Kedatangan Menparekraf ke Gili Tramena menjelang event MotoGP untuk program peningkatan kapasitas homestay bagi pelaku usaha Wisata 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno membuka bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Homestay di Desa Wisata Gili Tramena, Sabtu (19/02/22).

Kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno ke Lombok Utara disambut Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST M.Eng.

Saat penyambutan itu, tampak hadir Kapolres Lotara AKBP I Wayan Sudarmanta SIK, MH,Kadis Pariwisata NTB Yusron Hadi,dan Kadis Pariwisata KLU, Ainal Yakin.

BACA JUGA: Budidaya Udang Vaname Kolam Bioflok di KLU, Panen Perdana

Kedatangan Sandiaga di Gili Tramena, yang didampingi Wabup Danny, disambut antusias  masyarakat serta pelaku usaha wisata. 

Terlebih kedatangan Menparekraf menjelang event MotoGP bulan depan.

Wabup Danny menyampaikan, program peningkatan kapasitas homestay bagi pelaku usaha Wisata  yang disambut begitu antusias oleh masyarakat di Gili Tramena.

“Kawasan Pariwisata tiga gili ini menjadi sumber terbesar PAD Lombok Utara,” tuturnya.

Event MotoGP di Mandalika yang akan mendatangkan jumlah penonton yang banyak, yang memberi peluang bagi pelaku usaha pariwisata.

Lombok Utara, khususnya destinasi Gili, memiliki daya tarik bagi pengunjung yang tidak hanya menikmati balapan saja.

“Saya harapkan dengan hadirnya Moto P ini bisa menjadi trigger atau pemicu kebangkitan pariwisata terutama di wilayah Lombok Utara,” harapnya.

Sementara itu Menparekraf RI, Sandiaga Uno menuturkan, pelayanan agar lebih dioptimalkan kembali seperti peningkatan kualitas untuk masing-masing homestay.

“Semua pelayanan harus disiapkan dan ditingkatkan, gabungkan dengan Ekrafnya dalam satu paket menonton MotoGP,” katanya.

Sebanyak 6000 kamar tersedia di Gili Tramena selama event Moto GP dimulai, dengan harga 1,5 juta untuk satu kamar dan satu tiket nonton MotoGP, yang sudah disetujui oleh pemilik homestay. 

Dengan harga paket tersebut pemerintah berharap mampu menunjang perekonomian di wilayah KLU terutama di Gili Tramena.

BACA JUGA: DLH KLU Peringati HPSN degan Gerakan Pengurangan Sampah

Usai acara Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan homestay Desa Wisata di Gili Trawangan, Menparekraf beserta rombongan mengunjungi Gili Meno dan Gili Air.***

Budidaya udang Vaname bisa menjadi salah satu prospek pemulihan ekonomi, khususnya masyarakat pesisir di Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Budidaya udang Vaname di Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu yang membuka peluang ekonomi yang sangat menjanjikan..

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU menjadikan budidaya udang Vaname sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

Dan mulai menjamur di banyak kelompok yang melakukan budidaya udang Vaname. 

Menurut Kabid Perikanan, Sugirtadi, SP Dinas DKP3 KLU, budidaya udang ini peluangnya sangat bagus.

“Peluang bagus ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan lapangan kerja, serta menghadapi tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19,” kata Sugirtadi, Rabu (16/02/22) yang didampingi Kasi Perikanan Budidaya Saiful Ramdan,SP dan Kasi Pengolahan Perikanan H Nasiadi, SPI. 

BACA JUGA: Dapat Tawaran Kerjasama, Wabup Danny Ajak Bumdes Profesional

Menurutnya, permintaan pasar banyak dan masih bisa masuk peluang untuk masyarakat luas. 

Beberapa keunggulan dari usaha ini, antara lain modal yang diperlukan relatif terjangkau, padahal penjualan udang ini harganya mahal.

Sebagai pemula bisa dari kolam terpal, artinya tidak perlu perlengkapan khusus dan lahan yang luas. 

Jenis pakan yang diperlukan juga tidak mahal, udang vaname sendiri tidak memerlukan asupan protein.

Menurut Sugirtadi, pembudidayaan dari benur sampai panen bisa cepat, sekitar 3 gram per minggu, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk panen. 

Karena Vaname merupakan jenis udang unggulan jadi permintaan pasar tetap banyak.

