Pakar hukum, mendesak hak angket menyoroti dugaan kecurangan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Sebanyak 50 tokoh masyarakat mendesak ketua umum lima partai politik (parpol) untuk segera menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Desakan ini muncul tanpa perlu menunggu pengumuman hasil pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dijadwalkan paling lambat 20 Maret 2024.

Pakar hukum, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa hak angket, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 20A, adalah hak DPR RI untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 

BACA JUGA : Peristiwa Anomali Sirekap, Ada Partai Alami Kenaikan Tidak Wajar

Dia menyoroti kebijakan pemerintah dalam konteks kepemiluan yang sering disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Contoh TSM mencakup tindakan pembagian bantuan sosial (bansos) atau pengerahan aparat untuk memenangkan paslon tertentu.

Bivitri menekankan bahwa temuan kecurangan tidak harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan dapat dituntaskan melalui hak angket DPR RI. Forum politik di DPR dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan.

“Hak angket bisa memperjelas dugaan kecurangan tanpa perlu menunggu tanggal 20 Maret. Panitia angket dapat membongkar kebijakan yang sudah bisa kita analisis sejak sekarang,” ungkap Bivitri.

BACA JUGA : Pasangan MOFIQ, Kombinasi Sempirna untuk Kabupaten Sumbawa

Hingga saat ini, lima parpol yang mendukung hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 belum mengambil langkah konkret. Beberapa pihak telah mendesak parpol, terutama Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, serta PDIP dan PPP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada 9 Maret 2024, 50 tokoh masyarakat dari berbagai kalangan mengirim surat kepada ketua umum masing-masing parpol. Surat tersebut berisi pembenaran atas dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka berharap pimpinan parpol segera mengambil langkah proaktif untuk mendorong pelaksanaan hak angket.

Usman Hamid, salah satu tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa mekanisme hak angket sangat konstitusional dan dapat membantu masyarakat dalam memahami lebih jauh dugaan kecurangan pemilu. Kejelasan proses angket di DPR diharapkan dapat meredakan keresahan di masyarakat dan mencegah potensi kerusuhan sosial.

BACA JUGA : Laporan Keuangan Harus Akuntabel dan Transparan

“Kami khawatir keresahan ini bisa menimbulkan histeria dan kekacauan sosial. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan yang objektif atas dugaan kecurangan pemilu,” tegas Usman Hamid. ***

Pemantauan Pemilu 2024 itu dilakukan Pj Gubernur NTB dengan didampingi Kasat Pol PP, Subhan Hasan, 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai pencoblosan di TPS Karang Taruna, Kota Mataram, Penjabat (Pj) Gubernur NTB  Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersama Forkopimda NTB, Perwakilan Polpum Kemendagri dan desk Pemilu 2024 Provinsi NTB, Rabu (14/02/24). 

BACA JUGA : Pemilu 2024, Pj Gubernur NTB Salurkan Suaranya di TPS 12 Karang Taruna Mataram

Dari beberapa TPS yang dikunjungi tersebut, Miq Gite menyampaikan, secara umum Pemilu 2024 berjalan aman, lancar dan kondusif.

Pj Gubernur melakukan pemantauan TPS pada Pemilu 2024 dilakukan di wilayah Kota Mataram, diantaranya TPS Lapas Perempuan,  Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Monjok dan Karang Pule. 

Pemantauan Pemilu 2024 itu dilakukan Pj Gubernur NTB dengan didampingi Kasat Pol PP, Subhan Hasan, 

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Pemprov NTB membentuk tim pemantauan dan pengawasan politik daerah ini terdiri dari sejumlah OPD seperti PUPR, BPBD, Dikes, Satpol PP, Bakesbangpoldagri hingga Dinas Kominfotik NTB. Juga Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda).

Sebelumnya, Miq Gita menyebut tim ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan politik di daerah. Sekaligus menjaga stabilitas politik pemerintahan yang kondusif. Melalui kerja koordinatif dan berkesinambungan.

Tim terpadu itu telah membahas tentang peran dan fungsi masing-masing. Contohnya Dinas PUPR dan BPBD NTB. Di pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, wilayah NTB diprediksi masih dalam situasi musim penghujan.

Untuk mengantisipasi adanya bencana hidrometeorologi, dua instansi tersebut harus siap siaga dengan SDM dan fasilitas yang ada, terutama mengatensi daerah rawan bencana.  

