Radio Komunitas Desa Gemilang yang akan dibangun di NTB bisa menjadi media alternatif menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyatakan dukungan terhadap rencana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) membangun Radio Komunitas Desa Gemilang, saat menerima silaturahmi Ketua dan komisioner KPID, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

“Radio komunitas atau radio sosial ini dikelola langsung oleh masyarakat desa,” ujar Zulkieflimansyah.

Menurut Zulkieflimansyah, di era digitalisasi serta teknologi informasi dan komunikasi, radio komunitas juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan siaran radionya, sehingga semua informasi dapat tersampaikan di semua kanal media. Semua potensi dan persoalan di tingkat RT, dusun hingga desa dapat tersampaikan juga melalui Radio Komunitas Desa Gemilang.

BACA JUGA: Literasi Digital Harus Diperkuat di Masyarakat oleh KPID

Ketua KPID NTB, Ajeng Rosalinda Motimori, menyampaikan bahwa rencana pembangunan radio komunitas ini berawal dari kunjungan kerja ke Balai Monitoring Frekuensi (Balmon) Kemenkominfo di Mataram. Sehingga inovasi yang akan menjadi program kerja KPID pada tahun 2022, salah satu

nya mendorong masyarakat untuk membangun radio komunitas di desa-desa.

Untuk kanal frekuensi, hanya Kota Mataram saja yang sudah penuh terpakai, sedangkan pulau Sumbawa serta kabupaten masih belum terpakai, sehingga menjadi peluang membangun radio komunitas.

“Kami melihat masih banyak kanal frekuensi radio komunitas belum dimanfaatkan di NTB,” kata Ajeng.

Untuk 1 kanal frekuensi, cakupan jangkuannya 2,5 km. Jadi untuk yang area wilayahnya tidak begitu luas, 2 desa bisa mengelola 1 kanal atau 1 radio komunitas. Biaya pembangunan radio komunitas pun terbilang murah dibanding radio komersil. Dengan standar SNI membutuhkan biaya sebesar Rp. 25 juta, sudah lengkap dan jadi, termasuk izinnya.

Radio komunitas desa Gemilang selain menyampaikan informasi capian dan progres program pembangunan di NTB dapat menjadi media edukasi dan peningkatan kemampuan potensi dan bakat masyarakat desa di semua sektor. Apalagi saat ini pemerintah desa sudah mengelola APBDesa

“Radio Komunitas Desa Gemilang akan menjadi media pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat,” ujar Ajeng.

edy

Pemerintah optimis Tetebatu akan menjadi desa terbaik dunia dalam ajang Best Tourism Village yang digelar UNWTO.

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah menyatakan hal tersebut saat memberi arahan kepada sejumlah pihak dalam rangka persiapan desa wisata Tetebatu menyambut ajang best tourism village, di kantor desa Tetebatu, Rabu (8/9).

“Optimis itu dilihat dari berbagai aspek yang disajikan oleh masyarakat Tetebatu baik budaya, kuliner, alam dan masyarakatnya yang terlihat asri dan lestari, terlebih dengan ciri khasnya yang memikat wisatawan,” ungkap Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi meminta untuk mewujudkan rasa optimis itu harus dibarengi dengan persiapan-persiapan yang matang, terutama sinergi semua pihak dalam menyiapkan potensi Tetebatu agar layak menyabet predikat terbaik desa wisata yang mewakili NTB dan Indonesia.

BACA JUGA: Jelang Lomba Best Tourism Village, Tetebatu Gerak Cepat

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, mengungkapkan, terpilihnya desa wisata Tetebatu bersama dua desa wisata lainnya di Yogjakarta dan NTT merupakan kebanggaan bagi masyarakat NTB dan Indonesia. Dalam indikator penilaian, pihak penyelenggara tidak menilai hanya dari sisi keindahan destinasinya namun yang terpenting adalah bagaimana aktivitas desa wisata dapat mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Artinya orientasi penilaian akan lebih banyak kepada dampak ekonomi dan sosial masyarakat,” jelas Yusron.

manikp@kominfo

Jelang Lomba Best Tourism Village segala persiapan desa Tetebatu, baik infrastruktur dan sarana pendukunnya harus segera diselesaikan.

