Gubernur NTB Bang Zul beharap pekerja migran Indonesia (PMI) tidak ada yang terlantar di Malaysia 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTB diharapkan memahami cara kerja dan apa yang dikerjakan, agar bisa maksimal membantu perusahaan ketika sudah berada di Malaysia.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berharap, dengan memahami apa yang dikerjakan tidak akan ada PMI yang terlantar.

BACA JUGA: Alumni Ponpes Harus Jadi Inspirasi, Ini Ajakan Gubernur NTB

“Kita ingin para PMI ini bekerja dengan baik, jangan sampai terlantar ketika sudah sampai di Malaysia tidak dapat pekerjaan,” tegas Gubernur NTB.

Ia menyampaikan itu saat menerima silaturahmi Sime Darby Plantation bersama rombongan bertempat di Ruang Kerja Pendopo Gubernur, Mataram, (27/07/22).

Sementara itu, Badrul Hisham Ismail selaku Head Workforce Management Upstream Support mengatakan, ia senang diterima dengan baik oleh Gubernur. 

Ia menjelaskan, kedatangannya ke Lombok untuk perekrutan tenaga kerja sekitar 3.000 orang untuk tahap awal ke Sabah dan Serawak Malaysia.

“Jika nantinya mulai membaik dan lancar sampai akhir tahun ini akan ditambah yang kita butuhkan bahkan sampai 6.000 orang,” ungkapnya.

Terkait kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI, diyakini bisa diselesaikan dengan baik. Dan pengiriman pekerja  migran dari Indonesia terutama dari Lombok dapat diteruskan.

“Mengingat, dua begara bersaudara ini memiliki hubungan kerjasama yang baik sebelumnya. Sehingga patut dipertahankan dan diruskaan untuk merekrut lagi tenaga kerja dari Lombok,” kata Hisham Ismail.. 

Baginya, ini adalah awal permulaan yang bagus karena sempat terhenti sementara karena pandemi Covid-19. Dan kini perlu diperbaharui dan dikukuhkan kembali. 

BACA JUGA: Wagub NTB: APBN Harus Dimanfaatkan Sebaik Mungkin

Untuk diketahui, Perusahaan Produksi Minyak Sawit berkelanjutan itu bersertifikat terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Selangor Malaysia. 

Selain itu, pihaknya berencana akan mengembangkan by produck sawitnya di NTB. ***

Prosesi kepulangan jenazah TKW Asal Loteng ke NTB berjalan lancar atas sinergi dan kordinasi berbagai pihak

MATARAM.lomvokjournal.com ~ Pemprov. NTB memulangkan jenazah  Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yang sempat tertahan di Serang, Banten. 

Ketua Tim NTB Care Dr.Ir. H. Amry Rakhman, M.Si, menyampaikan, kepulangan itu atas instruksi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Wagub Tutup MTQ XXIX di Lotim, Luar Biasa, Katanya

“Alhamdulillah sinergi dan koordinasi Dinas Sosial Provinsi NTB, NTB Care,  BAZNAS Provinsi NTB, Pemda Lombok Tengah, Baznas Loteng, Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut, prosesi pemulangan jenazah ke NTB berjalan lancar,” kata Dr. Amry.

Ia merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan, Rabu (07/07/22) di Mataram.

Jenazah TKW itu tiba di NTB Rabu pukul 14.30 Wita dan telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pada esoknya.

“Mohon doanya, semoga Husnul Khatimah,” kata Amry.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik menjelaskan, Gubernur meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB,  termasuk Pemda Lombok Tengah. 

Hasil koordinasi dengan pihak Baznas Provinsi NTB, mereka  bersedia memfasilitasi dan membiayai kepulangan jenazah almarhumah. 

Bahkan telah dibelikan tiket kargo, dan tibanya di Lombok langsung akan diantar dengan ambulans Baznas Provinsi NTB menuju rumah duka. 

“Sementara Tiket pemulangan jenazah dari Arab Saudi – Bandara Soekarno Hatta ditanggung oleh majikan,” kata Ahsanul Khalik.. 

Menurutnya, TKW yakni BA meninggal akibat gagal jantung dan pernafasan.