”Jangan sampai bencana alam tersebut, mengganggu proses pelaksanaannya,” terangnya. 

Begitu juga Dinas Kesehatan (Dikes) NTB yang siap siaga mendukung kerja KPU, Bawaslu dan pihak terkait yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tenaga ekstra. 

”Bisa dengan penyediaan obat-obatan dan nakesnya, ini untuk memastikan teman-teman di lapangan bekerja dalam kondisi sehat agar bisa menyelesaikan tugas sebaik-baiknya,” tegasnya.

Jajaran Forkopimda. Mereka turut memantau dan mengawasi perkembangan situasi politik yang terjadi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

BACA JUGA : Pemilu Dalam Negara Demokrasi

Diharapkan, selama penyelenggaraan Pemilu 2024, jangan sampai muncul isu politik yang tidak terkendali.

”Sekecil apa pun perkembangan kondisi daerah, harus terpantau dengan baik, kita tingkatkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi agar semuanya bisa berjalan aman dan damai,” tandas Gita.

Polda NTB telah pula memetakan kekuatan yang akan dilibatkan selama berlangsungnya Pemilu 2024 mulai tahapan kampanye dengan 6 ribu lebih personel pengamanan.

BACA JUGA : Rachmat Hidayat Nernagi Kebahagiaan Bersama Lansia, Bantu Kursi Roda Elektrik

Di tahapan masa tenang, Polda menyiapkan pengamanan seperempat personel. Kemudian di tahapan proses pemungutan suara, Polda NTB mengerahkan 2/3 jumlah personelnya. jm/her

Dalam Pemilu 2024 dilakukan pemilihan serentak Presiden RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj)Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi beserta Istri Ir. Hj. Lale Prayatni menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 dengan melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Jalan Pejanggik Nomor 28 Lingkungan Karang Taruna, Kota Mataram, Rabu (14/02/24). 

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB Pantau Pelaksanaan Pemilu 2024

Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur mengajak masyarakat mengikuti pencoblosan dan turut serta menjadi bagian dalam menjaga suasana yang kondusif, sehingga pesta demokrasi atau Pemilu 2024 berjalan dengan aman, damai dan sukses. 

Pada Pemilu 2024 kali ini dilakukan pemilihan Presiden RI, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia secara serentak. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 3.918.291 pemilih.

BACA JUGA : Awas Curah Hujan Tinggi! Pemprov NTB Sigap Koordinasi Kabupaten/Kota se NTB

Angka tersebut tersebar di 16.243 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-NTB. 

Lombok Timur masih menjadi kabupaten dengan jumlah pemilih terbanyak mencapai 985.385 orang. Sedangkan, Sumbawa Barat menjadi daerah dengan pemilih paling sedikit yaitu hanya 102.422 pemilih.

BACA JUGA : Pemilu Dalam Negara Demokrasi

Dari 3.918.291 pemilih itu sebanyak 1.916.798 merupakan laki-laki dan 2.001.493 perempuan. Berikut ini jumlah pemilih di berbagai daerah di NTB. Rinciannya;

1. Lombok Barat 517.819 pemilih.
2. Lombok Tengah 772.406 pemilih.
3. Lombok Timur 985.385 pemilih.
4. Lombok Utara 183.391 pemilih.
5. Kota Mataram 315.549 pemilih
6. Sumbawa Barat 102.422 pemilih.
7. Sumbawa 367.967 pemilih.
8. Bima 376.525 pemilih.
9. Kota Bima 112.347 pemilih.
10. Dompu 184.460 pemilih.jm

Pasar Rakyat meriahkan hari pencoblosan Pemilu 2024 di Warsawa Polandia, Ketua PPLN, Bahdal Ilnata gembira saat pemungutan suara itu menjadi perayaan kebudayaan WARSAWA.LombokJournal.com ~ Suhu di Warsawa pagi itu sekitar 8 derajat celsius. Namun, udara dingin tidak menyurutkan antusiasme warga Indonesia di Polandia untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024. 

Sejak jam 8 pagi, saat hari pencoblosan Permilu 2024 itu, para pemilih sudah datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang berlokasi di KBRI Warsawa, yang berlangsung hari Sabtu (10/02/24). 

BACA JUGA : Pemilu dalam Negara Demokrasi

“Alhamdulillah, berlangsungnya pemungutan suara Pemilu 2024 di Warsawa berjalan lancar, tertib dan juga penuh kehangatan,” terang Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Warsawa, Bahdal Ilnata.