Hal yang sama di jelaskan H Tony Himawan selaku manager UD Mumbulsari Aquacultur di Dusun Lokok Mumbul,  Desa Akar Aka,r Kecamatan Bayan. Ia berhasil mengembangkan udang Vaname pada lahan seluas 4 hektare, yang sebelumnya bermula dari luasan 40 are. Menurut H Tony, meski sudah mengelola lahat pengembangan 4 hektare, masyarakat masih banyak yang menawarkan kerja sama pengembangan udang Vaname, bahkan dengan SMK NW Mamba’ul Bayan.

Ia juga memiliki tenaga kerja sebanyak 50 orang, dengan gaji berkisar Rp2,5 juta/bulan termasuk biaya makan. Selain itu seluruh karyawannya mendapat insentif setiap panen minimal Rp8 hingga Rp12 juta/orang.

Indonesia sebagai salah satu pengekspor besar udang, masih mempunyai peluang besar melalui pengembangan di setiap daerah.

Dan ia membenarkan potensi untung besar dan menjanjikan memang benar adanya

.BACA JUGA: Presiden Jokowi Hasilkan Mega Proyek di KSB

“Meskipun (dalam praktiknya) tidak semudah teori yang diomongkan.” katanya. 

Hasil besar itu perlu usaha dan kerja keras, agar semua dapat membuahkan hasil sesuai harapan. 

Ssejumlah petani yang memiliki kebun kelapa di sekitar mengaku, ketimbang hasil buah kelapa dalam tiga tahun, lebih besar hasil kerja sama udang Vaname satu siklus (satu kali panen) selama 3 bulan sekali. Ini pegakuan beberapa orang yang sebeumnya hanya mengandalkan panen kelapa. ***

Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes diajak bekerjasama PT.Gerbang NTB Emas melalui program Mahadesa

TANJUNG.lombokjourna.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan, S.T., M.Eng menyatakan, bagaimana Bumdes menangani perputaran uang dan dikelola profesional, itu berarti Bumdes dilengkapi oleh SDM SDM terbaik yang berjiwa bisnis.

Wabup menyampaikan itu saat menghadiri Sosialisasi Penawaran Kerjasama Program PT.Gerbang NTB Emas Kepada Pemerintah Desa dan Bumdes, di Aula Kantor Bupati, Selasa (15/02/22)

Seluruh Kepala Desa dan Bumdes Se Kebupaten Lombok Utara hadir dalam acara itu. 

“Ini adalah usaha untuk mengembangkan ekonomi Desa maupun masyarakat,” kata wabup. Karena itu pembukuan Bumdes harus akuntabel dan transparan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Diungkapkan Wabup Dany, masih pro kontra terkait pembatasan ritel modern masuk di Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Presiden Jokkowi Hasilkan Mega Proyek di KSB

Pemda ingin memastikan, toko-toko usaha kecil masyarakat bisa hidup dan tumbuh, terlebih adanya Mahadesa yang akan memperkuatnya. Jadi bukan malah mematikan usaha-usaha kecil di masyarakat.

“Ini dikelola oleh desa agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh, bisa bergerak, bisa berputar, lancar dan tidak hanya menjadi pembeli saja,” harapnya. 

Menyasar 43 Desa

Pemda Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir Hermanto, menargetkan program Mahadesa Trade and Distribution Centre (TDC), menyasar 43 desa di Kabupaten Lombok Utara, meski saat ini sudah disasar 37 desa.

Hermanto menyebutkan 43 desa mengajukan nama Bumdes, 18 Bumdes dalam proses verifikasi dan 25 Bumdes sudah mendapatkan persetujuan dan terverifikasi KemenDes PDTT.

Empat Bumdes sertifikasi badan hukum Kemenkumham, yaitu,(1) – Polah Paruh Polos Benteke, (2) – Sangeh Tempek, (3) – Darussalam Rempek Darussalam dan (4) – Tegal Sejaltera  – Tegal Maja.

Kadis DP2KBPMD KLU, Ir Hermanto mengatakan, ada sejumlah tugas akan di upayakan dalam tahun 2022 ini, antara lain mengupayakan semua Bumdes berbadan hukum, peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdes.  Fasilitasi dan pendampingan Bumdes menyangkut permodalan bantuan Kemendes berupa Mesin dan pasca panen. 