LOTIM.lombokjournal.com ~ Hal ini dinyatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, dalam rangka mempersiapkan Tetebatu sebagai salah satu desa wisata yang mewakili NTB dan Indonesia di ajang lomba Best Tourism Village yang diselenggarakan Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO).

“Saya minta semua OPD terkait lingkup pemprov untuk bergerak cepat dan segera menyelesaikan apa yang diperlukan desa wisata Tetebatu,” ungkap Sitti Rohmi saat mengunjungi persiapan desa wisata Tetebatu di kantor desa setempat, Rabu (8/9).

Sitti Rohmi menegaskan, pemprov akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten Lombok Timur guna memastikan indikator yang mendukung penilaian desa wisata. Termasuk kesiapan masyarakat desa untuk bahu membahu dalam mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan lestari, karena penilaian lomba desa wisata akan dimulai pada Oktober 2021 mendatang.

“Kita harus optimis bahwa desa wisata Tetebatu akan menjadi desa wisata terbaik dunia. Untuk itu, kita tingkatkan sinergi semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan desa wisata yang terbaik,” ujarnya.

BACA JUGA:

• Optimis Tetebatu akan Menjadi Desa Wisata Terbaik Dunia
• Literasi Digital Harus Diperkuat di Masyarakat oleh KPID

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi, mengatakan, kerja sama pemerintah Lombok Timur dan pemprov adalah salah satu faktor penting untuk menopang desa wisata Tetebatu dalam mengikuti pentas di tingkat dunia.

“Dengan begitu, harapan untuk menjadikan Tetebatu sebagai desa wisata terbaik dunia akan terwujud,” tutur Rumaksi.

manikp@kominfo

Literasi Digital harus diperkuat di lembaga penyiaran dan masyarakat oleh KPID, terutama menjelang transformasi TV analog ke digital di tahun depan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga independen strategis di daerah yang menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi sehat dan layak serta ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Transformasi dari TV analog ke digital harus benar-benar dikawal dan didorong sosialisasinya agar lembaga penyiaran dan masyarakat memahaminya.

“Literasi digital harus diperkuat,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, saat menerima silaturahmi Ketua dan komisioner KPID, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

Gubernur mengatakan di era digitalisasi ini banyak konten-konten informasi yang melenceng. Jadi peran KPID harus betul-betul optimal menjaga dan mengawal informasi di daerah.

“Agar hak masyarakat mendapatkan informasi dari TV maupun radio benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA:

• Radio Komunitas Desa Gemilang NTB akan Dibangun KPID 
• NTB akan Jadi Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

Ketua KPID NTB, Ajeng Rosalinda Motimori, mengatakan pertemuan ini selain silaturahmi memperkenalkan para komisioner baru juga sekaligus menyampaikan agenda dan program tahun 202I-2023. Termasuk melaporkan beberapa agenda koordinasi dengan Dinas Kominfotik NTB, Balai Monitoring Frekuensi (Balmon) Kemenkominfo di Mataram dan beberapa lembaga serta instansi terkait.

“Balmon merupakan mitra, yang perannya cukup strategis untuk mengatur frekuensi di NTB. Di tahun 2022 mendatang rencananya akan dibuat Radio Komunitas di desa-desa, dengan nama, Radio Komunitas Desa Gemilang. Sebagai salah satu kanal menyampaikan progres pembangunan daerah dan sebagai wahana edukasi literasi digital,” jelas Ajeng.

Sedangkan program lainnya, seperti literasi digital dan anugerah lembaga penyiaran, tetap akan diselenggarakan. KPID berharap dukungan pemprov untuk sarana prasarana guna mendukung lonjakan munculnya TV digital, pada saat tranformasi digital dari TV analog ke digital.

edy

Kementerian Perindustrian dan MUI merencanakan NTB menjadi lokasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) dengan pengelolaan Gerbang Esa.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah mengatakan, potensi pasar muslim, mayoritas penduduk dan program unggulan industrialisasi NTB diharapkan benar benar terwujud.