Tak hanya dari Warsawa, Diaspora Indonesia yang datang ke TPS memberikan suaranya di Pemilu 2024 itu juga berasal dari kota lain seperti Szczecin, Gdanks, Wroclaw, Katowice, Krakow dan Poznan. Ratusan orang rela menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk nyoblos di TPS. 

“Berangkat dari subuh, tapi mampir jemput teman dulu di Poznan baru ke Warsawa. Makanya agak kesiangan (datangnya),” tutur Anto, salah satu Diaspora Indonesia di Polandia.

Mengantisipasi antusiasme Diaspora Indonesia saat pencoblosan Pemilu 2024, PPLN Warsawa juga mengadakan pasar rakyat di sekitar area TPS Kota Warsawa. 

Beberapa teman pada pasar rakyat itu menjual bakso, siomay, ayam geprek, nasi kuning, bakwa udang, tahu isi, dan beraneka ragam cemilan dan bumbu-bumbu instan khas masakan Indonesia. 

BACA JUGA : Pj Gubernur NTB Pasparkan Program Jum’at Salam di Teras Negeri Tempo

“Supaya hari ini juga menjadi perayaan kebudayaan, identitas dan persatuan Indonesia. Jadi kebersamaan tetap terjaga meskipun jauh dari tanah lelulur,” tambah Ketua PPLN.

Berdasarkan data dari PPLN Warsawa, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 ini adalah 2586. 698 terkonfirmasi untuk datang dan melakukan mencoblosan di TPS. Sedangkan 1888 lainnya  menggunakan metode pos dalam mencoblos. 

Dari hasil pemantauan di TPS Warsawa, pada Pemilu 2024 banyak hadir anak-anak muda yang pada hari itu merupakan pencoblosan pertama mereka. Salah satunya Ray, mahasiswa S1 di Vistula University Warsawa, yang berbagi kesannya nyoblos di TPS Luar Negeri. 

“Bukan menarik aja sih cuma mungkin beda dari yang lain. Kalo temen-temen di Indonesia mungkin TPS-nya seperti biasa tapi disini kita di KBRI Warsawa. Dan juga cuaca yang sedang dingin disini dan juga ada banyak bazaar makanan Indonesia juga mengobati rasa kangen saya,” ungkap Ray.

Selain Ray, ada juga Kristin. 

“Pastinya sangat berkesan juga, campur aduk juga perasaannya antara bangga, excited dan juga deg-degan pastinya dengan final result-nya nanti. Tapi aku bangga banget walaupun aku jauh dari Indonesia aku masih memiliki kesempatan untuk ikut pemilu di sini di Polandia,” ujar Kristin ketika ditanya kesannya nyoblos di TPS Luar Negeri.

Pelaksanakan pemungutan suara di TPS Warsawa kali ini dihadiri oleh 2 orang saksi. 1 dari partai politik dan 1 dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

BACA JUGA : Awas Curah Hujan Tinggi! Pemprov NTB Sigap Koordinasi dengan Kabupaten se NTB

Bahdal menerangkan kehadiran saksi ini merupakan bentuk legitimasi dan transparansi proses pemungutan suara di Kota Warsawa. 

“Mereka mengawasi dan memastikan bahwa setiap lembar suara diperlakukan dengan adil dan jujur,” jelas Bahdal. iwo

Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP NTB memuat pesan strategis, menjelang kiat dekatnya kalender Pemilu 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) atau Pemilu 2024, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III tahun 2023, Senin (11/09/23).

Rakerda PDIP NTB jelang Pemilu 2024 bertema “Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh Negara” itu diikuti seluruh pengurus PDIP se-NTB, dibuka Ketua DPP PDIP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, I Made Urip. 

BACA JUGA: Energi Terbarukan, NTB Senang Kerja Sama dengan Denmark

Made Urip menegaskan, agenda rakerda memuat pesan strategis, menjelang kian dekatnya Pemilu 2024 yakni Pilpres dan Pileg 2024.

Made Urip menggarisbawahi, target PDIP di Pemilu 2024 yaitu menjadi pemenang ketiga kali, “hattrick” secara berturut-turut.