BACA JUGA: Omicron Melonjak, Wagub Ajak Tetap Tenang dan Jaga Prokes

Pendampingan dalam Perdes Bumdes sebagaimana PP No 11 2021 dan PermenDes Nomor 3 tahun 2021. Mendorong terbentuknya Bumdes dan mendorong terjadinya kemitraan.  ***

Setelah 10 tahun tidak ada kenaikan, akhirnya tarif air Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Dinaikkan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara, akhirnya resmi menaikkan tarif air minum, yang efektif diberakukan bulan Maret 2022.

Penyesuaian tarif baru ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Keputusan Gubernur Nomor 690 – 579 Tahun 2021 Tentang Besaran Tarif Batas Bawah Dan Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota Se – Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Direktur Utama Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung Firmansyah, ST, memaparkan, dari keputusan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi tersebut, proses penarikan tarif air minum ini harus disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu sebesar Rp.2.183.883.

”Dan tidak melampaui 4 persen  dari pendapatan masyarakat pelanggan,” kata Firman saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/02/2022) siang.

Untuk Kabupaten Lombok Utara sendiri, Firman menyebut,  tarif batas atas Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung ditetapkan maksimal sebesar Rp. 8.375 per-meter kubik. Sedangkan tarif batas bawah mencapai Rp. 4.095 per-meter kubik .

BACA JUGA: Presiden Jokowi: Tidak Ada Tempat Bagi Pelayanan Lambat

“Setiap Kabupaten atau Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tidak boleh menjual lebih murah atau lebih tinggi dari tarif itu, karena sudah ditentukan standar harganya,” jelas Firman.

Menurutnya, perubahan tarif air minum ini dinilainya sesuatu yang lumrah dan wajar. Sebab dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tarif air minum di Kabupaten Lombok Utara tidak pernah mengalami kenaikan.

Bahkan dari 10 Kabupaten/Kota, Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang menarik tarif air minum paling rendah.

“Daerah lain sudah melakukan perubahan tarif dua hingga tiga kali, kita masih di posisi itu. Jadi wajarlah kita anggap mengingat kebutuhan operasional semakin tinggi,” katanya.

Firman menjelaskan, apabila Kabupaten/Kota menetapkan tarif di bawah pemulihan biaya (Full Cost Recovery) untuk menutup seluruh kebutuhan operasional perusahaan, maka Bupati/Walikota wajib memberikan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Namun, melihat kondisi keuangan daerah yang terpuruk akibat Covid-19 sekarang ini, Firman mengungkapkan, Pemda Lombok Utara belum mampu untuk membiayai beban yang ditanggung para pelanggan Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.

Perhitungan rata-rata dari 20.000 pelanggan Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung saat ini, pemakaian air minum untuk golongan rumah tangga paling minim sebanyak 10 m³. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik

Jika dikalikan besaran kenaikan saat ini Rp. 1.100, maka beban subsidi per-bulan yang harus ditanggung Pemda adalah sebesar Rp. 220.000.000. 

Artinya jika diakumulasikan kembali dalam setahun, APBD Lombok Utara akan terkuras sebesar Rp. 2.640.000.000.

“Rata-rata masyarakat sih umumnya pakai sekitar 15 – 16 m³, hitungannya itu sudah irit, bagaimana dengan yang lain. Tidak mungkin bisa tercover akan sangat berat lah,” ucapnya.

Untuk menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tersebut, Firman menuturkan, Pemerintah Daerah Lombok Utara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung yang meliputi; 

1. Penyesuaian  Golongan pelanggan pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, 
2. Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.

Firman menambahkan, secara khusus Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH meminta agar Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung menghapus atau melakukan pemutihan tunggakan dan beban masyarakat yang masih ditanggung, semenjak berdirinya Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung ini.***

Rapat Penyusunan Asistensi (RKA) Tahun Anggaran 2023 dilakukan Bappeda Lombok Utara untuk merancang rencana kerja

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bappeda Kabupaten Lombok Utara melaksanakan Rapat Penyusunan Asistensi (RKA) Tahun Anggaran 2023. 

Kepala bidang Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Zaujaniatmi SKM. hadir dalam kegiatan tersebut dari Unsur Dinsos PPA, Unsur UPTD PDA, Unsur Bagian Kesra Setda KLU, Unsur Dinas Kesehatan dan Unsur RSUD. Senin (07/02/22).

