan BPKAD akan ke Jakarta untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPK. ***

Aktif dan berkualitasnya Posyandu Keluarga yang diupayan Pemprov NTB, dapat menyumbang data real, by name by adress

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB sedang semangat-semangatnya atau on fire berupaya menurunkan angka stunting. 

Dan Pemprov NTB mendorong Posyandu Keluarga yang sudah 100 persen ada di Kabupaten dan Kota se-NTB, lebih aktif dan berkualitas.

BACA JUGA: PKK Diajak Perbanyak Gerakan Tangani Stunting

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat mengikuti roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten/Kota bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  (Kemenko PMK) secara daring, di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/02/23).

Menurut Ummi Rohmi sapaan Wagub, aktif dan berkualitasnya Posyandu Keluarga yang ada di NTB, dapat menyumbang data real, by name by adress, yang dapat menjadi pintu utama menuntaskan masalah stunting.

“Kami terus berupaya bagaimana membuat posyandu keluarga aktif dan berkualitas,” jelas Ummi Rohmi. 

Upaya tersebut berupa perbaikan berbagai fasilitas yang ada di Posyandu. Seperti timbangan dan pengukur badan yang lebih akurat. Serta, kualitas dan kesejahteraan para Kader di Posyandu terus diperhatikan.

Terkait kemiskinan ekstrim di NTB, Wagub menjelaskan pada Maret Tahun 2022 sebesar 3,29 persen atau 176.003 jiwa. 

Berarti terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTB dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,78 persen atau 252.048 jiwa.

Sama seperti upaya menurunkan stunting, data yang tepat dan akurat menjadi kunci penurunan angka Kemiskinan Ekstrim yang ada di NTB, jelas Wagub. 

BACA JUGA: Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan dan PMT Anak Stunting

Pemprov NTB akan turun ke Kabupaten dan Kota demi memvalidasi data kemiskinan yang ada. Sehingga penanganan yang diberikan bisa tepat sasaran. ***

Karo Perekonomian Pemprov NTB berharap, masyarakat melapor kalau ada yang menjual rokok yang ilegal

MATARAM.LombokJournal.com ~ Upaya memberangus peredaran peredaran rokok ilegal makin digencarkan.. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bea Cukai Mataram gencar mensosialisasikan peredaran rokok ilegal kepada masyarakat luas termasuk Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI).

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs.H. Wirajaya Kusuma, MH  menghimbau, masyarakat harus mengerti dan mampu membedakan antara rokok legal dan Ilegal, yang sudah banyak beredar dan diperjualbelikan di masyarat luas.

BACA JUGA: Wagub NTB, Ummi Rohmi Ajak Berantas Rokok Ilegal

“Harapan kami masyarakat bisa membedakan, kemudian melaporkan ketika ada oknum-oknum yang ingin menjual rokok yang ilegal,” ungkap Wirajaya.

Ia mengatakan itu  saat mensosialisasikan gempur rokok ilegal, yang di rangkai senam bersama di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB,  Jum’at (24/02/23).

Menurut Wirajaya, peredaran rokok ilegal tersebut berdampak pada pendapatan daerah serta  merugikan negara. 

Setelah kegiatan sosialisasi diharapkan ada penambahan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil (DBCHT).

“Tahun lalu kita dapatkan sekitar tiga ratus dua puluh sembilan miliar,” katanya

Dari pihak Bea Cukai, Adi Harianto memaparkan, pabrik rokok yang legal harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). 

Setelah menjelaskan ciri hingga cara mengenali rokok ilegal, ia mengajak semua yang hadir untuk bisa membedakan secara langsung dengan memeriksa contoh dari rokok-rokok yang disediakan.

“Tips pengenalan secara singkat ini harapannya nanti ketika ada yang coba menawarkan maka bisa menjawab dengan alasan yang tepat melalui ciri-cirinya,” ungkap Adi

Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat akan menindak tegas apabila ada oknum yang kedapatan memperjualbelikan rokok yang ilegal.