“Tadi sudah ada gemblengan dari Ketua DPD, mendidik kita. DPD PDIP NTB rutin menggelar rakerda, saya memberikan apresiasi. Rakerda ini adalah tugas konstitusional kita sebagai kader, melaksanakan AD/ART,” kata Made Urip di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram

BACA JUGA: Wagub NTB Monitoring Bakti Stunting di Lenek, Lotim

“Kita tata partai kita dengan baik. Rakerda secara periodik kita lakukan sebagai tugas kepartaian,” sambungnya.

Anggota DPR itu mengaku, dalam hitungan bulan PDIP akan menghadapi tugas-tugas yang makin berat. 

Sehingga rakerda menjadi penting dalam rangka menyusun program partai ke depan, evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, dan menyusun strategi pilpres dan pileg.

Caleg Jangan Saling Seruduk

Untuk merealisasikan target Pemilu 2024, para Calon Legislatif (Caleg) memiliki peran vital. Dharap para caleg PDIP dapat saling topang, bahu-membahu dan bekerja sama meraih suara sebanyak-banyaknya. 

“Caleg kerja politik di lapangan. Memasuki DCS dan DCT, biasanya di lapangan teman saja diseruduk. Jeruk makan jeruk, lahan yang sudah dikuasai teman sendiri, diserang. Ini lasti terjadi, saya berjarap bagi caleg-caleg harus bahu-membahu memenangkan partai, jangan saling seruduk,” pungkasnya.

Kata Made Urip, PDIP punya DPR, karena itu mestinya diajak tandem di lapangan. 

“Ke bawah, jangan mau menang sendiri. Jangan ada perbedaan suara. Itu tidak boleh terjadi,” imbuh Made Urip. 

BACA JUGA: Alternatif Pengobatan Akupuntur Sudah Hadir di NTB

Made Urip memaparkan perihak Trias Dinamika partai. Pertama, pemetaan wilayah politik, kedua penempatan tokoh atau kader, dan terakhir pembumian seluruh program partai. 

“Setelah jadi, baru kita implementasikan Darsa Prasetya partai, sepuluh janji setia partai,” paparnya.

Terkahir, Made Urip berharap daerah pemilihan (Dapil) yang masih belum terisi, diharapkan dapat terisi di Pileg 2024.

“Untuk pileg DPR, NTB ada dua dapil, baru satu yang terisi. Saya berharap, minimal di 2024 dua dapil yang ada tersebut bisa diisi oleh kader-kader terbaik kita,” bebernya.

Caleg Jangan Leha-leha

Di tempat yang sama, Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat melaporkan, pihaknya di DPD PDIP NTB telah melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang dihelat beberapa waktu yang lalu.

Amanat dalam rakernas, kata Rachmat menjadi pedoman seluruh pengurus dan kader di NTB untuk bergerak.

“Sesungguhnya pesan ini sudah kami laksanakan. Begitu selesaikan rakernas III, kami sudah sampaikan ke daerah. Perintah DPP setiap hari kita laksanakan,” ujar Rachmat. 

Lebih jauh, anggota DPR itu mengingatkan, ketaatan dan loyalitas kader terhadap partai menjadi modal dasar berpartai. 

“Harapan saya, kepada seluruh kader, kinerja caleg se-NTB, tugas mereka paling utama mencapai kemenangan adalah memperkuat saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Rachmat meminta kader, pengurus, termasuk para bacaleg untuk tidak leha-leha. Mengingat kalender pemilu 2024 kian dekat. Mesin partai, kata Rachmat akan dapat berjalan baik ketika seluruh elemen yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik. 

BACA JUGA: HAORNAS 2023, Momentum Sukseskan Event Olahraga di NTB

Rachmat optimisi seluruh target yang telah dibebankan DPP PDIP di NTB, akan dapat direalisasikan.

“Jangan leha-leha. Harus saling membantu, aktif bekerja. DPC harus melibatkan seluruh stakeholder di dalam partai, untuk kemenangan partai,” terangnya.

Di ujung pidatonya, Rachmat menerangkan, seharusnya Rakerda III DPD PDIP NTB akan dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. 

Namun, Rachmat mengaku, Hasto Kristoyanto berhalangan hadir lantaran harus menemani kegiatan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (*)

Lembaga kajian sosial dan politik, Mi6 memprediksi Coattail Effect Pilpres 2024 tak berdampak signifikan menaikkan insentif elektoral di kalangan pemilih milenial 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bakal Calon Legislatif (Nacaleg) tak boleh berleha-leha, dan harus menyiapkan strategi mendapatkan dukungan pemilih milenial dari sekarang.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 memprediksi Coattail Effect Pilpres 2024 tak  berdampak signifikan menaikkan insentif elektoral di kalangan pemilih milenial hingga Gen Z. 