Mengawali sambutannya Zaujaniatmi SKM. menyampaikan selain melaksanakan DPA 2022, juga mempersiapkan DPA 2023.

“Jadi saat Ibu/bapak siap melaksanakan DPA 2022 kami juga berpikir untuk tahun 2023,” ujarnya.

Kegiatan tersebut bertujuan merancang rencana kerja awal RKPD tahun 2023, memperbaiki permasalahan tahun sebelumnya, sehingga Bappeda mengundang seluruh OPD di Kabupaten Lombok Utara secara bergantian. 

“Ini yang menjadi kesepakatan dan catatan kami maupun Ibu dan Bapak agar memasukan itu sebagai persiapan rancangan kerja awal RKPD di tahun 2023,” ungkapnya.

Kegiatan berjalan Hidmat dengan menerapkan protokol kesehatan dan dilanjutkan dengan diskusi.***

.

Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan saat bertemu umat Hindu di KLU, agar menjaga keberagamaan dan menjaga kerukunan dengan mempererat tali silaturrahim

BAYAN,KLU.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah meminta masyarakat NTB merawat dan menjaga keberagaman dengan sebaik-baiknya.

Karena Provinsi NTB merupakan daerah yang kaya keberagaman, dari adat istiadat, suku, bahasa, hingga agama yang dianut masyarakatnya sangatlah bervariasi. Karena itu,

“Mari kita jaga keberagamaan, jaga kerukunan dengan mempererat tali silaturrahim,” ungkap Gubernur saat melakukan silaturrahim bersama tokoh agama Hindu di Bayan, Lombok Utara, Minggu (06/02/22).

Bang Zul, juga meminta masyaarkat untuk menganut paham toleransi dengan menjaga persatuan dan kesatuan.

Agar keragaman yang telah berakar di provinsi NTB tidak terpecah-belah akibat isu-isu negatif.

BACA JUGA: Gubernur NTB: Mandalika Siap Pre Season MotoGP 2022

Hal tersebut, lanjut Gubernur, karena Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagamaan yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Prinsip saling menghargai dan menghormati merupakan pilar yang penting dalam merawat keberagaman,” ungkap Bang Zul dihadapan Bupati Karang Asem, Provinsi Bali yang juga hadir pada kesempatan tersebut.

Sebagai warga negara yang baik, tambah Bang Zul, masyarakat diminta menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai, keragaman yang telah lama di rajut di provinsi NTB terpecah-belah akibat isu-isu negatif.

Sementara itu, Ketua Parishada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lombok Utara, I Nengah Sariana menegaskan, toleransi beragama di KLU perlu dicontoh.

Hubungan persaudaraan antar umat beragama di KLU dan NTB umumnya sejak jaman dulu sangatlah harmonis.

“Meski berbeda keyakinan atau berbeda agama, namun tetap saling menghormati, bahkan saling tolong menolong dan saling mengasihi sebagai sesama saudara,” jelasnya.

Ia menambahkan, belum pernah terjadi gesekan antar agama di KLU. Meski pernah terjadi kesalahpahaman diantara anak muda misalnya, tapi cepat diselesaikan. Mereka cepat rukun kembali, tutur I Nengah Sariana, S.Ag.

BACA JUGA: Media Diajak Sebarkan Informasi Positif Jelang MotoGP 2022

Kedepannya, ia berharap kerukunan dan toleransi beragama harus terus dirawat dan diperkuat sebagai modal utama untuk mewujudkan NTB Gemilang. ***

Pelantikan Ketua dan pengurus TP PKK Kecamatan Kayangan, diharapkan segera mengimplementasikan 10 Program PKK

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Utara Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu melantik TP PKK Kecamatan Kayangan Masa Bhakti 2022-2027 bertempat di aula Kantor Camat Kayangan, Senin (07/02/22). 

Berdasarkan surat keputusan nomor 01/KEP/PKK KLU/II/2022 menetapkan bahwa Agus Sulaiman Efendy, S.Pt sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Kayangan Masa Bhakti 2022-2027

Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang  tumbuh dari bawah. 

Pemberdayaan Keluarga sendiri meliputi segala upaya Bimbingan, Pembinaan dan Pemberdayaan agar sebuah keluarga dapat hidup dengan sejahtera, maju dan mandiri.

Hal itu disampaikan dalam sambutan Ketua TP PKK KLU Hj. Galuh. Ia juga  menyampaikan selamat atas dilantiknya Ketua TP PKK Kayangan.