” Resikonya ada di kalian sendiri, apabila Polpp atau beacukai datang dan ditemukan di kios maka barang kalian akan ditarik, jadi hati-hati jangan tergiur harga murah,” jelas Adi

Selanjutnya untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal, pihak Bea Cukai Mataram menyediakan nomor kontak yang bisa dihubungi masyarakat apabila menemukan atau mengetahui barang ilegal tersebut. 

BACA JUGA: Jelang WSBK 2023, Pemprov NTB Gelar Operasi Katarak Gratis

“Kita sudah siapkan nomor kontak untuk masyarakat yang ingin melapor, silahkan dihubungi di nomor 081807945000,”.kata Adi

Dalam Kegiatan turut hadir Asisten II setda NTB dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah. ***

Wadub NTB Ummi Rohmi sangat senang kesempatan kerjasama dengan Nottingham University, mendukung tujuan mulia Net Zero Emission 2050.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menandatangani kehendak atau Letter of Intent (LoI) dengan Universitas Nottingham terkait kerjasama di bidang lingkungan dan pendidikan, Kamis (16/02/23) di kampus Notthingham University di Notthingham City UK.
Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Djalilah menandatangani kerjasama tersebut bersama Tim Notthingham University, David Ouchterlonie Global Enggagament Director, Prof. Patrick Wheeler, Prof Meryem Duygun, Dr Nicole Yang, Prof. Dr. Bagus Muljadi.
Rombongan NTB terdiri dari Kepala Bappeda Iswandi, Julmansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Bidang Persampahan Firmansyah, Eka Suryani dari Bappeda NTB.
Wakil Gubernur NTB Ummi Rohmi sangat senang dan berterima kasih atas undangan dan kesempatan kerjasama dengan Nottingham University. Tujuan kerjasama untuk mendukung net zero emission 2050.

BACA JUGA: Potensi Kerjasama Pemprov NTB Dan Pemerintah Inggris

“NTB memiliki banyak potensi dari beragam energi baru terbarukan, pemanfaatan dari potensi EBT ini dapat membantu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” jelas Wagub.
Target Net Zero Emission (NZE) diharapkan dapat tercapai 2050, strategi yang dilakukan adalah kolaborasi multi pihak untuk mensinergikan sumber daya yang ada untuk bekerjasama.
Wagub juga berharap agar Nottingham University dengan keahlian, riset dan sumber daya yang ada untuk mendukung NTB mencapai NZE 2050 di NTB.
Dalam acara penandatangan kehendak atau Letter of Intent (LoI) tersebut hadir secara online oleh Mr. Summer Xia British Council Indonesia Director.
British Council Indonesia sangat mendukung inisiasi kerjasama antara NTB dan Nottingham University, dan siap mengambil peran aktif untuk menjembatani kegiatan kerjasama ini.
Mr. Summer Xia juga menekankan,kerjasama ini bisa mendorong transfer pengetahuan dari hasil riset terkait perubahan iklim dan bertukar ide untuk mencapai net zero emisssion.

BACA JUGA: Menparekraf RI Apresiasi Sanding Data Lahan Mandalika
Banyak potensi yang dapat dikembangkan terkait pendidikan, manajemen pengelolaan sampah, infrastruktur hijau.
Sangat berharap agar kolaborasi ini dapat memberikan hasil nyata yang mendukung pembangunan rendah karbon.
Sementara itu, Pihak Notthingham University yang diwakili David Ouchterlonie Global Enggagament Director mengatakan, sangat senang bisa bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB secara langsung.
Banyak potensi keahlian dari para peneliti di Nottingham University yang dapat dioptimalkan untuk mendukung NTB mencapai NZE 2050. Dukungan untuk NZE 2050 menjadi prioritas dengan membangun sinergi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menjadi kekuatan dari Nottingham University.

BACA JUGA: Kolaborasi Danone Indonesia, Soal Sampah Hingga Stunting
Lebih lanjut David mengatakan, kegiatan penandatanganan naskah LoI menjadi momentum yang baik untuk integrasi lintas keilmuan untuk NZE 2050 di NTB.
Kesamaan visi target ambisi NZE 2050 dari Pemerintah Provinsi NTB dan Nottingham University menjadi pengikat yang kuat untuk keberhasilan pelaksanaan kerjasama untuk mendukung pengurangan emisi.
Sangat berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat NTB dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. ***

Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi raih penghargaan kinerja pelayanan publik

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB, menerima penghargaan Predikat Kepatuhan Tingkat Tinggi Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari Ombudsman RI, diberikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya.