Awalnya merupakan informasi dari KBRI Riyadh, Arab Saudi, Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, dan UPT BP2MI Provinsi Banten.

BACA JUGA: PON XXII, NTB dan NTB Calon Tuan Rumah Bersama

Berdasarkan informasi yang diperoleh Pekerja Sosial Dinas Sosial NTB dari keluarga almarhumah,  BS sudah sering bolak-balik ke Timur Tengah dan 3 tahun terahir ini mengalami sakit sesak.

Ia meninggal dunia di Arab Saudi pada awal bulan Juni 2022.

Anggota Tim Aduan dan Tindaklanjut NTB Care, Hizam mengatakan, terkait hal ini memang cukup menjadi perhatian publik karena laporan yang masuk di NTB Care cukup banyak. 

 ***

Jajaran Dinas Tenaga Kerja se NTB samakan komitmen perlindungan kepada para PMI

MATARAM.lombokjournal.com ~ Jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di NTB diajak berkomitmen mewujudkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural, dan berupaya mencegah dan menihilkan praktek-praktek unprosedural yang merugikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Prov. NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan itu saat memimpin rapat bersama para Kadisnakertrans Kabupaten/Kota dan para Pengurus Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia, di Aula Kantor Disnakertrans NTB, Selasa (31/5/2022). 

Rapat itu dihadiri para pengurus dan anggota APPMI, APJATI dan ASPATAKI membahas program Perlindungan PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mewujudkan Zero Unprosedural PMI 

Ia menegaskan, dibukanya kembali kran penempatan PMI ke negara Malaysia, harus disiapkan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan. 

“Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan kepada para PMI kita,” ujar Gede Putu Aryadi.

BACA JUGA: Wagub Launching Desa Wisata Pengkelak Mas, Lotim

Putu Aryadi ingin mendengar masukan konstruktif dari para asosiasi dan Perusahaan Penempatan PMI, untuk bisa mewujudkan program zero unprosedural PMI yg telah menjadi komitmen para Kepala Daerah. 

“Kita harus memiliki komitmen yangg sama, ke depan tidak boleh lagi ada warga kita yang berangkat secara non ptosedural,” ujarnya.

Kepala BP2MI NTB, Abri Danar Prabwa menyampaikan, pihaknya dan Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota harus samakan persepsi dalam mengatasi permasalahan PMI di NTB yang berangkat secara unprosedural. 

“Kalau dilihat data, penempatan di Malaysia sudah 2 tahun tertunda keberangkatannya. Jadi, dibutuhkan pengurusan ulang dokumen yang dimiliki oleh CPMI, seperti perjanjian kerja, dokumen medical check up dan surat ijin keluarga,” ungkap Abri. 

Bagi P3MI yang sudah memenuhi persyaratan dokumen bisa mengajukan secara online dan selanjutnya akan diverifikasi oleh BP2MI apakah P3MI tersebut layak atau tidak.

“Kami lihat masih ada beberapa aturan yang belum di implementasikan,” ujar Abri.

Abri juga menyampaikan dalam SISKOP2MI, khusus untuk pekerja disektor perkebunan sawit, diakuinya belum dijadikan mandatory terkait sertifikasi kompetensi. 

Jadi, sertifikasi dan jabatan dapat menyesuaikan. 

“Jangan sampai sebuah kebijakan menjadi kendala melalukan pelayanan dan perlindungan bagi PMI NTB,” ucapnya.

Sertifikat kompetensi

Pada sesi diskusi, Ketua APPMI NTB Muazzim Akbar mengungkapkan, perlunya komunikasi dan sinergi antara Disnakertrans Provinsi, Kabupaten/Kota dan BP2MI.

Ia berterima kasih kepada Kepala Disnakertrans NTB yang menginiasi pertemuan dan selau berkolaborasi bersama asoasiasi dan P3MI. 

“Sertifikasi kompetensi bagi pengusaha/P3MI setuju dilakukan karena semangat pemerintah untuk menjadikan PMI kita berkompeten,” ujar Muazzin. 

BACA JUGA:  Kader NU Diharapkan Belajar di Luar Negeri

Namun khusus untuk sektor perladangan kelapa sawit, sertifikat kompetensi belum bisa diimplementasikan sepenuhnya sebagai persyaratan untuk pengurusan ID.

