Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah berkolaborasidengan Pemerintah Daerah.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, yang dibuka oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si secara daring (13/03/24), menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk merumuskan strategi bersama.
“Rapat ini menekankan komitmen kita untuk mengatasi permasalahan harga dan distribusi bahan pokok,” ujar Irjen Tomsi Tohir Balaw.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, menyatakan harapannya agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan tanpa kekhawatiran akan ketersediaan bahan pokok.
“Dengan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kita berupaya keras untuk memastikan ketersediaan stok dan harga-harga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat fokus pada ibadah mereka,” jelasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.AP dan seluruh OPD Pemprov NTB turut hadir dalam rapat tersebut. ***
Politisi PKS Tak Setuju Masjid Diawasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) usulkan Masjid Diawasi, Ketua HIMALO sarankan arah pembinaan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengawasi masjid, karena terungkap ada masjid yang ceramah-ceramahnya kerapkali kritik kepada pemerintah, mendapat tanggaan dari H. Karman.
H, Karman (kanan) dan Bang Zil
Ketua Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), H Karman, menolak usulan itu. Menurut Ketua HIMALO itu, tempat ibadah atau masjid menjadi media persemaian idiologi anti pemerintah hanya kasuistik.
Karena itu Karman menolak usulan BNPT agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah khususnya ,masjid di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme.
“Tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian idiologi anti pemerintah. Itu kasuistik saja sifatnya,” ujar Bang Haji Karman, sapaan akrab Ketua HIMALO, Jumat 8 September 2023.
Bacaleg DPR RI dari PKS untuk Dapil NTB II Pulau Lombok ini mengaku sepakat, radikalisme dan terorisme harus dilawan dan diberantas di Indonesia. Namun hendaknya tidak dengan mengawasi atau mengontrol tempat ibadah atau masjid.
Menurutnya, ada banyak contoh masjid-masjid yang mencerdaskan ummat, serta melakukan pemberdayaan ummat.
“Masjid-masjid Itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah. Yaitu mendidik ummat. Ingat, masjid-masjid kita rata-rata swadaya. Dibangun dan dikelola menggunakan swadaya masyarakat. Jadi saran saya, bukan pengawasan yang diperlukan, melainkan pembinaan,” tukasnya.
Bang Haji Karman menilai, saat ini merupakan momentum tepat supaya Pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid.
“Bantu ummat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan ngelola toilet, hingga ngelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid. Sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah kita,” katanya.
Menurutnya, dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan masjid bisa menjadi ujung tombak melawan dan memerangi radikalisme.
“Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita harus dilawan. Dan itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah,” tegas Bang Haji Karman yang juga Ketum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 2013-2017.
Sebelumnya diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Ide ini disampaikan Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 4 September lalu. Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
“Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu,” ujar politikus PDIP itu.
BNPT menanggapi dengan menekankan pentingnya mekanisme kontrol.
“Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme,” kata Rycko Amelza Dahniel dalam rapat.***