BACA JUGA: Gerak Cepat Pemprov NTB Salurkan Bantuan Banjir Taliwang

Hal ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah, atas kinerja dalam pelayanan publik pada Ajang Tribunlombok.com Awards 2023, bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram (16/02/23).

Selain itu terdapat tiga Pemerintah Daerah di antaranya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Bima.***

BACA JUGA: Menhan Prabowo Kunker di Loteng Didampingi Gubernur NTB

Dalam Focus Group Discussion (FGD ) dalam Angka 2023, Kadis Kominfotik NTB berharap seluruh OPD memahami pentingnya melengkapi data sektoral

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Najamuddin Amy mengajak seluruh OPD segera melengkapi data sektoral yang diminta.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD ) Publikasi Provinsi NTB Dalam Angka 2023 di Hotel Prime Park & Convention Lombok, Kamis (16/02/23).

BACA JUGA: Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik untuk NTB

“Kami harap seluruh OPD segera menyelesaikan data-data sektoral yang diminta agar segera di benahi, di telusuri, di lengkapi, dengan begitu kita akan cepat berkontribusi untuk melahirkan buku data dalam angka yang akan di terbitkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTB,” ungkap Najamuddin.

Sebagaimana diketahui, data merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui perkembangan suatu daerah. Data sangat penting untuk di mengerti dan dikuasai jika ingin menguasai suatu perubahan. 

“BPS sungguh sangat luar biasa memberikan kontribusi yang patut kita apresiasi bersama. Kontribusi nyata yang kita lihat, misalnya adalah setiap selesai nasional dan internasional event dilaksanakan mulai dari WSBK pertama hingga MXGP Samota, selalu ada hasil yang diberikan sehingga rasa kepercayaan diri di NTB ini sudah on the track, kemudian disampaikan hal-hal yang baik bagi masyarakat kita”, tambahnya.

Hingga saat ini melalui data, NTB memiliki 9 internasional event yang masuk ke dalam karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini adalah jumlah yang paling banyak dari beberapa daerah di Indonesia.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM juga menjelaskan bahwa peran data sektoral sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa contoh rilis data BPS yang bisa digunakan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan dengan didukung data sektoral yang relevan.

Misalnya Hasil Long Form Sensus Penduduk (SP) 2020. Untuk Indikator Fertilas, Total Fertility Rate (TFR) Provinsi NTB Hasil Long Form SP2020 menurun dalam lima dekade terakhir. Sensus penduduk 1971 mencatat angka TFR sebesar 6.66 yang berarti seorang perempuan melahirkan 6-7 anak selama masa reproduksinya. 

Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2.43, yang berarti hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan selama reproduksinya.

Sedangkan untuk indikator Mortalitas, Infant Mortality Rate (IMR) menyebutkan Angka Kematian Bayi (AKB) menurun signifikan dari 48 per 1000 kelahiran hidup dari sensus penduduk 2010 menjadi 24.64 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Perbaikan sarana dan pra sarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup perempuan di NTB membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

BACA JUGA: Pemerkosaan Siswi Dilakukan Kepala Madrasah di Toraja

Selain itu juga ada indikator pendidikan juga Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. ***

Pemprov NTB akan pro aktif memainkan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pihak ITDC soal lahan di Mandalika

MATARAM.LombokJournal.com ~ Komitmen Pemprov NTB terus memfasilitasi proses penyelesaian permasalahan lahan antara warga dengan PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Komitmen Gubernur jelas, Pemprov NTB merespon aspirasi warga yang menginginkan adanya sanding data. Masyarakat ingin mendapat informasi yang clear mengenai tanah yang masih dipersoalkan oleh masyarakat,” ujar Asisten III Setda NTB, H. Wirawan Ahmad.