“Rencana pembangunan KIH harus dipastikan benar benar berjalan dan berbeda dari kawasan industri yang ada,” ujar gubernur dalam acara bertema Membangun Sinergi Dalam Percepatan Kawasan Industri Halal, di Hotel Jayakarta, Senggigi, Rabu (8/9).

Seperti dikatakan Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, bahwa selain menyongsong peluang dalam pasar ekonomi Muslim global, NTB juga memiliki industrialisasi yang dapat mendukung wilayah Timur Indonesia. Rencananya KIH akan dibangun di Lemer, Sekotong Lombok Barat atau di Tumpak Lombok Tengah, dengan anggaran 500 miliar mulai tahun depan dalam tiga tahap perencanaan.

“Setelah proses pendalaman struktur industri untuk menemukan produk apalagi yang dapat didukung oleh industri permesinan kita baru kemudian kawasan dibangun 2022 sampai 2023,” jelas Nuryanti, Kepala Dinas Perindustrian NTB.

BACA JUGA: Kamar Dagang Indonesia Bisa Maksimalkan Pulihkan Ekonomi NTB

Sementara itu, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Nuruzzaman, menjelaskan, kawasan industri ini jelas akan dikelola secara syariah dengan pembiayaan yang bersumber dari lembaga dana masyarakat. Begitu pula sentra industri pendukung yang akan dibangun berbasis mesjid dengan skema ekonomi modern, seperti penggunaan big data dan platform digital trade.

“Teknologi dan sumberdayanya akan disediakan oleh MUI. Ini momentum untuk menyelamatkan ekonomi umat karena pandemi dan praktek kapitalisme global,” sebut Nuruzzaman.

Gerakan Membangun Ekonomi Indonesia (Gerbang Esa) adalah gerakan kebangkitan ekonomi yang benar-benar menerapkan konsep Islam yang dapat diterima oleh semua orang sebab tidak menindas seperti kapitalisme yang hanya menguntungkan pemilik modal.

” Syaratnya kita harus mau berubah dulu dan berkomitmen agar berkah sesuai petunjuk (protokol) syariah yang benar,” tegasnya.

jm

Kamar Dagang Indonesia (KADIN) NTB bisa maksimalkan perannya dalam pemulihan ekonomi, termasuk menghadapi event Word Superbike 2021 dan MotoGP 2022.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah menyatakan harapan tersebut saat menerima bantuan oksigen cair dari KADIN NTB, di kalaman kantor gubernur, Rabu (8/9).

“Kadin harus jadi agen, mengoptimalkan dan memaksimalkan perannya,” ujar Zulkieflimansyah.

Seperti perannya mendorong peningkatan produksi UMKM dan IKM, karena saat ini sektor ini yang mampu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan oksigen cair, sebagai langkah antisipasi dan waspada terhadap persediaan pasokan oksigen untuk rumah sakit di NTB.

BACA JUGA: Penerima Beasiswa NTB agar Jelajahi Dunia dengan Cinta

Sementara itu, Ketua KADIN NTB, Faurani, menyampaikan bahwa bantuan oksigen satu ISO tank dengan isi sekitar 20,5 ton oksigen cair akan didistribusikan secara bertahap. Selain bantuan oksigen, pihaknya juga akan membantu 1.000 vaksin dan 2 unit mobil untuk opersional Satgas Covid NTB.

