Netralitas ASN Jadi Indikator Kualitas Demokrasi

Indeks kerawanan Pemilu di NTB, terutama netralitas, masih TINGGI sehingga isu ini menjadi fokus utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

LOTIM.LombokJoutnal.com ~ Deklarasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di Aula Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sangat strategis untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. 

BACA JUGA : Kapolda NTB Putra Daerah, Diharapkan Tingkatkan Kamtibmas NTB

Indeks kerawanan Pemilu di NTB masih tinggi terutama netralitas sehingga menjadi fokus utama stakeholder terkait seperti Badan Pengawas Pemilu
Pj Gubernur NTB, Hassanudin

Penilaian itu disampaikan Pj Gubernur NTB, Hassanudin di tengah kegiatan Deklarasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) di Aula Kantor Bupati Lotim, Kamis (03/10/24). 

“Bukan sekedar kegiatan seremonial tapi menunjukkan integritas dan profesionalisme. Netralnya penyelenggara menjadi ukuran kualitas demokrasi,” jelas Gubernur. 

Pelanggaran yang dilakukan ASN dikatakannya akan mengurangi kepercayaan publik. Diharapkan, para ASN dapat bertindak cermat dan teliti terkait Pilkada sebelum, selama dan sesudahnya untuk menjaga integritas. pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu. 

Ditambahkannya, indeks kerawanan Pemilu di NTB masih tinggi terutama netralitas sehingga menjadi fokus utama stakeholder terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

BACA JUGA : Serah Terima Pataka Kapolda NTB Lama kepada Penggantinya

Pj Bupati Lotim, Drs Muhammad Juaini Taofik mengatakan netralitas ASN dalam pelayanan publik memiliki batasan sehingga tidak menguntungkan salah satu pasangan calon maupun partai politik tertentu dengan kepentingan politik praktis

Dalam deklarasi yang dihadiri pula oleh komisioner Bawaslu Lotim dan 254 kepala desa se Lotim, perwakilan ASN dan perangkat pemerintahan mendeklarasikan sikap netralitas 

BACA JUGA : Perusahaan di NTB Harus Utamakan Pekerja Lokal

Di antaranya, bagi ASN tidak mengambil keputusan berpotensi politis, bijak dalam bermedia sosial dan menolak politik uang,  serta tidak terlibat langsung kampanye terbuka maupun tertutup. jm/her