BACA JUGA: Masalah Lahan di Mandalika dan Gili TRawangan Segera Tuntas

Hal ini disampaikan oleh Asisten III Setda NTB, selaku Ketua Tim Fasilitasi Pemyandingan Data Klaim Kepemilikan Tanah di KEK Mandalikadi ruang kerjanya, Kamis (09/02/23).

Selama ini, ITDC belum bisa membuka data yang diinginkan masyarakat karena harus mendapat izin dari Kementerian BUMN.

Gubernur NTB telah bertemu dengan Wakil Menteri  BUMN, minta agar data bidang tanah yang dipersoalkan oleh masyarakat dibuka secara transparan.

Usaha Gubernur NTB direspon dengan baik oleh Kementerian BUMN. 

Acara sanding data ini akan dilaksanakan di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, tanggal 14 Februari 2023 

“Acara sanding data ini akan mempertemukan kedua pihak untuk saling mendengarkan versi masing-masing dengan penuh respect atau menghargai satu sama lain,” harap Wirawan.

Setelah saling mendengar dan memahami, selanjutnya kedua belah pihak yang akan memutuskan langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah. 

Ia juga menengaskan, Pemprov NTB akan pro aktif untuk memainkan fungsi sebagai jembatan komunikasi antar kedua pihak.

BACA JUGA: Lahan Warga di Dalam Sirkuit Mandalika Segera Diselesaikan

Wirawan juga menginformasikan kegiatan ini nantinya akan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi NTB. ***

NTB dan Pemerintah United Kingdom membahas potensi kerja sama khususnya bidang Lingkungan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah United Kingdom membahas berbagai potensi kerjasama, terutama kerjasama di bidang Lingkungan. 

Pembahasan potensi kerja sama itu berlangsung saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan audiensi dengan Wakil Duta Besar Inggris Mr. Matthew Charles Downing, di ruang kerja Gubernur, Rabu (08/02/23).

BACA JUGA: Wakil Dubes Inggris Mencoba Dokar Listrik

Wagub NTB Ummi Rohmi optimis atas potensi kerjasama yang akan dibangun. 

Karena NTB, merupakan daerah terdepan di Indonesia yang konsen terhadap isu lingkungan. 

NTB dengan berbagai programnya, fokus dengan misi energi terbarukan terutama nol emisi karbon, NTB Zero Waste, dan NTB Hijau. 

“Kerjasama dengan Inggris ini baru kita mulai. Kita sangat optimis karena NTB Alhamdulillah termasuk terdepan di Indonesia untuk masalah lingkungan ini,” tutur Wagub. 

Menurut wagub, tidak menutup kemungkinan kerjasama yang akan dijalin juga bisa merambat ke berbagai bidang. Seperti bidang pariwisata, kesehatan, atau pendidikan. Seperti kerjasama yang dilakukan dengan University of Nottingham. 

BACA JUGA: Fokus Penurunan Stunting dan Perkuat Kolaborasi 

“Berkembang kerjasama ini step by step,” ujarnya.***

Acara gebyar sampah yang diselenggarakan Pemprov NTB diharapkan membuka kesadaran, dan  makin banyak orang yang peduli sampah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB akan menyelenggarakan “Gebyar Pilah Sampah” sebagai edukasi dan kesadaran kepada masyarakat dalam memilah sampah.

Kegiatan tersebut menyambut Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan Hari Pers Nasional (HPN) 2023.  

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan, acara ini harus bisa mengubah mindset, mengajak untuk memahami betapa pentingnya memilah sampah. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Tetap Optimis, Ini Ajakan Bang Zul

“Simple saja, kegiatannya ramai rapi bersih meriah, jadi terlihat acara itu terplanning dengan baik. Juga di setiap tenda ada bak sampahnya untuk yang basah dan kering. Jadi gampang nanti orang cari setelah makan minum,” jelas Wagub pada rapat di Ruang Kerja Wagub, Senin (06/02/23).

Kegiatan ‘gebyar pilah sampah’ ini akan dikemas menarik, misalnya menghadirkan orang-orang yang berhasil memanfaatkan sampah menjadi uang, pupuk, atau makanan ternak.

Sehingga orang yang hadir sadar, kontribusi setiap orang yang peduli sampah luar biasa besar. 

