Pj Gubernur, Hassanudin menegaskan, dengan situasi efisiensi anggaran, fokus rencana pembangunan harus berorientasi program, bukan orientasi anggaran 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pedoman penyusunan rencana pembangunan yang diterbitkan Pemerintah Pusat harus diikuti daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025 – 2029.

Hal itu ditekankan Pj Gubernur NTB, Hassanudin saat membuka kickoff meeting Forum Perangkat Daerah penyusunan awal RPJMD NTB di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (12/2/2025)

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sewkda Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB

“Guidance (pedoman) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri berlaku homogen sehingga dengan karakteristik daerah yang berbeda beda harus disikapi dengan baik,” tekan Pj Gubernur NTB.

Dikatakannya, terlebih dengan situasi efisiensi anggaran, fokus rencana pembangunan harus berorientasi program (program oriented) bukan orientasi anggaran (budget oriented). 

Pj Gubernur memaparkan tiga fokus utama pembangunan NTB yakni, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan NTB sebagai destinasi wisata dunia. 

Dengan lima visi sasaran terkait peningkatan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kualitas sumberdaya manusia, pencapaian nol emisi dan efek rumah kaca serta kepemimpinan daerah. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprob Lakukan Respon Cepat 

Ditambahkannya, dengan pembangunan berorientasi desa maka validasi data mikro sangat penting dalam merumuskan target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dengan mencermati dokumen perencanaan  pusat sampai kabupaten/ kota. 

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr Ir H Iswandi, MSi mengatakan, identifikasi isu strategis bersama tim transisi pemerintahan baru, terdapat tujuh misi, sepuluh program unggulan dalam 19 kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD. 

“Rancangan dokumen ini yang akan kita bahas bersama dalam musyawarah rencana pembangunan selanjutnya setelah kickoff ini,” jelasnya.

Sepuluh program unggulan pemerintah provinsi dalam lima tahun mendatang adalah, NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected. 

BACA JUGA : Garis Kemiskinan NTB Tahun 2024

Secara umum, Iswandi juga memaparkan capaian NTB kurun waktu duapuluh tahun terakhir dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang baru separuh dari target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Indeks Resiko Penanganan Bencana yang masih merah serta kapasitas fiskal tiga kabupaten/ kota yang masih rendah. jm/her

Pemprov NTB menganggap biaya hosting fee cukup besar, karena itu Pemerintah Pusat diminta segera memberikan bantuan 

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Pusat diharapkan  membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar 231 miliar rupiah. Nominal tersebut, terbilang cukup besar bila  ditanggung Pemerintah Provinsi NTB. Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si berharap biaya hosting fee 2024, didanai Pemerintah Pusat. Harapan ini muncul, karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. 

BACA JUGA : Tegakkan Demokrasi Sehat di Pilkada Loteng 2024

Pemprov NTB saat ini harus mendanai agenda nasional Pemerintah Pusat yang dibebankan kepada daerah, misalnya agenda Pilkada serentak dan pelaksanaan PON.

“Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak, yang jelas program ini menyedot cukup banyak anggaran. Bukannya tidak sanggup untuk membantu hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan ditanggung Pusat,” kata Miq Gita. 

Hal diungkap Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, pada acara talkshow Nation Hub yang diselenggarakan CNBC Indonesia TV, Kamis (05/09/24).

Baik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) masih menunggu kebijakan bantuan itu.

BACA JUGA : Karya Puisi yang Lahir dari Proses Gotong Royong

Namun jelang event MotoGP 2024, Kemenparekraf dan Pemerintah Pusat belum memberikan bantuan yang sedang ditunggu penyelenggara MotoGP karena mencari formulasi yang tepat. Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelontorkan 78,8 miliar rupiah dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia. 

MotoGP Jalan Terus 

Di sisi lain, MotoGP harus tetap dilaksanakan, sebab event tersebut membawa banyak dampak baik untuk Indonesia terutama kawasan NTB. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan siap berkolaborasi dalam MotoGP 2024. Saat ini pihaknya masih menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan acara tersebut. 

Menparekraf Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya tetapi juga seluruh destinasi wilayah atau wisata di Indonesia termasuk Bali. 

BACA JUGA : Inflasi NTB Lebih Rendah dari Rata-rata Nasional

Semua pihak, dalam hal ini stakeholders MotoGP, diharapkan dapat menyukseskan penyelenggaraan MotoGP 2024, melalui sinergi kolaborasi dan kontribusi parisipatif demi kelancaran MotoGP. tri/dyd