Gubernur NTB optimis akan menyelesaikan lahan yang ada di Mandalika dan Gili Trawangan

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerah kepulauan.

Seperti persoalan yang ada di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan yang akan terus diperjuangkan penyelesaiannya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengungkapkan itu dalam Dialog Forum Daerah Kepulauan yang diadakan oleh TEMPO Media Group bertajuk “Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Payung Hukum mengenai Daerah Kepulauan”  di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (31/01/23).

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, berbagai persoalan kompleks masalah lahan di Mandalika dan Gili Trawangan bisa diurai dan diselesaikan.

“Persoalan lahan Mandalika perlu kesabaran untuk menyelesaikannya tuntas. Insya Allah dengan niat yang lurus dan nggak ada kepentingan personal dan kelompok, berbagai persoalan kompleks ini bisa diurai dan di selesaikan,” tutur Bang Zul.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi NTB dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB.

Provinsi NTB terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki 10 Kabupaten/Kota, di antaranya Kota Mataram dengan Luas Darat sebanyak 61,30 km persegi dan Luas Laut sebanyak 56,80 km persegi tidak memiliki pulau. 

Kabupaten Lombok Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.053,90 km persegi dan Luas Laut sebanyak 757,78 km persegi memiliki 126 pulau. Kabupaten Lombok Tengah dengan Luas Darat sebanyak 1.208,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 397,78 km persegi memiliki 25 pulau.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur dengan Luas Darat sebanyak 1.605,53 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.074,33 km persegi memiliki 44 pulau.  Kabupaten Lombok Utara dengan Luas Darat sebanyak 809,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 594,71 km persegi memiliki 3 pulau.  

Kabupaten Sumbawa dengan Luas Darat sebanyak 6.643,98 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.831,72 km persegi memiliki 65 pulau. 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.849,02 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.080,74  km persegi memiliki 17 pulau.

Kabupaten Dompu dengan Luas Darat sebanyak 2.324,60 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.298,17  km persegi memiliki 23 pulau.  

Kabupaten Bima dengan Luas Darat sebanyak 4.389,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.572,31 km persegi memiliki 98 pulau.

Dan  Kota Bima dengan Luas Darat sebanyak 207,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 188,02 km persegi tidak memiliki pulau.

BACA JUGA: Gubernur NTB Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan

Percepatan pembangunan daerah kepulauan di Provinsi NTB, yakni Mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan.

Selain itu meningkatkan  alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan dan Perlu regulasi yang lebih spesifik mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. ***.

Untuk menyelesaikan masalah lahan di aMandalika dan Gili Trawangan, Bang Zul mengingatkan, jangan ada pihak yang main-main

JAKARTA.LombokJournal.com ~  Komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan pihak Kementerian dan Lembaga dilakukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memberi angin segar untuk penyelesaian masalah lahan yang dihadapi masyarakat Mandalika, Lombok Tengah dan Gili Trawangan, Lombok Utara.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul merentangkan jalan  dan meretas harapan masyarakat di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan.

Bang Zul meyakini, persoalan lahan masyarakat di Mandalika perlu kesabaran  untuk menyelesaikannya. 

Karena masyarakat menginginkan transparansi pihak ITDC terkait data-data penyelesaian lahan masyarakat di kawasan Mandalika.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya. Sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai keinginan masyarakat,” terang Bang Zul.

Ia mengatakan itu saat bertemu Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (30/01/23). 

Pada kesempatan yang berbeda, Doktor ekonomi itu juga bertemu dengan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan. 

Keduanya merupakan yang menggawangi persolan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC untuk membuka data secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masalah ini tidak liar kemana-mana.

“Alhamdulillah minggu depan Insya Allah mbak Rini dan Mas Hendra akan datang ke Lombok, mendampingi ITDC untuk mebuka data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan. Sehingga mudah-mudahan nanti akan bagus untuk ITDC dan kita juga legowo di NTB. Sehingga daerah kita benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan,” ungkap Bang Zul.

Persoalan Gili Trawangan juga sama, Bang Zul mengatakan masih ada tersisa masalah. Hal itu juga bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat dan investor yang ada di kawasan Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

“Intinya luruskan niat dan jangan tergoda untuk main-main. Kalau ada staf kami yg masuk angin atau tergoda untuk main,.kami akan tegur, kami beri sangsi bahkan bisa kami berhentikan dari posisi nya. Simple saja,” tegas Bang Zul.

Menurutnya, persoalan tanah dan lahan ini memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. 

BACA JUGA: Tempat Wisata Harus Bebas Kekerasan Seksual

Asalkan tidak ada yang mencoba bermain-main untuk kepentingan personal atau kelompok, karena kepentingan masyarakat yang paling utama. ***