“Selanjutnya bantuan ini akan kami serahkan ke Satgas Covid yang akan mengatur penyalurannya ke rumah sakit se-NTB,” tuturnya.

edy

Seiring arus lalu lintas yang semakin padat dan untuk atasi kemacetan, pemerintah provinsi NTB akan membangun Jalan Raya Kediri Lombok Barat menjadi dua jalur.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Jalan Raya Kediri Lombok Barat menuju Lombok Tengah arus lalu lintasnya cukup padat dan kerapkali terjadi kemacetan sehingga penataan kota Kediri menjadi semrawut. Atas pertimbangan tersebut, Guberbur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyetujui jalan raya di kota Santri itu dijadikan dua jalur.

“Hal ini secepatnya harus kita lakukan, karena tuntutan moda transportasi yang harus tertib dan lancar yang menghubungkan Kota Mataram, Lombok Barat ke Lombok Tengah hingga Lombok Timur. Para santri pun bisa lebih nyaman melaksanakan aktivitasnya,” ujar Zulkieflimansyah di hadapan sejumlah pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes), Tuan Guru, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, di Kecamatan Kediri, Selasa (7/9).

Menurut Gubernur, tugas pemerintah melayani dan merespon cepat setiap masukan dari masyarakat, agar jalan raya dibuat dua jalur. Hal ini seiring dengan perkembangan arus lalu lintas yang bertambah padat, sebab Kediri berada di jalur yang sangat strategis.

“Insya Allah akhir Desember 2021 Kota Santri Kediri sudah bisa dilalui dua jalur,” kata Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Wisata Halal akan dibahas di Global Tourism Forum 2021

Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah, menambahkan, selain jalan raya dua jalur, masyarakat juga meminta tambahan trotoar. Ini penting karena posisi jalan ini memang sangat ramai dan ponpesnya cukup banyak. Pemprov juga berharap agar pemkab Lombok Barat bisa menata para pedagang di pinggir jalan raya dengan baik agar program penanganan sampahnya juga bisa tertata.

“Pembangunan jalan akan dikerjakan dalam Proyek Perda Percepatan Jalan Provinsi NTB, dan diharapkan akhir tahun ini Kediri sudah memiliki jalan dua jalur,” ujar Ridwansyah.

her/kominfotik

Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang telah mengembangkan Wisata Halal meskipun mereka bukan negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Chairman Indonesia Tourism Forum (ITF), Sapta Nirwandar mengungkapkan, Event Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia akan diselenggarakan secara hybrid di Hotel Raffles, Jakarta, 15-16 September 2021. ITF sendiri, merupakan organisasi yang terafiliasi dengan World Tourism Forum Institute (WTFI) yang diketuai oleh Bulut Bagci.

Dalam acara yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, itu, akan dibahas Global Halal Tourism pada hari kedua penyelenggaraan dengan narasumber dari Dinar Standard yakni perusahaan penelitian strategi pertumbuhan dan advisory yang mengkhususkan diri dalam ekonomi Islam global, juga narasumber dari Kanada dan Korea Selatan.

“Hari kedua jam 09.00 – 10.00 WIB adalah sesi khusus mengenai Global Halal Tourism,” tutur Sapta Nirwandar, dikutip dari bisnis wisata, Selasa (7/9).

Event Global Tourism Forum, Leaders Summit Asia juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, Pengamat Sekaligus Ahli Strategi Pengembangan Pariwisata Nasional, Taufan Rahmadi, Menteri Pertanian Syahrul, Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Sapta Nirwandar menyebut, pandemi global Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan gaya hidup (lifestyle) halal sehingga Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang telah mengembangkan Halal Tourism meskipun mereka bukan negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

”Global Halal Tourism narasumbernya tingkat dunia karena perkembangan halal tourism bukan hanya dibutuhkan di Indonesia tetapi jadi trend global,” ungkap Sapta Nirwandar yang sekaligus menjabat sebagai Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC).

Indonesia sendiri, khususnya Lombok, sebelumnya telah berhasil menyabet dua penghargaan World Halal Travel Awards (WHTA) pada tahun 2015, yakni dalam kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination.

Sapta Nirwandar menjelaskan, secara umum wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanannya pun merujuk pada aturan-aturan Islam. Kehadiran wisata halal, mengacu pada aturan hidup ummat Islam, baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga makanan.