Menurut Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto. pemilih milenial memiliki independent mindset. Kalangan milenial (dan Generasi Z) punya pola pikir yang independen dan enggan diatur oleh arus utama. 

BACA JUGA: PT AMGM Pinjam 110 miliar Tanpa Persetujuan DPRD

“Mereka lebih cenderung mencari informasi sendiri, menganalisis kandidat dan isu-isu yang relevan, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman pribadi mereka tentang masalah tersebut,” kata Bambang Mei Finarwanto dalam keterangan media, Kamis (03/08/23).

Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB yang biasa disapa Didu menegaskan, generasi milenial tumbuh dalam era teknologi digital dan internet yang memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi.

BACA JUGA: Rakerda dan Penyusunan Renstra AMAN Kota Mataram

Imbasnya, generasi milenial sering mengandalkan media sosial dan situs berita daring, untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang calon-calon anggota legislatif dari berbagai partai.

Itu sebabnya, kata Didu, para pemilih milenial cenderung lebih terpapar kepada ideologi dan program partai secara langsung. Tidak hanya mengandalkan popularitas Capres yang saat ini tengah melejit berdasarkan sigi yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

”Kadidat yang ingin mendapatkan insentif elektoral dari pemilih milenial yang signifikan, tidak bisa hanya mengandalkan cara persuasi yang konvensional dengan menyebar baliho atau stiker belaka. Sebab, mereka adalah generasi yang tumbuh di era teknologi yang mengakses informasi dari sistus media daring dan media sosial,” kata Didu.

BACA JUGA: Rannya Agustyra Kristiono, Penerus Perjuangan HBK

Analis politik NTB yang dikenal humbble ini pun memberi bocoran bahwa pemilih milenial sering lebih peduli pada isu-isu spesifik. 

Kalangan milenial punya pemikiran lebih terbuka dan inklusif. Isu-isu spesifik itu misalnya, yang terkait dengan lapangan pekerjaan, perubahan iklim, kesetaraan gender, maupun yang terkait dengan informasi dan teknologi, misal game mobile legend. 

”Karena itu, preferensi pilihan pemilih milenial pada calon Anggota Legislatif akan sangat ditentukan oleh bagaimana calon tersebut berkomitmen pada isu-isu yang mereka anggap penting, bukan berdasarkan survei calon presiden dari partai tertentu,” tandas Didu.

Berdasarkan pengalaman pesta demokrasi dari beberapa negara, pemilih milenial tinggal di sistem multi-partai atau multi koalisi. 

Karena itu, dalam konteks ini, Coattail Effect menjadi lebih sulit terjadi karena pemilih memiliki pilihan yang lebih luas dan lebih beragam. 

Pemilih milenial cenderung memilih partai atau kandidat dari partai berdasarkan program dan visi partai secara keseluruhan daripada hanya karena popularitas Capres.

Didu mengatakan, dalam Pilpres 2024 pemilih milenial akan menjadi pemilih yang dominan di seluruh Indonesia. Termasuk di NTB. 

Data KPU menyebutkan, di NTB, jumlah pemilih milenial dan Gen Z pada Pemilu 2024 mencapai 2,1 juta. Jumlah tersebut setara dengan 54 persen jumlah pemilih di Bumi Gora.

Karena itu, aktivis kawakan di NTB ini mengingatkan kepada bakal calon Anggota Legislatif, bahwa 2,1 juta pemilih milenial tersebut, tidak akan mudah dipersuasi untuk kepentingan insentif elektoral. 

BACA JUGA: Bunda Niken Launching Bhakti Stunting di Lembar

Mereka butuh pendekatan dan treatment yang berbeda. Apalagi, saat ini para pemilih milenial sadar kalau dijadikan target menambah insentif elektoral karena jumlah mereka yang sangat signifikan.

”Jangan lupa. Seiring dengan independensi mereka, pemilih milenial  juga sering menunjukkan sikap skeptis terhadap politik tradisional dan elit politik. Mereka cenderung mencari wajah baru, pemimpin yang lebih transparan, dan berorientasi pada solusi atas masalah sosial dan ekonomi,” tandas Didu.***