Sebagai beberapa contoh di Universitas Hamzanwadi, UNU NTB bisa di pakai bayar SPP, selama mau dipilah dan diletakkan di tempat yang benar. Bisa beli buku, bayar SPP, dan kebutuhan lainnya.

“Kita fokus ke sebanyak mungkin ada bank sampah, semua orang pilah sampah, lalu ke bank sampah, kemudian ke pabrik, ke tempat daur ulang, sehingga dapat meminimalisir jumlah sampah,” jelas Wagub.

Wagub memberi contoh lainnya dengan moutrash misalnya, anak-anak sekolah yang mengolah sampah bisa terima uang dari hpnya. Sehingga senang dan bisa dimanfaatkan untuk membeli kuota internet dan lain lain. 

BACA JUGA: Cegah Pernikahan Anak, Siswa Harus Fokus Belajar

“Sehingga mereka tahu outputnya begini,” terang Ummi Rohmi.

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi sharing section yang aktif dan asyik. Ummi Rohmi ingin semangat acara ini ikut dirasakan oleh sepuluh kabupaten kota, dengan disapa melalui zoom atau live.

Di akhir rapat diingatkan kembali, untuk tidak lagi menggunakan karangan bunga, gunting pita atau lepas balon. Seremoni seperti itu agar diganti dengan lepas merpati, tanam pohon pohon menjadi sehingga menjadi habit.

Tokoh Lingkungan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Julmansyah S.Hut., M.AP,  bersama tim memaparkan konsep kegiatan. 

Di antaranya, pembinaan pilah sampah menghadirkan tokoh lingkungan,  pengusaha sampah, duta lingkungan dengan  metode Fun. 

Kemudian ‘Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi’, hiburan dengan senam bersama, musik, doorprize, pameran teknologi, produk olahan sampah, gerakan sedekah sampah, bayar uang kuliah dengan sampah dan lain-lain.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy menyampaikan, seluruh perspektif dari seluruh tempat terkait pilah sampah akan di tampilkan. 

BACA JUGA: Banyak Perusahaan dan Mapan di Usia Muda, Ini Profilnya

Sejumlah anak sekolah yang akan hadir juga akan diatur rapi, host juga akan diminta untuk mendekati penonton diselingi dengan beberapa doorprize. Dan tentunya edukatif dengan komunitas-komunitas yang hadir. ***

Di lahan ex kerjasama dengan PT. GTI, Pemprov NTB melakukan penataan dan pemasangan papan kepemilikan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB tengah melakukan penataan dan penertiban lahan aset lahan milik Pemerintah Provinsi NTB seluas 75 hektar di Gili Trawangan. 

Lahan yang ditertibkan itu merupakan lahan ex kerjasama dengan PT. GTI yang telah putus kontrak dengan Pemprov NTB. 

BACA JUGA: Pembangunan Pelabuhan Teluk Santong, Selesai dalam 10 Bulan

Langkah penertiban ini untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan kualitas tata kelola aset, sebagaimana yang diamanatkan oleh KPK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kasat Pol PP, .Yusron Hadi menegaskan, kegiatan yang telah dilakukan di Gili Trawangan bukanlah penggusuran, melainkan penataan dan pemasangan Papan nama kepemilikan lahan tersebut. 

“Tidak ada maksud maupun upaya yang dilakukan dalam rangka menggusur tanah milik masyarakat. Hanya melakukan pemasangan papan nama kepemilikan,” jelas Yusron Hadi di Kantor Sat Pol PP NTB, Rabu (11/01/23).

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan dapat dilakukan oleh individu atau pun kelompok usaha  dengan cara melakukan kerjasama dengan Pemprov NTB.

“Bila ada masyarakat yang berkeinginan memanfaatkan lahan tersebut, maupun kelompok usaha, silahkan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB,” jelasnya. 

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi para wisatawan yang mengunjungi ke Gili Trawangan.

BACA JUGA: Gubernur NTB Serius Benahi Destinasi Trawangan

“Mari bersama-sama kita ciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kita, sehingga kita dapat memberikan situasi yang aman dan kondusif bagi semua pihak,” ujar Yusron. ***