“Halal tourism identik dengan kuliner sehat dan halal, waktu sholat yang terjaga dan bukan urusan indonesia saja tapi urusan global sehingga dengan para pembicara internasional ini kita bisa saling berbagi informasi,” ucapnya.

Sapta Nirwandar juga menyampaikan, jika berbicara mengenai wisata halal, maka sebelumnya Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin pernah menegaskan bahwa yang dihalalkan bukanlah destinasi atau tempat tujuan wisatanya, melainkan pelayanannya. Termasuk di dalamnya hotel, restoran dan spa pun harus syariah.

TL

Salah satu strategi yang ditempuh pemprov NTB untuk percepat pembangunan adalah dengan memberdayakan dan meningkatkan UMKM masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis agar bisa melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung RPJMD tahun 2018-2023. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengutamakan program yang mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian adalah memberdayakan dan meningkatkan UMKM masyarakat.

“Meningkatkan dan memberdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan dan promosi produk-produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar global,” ungkap Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah, usai membacakan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (7/9).

Selanjutnya Sitti Rohmi menjelaskan bahwa upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT. SMI untuk pengembangan dan pembangunan rumah sakit serta sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan. Pinjaman tersebut untuk menyelesaikan pembangunan jalan provinsi melalui pola tahun jamak (Perda Percepatan Jalan) pada 13 paket prioritas di Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan biaya Rp. 250 miliar.

“Kemudian pembangunan trauma center Rumah Sakit Provinsi dengan biaya sebesar Rp. 83 miliar dan pembangunan IGD Terpadu RSUD Provinsi serta alat kesehatan dengan biaya sebesar Rp. 192,540 miliar,” jelasnya.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, Sitti Rohmi menegaskan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah telah dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears selama 8 tahun.

BACA JUGA: Zero Waste, Faktor Wujudkan Lingkungan Rendah Karbon

manikp@kominfo

Program unggulan NTB, Zero Waste, merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan lingkungan rendah karbon.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, menjabarkan, salah satu program unggulan yang terus didorong oleh pemerintah provinsi saat ini adalah NTB Zero Waste atau mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Saat ini, seluruh belahan dunia mengalami pemanasan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan oleh efek rumah kaca yang diakibatkan oleh kegiatan industri, pembakaran hutan, polusi udara, limbah rumah tangga maupun pemanfaatan bahan-bahan kimia yang berlebihan.

“Dalam mewujudkan NTB Asri dan Lestari, kami terus mendorong masyarakat dan semua pihak untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui pengelolaan sampah yang baik. Juga diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yang tinggi,” ujar Sitti Rohmi dalam kegiatan webinar nasional bertema, “Mendorong Inisiatif Lokal Untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketangguhan Iklim Yang Inklusif”.

Dalam kegiatan yang digelar secara virtual dan diinisiasi oleh Islamic Relief Worldwide Indonesia dan Konsepsi, Selasa (7/9), Wagub menyatakan bahwa penguatan pengelolaan sampah hingga ke desa-desa dinilai dapat meminimalisir terjadi nya pemanasan global akibat dari efek rumah kaca atau pemanasan iklim bumi. Sebab, salah satu faktor penyebab efek rumah kaca adalah limbah rumah tangga dari sampah yang tidak dikelolah dengan baik.

BACA JUGA: Percepat Pembangunan dengan Berdayakan dan Tingkatkan UMKM

Sementara itu, Kepala Bappenas/Menteri PPN, Suharso Manoarfa, menjelaskan, suhu permukaan global 1,09 derajat celsius lebih tinggi dalam 10 tahun terakhir antara 2011-2020 dibandingkan tahun 1850-1900. Untuk itu, perubahan iklim ini menjadi PR bagi seluruh umat manusia khusus masyarakat di Indonesia.

“Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim merupakan agenda prioritas nasional yang telah memiliki target yang dituangkan dalam RPJMN,” jelas Suharso.

manikp@kominfo