Sebab di NTB belum tersedia LPK/BLK yg memiliki program pelatihan bidang perkebunan. Lagipula kemampuan Pemerintah untuk menyediakan anggaran sertifikasi belum memungkinkan.

Hal senada diungkapkan Ketua ASPATAKI, Samsul, untuk sektor perladangan dibutuhkan pelatihan yang tidak bisa dilakukan hanya beberapa hari saja, tetapi harus ada pelatihan jangka panjang.

“Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi harus ada praktek,” ujarnya.

Ketua Apjati NTB Mohammadun menegaskan, pihaknya bersama AP2TKI terus berupaya meningkatkan kompetensi CPMI, termasuk untuk sektor ladang.

Namun animo masyarakat yang ingin bekerja di sektor ladang sawit ini sangat besar, maka pelatihan kompetensi dan sertifikasi belum bisa mengkover jumlah yang besar. 

Sertifikasi kompetensi yang telah dilakukannya, dipersiapkan bagi CPMI yangg akan ditempatkan di sejumlah perusahaan besar perkebunan sawit di Malaisya, yang mensyaratkan adanya sertifikat kompetensi.

Pertemuan tersebut menghasilkan dua kesepakatan sebagai kesimpulan, yakni ;

1. Sertifikat kompetensi belum wajib menjadi syarat ID Khusus Tenaga Kerja Sektor Peladangan Sawit, namun perusahaan wajib memastikan bahwa PMI yang akan ditempatkan sebagai pekerja ladang telah memiliki kompetensi/keterampilan.
2. Akan diwujudkan Keseragaman syarat-syarat pelayanan di semua kabupaten/kota.

Kesepakatan tersenut akan ditindaklanjuti dlm bentuk surat edaran Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB kepada kab/kota untuk keseragaman syarat pelayanan tersebut. ***

Pekerja Migran yang sukses perlu diekspos untuk memotivasi yang lain, dan mereka didorong berusaha di daerah sendiri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan LSM lainnya mendorong agar PMI NTB dan keluarganya untuk berusaha dan berdaya di daerah sendiri melalui Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Migran Indonesian (PIJAR).  

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. HJ. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Pelatihan untuk Pelatih PIJAR di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (18/04/22).

“Kita dorong agar berusaha di daerah sendiri,” ujar Ummi Rohmi, sapaan Wagub. 

Ummi Rohmi juga menjelaskan, banyak contoh buruh migran yang sukses di luar negeri. Sehingga diharapkan cerita positif yang jarang terekspos tersebut bisa lebih masif lagi disiarkan melalui PIJAR. 

Agar para PMI dapat termotivasi untuk menjadi PMI yang sukses.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi ke empat terbesar di Indonesia yang mengirim Pekerja Migran ke luar negeri. 

Remittance atau uang yang dikirim oleh PMI NTB dari luar negeri mencapai 24-25 miliar per tahun.

BACA JUGA: Gelar Budaya Nusantara 2022 akan Berlangsung di NTB

Sehingga pemberdayaan ekonomi produktif bagi PMI dan keluarganya sangat diperlukan. Agar ke depan, dapur PMI yang tak lagi kembali ke perantauan masih bisa tetap mengepul.

Selain itu, PMI diharapkan dapat termotivasi untuk sukses berdaya di daerah sendiri. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Ariyadi dalam kesempatan yang sama menjelaskan  banyaknya remittance yang dikirim PMI harus dapat dikelola dengan baik. 

Hal tersebut yang disebut Kadis memerlukan edukasi kepada PMI dan keluarganya. 

“Remittance yang dikirim PMI NTB tiap bulan rata-rata 24-25 miliar. Ini yang harus dikelola dengan memberikan edukasi kepada PMI dan keluarganya,” tutur Kadis. 

BACA JUGA: Wagub: Lobar Konsisten Bangun Pendidikan dan Kesehatan

Kadis menambahkan, banyak PMI yang sukses membangun usahanya sendiri. Para PMI sukses ini yang akan menularkan ilmunya kepada PMI dan keluarganya yang lain melalui PIJAR. ***