Diharapkan, dengan pelantikan ketua dan pengurusnya, TP PKK Kecamatan Kayangan dapat mengimplementasikan seluruh program PKK baik dari tingkat kecamatan maupun desa. 

“Implementasi atas 10 Program pokok PKK di Kecamatan dan desa dapat terwujud,” ujarnya.

BACA JUGA: Gubernur Minta Umat Hindu di KLU Jaga Keberagaman

Ke depan, PKK Kecamatan Kayangan diharapkan menjadi contoh atau barometer bagi PKK Kecamatan lain di KLU, mengingat semangat luar biasa dalam bekerja dan merealisasikan program yang ada di PKK.

Sementara itu Camat Kayangan Siti Rukaiah yang juga merupakan pembina PKK Kecamatan Kayangan menyampaikan,  terkesan dengan semangat yang dimiliki oleh pengurus PKK di Kecamatan Kayangan.

Antusias Pengurus untuk segera dilantik serta dikukuhkan begitu tinggi. Ada beberapa program yang ingin segera dilaksanakan oleh PKK Kecamatan Kayangan. 

Lebih lanjut dikatakan, ia ingin menepis anggapan tentang program PKK hanya masak-masak dan arisan. Ingin  ditunjukkan bahwa PKK bisa membuat program serta pembinaan bahkan bisa lebih.

 “Mari kita hapus anggapan orang PKK sekedar masak dan arisan,” katanya.

Dalam kepengurusan PKK Kecamatan Kayangan periode sekarang, diisi oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, mulai dari kesehatan pembinaan, usaha serta lainnya.

BACA JUGA: Wabup Lombok Utara Sampaikan Penjelasan 3 Raperda

Turut hadir dalam pelantikan itu, Ketua GOW Yunita Aprilina Danny Karter, para pengurus PKK Kayangan serta undangan lainnya.***

 3 Raperda disampaikan Wabup Danny Karter dalam Sidang Paripurna DPRD Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KLU pada sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU, Senin (07/02/22). 

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD H.Burhan M Nur SH sidang paripurna diikuti 29 anggota DPRD.

Raperda yang dibahas yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di KLU, Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah KLU pada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah. 

Wabup Danny mengatakan, penyelenggaraan sistem drainase merupakan upaya menjawab permasalahan terkait kebutuhan masyarakat akan jaminan kualitas hidup, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. 

Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, dan pihak ketiga merupakan bentuk support terhadap keduanya.

Berdasarkan Perda KLU  No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Tahun 2011-2031, sistem jaringan drainase meliputi pembangunan dan perbaikan drainase primer, drainase sekunder dan drainase tersier di seluruh wilayah KLU.

BACA JUGA: Ketua PKK Lombok Utara Lanik Pengurus PKK Kayangan

“Dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan permukiman, serta peningkatan taraf hidup masyarakat penataan drainase merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Melihat permasalahan drainase menjadi salah satu urgensi yang membutuhkan sistem perencanaan lebih intensif. Dalam mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana termasuk jaringan drainase di wilayah KLU.

Untuk Raperda Penggunaan Tenaga kerja Asing, kehadirannya dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara, dengan adanya pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. 

Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

“Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu,” tandasnya.

Sedangkan untuk Raperda Penyertaan Modal ke Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah, penyertaan modal dari Pemda merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal.

BACA JUGA: Vaksinasi Booster Digenjot Jelang Event MotoGP

Baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas, dalam waktu tertentu, untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan yang penting.

“Adapun nantinya penyertaan modal Pemda dapat berasal dari APBD dalam bentuk uang atau barang milik daerah,” jelas Wabup.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua II DPRD H. Burhan M Nur SH,Pj.Sekda Anding Duwi Cahyadi SSTP MM, Direktur Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, para Staf Ahli Bupati, Kepala OPD serta undangan lainnya.***

Bupati Djohan Sjamsu melakukan sidak ke masing-masing OPD untuk megevauasi kehadiran pegawai

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Mengawali aktivitas hari senin, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu SH melakukan sidak di Dinas Dikbudpora KLU, DP2KBPMD,dan Dinas PUPR Perkim, Senin (07/02/22). 

Bupati Djohan menyampaikan, kunjungan ke masing-masing OPD perlu dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi kehadiran para pegawai di Lingkup Pemda KLU. 

Bupati menekankan, setiap SKPD pada hari Senin di awal bulan harus melaksanakan upacara bendera.

“Upacara setiap hari senin yang dilakukan oleh masing-masing SKPD ini bagian dari evaluasi kinerja kami  terhadap kerja yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan jajarannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Gubernur Minta Umat Hindu di KLU Jaga Keberagaman

Bupati mengatakan, mulai dari disiplinan diri kita sendiri  dengan output yang dihasilkan dari apa yang yang dikerjakan, nanti lebih baik apabila kita mulai dari disiplin. 

Disiplin masuk begitu pula disiplin dalam bekerja, dan disiplin pada saat kita pulang.

Terkait dengan Program Vaksinasi  yang dilakukan Pemerintah  dimana sekarang program Vaksinasi yang ke tiga.

Karena itu  program vaksinasi tersebut adalah tindakan hati-hati dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang melanda dunia.

BACA JUGA: Wabup Lombok Utara Sampaikan Penjelasan 3 Raperda

 “Saya meminta seluruh pegawai nantinya untuk divaksin tanpa terkecuali,” tegasnya.***

Bupati Lombok Utara menegaskan, pencanangan Universal Health Coverage/UHC, bagian pemerataan kualitas pelayanan kesehatan 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pencanangan program jaminan kesehatan cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Kabupaten Lombok Utara dilakukan Bupati Djohan Sjamsu di Aula Segara Anak RSUD, Jum’at (04/02/22). 

Program UHC termasuk suatu sistem penjaminan kesehatan, dan memastikan setiap orang memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta bermutu dengan biaya terjangkau. 

Bupati Lombok Utara pada kesempatan pencanangan itu menyampaikan, pelaksanaan program UHC merupakan bagian dari peningkatan akses pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar di KLU. 

UHC sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan dengan tujuan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas.

“Harapan kita semua tidak ada yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan alasan tidak ada biaya pengobatan,” tegas bupati.

Bupati Djohan menyampaikan, optimalisasi kerja puskesmas, polindes serta rumah sakit rujukan harus dapat memastikan semua masyarakat daerah ini mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif. 

BACA JUGA: Universal Health Coverage Dilaunching DiNas Kesehatan KLU

Karena itu, pemerintahan daerah harus berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

Hal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata tetapi amanah bagi semua pihak.

“Dengan UHC, masyarakat sehat, Lombok Utara bangkit menuju kabupaten sehat dan masyarakat sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS kesehatan Ir. David Bangun mengatakan, komponen UHC menghendaki seluruh lapisan masyarakat dapat tercakup dan tercover untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang murah.

Pasalnya, bagaimana pun biaya murah sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Hal tersebut  tentu pula membuktikan negara hadir dan peduli dengan sektor pelayanan kesehatan yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jaminan kesehatan terbesar di dunia.

“Saya sangat terkesan dan mengapresiasi dengan pencapaian Kabupaten Lombok Utara dimana sebanyak 95 persen masyarakatnya sudah terdaftar sebagai anggota BPJS,” kata David memberi apresiasi.

Harapannya, dengan capaian UHC yang diraih Kabupaten Lombok Utara dapat mendorong sekaligus bisa ditiru oleh daerah lain di Provinsi NTB.

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Abdul Kadir menjelaskan, tujuan program UHC ialah memberikan akses pelayanan kesehatan lebih gampang, mudah dan tidak susah yaitu cukup menjadi anggota BPJS Kesehatan. 

BACA JUGA: 1.308 Atlet Akan Ramaikan L’etape by Tour de France di NTB

Namun bagaimanapun juga realitanya, hal tersebut tentu tidak mudah karena masih ada sejumlah kendala yang terjadi di lapangan terutama masalah pendataan.

“Kendalanya masyarakat kita masih ada yang belum tercover Kepesertaannya terutama terkait data dan NIK,” ujarnya. 

Dituturkan Kadikes KLU, berkat kerjasama semua pihak insyallah harapan kedepan Lombok Utara lebih baik dari segi pelayanan kesehatan lebih optimal.

Acara dilanjutkan penyerahan plakat serta piagam penghargaan UHC dari Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS kesehatan kepada Bupati Lombok Utara dirangkaikan dengan penyerahan Kartu BPJS secara simbolis oleh Bupati Lombok Utara.***